Bisnis.com, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan tempat pengungsian sementara untuk para korban gempa bumi yang mengguncang sejumlah desa di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Gempa bumi berkekuatan 4,4 magnitudo terjadi pada Minggu (7/7/2024) siang pukul 14.35 WIB yang episenternya berada di darat dengan kedalaman 6 kilometer pada jarak 5 kilometer arah timur laut Batang, Jawa Tengah dan tidak berpotensi tsunami.

"Berdasarkan hasil kaji cepat tim gabungan di lapangan didapati setidaknya delapan keluarga terdampak oleh guncangan gempa bumi ini," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Ia menjelaskan, gempa telah merusak rumah delapan keluarga tersebut dengan rincian tiga rumah rusak berat, lima rumah rusak ringan dan saat ini sedang disiapkan tempat pengungsian untuk mereka yang terdampak.

Selain itu, BNPB melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Batang juga menangani setidaknya empat orang yang mengalami luka - luka akibat terkena runtuhan bangunan rumah tersebut.

Para korban korban luka-luka itu adalah Sri Mukartuna (37), Cati (78), Yunun Safarih (42), dan Sapiin (65), warga Kelurahan Karangasem Selatan, Kecamatan Batang dan sudah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kalisari, Batang.

Abdul memastikan hingga saat ini petugas gabungan BNPB, BPBD, Basarnas, TNI/Polri, Tagana, kalangan relawan dan lainnya masih bersiaga di lokasi kejadian dan melakukan pendataan terkait dampak kerusakan pada rumah warga dan fasilitas umum akibat gempa.

Data terkini yang didapatkan Pusdalops BNPB ada satu tempat ibadah rusak ringan, satu sekolah rusak sedang dan gempa juga merusak kantor Bupati Batang. Meski demikian tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa gempa bumi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah atas predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun, dia mengingatka bahwa WTP bukan suatu prestasi.Hal itu disampaikan olehnya pada acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) di Jakarta, Senin (8/7/2024).

"Sudah sering saya sampaikan WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya," ujar Jokowi di hadapan pejabat negara dan daerah, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden (Setpres).

Presiden dua periode itu lalu mengingatkan bahwa opini WTP dalam laporan keuangan pemerintah yang diaudit setiap tahunnya merupakan kewajiban.

Kewajiban itu, lanjutnya, berupa penggunaan APBN secara baik. Hal itu termasuk pulamenjalankan APBN dan APBD secara baik, serta mempertanggungjawabkannya.

"Ini uang rakyat, ini uang negara. Kita harus merasa seriap tahun pasti diaudit, pasti diperiksa," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Jokowi turut mengapresiasi BPK yang dinilai olehnya profesional dalam mengaudit laporan keuangan kementerian/lembaga pada tahun ini.

Pada acara tersebut, turut hadir Wakil Presiden Maruf Amin, Ketua BPK Isma Yatun, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Soesatyo serta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku kesal pengurusan izin di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) belum mengalami kemajuan yang signifikan atau makin ruwet.

Dia menjabarkan meskipun pemerintah telah melakukan sejumlah upaya seperti deregulasi dan debirokratisasi, tetapi regulasi yang tidak sinkron masih sering ditemui.

“Prosedur birokrasi yang rumit juga masih banyak di dalam praktik di lapangan. ‘Izin diganti pertimbangan, izin diganti rekomendasi,’. Sama saja, mengurusnya ruwet itu. Baik ini di pusat maupun di daerah. Jangan ada yang tepuk tangan,” ujarnya dalam acara Penyerahan LHP LKPP TA 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II TA 2023 dari BPK kepada Presiden, Senin (8/7/2024).

Menurutnya, prosedur birokrasi yang rumit masih menghantui praktik di lapangan sehingga kasus tersebut yang memberikan celah terhadap oknum yang tak bertanggung jawab akan keuangan dan pengelolaan finansial Negara.

Jokowi berharap reformasi struktural yang telah berjalan penting untuk terus dilanjutkan hingga pemerintahan selanjutnya atau era Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur, agar pemerintah berjalan lebih efektif. Agar pemerintah berjalan lebih efisien, dan berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur,” pungkas Jokowi.

Kepala BPK Isma Yatun menyampaikan di depan Jokowi, bahwa pertanggungjawaban dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 ini tercatat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal tersebut menjadi buah hasil sinergi dan resiliensi pemerintah bersama para pemangku kepentingan yang telah membawa kondisi ekonomi dan sosial kita pasca pandemi Covid-19 relatif pulih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain.

Terlebih, dinamika pengelolaan keuangan negara yang semakin berkembang di tengah tantangan dan disrupsi membutuhkan multi stakeholder engagement yang efektif sekaligus kolaboratif.

“Kami haturkan terima kasih kepada presiden beserta jajaran pemerintahan yang telah berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama 10 tahun terakhir,” ujarnya.

Bisnis.com, SAMPANG - Pemerintah Kabupaten Sampang, Jawa Timur memfasilitasi pengajuan bantuan restrukturisasi mesin bagi pelaku industri kecil menengah (IKM) kepada Kementerian Perindustrian sebagai upaya untuk membantu meringankan biaya modal dan produksi.

Menurut Koordinator Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan (Diskopindag) Pemkab Sampang, Moh Irwan Ferdiawan, di Sampang, Minggu, restrukturisasi mesin merupakan program Kementerian Perindustrian untuk meringankan biaya pelaku IKM.

"Ada dua pelaku IKM yang kami fasilitasi dalam pengajuan bantuan ke Kemenperin," kata Irwan. Kedua pelaku IKM itu bergerak di bidang produksi batik dan minyak goreng.

Irwan menjelaskan, pelaku IKM di kabupaten ini sebenarnya banyak yang terkendala di bidang peralatan produksi, akan tetapi yang lengkap dari sisi perizinan dan memenuhi syarat untuk mengajukan bantuan hanya dua di antaranya saja.

"Karena itu, pengajuan bantuan yang bisa kami fasilitasi hanya dua pelaku IKM tersebut," kata Irwan.

Ia lebih lanjut menjelaskan, program restrukturisasi oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perindustrian itu dalam rangka implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0 serta untuk meningkatkan daya saing industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri melalui pemberian insentif investasi untuk menstimulus penggunaan mesin dan/atau peralatan yang lebih modern dan ramah.

Dengan demikian, sambung Irwan, program ini dilaksanakan dengan tujuan, pertama, mendukung pelaksanaan peta jalan Making Indonesia 4.0. "Kedua, meningkatkan daya saing, produktivitas, efisiensi energi, dan pendalaman struktur Industri tekstil dan produk tekstil dan ketiga, meningkatkan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan hidup," katanya.

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) tentang ketentuan bantuan tersebut, bahwa pemerintah akan memberikan bantuan senilai 25 hingga 40 persen dari harga mesin industri yang diberikan kepada penerima bantuan.

Sementara itu, pada 2024 ini anggaran yang dialokasikan untuk program restrukturisasi mesin peralatan industri ini sebesar Rp7,5 miliar dengan target peserta 10 perusahaan industri.

Dalam rilis yang disampaikan kepada media belum lama ini, Kemenperin menyebutkan bahwa berdasarkan laporan perusahaan tahun anggaran 2022, program ini telah berdampak pada peningkatan efisiensi perusahaan sebesar 10%-30%. Mutu produk juga meningkat 10%-30% serta produktivitas perusahaan pun naik antara 20% hingga 30%.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Mahfud MD menyoroti kemewahan yang dimiliki setiap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dia menilai bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah perlu bertindak menyangkut hal tersebut dan tidak boleh tinggal diam.

Hal itu terungkap, buntut dari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas pemecatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari dalam kasus asusila.

"Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet [untuk alasan dinas] yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang [maaf] asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam," katanya, dalam akun X, dikutip Senin (8/7/2024).

Menurutnya, secara umum KPU kini tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia.

Lebih lanjut, dia meminta agar dilakukan pergantian semua komisioner KPU tanpa harus menunda penyelenggaraan Pilkada 2024.

"Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang, juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh [Mahkamah Konstitusi] MK," tegasnya.

Kemudian dia menegaskan bahwa Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudah selesai, sah, dan mengikat.

Lalu, Mahfud menekankan bahwa ada vonis MK No. 80/PUU-IX/2011 yang isinya "jika komisioner KPU mengundurkan diri maka tidak boleh ditolak atau tidak boleh digantungkan pada syarat pengunduran itu harus diterima oleh lembaga lain".

Menurutnya, hal tersebut mungkin akan menjadi jalan yang baik jika ingin semuanya lebih baik ke depannya.

Seperti diketahui, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU.

Hasyim Asy'ari terbukti di dalam persidangan telah melakukan tindak asusila terhadap anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.

Ketua Majelis Sidang DKPP Heddy Lugito membacakan putusan dalam sidang perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan terlapor KPU Hasyim Asy'ari di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Sebelumnya juga dilaporkan bahwa anggota PPLN Den Haag yang terlibat dalam kasus asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari itu adalah seorang diplomat, namun Kementerian Luar Negeri RI membantahnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Manoj Dhamoo Punjabi berpotensi menerima setoran dana jumbo dari agenda pembagian dividen 2024 dari PT MD Pictures. Tbk (FILM) yang saat ini memasuki periode cum dividen.

Melansir data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), total ada 12 emiten yang menjadwalkan agenda cum dividen pada perdagangan awal pekan Senin (8/7/2024).

Berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST), FILM menetapkan dividen tahun buku 2023 senilai Rp25 per saham. Dengan total saham yang beredar mencapai 9,51 miliar lembar, diperkirakan dana yang dikucurkan mencapai Rp237,78 miliar.

Manoj Punjabi akan menjadi penerima manfaat terbesar dari pembagian tersebut. Secara pribadi, Manoj memiliki 1,79 miliar saham FILM atau setara 18,88%. Artinya, pria kelahiran 1972 tersebut akan menerima dividen sebesar Rp44,9 miliar.

Selain itu, putra dari Dhamoo Punjabi itu juga berpotensi meraih tambahan dividen dari PT MD Global Investment, perusahaan yang 99,97% sahamnya dimiliki oleh Manoj.

MD Global Investment saat ini tercatat sebagai pengendali sekaligus pemegang saham mayoritas FILM lewat kepemilikan 4,8 miliar lembar saham atau setara 50,50%. Dengan demikian, MD Global ditaksir meraup dividen sebesar Rp120 miliar.

Dengan perhitungan itu, Manoj Punjabi yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama FILM berpeluang meraih dana sebesar Rp164,9 miliar dari pembagian dividen perseroan.

Sebagai catatan, Manoj Punjabi merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia. Data Forbes menunjukkan total nilai kekayaan bersih yang dimiliki ditaksir mencapai US$1,7 miliar hingga Minggu (7/7/2024).

Sepanjang tahun lalu, kinerja penjualan FILM tercatat menjadi Rp369,5 miliar. Perolehan tersebut mengalami penurunan 15,41% dibandingkan 2022 yakni Rp436,8 miliar.

Penurunan itu salah satunya disebabkan oleh kinerja pendapatan dari segmen film layar lebar yang turun menjadi Rp148,27 miliar pada 2023, dari posisi Rp305,3 miliar. Adapun penjualan film secara digital naik dari Rp76,6 miliar pada 2022 menjadi Rp177,4 miliar.

Di sisi lain, beban pokok penjualan FILM meningkat 7,38% menjadi Rp139,4 miliar pada 2023. Capaian ini membuat laba bruto FILM tergerus 25% secara tahunan atau year-on-year (YoY) menjadi Rp230 miliar.

Setelah diakumulasikan dengan pendapatan dan beban lainnya, laba bersih emiten produsen KKN Desa Penari ini tergerus 39,6% YoY menjadi Rp96,6 miliar pada 2023.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan penutupan ruas jalan di kawasan Patung Kuda Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat pada hari ini sehubungan dengan adanya aksi demo buruh.

Mengutip laman TMC Polda Metro Jaya, penutupan arus lalu lintas dilakukan dalam rangka kegiatan penyampaian pendapat di kawasan itu.

Pasalnya, ribuan buruh dijadwalkan melakukan demonstrasi terkait UU Cipta Kerja. Uji materiel undang-undang tersebut juga tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Untuk sementara situasi arus lalu lintas dialihkan menuju arah Jalan Medan Merdeka Barat maupun arah Jalan Budi Kemuliaan,” demikian keterangan yang diunggah akun X/Twitter @TMCPoldaMetro, Senin (8/7/2024).

Diberitakan sebelumnya, kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh akan menggelar aksi demo serentak di seluruh Indonesia hari ini.

Presiden KSPI, Said Iqbal, menyampaikan bahwa aksi demo buruh ini dilakukan bersamaan dengan sidang lanjutan judicial review Omnibus Law UU Cipta Kerja di MK, dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon.

“Kami berharap dengan aksi ini, suara para pekerja dapat lebih didengar dan diperhatikan oleh para Hakim Mahkamah Konstitusi yang sedang menyidangkan uji materiel omnibus law Cipta Kerja,” kata Said dalam keterangan resminya, dikutip Senin (8/7/2024).

Said yang juga Presiden Partai Buruh itu mengatakan, aksi ini akan berlangsung di berbagai kota seperti Semarang, Surabaya, Batam, Medan, Pekanbaru, Banda Aceh, Gorontalo, Banjarmasin, hingga Makassar. Khusus di Jakarta, peserta aksi demonstrasi diperkirakan mencapai ribuan orang.

Khusus untuk wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, massa akan berkumpul di Jakarta dengan titik utama Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana Negara.

Sebelumnya, massa akan berkumpul di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta mulai pukul 09.00 WIB, dan mulai melakukan aksi pada 10.00 WIB. Diperkirakan peserta aksi demonstrasi mencapai ribuan orang.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran (TA) 2023 dan Ikhstisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2023 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kepala BPK Isma Yatun menyampaikan di depan Jokowi, bahwa pertanggungjawaban dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 ini tercatat memperoleh opines Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal tersebut menjadi buah hasil sinergi dan resiliensi pemerintah bersama para pemangku kepentingan yang telah membawa kondisi ekonomi dan sosial kita pasca pandemi Covid-19 relatif pulih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain.

Terlebih, dinamika pengelolaan keuangan negara yang semakin berkembang di tengah tantangan dan disrupsi membutuhkan multi stakeholder engagement yang efektif sekaligus kolaboratif.

“Kami haturkan terima kasih kepada presiden beserta jajaran pemerintahan yang telah berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama 10 tahun terakhir,” ujarnya dalam acara Penyerahan LHP LKPP TA 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II TA 2023 dari BPK kepada Presiden, Senin (8/7/2024).

Dirinya berharap resiliensi yang terjaga ini menjadi landasan yang kuat bagi pemerintahan selanjutnya yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming.

Adapun, Isma Yatun telah terlebih dahulu memberikan LKPP 2023 kepada DPR pada awal Juni 2024.

Isma menjelaskan pemeriksaan LKPP 2023 mencakup laporan bendahara umum negara dan 84 laporan kementerian/lembaga.

Hasilnya, BPK memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 80 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) serta opini wajar dengan pengecualian atau WDP atas 4 LKKL.

Sementara dari Laporan IHPS II/2023, BPK mencatat adanya potensi kerugian negara senilai Rp93,44 triliun sepanjang 2017-2023.

Pada saat yang sama, BPK juga telah menyelamatkan aset dan uang negara senilai Rp136,88 triliun sepanjang 2005-2023. Sebanyak Rp21,87 triliun di antaranya adalah atas hasil pemeriksaan periode RPJMN 2020 - 2023.

Di sisi lain, dalam laporan tersebut juga BPK menemukan penyimpangan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga. Mulai dari bantuan keluarga penerima manfaat yang tidak bertransaksi senilai Rp208,52 miliar belum dikembalikan ke kas kas negara.

Selain itu, juga temuan PT Indofarma Tbk dan PT IGM (anak perusahaan PT Indofarma Tbk) melakukan pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan dan penjualan tanpa analisa kemampuan keuangan pelanggan, sehingga mengakibatkan potensi kerugian Rp146,57 miliar.

Kerugian tersebut terdiri dari piutang macet sebesar Rp122,93 miliar dan persediaan yang tidak dapat terjual sebesar Rp23,64 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Beberapa emiten mencapai batas cum dividen pada hari ini, Senin (8/7/2024). Misalnya emiten milik Anthoni Salim dan Lim Gunawan Haryanto pemilik Grup Harita.

Agenda pembagian dividen mulai dari emiten Anthoni Salim hingga Manoj Dhamoo Punjabi akan memasuki periode cum dividen mulai Senin (8/7/2024). Menyitir laman Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Minggu (7/7/2024), total ada 12 emiten yang menjadwalkan periode cum dividen pada pekan kedua Juli 2024.

Cum dividen merupakan tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak mendapatkan dividen yang telah diumumkan. Untuk bisa meraih dividen, investor perlu membeli saham sebelum atau pada tanggal tersebut.

Emiten yang memasuki periode cum dividen pada perdagangan besok, di antaranya PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF), PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP), PT MD Pictures Tbk. (FILM), serta PT RMK Energy Tbk. (RMKE).

Duo emiten Anthoni Salim, yakni INDF dan ICBP kompak memutuskan pembagian dividen senilai Rp2,3 triliun dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Untuk INDF, nilai per lembar saham mencapai Rp267 dan ICBP Rp200 per saham.

Anthoni Salim dipastikan menjadi salah satu penerima manfaat dari keputusan dividen itu. Sebab, dia secara pribadi mengempit 1,32 juta saham INDF atau setara 0,02%. Dengan kepemilikan ini, Anthoni berpotensi menerima dividen Rp355,04 juta.

Tak cuma itu. Anthoni Salim juga berpeluang menerima kucuran dividen dari perusahaan yang dikendalikannya, yakni First Pacific Investment Management Ltd. Hingga saat ini, First Pacific memiliki 4,39 miliar saham INDF atau setara dengan 50,07%.

Alhasil, dividen yang diterima First Pacific Investment dari INDF diperkirakan mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp1,12 triliun menjadi Rp1,17 triliun.

Linear dengan pembagian dividen INDF, Anthoni Salim juga akan menerima manfaat dari agenda dividen ICBP. Mengingat kepemilikan mayoritas atau sebanyak 9,39 miliar saham produsen mi instan tersebut dimiliki oleh INDF.

Sementara itu, emiten tambang mineral PTCita Mineral InvestindoTbk. (CITA) milik Lim Gunawan Haryanto menyampaikan akan membagikan dividen sebesar Rp117 per saham ke pemegang sahamnya.

Dividen yang akan dibagikanCITAini berjumlah total sekitar Rp463,3 miliar. Dividen ini akan dibagikan ke 3,96 miliar saham beredar CITA.

Sebelumnya, pada RUPS tahun 2023, CITA membagikan dividen sebesar Rp39,6 miliar atau Rp10 per saham. Dividen tersebut menjadi jumlah dividen terendah yang dibagikan CITA sejak 2019.

Di sisi lain, emiten milik Manoj Punjabi yakni FILM bakal membagikan dividen tahun buku 2023 senilai Rp25 per saham. Dengan total saham yang beredar mencapai 9,51 miliar lembar, diperkirakan dana yang dikucurkan senilai Rp237,78 miliar.

Manoj Punjabi akan menjadi penerima manfaat terbesar dari pembagian tersebut. Secara pribadi, Manoj memiliki 1,79 miliar saham FILM atau setara 18,88%. Artinya, pria kelahiran 1972 tersebut akan menerima dividen sebesar Rp44,9 miliar.

Putra dari Dhamoo Punjabi itu juga berpotensi meraih kucuran dividen dari PT MD Global Investment, perusahaan yang dimiliki oleh Manoj dengan kepemilikan 99,97% saham.

MD Global Investment saat ini tercatat sebagai pengendali sekaligus pemegang saham mayoritas FILM lewat kepemilikan 4,8 miliar lembar saham atau setara 50,50%. Dengan demikian, MD Global ditaksir meraup dividen sebesar Rp120 miliar.

Berikut Jadwal Cum Dividen Senin 8 Juli 2024:

1. PT Carsurin Tbk. (CRSN)

2. PT Cita Mineral Investindo Tbk. (CITA)

3. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP)

4. PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF)

5. PT Intanwijaya Internasional Tbk. (INCI)

6. PT MD Pictures Tbk. (FILM)

7. PT Multi Hanna Kreasindo Tbk. (MHKI)

8. PT RMK Energy Tbk. (RMKE)

9. PT Sarana Mitra Luas Tbk. (SMIL)

10. PT Soho Global Health Tbk. (SOHO)

11. PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. (ISSP)

12. PT Transcoal Pacific Tbk. (TCPI)

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — KredibilitasKomisi Pemilihan Umum(KPU) kembali menjadi sorotan pasca-pemecatan mantan KetuaKPUHasyim Asy'ariakibat perkara asusila.

Hasyim Asy'aridipecat dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena terbukti melanggar etik. Hasyim yang sejatinya menjabat Ketua KPU untuk 2022–2027 itu terbukti melakukan tindak asusila kepada salah seorang petugas Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Pemilu 2024.

Kasus ini pun menambah panjang daftar komisioner atau pimpinanKPUyang terjerat masalah dan berujung pemberhentian. Sebelumnya sudah ada eks KomisionerKPUEvi Novida Ginting Manik yang dipecat karena menetapkan hasil pemilu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan validitas dan kredibilitasnya.

Selain itu, mantan KomisionerKPUWahyu Setiawan juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kasus suap penetapan anggota DPR periode 2019–2024 dengan tersangka Harun Masiku.

Di sisi lain, pemecatanHasyimjuga membuka sejumlah fakta ihwal ‘kemewahan’ fasilitas yang digunakan komisionerKPU. Tak mengherankan, kredibilitas KPU sebagai 'wasit' Pilkada 2024 kembali tergugat.

Padahal, saat ini KPU sedang menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak di 37 Provinsi dan 508 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pilkada Serentak 2024 akan memuncak pada hari pemungutan suara yakni Rabu, 27 November 2024.

TAK LAYAK

Salah satu tokoh yang lantang menyoroti penyimpangan komisionerKPUadalahMahfud Md.Bahkan akibat kasusHasyim Asy'ari, eks Menko Polhukam itu menilaiKPUsaat ini tidak layak menjadi penyelenggaraPilkada.

Berdasarkan informasi lanjutan terkait putusan DKPP terhadapHasyim Asy'ari, Mahfud menyoroti pemakaian tiga mobil dinas mewah setiap komisioner KPU.

"Ada juga penyewaan jet untuk alasan dinas yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang [maaf] asusila. DPR dan pemerintah perlu bertindak, tidak diam," tulis Mahfud Md dalam cuitannya di platform media sosial X, pada Minggu (7/7/2024),

Alhasil, Mahfud menilai secara umum KPU kini tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada Serentak 2024. Pasalnya, kontestasi politik tersebut berperan sangat penting bagi masa depan Indonesia.

Namun,Mahfudmengeklaim bahwa pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menundaPilkada 2024.

"Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK. Pilpres dan Pileg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudah selesai, sah, dan mengikat," lanjutnya.

Sementara itu, Direktur Jaringan Demokrasi dan Pemilu (Netgrit), Hadar Nafis Gumay mengakui bahwa pembenahan di internalKPUmenjadi kebutuhan. Pembenahan internal, sebutnya, menjadi salah satu upayaKPUuntuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat dalam penyelenggaraPemilu.

Pasalnya, dia mengatakan kasus etikHasyim Asy'aridan berbagai kasus yang menimpa komisionerKPUsebelumnya berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraanPemilu.

"Tentu saya prihatin dengan hal ini. Kenapa sampai terjadi seperti ini karena sebetulnya peringatan. Ini kan sudah panjang ya," kata Hadar di Jakarta, Sabtu (6/7/2024).

Di samping itu, Hadar mengingatkan agar enamkomisioner KPUlainnya untuk menjaga etika dan moral demi menjaga muruahKPUyang sedang melaksanakanPilkada 2024. Kepercayaan masyarakat kepada KPU, ujarnya, akan dipertaruhkan.

"Nah jadi lebih baik mereka itu menahan dirinya, bekerja dengan baik, ikuti aturan yang berlaku, termasuk menjaga etika dan pedoman, serta moral," tuturnya.

PILKADA 2024

KendatiKPUmendapat sorotan,Pilkada 2024pun dipastikan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pada saat yang sama,KPUtetap menjalankan tugasnya di bawah pimpinan seorang pelaksana tugas atau Plt. KetuaKPU.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sebelumnya telah memastikan bahwa keputusanDKPPmemecat KetuaKPUHasyim Asy'aritak akan memengaruhi prosesPilkada2024.

“Pemerintah akan memastikan bahwa Pilkada dapat berjalan dengan baik, lancar, jujur dan adil,” katanya usai meninjau fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sinjai, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Kamis (4/7/2024).

Senada dengan eksekutif, sederet anggota legislatif pun menegaskan bahwa penyelenggaraan Pilkada Serentak tidak akan terganggu oleh kasus etikHasyim.

Anggota Komisi IIDPRGuspardi Gaus beralasan, pelaksanaan Pilkada 2024 berbeda dengan Pemilu 2024. KPU pusat, lanjutnya, tidak menangani langsung pelaksanaanPilkada 2024.

"Pilkada penanggungjawabnya lebih kepada KPU daerah provinsi atau kabupaten/kota, di mana pelaksanaan pilkada itu dilakukan," jelas Guspardi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, KPU pusat hanya lakukan pengawasan, edukasi, hingga koordinasi kepada KPU daerah dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

Perbesar

Pernyataan senada disampaikan oleh anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera. Dia menjelaskan, kerja-kerja KPU tidak bergantung hanya kepada satu orang pimpinan.

"Setahu saya KPU kerjanya kolektif kolegial, tidak akan mengganggu [pelaksanaan Pilkada 2024]," ujar Mardani di Senayan, Kamis (4/7/2024).

Meski demikian, dia tidak menampik kasus pemecatan Hasyim akan berdampak ke tingkat kepercayaan publik kepada penyelenggara negara.

Adapun, Mochammad Afifuddin yang ditunjuk resmi para KomisionerKPUsebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menegaskan pihaknya akan tetap fokus menyukseskan Pilkada 2024.

Pria yang sebelumnya ketua divisi bidang hukum dan pengawasan KPU RI ini ingin roda organisasi tetap berjalan kompas meski terjadi gejolak. Dia berjanji KPU lainnya untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya ke depannya.

"Kami akan memastikan seluruh hal melakukan pengecekan-pengecekan, percepatan-percepatan untuk menyiapkan semua hal menghadapi beberapa tahapan yang ada di depan kita," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga buyback emas Antam memecahkan rekor tertinggi sepanjang masa yang baru pada awal pekan kedua Juli 2024.

Berdasarkan data dari laman resmi logammulia.com Senin (8/7/2024), harga buyback atau pembelian kembali emas Antam 24 karat untuk ukuran 1 gram berada di Rp1.262.000. Posisi itu memecahkan rekor Rp1.256.000 pada 20 Mei 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Penelitian di laboratorium menunjukkan bahwa ukuran pupil mata menyusut seiring bertambahnya usia, sehingga membuat pupil kurang responsif terhadap cahaya.

Meskipun pupil tetap sensitif terhadap perubahan kondisi cahaya, ukuran pupil dapat berkurang hingga sekitar 0,4 milimeter per dekade, para peneliti melaporkan pada 19 Juni di Royal Society Open Science.

“Kami melihat pengaruh usia yang besar,” kata Manuel Spitschan, ahli saraf di Max Planck Institute for Biological Cybernetics di Tubingen, Jerman dilansir dari sciencenews.org.

Perubahan ini membantu menjelaskan mengapa orang semakin sulit melihat dalam cahaya redup seiring bertambahnya usia. Cahaya bergerak melalui pupil gelap di tengah mata menuju retina, lapisan sel di belakang mata yang mengubah cahaya menjadi gambar.

Ukuran pupil dapat bervariasi dari 2 hingga 8 milimeter tergantung pada kondisi cahaya, menjadi lebih kecil dalam cahaya terang dan lebih besar dalam cahaya redup.

“Dengan pupil yang kecil, lebih sedikit cahaya yang masuk ke mata,” kata Spitschan.

Di laboratorium, peneliti dapat mengisolasi aspek cahaya tertentu, seperti intensitas atau panjang gelombang, saat mereka mengukur respons pupil.

Tim tersebut memasangkan 83 sukarelawan, berusia 18 hingga 87 tahun, dengan penutup kepala berpenampilan futuristik yang menangkap data tentang panjang gelombang cahaya dan pergerakan mata saat peserta penelitian menghabiskan waktu berjalan di luar ruangan, di dalam ruangan di bawah cahaya buatan, dan bekerja di depan komputer.