Bisnis.com, MANADO - Badan Urusan Logistik (Bulog) Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo) melakukan impor beras sebanyak 15.000 ton dari Myanmar.

"Rencananya beras impor sebanyak 15.000 ton dari Myanmar akan masuk di awal bulan November 2024," kata Manajer Operasional dan Pelayanan Publik M Yatsir, di Manado, Selasa (29/10/2024).

Dia mengatakan masuknya beras impor ini akan memperkuat stok beras di Sulut hingga tahun 2025.

Apalagi, menghadapi perayaan hari raya keagamaan di Sulut yakni Natal dan Tahun Baru, pasti membutuhkan beras cukup banyak dibandingkan hari biasanya.

"Masyarakat tidak perlu khawatir, karena dengan masuknya beras impor stok semakin banyak," katanya.

Ia menjelaskan beras dari Myanmar ini hanya memiliki 'broken' lima persen atau bisa dikatakan kualitas baik.

Sulut, katanya, memang bukan daerah sentra produksi beras, sehingga harus dipasok dari daerah lain, sehingga pemerintah harus impor beras.

Bulog, katanya, akan berupaya menyediakan bahan pokok yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga harga di pasar tetap stabil.

Selain beras, katanya, Bulog juga menyediakan gula pasir, tepung terigu, minyak goreng, daging dan produk lainnya.

Bisnis.com, BATAM - Perairan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menjadi favorit penyelundupan bibit lobster. Bea Cukai (BC) sudah berulang kali melakukan penangkapan, namun para penyelundup tak kunjung jera.

Puluhan ribu benih lobster dibawa dengan kapal High Speed Craft (HSC) berkecepatan tinggi, sehingga kejar-kejaran antara BC dan penyelundup sering terjadi.

Dalam sejumlah kasus, HSC milik penyelundup sering kalah cepat. Kalau sudah begitu, mereka akan mendarat di hutan bakau dan melarikan diri, meninggalkan kapalnya.

Dua penangkapan terakhir terjadi di Perairan Berakit di Bintan pada 14 Oktober 2024, dan di Perairan Tandur di sekitar Pulau Kapalajernih pada 25 Oktober 2024.

Melalui siaran pers resmi, Kepala Subbagian Humas dan Rumah Tangga Kantor Wilayah (Kanwil) BC Khusu Keprik Robby Chandra mengatakan hasil penindakan di Bintan berupa 46 box berisi 237.000 ekor benih lobster.

"Sedangkan di Tandur, hasil penindakan mendapati 42 box berisi 189.000 ekor benih lobster. Adapun nilai kerugian untuk penindakan pertama sebesar Rp23,8 miliar, dan penindakan kedua sebesar Rp19,2 miliar. Jadi totalnya Rp43 miliar," katanya, Selasa (29/10/2024).

Sebelumnya di Batam, BC Batam menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 266.600 ekor benih lobster di Perairan Wisata Joyo Resort di Bintan pada 12 Oktober 2024.

Kepala Kantor Pelayanan Utama BC Tipe B Batam Zaky Firmansyah mengatakan BC Batam saat itu tengah melakukan Operasi Jaring Sriwijaya untuk pengamanan perairan di Kepri.

"Operasi pengejaran dilakukan cukup panjang karena pelaku sempat melarikan diri, namun dengan kesigapan seluruh Tim pada akhirnya bisa dihentikan dan berhasil diamankan di pantai Pulau Wisata Joyo Ressort di Bintan," katanya.

Dari hasil penangkapan, BC Batma mendapatkan 53 box berisi 266.600 ekor benih lobster dengan rincian 261.000 ekor benih lobster pasir dan 5.600 benih lobster mutiara, dengan total potensi kerugian kurang lebih Rp26,9 miliar.

"Saat ini modus yang digunakan oleh para penyelundup telah beralih, yang pada mulanya sering melakukan kegiatan di malam hari, saat ini melakukan kegiatannya di siang hari. Namun tentunya tim kami sudah mengantisipasi perubahan modus tersebut dengan selalu melakukan patroli rutin dan tindakan pengawasan lainnnya," paparnya.

Tiga kasus terakhir ini menambah catatan panjang upaya penyelundupan benih lobster di Kepri. Pada September 2024, BC Batam bersama tim terpadu yang teridir dari BC Kepri, Batalyon Infantri 10 Setokok Batam menggagalkan kegiatan ilegal terseut di Perairan Pulau Topang, Kundur, Karimun, 2 September 2024.

Dari hasil pemeriksaan, HSC tersebut memuat 39 kotak berisi 250.000 ekor benih lobster pasir, dan 25.000 benih lobster mutiara. Adapun potensi kerugian negara sebesar Rp28,75 miliar.

Setelah diamankan, ratusan ribu benih lobster tersebut dilepasliarkan di Jembatan Enam Barelang, Batam. Dalam tempo sebulan, ini merupakan kali kedua BC menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster.

Sebelumnya pada awal Agustus 2024 kemarin, BC memperoleh tangkapan besar setelah mengungkap kasus penyelundupan sebanyak 795.500 ekor benih lobster di Perairan Pulau Panjang, Karimun, Kepri. (K65)

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. atau BSI (BRIS) akan meluncurkan aplikasi perbankan super alias superapp pada November mendatang.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi menjelaskan bahwa peluncuran superapp tersebut menjadi keharusan bagi BSI untuk mendukung transformasi digital menjelang usia ke-4 perseroan pada 1 Februari 2025 nanti.

“Insyaallah nanti tanggal 9 November 2024 kita akan grand launch untuk superapp ini,” katanya dalam paparan kinerja BSI kuartal III/2024 secara daring, Selasa (29/10/2024).

Menurutnya, digitalisasi merupakan elemen penting yang mesti disediakan oleh layanan perbankan.

Meskipun pihaknya saat ini telah memiliki aplikasi mobile banking BSI Mobile, Hery berpendapat bahwa fitur-fitur yang ada belum dapat menyaingi superapp yang banyak digunakan di industri perbankan Tanah Air.

Itu sebabnya, BSI akan memperkenalkan aplikasi serupa yang diklaim memiliki teknologi terkini, user interface/user experience (UI/UX) dan tampilan menarik, serta lebih mudah dioperasikan oleh semua kalangan.

“Mudah-mudahan ini menjadi salah satu game changer untuk pertumbuhan transaksi digital perbankan Indonesia,” tutur Hery.

Adapun, BSI membukukan laba bersih Rp5,1 triliun pada kuartal III/2024. Capaian ini naik 21,6% dibandingkan periode sebelumnya (year on year/YoY) sebesar Rp4,2 triliun.

BRIS mencatatkan pendapatan setelah distribusi bagi hasil tumbuh 4,56% YoY menjadi Rp13,46 triliun per September 2024 dari Rp12,87 triliun per September 2023. Net Operating Margin (NOM) Bank pun naik menjadi 2,81% dari 2,57%.

Laba BSI juga terdorong dari pendapatan berbasis komisi (fee based income) yang tumbuh 23,28% YoY menjadi Rp1,54 triliun dari Rp1,25 triliun. Pendapatan lainnya turut naik 14,07% YoY menjadi Rp987,32 miliar dari Rp865,53 miliar.

Pada fungsi intermediasi, pembiayaan BSI naik 15,32% YoY menjadi Rp266,46 triliun per September 2024. Alhasil, aset bank syariah terbesar di Tanah Air ini terkerek naik 15,91% YoY menjadi Rp370,72 triliun dari angka Rp319,85 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap nasib pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Dia menjelaskan, bahkan pembangunan IKN tak dibahas dalam rapat kabinet yang dilaksanakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

“Oh belum ada [obrolan soal IKN saat rapat kabinet], IKN sih tetap cuma mungkin ya akan prioritasnya kan sekarang swasembada pangan,” jelasnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Selasa (29/10/2024).

Dody menyebut, arahan untuk mendukung program swasembada pangan itu dilakukan dalam rangka menyiapkan ketahanan pangan RI. Mengingat, kondisi ekonomi global saat ini juga tengah bergejolak.

Dirinya menjelaskan, pihaknya diminta untuk membangun sarana prasarana yang menunjang kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mendorong produksi pangan RI.

“Kewajiban PU support Pak Presiden [mendorong] swasembada pangan, berarti support Kementan. Termasuk swasembada air lah otomatis,” tegasnya.

Namun demikian, Dody memastikan pembangunan IKN bakal tetap dilanjutkan. Dia juga menegaskan Kementerian PU bakal sepenuhnya mendukung keputusan Presiden untuk dapat melanjutkan proyek senilai Rp466 triliun tersebut.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto merencanakan dan menargetkan untuk merampungkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam kurun 4 tahun.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa dalam sesi terakhir agenda Retreat Kabinet Merah Putih, Presiden Ke-8 RI itu memberikan pengarahan seputar soal kelanjutan IKN.

“Bahkan beliau sudah punya rencana akan merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun,” ucapnya melalui akun instagram @rajaantoni, Sabtu (26/10/2024).

Bisnis.com, KUBU RAYA - Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kubu Raya menyiapkan lahan sekitar 600 hektare untuk menampung transmigran dari luar Pulau Kalimantan di Desa Kuala Karang, Kecamatan Teluk Pakedai.

"Kita sudah sejak lama kita mempersiapkan lahan cadangan untuk penempatan transmigrasi yang baru. Nah, sampai hari ini persiapan itu sudah sampai pada tahap pengusulan HPL," kata Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kubu Raya, Wan Iwansyah di Kubu Raya, Selasa (29/10/2024).

HPL atau Hak Pengelolaan adalah hak menguasai tanah yang sebagian kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada pemegang HPL. HPL bisa berasal dari tanah negara atau tanah ulayat.

"Jadi pengusulan HPL melalui BPN Kubu Raya nantinya akan diteruskan kepada BPN Pusat. Nah, kalau nanti HPL itu sudah keluar, nantinya lahan itu clear dan clean maka kita akan mengajukan usulan kepada Kementerian Transmigrasi supaya bisa dijadikan salah satu sasaran untuk penempatan transmigrasi yang baru," ujar Wan.

Menurut Wan, para transmigran yang datang ke Kubu Raya cukup memberikan dampak positif. Di antaranya adalah di Kecamatan Rasau Jaya yang kini sudah berkembang pesat.

"Kawasan Rasau Jaya itu kan sudah termasuk dalam kawasan yang berdaya saing. Jadi itu juga menjadi kebanggaan daerah maupun kebanggaan nasional. Jadi ada transmigrasi yang sudah sampai pada tahap berdaya saing," katanya.

Sesuai dengan data Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kubu Raya, transmigrasi dilakukan di Kubu Raya sejak tahun 1990an dan terakhir 2014.

Setidaknya sudah ada 51 penempatan atau titik yang terdiri dari Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Teluk Pakedai, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Kubu hingga Kecamatan Terentang.

Sementara itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, jumlah penduduk di Kubu Raya mencapai 639 ribu jiwa. Sungai Raya menjadi Kecamatan paling banyak penduduk sebanyak 247 ribu disusul Sungai Kakap 129 ribu dan Kecamatan ketiga terbesar adalah Sungai kakap sebanyak 88 ribu jiwa.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memberikan pemeriksaan kesehatan gratis mulai tahun depan, bagi masyarakat Indonesia yang berulang tahun, tepat pada hari lahirnya.

Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa pemerintah memberikan hadiah kepada masyarakat Indonesia dengan memberikan pemeriksaan kesehatan gratis.

"Kami akan melakukan pemeriksaan kesehatan dan bersamaan dengan hari ulang. pas ulang tahun, pemerintah memberikan hadiah pemeriksaan kesehatan, agar umurnya makin panjang dan ulang tahunnya bisa sampai umur 80 tahun," ungkap Menkes BGS di Instagram, Selasa (29/10/2024).

Budi mengungkapkan bahwa pemerintah mendapatkan 3 program prioritas, dari 7 proyek prioritas Kabinet Prabowo-Gibran. Program ini akan dilaksanakan selama setahun.

Salah satu tujuan program ini adalah meningkatkan usia harapan hidup masyarakat Indonesia. Dia menuliskan bahwa selama 100 hari kedepan sebelum masuk ke tahun 2025, Kemenkes akan menyusun rencana program sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.

"Presiden membuat 7 Program Quick Wins yang akan berusaha direalisasikan selama 1 tahun kedepan. Ada 3 di antara 7 Quick Wins adalah ranah saya di Kementerian Kesehatan," tulis BGS.

Program pertama yang Budi ingin segera realisasikan bertahap adalah Pemeriksaan Kesehatan Gratis. Sebab, seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapat kesempatan paket periksa kesehatan gratis sesuai kelompok usianya pada hari ulang tahun.

Dia menambahkan bahwa tujuan dari pemeriksaan kesehatan gratis pada hari ulang tahun agar usia harapan hidup Indonesia jauh meningkat ke usia 80 tahun.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka harapan hidup (AHH) penduduk Indonesia sebesar 73,6 tahun pada 2022. Menkes Budi berharap agar angka harapan hidup di Indonesia bisa menembus 80 tahun.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten Grup Salim sekaligus produsen roti merek Sari Roti, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. (ROTI) membukukan laba bersih sebesar Rp248,78 miliar selama periode Januari – September 2024.

Berdasarkan laporan konsolidasi akhir September, yang dirilis Selasa (29/10/2024), ROTI membukukan pendapatan sebesar Rp2,97 triliun hingga kuartal III/2024. Perolehan ini naik 4,85% dari periode sama tahun lalu, yaitu Rp2,83 triliun.

Pendapatan ROTI ditopang oleh penjualan roti tawar yang mencapai Rp1,97 triliun, roti manis menyumbang Rp1,26 triliun, kue sebesar Rp263,28 miliar, dan lain-lain Rp63,76 miliar. Adapun retur penjualan mencapai Rp573,38 miliar.

Seiring kenaikan pendapatan, beban pokok ROTI juga meningkat 2,16% year on year (YoY) menjadi Rp1,34 triliun. Perolehan tersebut membuat perseroan membukukan laba kotor sebesar Rp1,62 triliun, tumbuh 7,18% secara tahunan.

Setelah diakumulasikan dengan pendapatan dan beban lainnya, ROTI membukukan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk atau laba bersih sebesar Rp248,78 miliar kuartal III/2024, mengembang 8,20% YoY.

Kenaikan laba bersih membuat laba per saham ROTI meningkat secara tahunan dari level Rp39,34 menjadi Rp43,61 per saham pada 9 bulan pertama tahun ini.

Manajemen ROTI juga menyoroti capaian laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (Ebitda) dengan raihan Rp512,1 miliar atau berada di kisaran margin 17,2%, melampaui capaian periode yang sama pada tahun lalu.

“Menarik untuk mencermati strategi ekspansi yang diterapkan perseroan dengan penambahan kapasitas produksi, yang didukung perluasan jejaring distribusi telah membuahkan hasil sangat positif,” ujar manajemen dalam keterangan resmi.

Manajemen juga menyampaikan bahwa saat ini perseroan sedang menyelesaikan pabrik ke-15 yang berlokasi di Pekanbaru, Provinsi Riau. Pabrik anyar ini ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2024.

Dari sisi neraca keuangan, ROTI membukukan total aset Rp4,02 triliun hingga akhir September 2024 atau naik 2,16% year to date (YtD). Liabilitas juga naik 21,41% YtD menjadi Rp1,88 triliun, sedangkan ekuitas menguap 10,31% YtD ke Rp2,14 triliun.

Arus kas setara kas ROTI pada akhir periode September 2024 mencapai Rp643,96 miliar, turun 2,62% secara tahunan dari posisi sebelumnya Rp661,29 miliar.

_______________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan Sritex masih bisa beroperasi atau melakukan aktivitas ekspor-impor meskipun tengah dalam status pailit.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu juga memastikan Bea Cukai sudah setuju bahwa impor dan ekspor produk Sritex akan terus berjalan. Menurutnya, opsi ini pernah berjalan di kawasan berikat di Jawa Barat.

“Jadi akan diberlakukan sama sehingga impor ekspornya terus berjalan sehingga kondisi perusahaan tidak terhenti,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (29/10/2024).

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa pemerintah pun optimistis untuk mendorong Sritex agar tetap beroperasi dan melakukan aktivitas ekspor-impor.

Menurutnya, dengan status Sritex yang masih dalam tahap kasasi sehingga masih ada peluang bagi perusahaan agar dapat lolos dari jeratan pailit. Harapannya, opsi pemutusan hubungan kerja (PHK) pun tidak terjadi.

"Kami masih memilih opsi pabrik bekerja," ucapnya.

Airlangga pun menekankan bahwa Prabowo dalam rapat terbatas (ratas) menegaskan bahwa Sritex harus tetap berjalan dengan meminta jajarannya untuk mencari segara opsi agar raksasa tekstil itu bisa diselamatkan.

"Arahannya beliau agar perusahaan tetap berjalan. Kemudian nanti dicarikan jalan teknisnya," imbuhnya.

Misalnya, dia mengamini bahwa pemerintah tak menutup peluang menggelontorkan dana talangan atau bailout untuk menyelamatkan Sritex dari kondisi pailit.

Meski begitu, dia mengatakan bahwa pemerintah masih mengkaji peluang tersebut. Namun, dia memastikan pihaknya bakal berkoordinasi dengan kurator terlebih dahulu.

Mengingat, saat ini telah ada kurator yang merupakan pihak yang berhak melakukan eksekusi terhadap harta pailit dari raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) itu.

“Nanti dilihat dulu karena sekarang statusnya kan sudah ada kurator dan tentu harus ada pembicaraan dengan kurator,” ujarnya

Lebih lanjut, Airlangga pun juga tak menutup kemungkinan untuk membuka opsi untuk melibatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) turut membantu Sritex dari ancaman gulung tikar.

“[Melibatkan LPEI] (Cek) itu nanti tahap berikutnya,” pungkas Airlangga.

Bisnis.com, SURABAYA - Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) Jawa Timur berharap Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa mewujudkan swasembada garam.

Ketua HMPG Jatim Muhammad Hasan di Surabaya, Selasa (29/10/2024), mengatakan kedaulatan dan ketahanan pangan harus diwujudkan dengan mengurangi garam impor dan memanfaatkan garam produksi lokal.

"Ini berarti proses pemberdayaan kepada masyarakat petambak garam harus dilakukan. Pemenuhan kebutuhan dalam negeri harus dipenuhi di dalam negeri," katanya.

Langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung petani garam lokal, kata dia, yakni salah satunya dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan produksi dan kualitas garam lokal.

Upaya itu, sambung dia, harus bisa dilakukan bukan hanya untuk memenuhi garam konsumsi di Indonesia, tetapi juga kebutuhan garam industri.

"Kami berharap dukungan terkait program-program di dalam mendukung upaya tersebut, terutama juga untuk memenuhi kebutuhan di sektor industri, yang selama ini kebutuhan industri itu dilakukan impor," ucapnya.

Kebutuhan garam industri yang dilakukan dengan impor, selama ini, menurutnya, telah menimbulkan polemik di kalangan petani garam lokal, terutama masalah produksi dan harga yang membuat daya serap garam lokal tidak maksimal.

Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah menguatkan dukungan dalam memberdayakan masyarakat petani garam lokal.

"Pembinaan yang lainnya, pembangunan infrastruktur di hulu juga harus dilakukan untuk mendukung upaya-upaya peningkatan kuantitas maupun kualitas," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyatakan perlunya garam masuk dalam kebutuhan pokok sehingga pemerintah harus memberikan perlindungan dan kepastian usaha bagi masyarakat petani garam.

"Selama ini kan diserahkan kepada mekanisme pasar. Baru beberapa tahun ini, jadi harga garam bisa dirasakan oleh masyarakat petambak garam kita. Karena apa? karena ada dorongan yang kuat, tuntutan daripada masyarakat agar masyarakat ini bisa mandiri," ucapnya.

Ia mengatakan sebagian besar masyarakat petani garam di Indonesia adalah petani kecil, yakni yang bekerja untuk tuan tanah. Dan sebagian kecilnya, adalah petani garam yang memiliki tanah sendiri.

"Ini tentunya pemerintah harus bisa memperhatikan kepentingan masyarakat, dalam upaya mendukung keberdayaan masyarakat petambak garam kita," ucapnya.

Jika masyarakat secara mandiri bisa terpenuhi dengan sebuah kebijakan pro petani garam, maka ia memastikan, semangat masyarakat dalam mendukung kedaulatan dan ketahanan pangan, sesuai dengan cita-cita bapak Presiden akan berjalan dengan baik.

"Menyambut baik dan gembira terkait masalah program-program pemerintah yang menjadi visi misi Presiden di dalam upaya kedaulatan dan ketahanan pangan. Ini sebagai wujud dalam upaya memberdayakan masyarakat petani garam," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan non-definitif Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Iwan Suprijanto menyebut Kementerian PKP belum mendapat anggaran pelaksanaan program 3 juta rumah.

Anggaran yang dimiliki Kementerian PKP saat ini masih sebesar Rp5,07 triliun, yang merupakan pagu anggaran Ditjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2025.

“Anggaran ini jangan dilihat sebagai anggaran kementerian ya, itu [Rp5,07 triliun] anggaran Ditjen Perumahan pada Kementerian PUPR untuk 2025, “ tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Senin (28/10/2024).

Dengan demikian, tambah Iwan, alokasi anggarannya masih difokuskan untuk menyelesaikan beberapa proyek kontrak tahun jamak (multi year contracti/MYC).

Dia juga menjelaskan, hingga saat ini pihaknya juga belum secara rinci merumuskan berapa kebutuhan anggaran Kementerian PKP untuk membangun 3 juta rumah. Pasalnya, saat ini pihaknya masih terlebih dahulu fokus merumuskan struktur Kementerian PKP terlebih dahulu.

Apabila hal tersebut rampung dilaksanakan, barulah pejabat terstruktur Kementerian PKP bakal merumuskan kebutuhan anggaran program, termasuk proyek 3 juta rumah.

“Belum [ada anggaran program 3 juta rumah], ya makannya kita harapkan ini Pak Menteri membuka struktur, struktur kita selesaikan dan jadi, baru nanti struktur organisasi membentuk struktur program, nanti struktur program itu [selesai dibuat] baru anggaran,” tambahnya.

Meski belum mengantongi anggaran tambahan sepeserpun, sebelumnya Menteri PKP, Maruarar Sirait mengaku bakal segera melakukan groundbreaking program 3 juta rumah dengan menggunakan anggaran dan koneksi pribadi.

Ara memastikan, pihaknya bakal menyumbang lahan seluas 2,5 hektare (Ha) di wilayah Tangerang. Untuk eksekusinya dirinya bakal menggaet pengembang raksasa Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma (Aguan).

“Tanahnya dari perusahaan kami, yang bangun perusahaan lain, Agung Sedayu,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Senin (28/10/2024).

Lebih detail, Ara menyebut proses groundbreaking perdana program tiga juta rumah itu bakal dilakukan pada 10 November 2024.

Dia menjelaskan, nantinya rumah-rumah tersebut tak akan disewakan atau dijual. Melainkan pemerintah murni menyediakan rumah layak bagi masyarakat secara gratis.

“[Dibangun] buat siapa? Ya buat rakyat. Lalu mau disewakan atau dijual? Mau dikasih saja,” pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG--Provinsi Jawa Barat dan Heilongjiang, China, sepakat menguatkan hubungan bisnis ekonomi dan persahabatan melalui berbagai kerja sama.

Sebagai langkah nyata, Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin menerima dengan hangat kunjungan rombongan pemerintah Provinsi Heilongjiang yang dipimpin Wakil Gubernur Yu Jian langsung di ruang tamu Gubernur Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (29/10/2024).

Pertemuan Bey dengan Yu mengeksplorasi potensi investasi di berbagai sektor strategis, termasuk teknologi pertanian dan industri pariwisata.

"Kami di Jawa Barat memiliki potensi besar dari sumber daya manusia, alam, dan pariwisata, serta terbuka bagi investor termasuk dari Tiongkok, untuk berinvestasi di sini,” ujar Bey Machmudin.

Bey juga mengajak investor dari Heilongjiang untuk berinvestasi di kawasan Ciayumajakuning dengan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati sebagai magnet utama.

“Terutama, kami mengundang partisipasi dalam pengembangan Bandara Kertajati yang akan menjadi hub penting di Jawa Barat," tambahnya.

Pertemuan Bey dengan Yu berlangsung akrab. Selain berbagai potensi kerja sama, keduanya juga membahas event bersama yang akan digelar dalam waktu dekat ini, yakni West Java - Heilongjiang Business Matching.

West Java - Heilongjiang Business Matching akan berlangsung di Hotel Pullman, Kota Bandung, menghadirkan 32 pelaku usaha dari Heilongjiang dan 45 pelaku usaha Jawa Barat.

Event bersama ini diharapkan dapat memperluas peluang perdagangan dan kolaborasi ekonomi kedua provinsi.

Delegasi bisnis dari Heilongjiang akan mencakup berbagai sektor, mulai dari perbankan, infrastruktur, IT, hingga pariwisata dan manufaktur.

Provinsi Heilongjiang dikenal sebagai produsen pangan utama dari Cina untuk komoditas seperti beras, jagung, dan kedelai. Wakil Gubernur Yu Jian mengisyaratkan akan membuka peluang transfer teknologi pertanian dari Heilongjiang ke Jawa Barat.

Dengan teknologi maju di bidang pembenihan, pengolahan, hingga pemasaran hasil pertanian, Heilongjiang menawarkan pelatihan dan program magang untuk meningkatkan kapasitas petani di Jawa Barat.

Kolaborasi ini diharapkan dapat mengurangi kehilangan hasil panen, meningkatkan kualitas produk, serta mengoptimalkan strategi pemasaran produk pertanian Jabar.

Wakil Gubernur Heilongjiang Yu Jian menyatakan kegembiraannya atas sambutan hangat yang diberikan Pemprov Jabar.

Yu menekankan pentingnya membangun hubungan erat dengan negara-negara Asia, termasuk Indonesia, melalui inisiatif kerja sama ekonomi dan pembangunan infrastruktur, seperti contoh proyek kereta api cepat Jakarta - Bandung.

“Kerja sama ini bukan hanya mencerminkan kedekatan sejarah, tetapi juga komitmen untuk memperkuat hubungan masa depan antara Provinsi Heilongjiang dan Jawa Barat,” tutur Yu Jian.

Bisnis.com, DENPASAR - Nasib 80 Tenaga Kesehatan (Nakes) di Bali yang direkrut oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk membantu penanganan pandemi Covid-19 terkatung - katung karena tidak bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

Para tenaga kesehatan tersebut terdiri dari perawat, bidan hingga dokter. Mereka direkrut oleh Pemprov Bali untuk membantu penanganan pasien pandemi covid-19 di Bali, mereka ditempatkan di berbagai fasilitas kesehatan. Namun, setelah dua tahun bekerja keras membantu Pemerintah menangani pandemi, nasib para nakes tersebut justru tidak jelas.

Para tenaga medis tetap mendapat Surat Keputusan (SK) penugasan dan gaji sebagai tenaga kontrak Pemprov Bali, akan tetapi tidak bekerja secara langsung dibawah Faskes atau RS yang dinaungi oleh Pemprov Bali. Puluhan Nakes tersebut justru ditempatkan di Faskes Kabupaten/Kota asal mereka mulai dari RSUD Kabupaten/Kota hingga Puskesmas yang notabenenya berada dibawah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Hal ini yang kemudian menjadi masalah ketika para tenaga kesehatan tersebut mengajukan diri menjadi PPPK. Pendaftaran para Nakes tersebut ditolak oleh sistem karena SK mereka tidak sesuai dengan tempat mereka ditugaskan.

Para tenaga kesehatan bekerja di Faskes Kabupaten akan tetapi SK dikeluarkan oleh Provinsi. Faskes di Kabupaten Kota tidak bisa mengeluarkan rekomendasi atau keterangan kerja karena status Nakes tersebut merupakan tenaga kontrak Pemprov.

Para Nakes tersebut juga tidak mendapat prioritas utama menjadi PPPK Pemprov Bali karena tidak bekerja di Faskes atau Rumah Sakit yang dinaungi langsung oleh Pemprov Bali.

Salah satu Nakes, Windu menjelaskan mengaku bingung karena tidak bisa mendaftar PPPK, padahal sejak 2022 mereka sudah terdata di database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ia bersama rekan - rekannya mengadu ke DPRD Provinsi Bali agar diberikan kesempatan menjadi PPPK sehingga pengabdiannya tidak sia - sia.

Windu meminta agar Pemprov,Pemkab dan BKN melakukan koordinasi mencari solusi agar 80 Nakes bisa mendaftar dan diterima menjadi PPPK. "Kami berharap ada solusi untuk membuka kembali pendaftaran, seperti di Papua, pendaftaran bisa dibuka kembali sampai tanggal 26. Kami ingin agar hak kami diakui meskipun pendaftaran sudah tutup,” jelas Windu saat audiensi dengan DPRD dikutip Selasa (29/10/2024).

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta menjelaskan secara prinsip para tenaga kesehatan tersebut harusnya bisa mendaftar menjadi PPPK, karena mereka sudah memiliki SK, terdaftar di BKN, dan berjasa menangani pandemi covid-19 di Bali.

Suwirta meminta agar instansi terkait di Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama BKN Provinsi Bali berkonsultasi ke Kementerian terkait untuk mencari solusi bagi 80 nakes.

"Kami juga akan mengusulkan agar ada surat pemindahan dari Provinsi ke Kabupaten tempat mereka bekerja. Kasihan jika pengabdian mereka yang sudah lama terlewatkan," ujar Suwirta.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra menjelaskan Pemprov Bali tidak lepas tangan terhadap puluhan Nakes tersebut, mereka tetap diusulkan ikut PPPK pada gelombang kedua. Karena menurutnya seleksi PPPK gelombang pertama untuk Nakes yang bekerja langsung di Faskes Provinsi.

“Kami sudah mengusulkan agar mereka diizinkan mendaftar di gelombang kedua. Mereka tenaga Pemprov tapi kerjanya tidak di instansi Pemprov, maka dari itu BKN membuat dua gelombang,” jelas Dewa Indra