Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jasaraharja Putera mendukung rencana pemerintah dalam mewajibkan motor dan mobil menggunakan asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga atau Third Party Liability (TPL) pada tahun depan. Asuransi tersebut menanggung risiko pihak ketiga apabila kendaraan menyebabkan kerugian terhadap orang lain.

Pada Juli silam, Jasaraharja Putera telah mengenalkan produk asuransi terbarunya yakni JRP—TPL Pro. Produk tersebut memiliki pertanggungan atas risiko tanggung jawab pengemudi atau pemilik kendaraan dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan harta benda dan cidera badan. Produk ini hadir sebagai pelengkap dari perlindungan yang selama ini hanya mencakup body injury melalui Jasa Raharja.

Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris, mengatakan bahwa produk ini dirancang untuk menjawab kebutuhan akan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap kerugian akibat kecelakaan. Hal itu disampaikannya usai Press Conference dan Penandatangan Kerja Sama Strategis antara Ikatan Motor Indonesia (IMI) dengan Indonesia Financial Group (IFG), Jasa Raharja Putera (JRP), dan Wuling Maju Motor Group di Jakarta.

"Sebenarnya TPL ini adalah produk yang sudah lama ya, contohnya misalnya sekarang kalau ada kecelakaan di jalan raya, kan orang yang ditabrak itu kan sudah dijamin, tapi dijamin oleh Jasa Raharja itu body injury-nya. Nah, kami inisiasi untuk property damage-nya, untuk risiko terhadap masyarakat yang kadang pihak ketiganya, itu yang dikelola oleh Jasa Raharja Putra. Jadi gabungan, jadi body injury itu adalah dikelola oleh Jasa Raharja, property damage-nya itu dikelola oleh Jasa Raharja Putera," ujar Abdul, Kamis (24/10/2024).

Abdul mengungkapkan bahwa biaya iuran untuk perlindungan TPL sangat terjangkau. Adapun untuk motor, iurannya hanya sekitar Rp20.000 per kendaraan per tahun, dan untuk mobil sekitar Rp100.000. Abdul mengatakan saat ini pihaknya juga menggandeng Ikatan Motor Indonesia (IMI) untuk memperluas TPL sebelumnya akhirnya diwajibkan.

Dia menyebut produk ini juga diintegrasikan dengan teknologi terbaru, memudahkan klaim dan pelayanan melalui aplikasi milik IMI yakni Gaspol. Di mana dengan dukungan Artificial Intelligence (A), proses klaim akan sangat sederhana dan cepat.

"Kami juga memiliki kerja sama dengan bengkel-bengkel serta layanan rescue dari IMI," kata Abdul.

Di sisi lain, Wakil Ketua IMI Rifat Sungkar mengungkap pihaknya pun mendukung penuh inisiasi TPL ini. Dia menjelaskan bahwa di banyak negara, asuransi tersebut sudah menjadi standar.

"Di luar negeri itu seluruh pemilik kendaraan itu punya asuransi untuk property liability, dan kami yakin banget kami punya pattern yang tepat. Saya rasa Jasa Raharja Putra memberikan manfaat yang besar bagi pengguna jalan," katanya.

Rifat menekankan pentingnya kesadaran untuk memiliki perlindungan tersebut, meskipun belum ada aturan wajib. Dia juga menekankan terkait dengan premi yang terjangkau terkait dengan perlindungan tersebut.

"Harganya murah, tidak sampai Rp3.000 per hari, dan perlindungan yang diberikan sangat berlapis. Ini adalah langkah yang seharusnya menjadi standar bagi seluruh pemilik kendaraan di Indonesia," tambahnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum dapat berbicara banyak terkait dengan implementasi asuransi wajib TPL untuk kendaraan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) aturan tersebut.

"Asuransi wajib, domainnya, domain pemerintah. Jadi OJK hanya mengikuti nanti apa yang diatur dalam peraturan pemerintahnya.Jadi kita tunggu saja nanti lah kalau asuransi wajib," katanya ditemui usai acara Literasi dan Konferensi Pers Hari Asuransi oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI) di Jakarta pada 18 Oktober kemarin.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jasaraharja Putera mendukung rencana pemerintah dalam mewajibkan motor dan mobil menggunakan asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga atau Third Party Liability (TPL) pada tahun depan. Asuransi tersebut menanggung risiko pihak ketiga apabila kendaraan menyebabkan kerugian terhadap orang lain.

Pada Juli silam, Jasaraharja Putera telah mengenalkan produk asuransi terbarunya yakni JRP —TPL Pro. Produk tersebut memiliki pertanggungan atas risiko tanggung jawab pengemudi atau pemilik kendaraan dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan harta benda dan cidera badan. Produk ini hadir sebagai pelengkap dari perlindungan yang selama ini hanya mencakup body injury melalui Jasa Raharja.

Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris, mengatakan bahwa produk ini dirancang untuk menjawab kebutuhan akan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap kerugian akibat kecelakaan. Hal itu disampaikannya usai Press Conference dan Penandatangan Kerja Sama Strategis antara Ikatan Motor Indonesia (IMI) dengan Indonesia Financial Group (IFG), Jasa Raharja Putera (JRP), dan Wuling Maju Motor Group di Jakarta.

"Sebenarnya TPL ini adalah produk yang sudah lama ya, contohnya misalnya sekarang kalau ada kecelakaan di jalan raya, kan orang yang ditabrak itu kan sudah dijamin, tapi dijamin oleh Jasa Raharja itu body injury-nya. Nah, kami inisiasi untuk property damage-nya, untuk risiko terhadap masyarakat yang kadang pihak ketiganya, itu yang dikelola oleh Jasa Raharja Putra. Jadi gabungan, jadi body injury itu adalah dikelola oleh Jasa Raharja, property damage-nya itu dikelola oleh Jasa Raharja Putera," ujar Abdul, Kamis (24/10/2024).

Abdul mengungkapkan bahwa biaya iuran untuk perlindungan TPL sangat terjangkau. Adapun untuk motor, iurannya hanya sekitar Rp20.000 per kendaraan per tahun, dan untuk mobil sekitar Rp100.000. Abdul mengatakan saat ini pihaknya juga menggandeng Ikatan Motor Indonesia (IMI) untuk memperluas TPL sebelumnya akhirnya diwajibkan.

Dia menyebut produk ini juga diintegrasikan dengan teknologi terbaru, memudahkan klaim dan pelayanan melalui aplikasi milik IMI yakni Gaspol. Di mana dengan dukungan Artificial Intelligence (A), proses klaim akan sangat sederhana dan cepat.

"Kami juga memiliki kerja sama dengan bengkel-bengkel serta layanan rescue dari IMI," kata Abdul.

Di sisi lain, Wakil Ketua IMI Rifat Sungkar mengungkap pihaknya pun mendukung penuh inisiasi TPL ini. Dia menjelaskan bahwa di banyak negara, asuransi tersebut sudah menjadi standar.

"Di luar negeri itu seluruh pemilik kendaraan itu punya asuransi untuk property liability, dan kami yakin banget kami punya pattern yang tepat. Saya rasa Jasa Raharja Putra memberikan manfaat yang besar bagi pengguna jalan," katanya.

Rifat menekankan pentingnya kesadaran untuk memiliki perlindungan tersebut, meskipun belum ada aturan wajib. Dia juga menekankan terkait dengan premi yang terjangkau terkait dengan perlindungan tersebut.

"Harganya murah, tidak sampai Rp3.000 per hari, dan perlindungan yang diberikan sangat berlapis. Ini adalah langkah yang seharusnya menjadi standar bagi seluruh pemilik kendaraan di Indonesia," tambahnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum dapat berbicara banyak terkait dengan implementasi asuransi wajib TPL untuk kendaraan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) aturan tersebut.

"Asuransi wajib, domainnya, domain pemerintah. Jadi OJK hanya mengikuti nanti apa yang diatur dalam peraturan pemerintahnya.Jadi kita tunggu saja nanti lah kalau asuransi wajib," katanya ditemui usai acara Literasi dan Konferensi Pers Hari Asuransi oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI) di Jakarta pada 18 Oktober kemarin.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan untuk membawa 66 perusahaan baru melantai di Bursa pada tahun 2025. Pelaku pasar berharap Bursa meningkatkan kualitas IPO tersebut.

Pengamat Pasar Modal Teguh Hidayat menuturkan target jumlah IPO yang terlalu banyak tersebut menunjukkan Bursa masih lebih fokus mengejar kuantitas dibandingkan kualitas. Menurut Teguh, Bursa terus meningkatkan jumlah IPO, tetapi banyak perusahaan-perusahaan yang di kemudian hari bermasalah.

"Entah itu harga jatuh, entah itu perusahaannya kena PKPU atau segala macam gitu ya. Jadi sebenarnya kalau 66 IPO ya masih terlalu banyak ya," ujar Teguh, Rabu (23/10/2024).

Teguh juga mencatat pada tahun 2023 lalu, terdapat sebanyak 79 perusahaan yang melakukan IPO. Menurutnya, jumlah IPO yang terlalu banyak tersebut membuat pasar saham menjadi lesu, karena banyak saham IPO yang harganya jatuh dan membuat investor rugi.

Dengan hal tersebut, Teguh menyarankan Bursa agar fokus ke kualitas dibandingkan dengan kualitas. Dia juga mengatakan salah satu akibat dari fokus Bursa mengejar kualitas ini adalah terjadinya peristiwa gratifikasi beberapa waktu lalu.

"Ya kenapa tidak itu dulu yang coba dievaluasi begitu? Berarti kan selama ini ada masalah dalam proses meloloskan perusahaan untuk IPO gitu," tuturnya.

Teguh memandang apabila Bursa fokus melakukan peningkatan kualitas IPO, menurutnya tak menjadi masalah jika jumlah IPO menjadi turun pada 2025 agar masalah kualitas IPO teratasi.

Dia menuturkan dengan IPO yang berkualitas, maka perdagangan pasar modal akan menjadi ramai.

"Kalau misalnya IPO itu fokusnya bukan di kuantitas tapi di kualitas, sekaligus ada perbaikan agar tidak ada lagi kasus gratifikasi, maka nilai transaksi itu akan meningkat dengan sendirinya otomatis," kata dia.

Sebagai informasi, BEI menargetkan peningkatan pencatatan efek baru pada 2025, yaitu sebanyak 407 efek baru, dengan pencatatan sebanyak 66 saham. Target pencatatan saham baru ini naik dari tahun 2024 yang sebesar 62 pencatatan saham.

"Kalau kita lihat tahun lalu 2024, targetnya 340 efek baru dengan 62 saham. Kalau kita lihat pencapaian per Oktober sudah 467 efek baru dengan 36 saham," ujar Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman.

Sementara itu, hingga 18 Oktober 2024 Iman menuturkan terdapat 25 perusahaan dalam pipeline IPO Bursa.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan mayoritas rekening simpanan masyarakat di perbankan mamiliki saldo di bawah Rp100 juta. Hal ini tecermin dari data Distribusi Rekening Simpanan LPS per September 2024.

Tercatat, jumlah rekening dengan tiering atau saldo di bawah Rp100 juta berjumlah 568,31 juta. Angka ini mendapatkan porsi 98,8% dari total jumlah rekening sebanyak 593,3 juta. Bila dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu jumlah ini meningkat 10,9%, sebagai perbandingan rekening dengan saldo di bawah Rp100 juta hanya mencapai 528,48 juta.

Sementara itu, jumlah rekening paling sedikit adalah nominal simpanan di atas Rp5 miliar yang tercatat hanya mencapai 143.337 rekening. Capaian ini tumbuh 7,4% yoy, sedangkan secara year to date tumbuh 4,4%.

Meskipun menjadi minoritas, namun simpanan dengan nilai di atas Rp5 miliar mendominasi kepemilikan uang di Indonesia dengan total mencapai Rp4.699,44 triliun, atau 53,6% dari total simpanan nasional.

Berdasarkan jeninya, total rekening di perbankan Indonesia mencakup tabungan sebanyak 582,04 juta rekening (98,1%), giro sebanyak 5,69 juta rekening dan deposito sebanyak 5,54 juta rekening.

LPS juga mencatat masyarakat Indonesia juga lebih banyak membuka rekening di bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah. Jumlah rekening di bank konvensional tercatat sebanyak 533,06 juta atau 89,8% dari total jumlah rekening. Sementara, di bank syariah terdapat sebanyak 60,24 juta rekening atau 10,2% dari total rekening di perbankan.

Adapun, rekening simpanan masyarakat paling banyak dibuka di bank Pemerintah dengan jumlah rekening 336,77 juta atau 56,8%. Lalu, di bank swasta nasional sebanyak 206,86 juta rekening, diikuti BPD sebanyak 46,51 juta rekening, bank campuran sebanyak 2,9 juta rekening, dan bank asing sebanyak 210.272 rekening.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan multifinance PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. atau Adira Finance (ADMF) memberikan pandangannya terkait dengan keputusan Bank Indonesia (BI) dalam memperpanjang kebijakan intensif uang muka atau down payment(DP) 0% untuk kredit kendaraan hingga Desember 2025.

Chief Financial Officer (CFO) Adira Finance Sylvanus Gani mengatakan untuk insentif DP 0% bukan hal baru di industri multifinance, di mana aturan 0% tersebut telah berjalan di multifinance sejak beberapa tahun lalu tergantung dari tingkat nonperforming loan (NPL) perusahaan pembiayaan.

“Insentif DP dari BI lebih diaplikasikan untuk industri perbankan. Saat ini Adira Finance juga telah menerapkan insentif DP 0% dengan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan profil nasabah,” kata Gani saat dihubungi Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Selain menerapkan insentif DP 0%, Gani bilang, Adira Finance terus menerapkan berbagai inisiatif strategi untuk terus mendorong kinerja bisnis di tengah tantangan yang terjadi di industri otomotif serta makro ekonomi seperti dengan melakukan ekspansi bisnis secara selektif ke daerah-daerah yang memiliki potensi tinggi.

Selain itu, perusahaan juga terus mengembangkan bisnis non-otomotif seperti produk multiguna dan memperkuat kolaborasi dengan grup untuk meningkatkan customer base.

“Serta terus meningkatkan customer retention melalui penawaran yang lebih baik serta perbaikan proses, seiring dengan inisiatif untuk memperbaiki struktur biaya agar lebih bersaing dengan melakukan proses digitalisasi,” kata Gani.

Hingga September 2024, penyaluran pembiayaan baru Adira Finance tercatat mencapai sebesar Rp27,8 triliun, di mana 76% merupakan pembiayaan otomotif dan sisanya dari pembiayaan nonotomotif.

Bisnis.com, SEMARANG — Daihatsu ikut memeriahkan gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di Kota Semarang yang berlangsung pada 23-27 Oktober 2024. Dalam pameran tersebut, Daihatsu memboyong tiga unit mobil yaitu Ayla, Rocky Crossfield, serta Xenia ADS.
"Xenia market terbesar masih di multi purpose vehicle (MPV), kemudian Ayla kan produk kami yang paling terjangkau dan rasanya hari ini masih cukup laku di area Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, kalau Rocky memang kami ingin menampilkan sesuatu yang berbeda," ucap Andrianto Saudin, Regional Head Jawa Tengah-DI Yogyakarta PT Astra International Daihatsu Sales Operation, pada Rabu (23/10/2024).
Kehadiran Daihatsu dalam acara GIIAS 2024 di Kota Semarang sendiri menjadi respons sekaligus bentuk apresiasi atas loyalitas konsumen di wilayah tersebut. Sebab, Kota Semarang serta Jawa Tengah telah menjadi kontributor utama penjualan produk Daihatsu.
Adapun pangsa pasar Daihatsu secara nasional diklaim berada di kisaran 26%. Produk low cost green car (LCGC) seperti lini Sigra dan Ayla menyumbang kontribusi penjualan terbesar.
Andrianto menjelaskan bahwa selama pameran berlangsung, pengunjung GIIAS 2024 di Kota Semarang bisa mengendarai unit test drive yang telah disediakan Daihatsu. Selain itu, bersamaan dengan periode promosi Daifest 2024, pihaknya juga telah menyiapkan berbagai keuntungan bagi konsumen.
"Jelas customer akan menikmati benefit seperti free [biaya] administrasi, diskon spesial, subsidi trade-in, dan gratis asuransi," jelas Andrianto. Selain itu, pengunjung juga berkesempatan untuk mengikuti undian Lucky Dip dengan hadiah yang beragam. Mulai kartu uang elektronik hingga logam mulai.
Adapun pada gelaran GIIAS 2024 di Kota Semarang, Andrianto menjelaskan bahwa Daihatsu telah mematok sejumlah target transaksi. "Ini kan cuma 5 hari, targetnya 90 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK)," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Direktur Utama Dapen BCA Budi Sutrisno menjelaskan bagaimana cara menilai ketahanan kelolaan dana sebuah Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) untuk skema Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).

Budi menjelaskan untuk DPPK Program Pensiun Manfaat Pasti atau PPMP indikasi ketahanan kelolaan dananya adalah dapat dilihat dari Rasio Kecukupan Dana (RKD). Semakin tinggi rasio, akan menunjukkan semakin tinggi kualitas pendanaan yang dilakukan oleh dana pensiun.

Sementara itu, ketahanan Dapen PPIP dapat diukur melalui kinerja portofolio investasi dan pengelolaan risiko.

"Sebagai PPIP, fokus utama lebih pada pertumbuhan aset dan hasil investasi untuk setiap peserta, di mana risiko investasi ditanggung oleh peserta, bukan oleh pendiri," kata Budi, dikutip Kamis (24/10/2024).

Merujuk data terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total investasi yang dilakukan DPPK PPMP per Agustus 2024 ini menunjukkan pertumbuhan baik secara year-on-year (yoy) maupun month-to-month (mtm). Nilainya adalah sebesar Rp47,47 triliun, naik 5,9% yoy atau tumbuh 0,8% mtm.

Sejalan dengan pertumbuhan investasi yang dilakukan, nilai aset neto DPPK PPIP per Agustus 2024 juga naik 6,1% yoy atau 1,1% mtm menjadi Rp48,35 triliun.

"Sejauh ini, berdasarkan data dari OJK, Dapen PPIP mampu menjaga pertumbuhan aset dengan melakukan investasi yang terdiversifikasi, seperti di instrumen obligasi pemerintah, deposito, dan ekuitas, yang diatur sesuai dengan kebijakan investasi yang dapat memberikan hasil yang stabil dan menguntungkan," jelasnya.

Untuk menjaga dana kelolaan para peserta tetap aman dan sehat, Budi mengatakan Dapen pengelola PPIP terus beradaptasi dengan instrumen investasi yang dapat memberikan imbal hasil lebih baik tanpa meningkatkan risiko signifikan.

"Dengan tidak terpapar risiko besar dari instrumen berisiko tinggi, Dapen PPIP dapat menjaga stabilitas dana kelolaan peserta dalam jangka panjang," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengaku optimistis dapat melaksanakan groundbreaking proyek tiga juta rumah yang dicanangkan oleh presiden Prabowo Subianto di 100 hari pertama kerja.

Menteri yang akrab disapa Ara ini mengaku dirinya bakal mengebut pelaksanaan tersebut lewat peninjauan secara berkala sejumlah proyek yang selama ini telah dibangun oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan.

“Saya akan melaksanakan peninjauan proyek yang telah dibangun selama ini oleh Direktorat Jenderal Perumahan. Target kami dalam 100 hari pertama ini sudah bisa mulai dilakukan groundbreaking pembangunan perumahan untuk rakyat,” kata Maruarar dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (24/10/2024).

Di samping itu, untuk mewujudkan hal tersebut dirinya mengaku bakal terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

Salah satu yang bakal menjadi prioritas yakni membangun sinergi dan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN dan swasta.

Ara mengaku langkah itu diambil untuk memenuhi kebutuhan anggaran. Di mana, saat ini pagu Anggaran Kementerian Perumahan masih cenderung sangat minim.

“Anggaran pemerintah untuk membangun rumah itu sangat minim. Kami ingin mendrong semangat dari semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mensukseskan program 3 juta rumah,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Rabu (23/10/2024), Ara juga diketahui telah melakukan kunjungan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melobi sejumlah aset lahan sitaan untuk nantinya bakal digunakan merealisasikan pembangunan program tiga juta rumah.

Ara menuturkan, apabila nantinya pihaknya telah mengantongi izin penggunaan dan pengelolaan sejumlah lahan tersebut, maka Kementerian Perumahan akan langsung bergerak cepat mengeksekusi program tiga juta rumah.

Untuk tahap awal, Ara menyebut bakal mengoptimalkan lahan sitaan yang berada di wilayah pulau Jawa. Selain bakal berkoordinasi dengan Kejagung, Ara juga menyebut bakal berkoordinasi untuk memanfaatkan lahan yang menjadi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dia bahkan memastikan telah bertemu dengan Menteri BUMN, Erick Thohir, terkait pengajuan penggunaan lahan-lahan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerbitan surat utang korporasi pada era 10 tahun pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mencatatkan peningkatan pesat. Lantas, bagaimana proyeksi penerbitan surat utang korporasi pada era pemerintahan baru Presiden RI Prabowo Subianto?

Kepala Divisi Riset Ekonomi PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Suhindarto mengatakan penerbitan surat utang era Jokowi mengalami peningkatan pesat, terutama pada 2016 saat proyek strategis nasional untuk pembangunan infrastruktur masif dijalankan.

"Pemenuhan proyek infrastruktur yang masif juga mendorong perusahaan menerbitkan surat utang," ujar Suhindarto dalam konferensi pers pada Kamis (24/10/2024).

Menurut Suhindarto, penerbitan surat utang sebelum 2016 tidak lebih dari tiga digit atau tidak lebih dari Rp100 triliun. Sementara, berdasarkan laporan Pefindo, nilai penerbitan surat utang korporasi pada 2016 mencapai Rp114 triliun, melonjak 81,81% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan tahun sebelumnya Rp62,7 triliun.

Nilai penerbitan surat utang korporasi pada tahun-tahun setelahnya kemudian mencapai lebih dari Rp100 juta tiap tahunnya. "Dari 2016 sampai 2024 juga banyak penerbitan surat utang dari BUMN, ini untuk pendanaan mereka juga," tutur Suhindarto.

Penerbitan surat utang korporasi mengalami pelambatan pada saat pandemi Covid-19 2020, yakni Rp88 triliun. Kemudian, pada Januari 2024 hingga September 2024, nilai penerbitan surat utang korporasi mencapai Rp93,4 triliun.

Adapun, di era pemerintahan baru Prabowo, dia memproyeksikan penerbitan surat utang korporasi masih tetap masif. Salah satu faktor pendorong penerbitan surat utang korporasi pada era Prabowo adalah tren jatuh tempo utang yang cukup besar dalam dua atau tiga tahun ke depan.

Selain itu, ke depan mulai terjadi tren kebijakan longgar suku bunga acuan. "Suku bunga prospeknya mengalami penurunan, dan masih terus terjadi ke depannya. Bank Indonesia juga akan terus pangkas [suku bunga] ikuti polanya The Fed," ujar Suhindarto.

Analis Pefindo, Martin Pandiangan juga mengatakan siklus kebijakan moneter yang telah memasuki fase pelonggaran diperkirakan akan menjadi sentimen positif dan memantapkan rencana perusahaan untuk melakukan refinancing.

Premi risiko juga berpeluang menurun seiring siklus suku bunga yang mulai melonggar. Kondisi tersebut menurunkan leverage keuangan korporasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerbitan surat utang korporasi pada era 10 tahun pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mencatatkan peningkatan pesat. Lantas, bagaimana proyeksi penerbitan surat utang korporasi pada era pemerintahan baru Presiden RI Prabowo Subianto?

Kepala Divisi Riset Ekonomi PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Suhindarto mengatakan penerbitan surat utang era Jokowi mengalami peningkatan pesat, terutama pada 2016 saat proyek strategis nasional untuk pembangunan infrastruktur masif dijalankan.

"Pemenuhan proyek infrastruktur yang masif juga mendorong perusahaan menerbitkan surat utang," ujar Suhindarto dalam konferensi pers pada Kamis (24/10/2024).

Menurut Suhindarto, penerbitan surat utang sebelum 2016 tidak lebih dari tiga digit atau tidak lebih dari Rp100 triliun. Sementara, berdasarkan laporan Pefindo, nilai penerbitan surat utang korporasi pada 2016 mencapai Rp114 triliun, melonjak 81,81% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan tahun sebelumnya Rp62,7 triliun.

Nilai penerbitan surat utang korporasi pada tahun-tahun setelahnya kemudian mencapai lebih dari Rp100 juta tiap tahunnya. "Dari 2016 sampai 2024 juga banyak penerbitan surat utang dari BUMN, ini untuk pendanaan mereka juga," tutur Suhindarto.

Penerbitan surat utang korporasi mengalami pelambatan pada saat pandemi Covid-19 2020, yakni Rp88 triliun. Kemudian, pada Januari 2024 hingga September 2024, nilai penerbitan surat utang korporasi mencapai Rp93,4 triliun.

Adapun, di era pemerintahan baru Prabowo, dia memproyeksikan penerbitan surat utang korporasi masih tetap masif. Salah satu faktor pendorong penerbitan surat utang korporasi pada era Prabowo adalah tren jatuh tempo utang yang cukup besar dalam dua atau tiga tahun ke depan.

Selain itu, ke depan mulai terjadi tren kebijakan longgar suku bunga acuan. "Suku bunga prospeknya mengalami penurunan, dan masih terus terjadi ke depannya. Bank Indonesia juga akan terus pangkas [suku bunga] ikuti polanya The Fed," ujar Suhindarto.

Analis Pefindo, Martin Pandiangan juga mengatakan siklus kebijakan moneter yang telah memasuki fase pelonggaran diperkirakan akan menjadi sentimen positif dan memantapkan rencana perusahaan untuk melakukan refinancing.

Premi risiko juga berpeluang menurun seiring siklus suku bunga yang mulai melonggar. Kondisi tersebut menurunkan leverage keuangan korporasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerbitan surat utang korporasi pada era 10 tahun pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mencatatkan peningkatan pesat. Lantas, bagaimana proyeksi penerbitan surat utang korporasi pada era pemerintahan baru Presiden RI Prabowo Subianto?

Kepala Divisi Riset Ekonomi PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Suhindarto mengatakan penerbitan surat utang era Jokowi mengalami peningkatan pesat, terutama pada 2016 saat proyek strategis nasional untuk pembangunan infrastruktur masif dijalankan.

"Pemenuhan proyek infrastruktur yang masif juga mendorong perusahaan menerbitkan surat utang," ujar Suhindarto dalam konferensi pers pada Kamis (24/10/2024).

Menurut Suhindarto, penerbitan surat utang sebelum 2016 tidak lebih dari tiga digit atau tidak lebih dari Rp100 triliun. Sementara, berdasarkan laporan Pefindo, nilai penerbitan surat utang korporasi pada 2016 mencapai Rp114 triliun, melonjak 81,81% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan tahun sebelumnya Rp62,7 triliun.

Nilai penerbitan surat utang korporasi pada tahun-tahun setelahnya kemudian mencapai lebih dari Rp100 juta tiap tahunnya. "Dari 2016 sampai 2024 juga banyak penerbitan surat utang dari BUMN, ini untuk pendanaan mereka juga," tutur Suhindarto.

Penerbitan surat utang korporasi mengalami pelambatan pada saat pandemi Covid-19 2020, yakni Rp88 triliun. Kemudian, pada Januari 2024 hingga September 2024, nilai penerbitan surat utang korporasi mencapai Rp93,4 triliun.

Adapun, di era pemerintahan baru Prabowo, dia memproyeksikan penerbitan surat utang korporasi masih tetap masif. Salah satu faktor pendorong penerbitan surat utang korporasi pada era Prabowo adalah tren jatuh tempo utang yang cukup besar dalam dua atau tiga tahun ke depan.

Selain itu, ke depan mulai terjadi tren kebijakan longgar suku bunga acuan. "Suku bunga prospeknya mengalami penurunan, dan masih terus terjadi ke depannya. Bank Indonesia juga akan terus pangkas [suku bunga] ikuti polanya The Fed," ujar Suhindarto.

Analis Pefindo, Martin Pandiangan juga mengatakan siklus kebijakan moneter yang telah memasuki fase pelonggaran diperkirakan akan menjadi sentimen positif dan memantapkan rencana perusahaan untuk melakukan refinancing.

Premi risiko juga berpeluang menurun seiring siklus suku bunga yang mulai melonggar. Kondisi tersebut menurunkan leverage keuangan korporasi.

Bisnis.com, SEKAYU – Penjabat (Pj.) Bupati Muba Sandi Fahlepi membuka secara resmi Festival Randik ke-XX yang berlangsung pada Kamis (24/10/2024).

Acara yang digelar di Museum Penghulu Muhammad Soleh ini tidak hanya menandai perayaan Hari Ulang Tahun ke-68 Kabupaten Muba, tetapi juga menjadi momentum penting dalam pelestarian budaya lokal.

Dalam sambutannya, Sandi menekankan pentingnya upaya menjaga dan memajukan kebudayaan di tengah arus globalisasi yang kian deras.

"Festival ini adalah bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Muba untuk melestarikan nilai-nilai budaya kita," ujarnya dalam keterangan pers.

Festival Randik 2024 menyuguhkan beragam pertunjukan seni yang memukau, mulai dari tarian tradisional hingga musik lokal yang menggugah semangat.

Peserta dari berbagai kalangan, baik anak-anak, remaja, hingga seniman senior, turut ambil bagian dalam lomba-lomba yang dirancang untuk mengasah kreativitas dan bakat mereka.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muba Iskandar juga menambahkan festival ini bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga kesempatan bagi seniman dan masyarakat untuk berkumpul, berbagi, dan merayakan warisan budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita.

Tak hanya sekadar hiburan, Festival Randik diharapkan dapat menjadi jembatan bagi generasi muda untuk mengenal dan mencintai budaya mereka sendiri. Dengan semangat kolaborasi, acara ini diharapkan mampu melahirkan seniman-seniman unggul yang akan mengharumkan nama Musi Banyuasin ke pentas yang lebih luas.

Dengan suasana yang penuh keceriaan dan kebersamaan, Festival Randik 2024 bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga sebuah pernyataan bahwa kebudayaan Muba tetap hidup dan terus berkembang.