Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Indonesia telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tetapi mengolahnya lebih dulu di dalam negeri.

"Walau banyak negara lain menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan, tetapi kita sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, kita tidak goyah, bahkan terus maju melangkah," ujarnya dalam Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan HUT ke-79 RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8).

Larangan ekspor bahan mentah itu, lanjutnya, dimulai dari nikel, bauksit, dan tembaga yang akan dilanjutkan dengan timah, serta sektor potensial lainnya seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan.

"Alhamdulillah, sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara Rp158 triliun selama 8 tahun ini," kata Jokowi.

Sidang Tahunan 2024 digelar dengan tema "Nusantara Baru, Indonesia Maju" yang terdiri dari Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dan Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI-Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara, dan sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-79 RI.

Bisnis.com, JAKARTA - Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai pemerintah perlu mengkaji manfaat dan dampak yang bakal ditimbulkan sebelum membuka kembali keran ekspor bijih bauksit.

Ketua Umum Perhapi, Rizal Kasli mengatakan bahwa kebijakan ini baru berjalan selama satu tahun setelah ditetapkan oleh pemerintah.

“Harus dikaji terlebih dahulu apa manfaat dan dampak dari kebijakan relaksasi tersebut (bauksit) untuk Indonesia,” kata Rizal kepada Bisnis dikutip, Minggu (14/7/2024).

Di sisi lain, Rizal menyampaikan adanya laporan kurang menyenangkan yang diterima oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait pembangunan smelter bauksit. Pembangunan tersebur saat ini berjalan tidak sesuai target.

Atas laporan itu, dia menyampaikan perlu adanya kajian lebih dalam guna mengetahui bagaimana daya serap pasar domestik sebelum membuka kembali keran ekspor.

“Apakah dengan terbangunannya semua smelter seperti yang direncanakan akan berdampak kepada over supply products di pasar global,” ujarnya.

Selain itu, masalah finansial juga disoroti oleh Rizal. Sebab, membangun smelter bauksit lebih mahal dibandingkan membuat smelter nikel.

Maka dari itu, dia menuturkan pemerintah perlu melihat lagi apakah dengan kembali membuka keran eskpor akan menjadi jawaban atas mudahnya pembangunan smelter bauksit nantinya.

Meski demikian, Rizal menyebut terdapat dampak positif dari diterapkannya kembali ekspor bauksit. Salah satunya, penyerapan tenaga kerja untuk operasi pertambangan akan terbuka kembali.

“Dan penyaluran dana PPM kepada masyarakat sekitar dan multiplier effect lain akibat beroperasinya kembali tambang tersebut,” ucap Rizal.

Lebih lanjut, Rizal mengharapkan kabinet yang akan datang dapat melakukan kajian yang lebih komprehensif tentang hilirisasi Indonesia yang mau diarahkan kemana.

“Kapan Indonesia masuk ke tahap industrialisasinya? Saat ini kita hanya membantu industrialisasi negara lain. Kita masih mengimpor produk jadi [end product] dari negara lain seperti China, Jepang, dan lain lain,” ucapnya.

Adapun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lewat Komisi VII mendorong Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif untuk membuka kembali keran ekspor bijih bauksit.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan, usulan dicabutnya larangan ekspor bauksit dengan catatan adanya penerapan kuota ekspor terbatas.

Maman menyampaikan, dibukanya kembali keran ekspor bauksit merupakan upaya untuk menggerakkan perekonomian dan pendapatan daerah penghasil.

"Komisi VII DPR RI mendorong menteri ESDM untuk mengkaji dan membuka kembali kebijakan pelarangan ekspor bauksit dengan kuota ekspor terbatas dalam rangka untuk menggerakkan perekonomian daerah penghasil bauksit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Maman saat rapat dengar pendapat dengan Menteri ESDM, Senin (8/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung usulan Komisi VII DPR RI yang mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan larangan ekspor bijih bauksit.

Menurut Ketua Komite Tetap Minerba Kadin Indonesia Arya Rizqi Darsono, usulan DPR untuk membuka kembali keran ekspor bauksit secara terbatas sudah tepat.

“Karena dampak dari larangan ekspor di tahun 2023 yang lalu sudah terasa di pelaku usaha,” kata Rizqi kepada wartawan, Kamis (11/7/2024).

Rizqi menuturkan, berdasarkan data pada 2022, dari 27,2 juta ton bauksit yang diproduksi, hanya 14 juta ton yang dapat diserap oleh pasar domestik.

Di sisi lain, kata Rizqi, apabila pemerintah membatasi rencana produksi dalam rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) perusahaan, pelaku usaha mau tidak mau menurunkan produksinya atau memberhentikan sementara operasi mereka.

“Tentunya ini akan berimbas adanya penurunan pendapatan negara dari royalti tambang dan pajak, juga berkurangnya lapangan kerja,” ujarnya.

Rizqi menilai pembukaan ekspor bauksit secara terbatas akan dapat memberikan tambahan pendapatan negara dari royalti hingga pajak ekspor.

“Dan di sisi pelaku usaha, mereka dapat mengembalikan kerugian investasi dari menurunnya produksi selama ini,” ucapnya.

Sebelumnya, Komisi VII DPR RI mendorong Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif untuk membuka kembali keran ekspor bijih bauksit.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan, usulan dicabutnya larangan ekspor bauksit dengan catatan adanya penerapan kuota ekspor terbatas.

Maman menyampaikan, dibukanya kembali keran ekspor bauksit merupakan upaya untuk menggerakkan perekonomian dan pendapatan daerah penghasil.

"Komisi VII DPR RI mendorong menteri ESDM untuk mengkaji dan membuka kembali kebijakan pelarangan ekspor bauksit dengan kuota ekspor terbatas dalam rangka untuk menggerakkan perekonomian daerah penghasil bauksit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Maman saat rapat dengar pendapat dengan Menteri ESDM, Senin (8/7/2024).

Sementara itu,Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal menindaklanjuti masukan dari Komisi VII DPR untuk kembali membuka keran ekskpor bijih bauksit.

Adapun, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menutup keran ekspor bijih bauksit per 10 Juni 2023 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba).

Anggota Komisi VII DPR Maman Abdurrahman meminta agar pemerintah memberikan relaksasi ekspor bauksit. Menurut dia kelonggaran ini dibutuhkan karena kondisi perekonomian yang lesu di provinsi penghasil bauksit, yakni Kalimantan Barat.

Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengatakan bahwa usulan pemberian relaksasi ekspor untuk mineral bauksit dinilai tidak tepat. Fahmy menyebut, jika relaksasi dikabulkan maka akan mengganggu kebijakan pemerintah yang melarang ekspor mineral mentah.

“Kalau bauksit diberikan relaksasi, mestinya yang lain termasuk nikel juga itu harus dibuka juga agar adil. Kemudian relaksasi ini juga akan menghambat hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah mineral,” kata Fahmy kepada Katadata.co.id pada Selasa (9/7).

Fahmy mengakui bahwa kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah termasuk bauksit memang memiliki efek jangka pendek berupa penurunan ekonomi sebagai konsekuensi.

Meski ekonomi menurun, Fahmy mengatakan dengan adanya pembangunan dan pengolahan mineral melalui smelter dapat membuka lapangan pekerjaan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan bahwa munculnya usulan relaksasi ekspor bauksit merupakan sebuah pelajaran bagi semua pihak.

“Agar ketika menyusun regulasi tentu perlu kajian akademis yang lebih menyeluruh termasuk di dalam menentukan tenggat waktu, bukan hanya sekedar angka politis, tetapi angka teknis dan ekonomisnya juga perlu dipertimbangkan,” kata dia.

Menurutnya, solusi jangka pendek yang dapat diberikan pemerintah dalam menghadapi hal ini adalah dengan membuka relaksasi tersebut. “Jika biaya dan manfaatnya jauh lebih maksimal ketika di relaksasi ya silakan. Tetapi tentu ini menjadi kurang baik bagi regulasi kita, karena dilanggar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Komaidi menjelaskan bahwa hilirisasi mineral merupakan wujud semangat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menginginkan Indonesia untuk secepatnya memiliki fasilitas pemurnian atau smelter di dalam negeri agar menambah nilai ekonomi.

Namun, dia mengatakan semangat hilirisasi ini tidak diimbangi dengan roadmap atau peta jalan yang baik. Sehingga ketika diterapkan mengakibatkan banyak pihak tidak siap sehingga muncul usulan relaksasi bauksit.

“Ketika tidak diberikan relaksasi artinya domestik juga tidak bisa menyerap dan produksi bauksit menumpuk sehingga tidak bisa diolah yang menyebabkan penerimaan negara juga terganggu, aktivitas produksi juga terganggu sampai ada potensi lay off dari pekerja mereka,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesian Mining & Energi Forum (IMEF) melihat perlunya langkah strategis sebelum membuka kembali keran eskpor bijih bauksit.

Sebelumnya, Komisi VII DPR sedang mendorong Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif untuk membuka kembali kebijakan ekspor bijih bauksit.

Ketua IMEF Singgih Widagdo mengatakan perlu adanya perhitungan rencana peta pembangunan smelter bauksit sebelum kebijakan tersebut dibuka kembali.

Terlebih, Singgih menyampaikan bahwa Indonesia bukan pemilik cadangan bauksit terbesar dunia. Untuk eksportir, Indonesia hanya sebatas nomor 5 dunia, sehingga pengaruh bauksit Indonesia terhadap harga internasional tidak begitu besar.

“Jadi sebelum kebijakan ekspor dibuka, langkah yang harus dilakukan. Pertama, petakan progress smelter yang telah ada dan juga sekaligus langkah mempercepat dengan melakukan konsorsium harus dihitung ke depannya,” kata Singgih saat dihubungi Bisnis, Selasa (9/7/2024).

Langkah kedua adalah, menghitung seberapa kuat produk turunan bauksit untuk menopang kebutuhan industri nasional. Salah satunya, terkait dengan pengurangan impor bauksit sendiri.

Singgih melihat, sebelum membuka kembali ekspor bauksit, pemerintah perlu meninjau tujuan awalyakni pendirian industri smelter untuk memperkuat kebutuhan alumnunium dalam negeri.

“Kalau toh harus dilakukan, limitasi volume ekspor harus memperhitungkan cadangan dan progres pembangunan smelter, baik individual maupun konsorsium,” ujarnya.

Lebih lanjut, jika memang pemerintah kembali membuka keran ekspor, Singgih menuturkan langkah ekspor perlu dilakukan melalui bidding atau atas pertimbangan eksportir terhadap komitmen pembangunan smelter.

“Kalau ekspor dipaksakan tanpa memperhitungkan peta hilirisasi yg akan dibangun, menjadi arah yang salah fatal negeri ini dalam mengelola dan mengoptimalkan pemanfaatan bauksit,” ucap Singgih.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan, usulan dicabutnya larangan ekspor bauksit dengan catatan adanya penerapan kuota ekspor terbatas.

Maman menyampaikan, dibukanya kembali keran ekspor bauksit merupakan upaya untuk menggerakkan perekonomian dan pendapatan daerah penghasil.

"Komisi VII DPR RI mendorong menteri ESDM untuk mengkaji dan membuka kembali kebijakan pelarangan ekspor bauksit dengan kuota ekspor terbatas dalam rangka untuk menggerakkan perekonomian daerah penghasil bauksit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Maman saat rapat dengar pendapat dengan Menteri ESDM, Senin (8/7/2024).

Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka relaksasi ekspor bauksit mentah. Anggota Komisi VII Maman Abdurrahman mengatakan relaksasi ekspor komoditas itu dibutuhkan karena kondisi perekonomian yang lesu di Kalimantan Barat.

“Saya tidak sepenuhnya ingin mendukung pembukaan ekspor kembali, tetapi saya ingin menyampaikan kepada pemerintah agar ruang relaksasi bauksit dibuka secara proporsional,” kata Maman dalam rapat kerja Menteri ESDM bersama Komisi VII pada Senin (8/7).

Guna mendongkrak perekonomian daerah, Maman meminta kepada pemerintah khususnya Kementerian ESDM untuk membuat kajian terkait hal ini secara objektif. Pihaknya juga akan mengupayakan adanya proses hearing terkait usulan ini dengan mendatangkan beberapa kepala daerah di Kalimantan Barat, termasuk pelaku usaha, serta masyarakat sebagai pertimbangan.

“Tapi poinnya saya ingin tegaskan satu hal, jangan ada pergeseran opini, kami tidak juga memberikan usulan membuka kuota besar, tidak. Tetapi sifatnya adalah mendorong membuka kuota ekspor terbatas agar ruang ekonomi bisa bergerak di Kalimantan Barat,” ujarnya.

Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) sebelumnya mengatakan, larangan ekspor telah mengakibatkan dampak negatif bagi industri bauksit. “Banyak perusahaan gulung tikar, sekitar 1500 orang kehilangan pekerjaan atau PHK,” kata Pelaksana Harian Ketua Umum AP3BI Ronald Sulistyanto saat dihubungi Katadata.co.id pada Selasa (2/7).

Pemerintah telah melarang ekspor bijih bauksit sejak Juni 2023. Pemerintah mengatakan hal ini untuk mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Namun Ronald menyebut, kondisi pelarangan ekspor ini tidak diimbangi dengan performa fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter, sehingga belum bisa menampung seluruh hasil produksi.

“Produksi bauksit sebanyak 30 juta ton per tahun, namun yang dibutuhkan smelter hanya 18 juta ton, itupun kalau smelter beroperasi penuh,” ujarnya. “Sisa 12 juta ton produksi bauksit tersebut saat ini nasibnya tidak menentu.”