Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut segera mempersiapkan strategi bersama para menteri terpilih untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Tanah Air ke angka 8%, sebagaimana janjinya saat kampanye.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan terus menggenjot sumber pertumbuhan ekonomi dari dalam dan luar negeri.

“Untuk menuju 8% itu ada program, ini sedang dipersiapkan,” ujarnya kepada media massa, di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (22/10/2024).

Airlangga menanggapi pertanyaan terkait di tengah mandeknya sumber pertumbuhan ekonomi dalam negeri, pemerintah akan terus menggali sumber dari investasi, membuka pasar ekspor, dan melakukan labor intensive.

Khusus untuk investasi, Airlangga pun masih belum dapat membeberkan rencana investasi era Prabowo. Mengingat, target investasi tahun depan direncanakan terus naik dan mendekati angka Rp2.000 triliun pada tahun depan.

“Para menteri nanti kita akan rapat koordinasi, mana saja yang akan menjadi penjuru dari penopang ekonomi,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, salah satu janji dalam kampanye Prabowo bersama Gibran adalah mengejar pertumbuhan ekonomi 8% demi Indonesia dapat keluar dari middle income trap (MIT).

Terlebih, untuk mencapai Indonesia Emas 2045, Prabowo mencatat mulai 2025 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di angka 6% hingga 7%. Namun, target pertumbuhan ekonomi ini tersebut tidak mudah.

Sebelumnya dalam dokumen Visi, Misi, Program Prabowo-Gibran, mencatta salah satu kunci pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh semua kalangan masyarakat.

Penguatan skala ekonomi dan pembangunan kelembagaan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta kewirausahaan merupakan langkah-langkah penting dalam pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan berita Bisnis sebelumnya, tugas mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut juga menjadi pertaruhan kinerja oleh tim ’jumbo’ Kabinet Merah Putih.

Mengingat, sebagian menteri tidak berasal dari kalangan profesional, namun juga dari kalangan partai politik. Dari 48 menteri yang dilantik Prabowo, terdapat 24 menteri yang berasal dari partai politik. Adapun dari 56 wakil menteri, 18 di antaranya berasal dari parpol.

Meski demikian, untuk jangka pendek pemerintah tetap mengacu kepada target pertumbuhan ekonomi sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 5,2% pada tahun ini dan tahun depan.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Didiek Hartantyo akan segera menemui Menteri Perhubungan (Menhub) periode 2024-2029 Dudy Purwagandhi yang baru saja dilantik pada Senin (21/10/2024).

Didiek mengatakan, KAI akan segera menemui Kemenhub untuk membahas secara menyeluruh terkait transformasi sektor perkeretaapian, termasuk kelanjutan proyek-proyek KAI di era Presiden Prabowo Subianto.

"Kita tunggu saja, ini kita baru mau ketemu menteri perhubungan yang baru, Pak Dudy. Secara kalau kami melihat pidato Pak Presiden Prabowo [saat pelantikan], kami sangat optimis, dan KAI siap untuk berkontribusi," ujar Didiek kepada Bisnis, Selasa (22/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan, ada beberapa proyek KAI yang dipastikan akan berlanjut pada era Prabowo-Gibran, termasuk pengembangan proyek LRT Jabodebek hingga Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

"Kami sedang menyelesaikan proyek kereta cepat dan LRT Jabodebek, harapannya tata kelola, infrastruktur, peraturannya segera diselesaikan sehingga menjadi landasan hukum untuk proyek-proyek strategis berikutnya," jelasnya.

Adapun, KAI mencatatkan pengguna LRT Jabodebek mencapai 5,96 juta penumpang sepanjang kuartal III/2024. Angka itu tumbuh 23% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang tercatat sebesar 4.844.096 pengguna.

Sementara itu, berdasarkan catatan Bisnis, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan studi kelayakan atau feasibility study (FS) Kereta Cepat Jakarta-Surabaya akan rampung tahun ini dan akan dieksekusi pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal mengatakan, saat ini FS sedang berlangsung dan harusnya akan selesai pada tahun ini.

“Masih kita proses, iya [kelanjutan di pemerintahan selanjutnya]. Tahun ini selesai harusnya masalah studi kelayakan,” kata Risal kepada wartawan, Selasa (1/10/2024).

Risal menerangkan studi kelayakan tersebut dilakukan untuk menentukan jalur yang akan dilintasi kereta cepat tersebut, apakah utara, tengah atau justru jalur selatan.

Sebagai tambahan informasi, PT KAI juga mendapatkan anggaran belanja subsidi public service obligation (PSO) sebesar Rp4,79 triliun pada APBN 2025 untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api.

Angkutan KA yang dimaksud di antaranya KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan LRT Jabodebek.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas alias M2, mencapai Rp9.044,9 triliun pada September 2024. Angka ini tercatat mengalami kenaikan dari posisi Agustus 2024 yang senilai Rp8.973,7 triliun.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan pada periode ini, pertumbuhan M2 sebesar 7,2% year on year (YoY) dinilai relative stabil dibandingkan bulan sebelumnya.

Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 6,9% YoY dan uang kuasi sebesar 5,3%.

“Perkembangan M2 pada September 2024 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (22/10/2024).

Denny menjelaskan bahwa penyaluran kredit pada September 2024 tumbuh sebesar 10,4% YoY, tetap tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 10,9%.

Sementara tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat tumbuh sebesar 12,3% YoY, relatif stabil dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya. Sementara itu, aktiva luar negeri bersih terkontraksi sebesar 0,3%, setelah pada bulan sebelumnya terkontraksi sebesar 1,1% (yoy).

Sebagai konteks, M1 mencakup uang tunai yang beredar di masyarakat dan rekening giro, yang dianggap sebagai uang paling likuid. Sementara itu, M2 mencakup M1 ditambah instrumen lain seperti deposito berjangka, tabungan berjangka, dan rekening pasar uang.

M2 digunakan sebagai indikator likuiditas yang lebih luas dalam perekonomian dan dapat mempengaruhi inflasi serta pertumbuhan ekonomi.

BI mencatat pertumbuhan M2 yang stabil menunjukkan bahwa ekonomi memiliki cukup likuiditas untuk mendukung aktivitas bisnis dan konsumsi, sementara pertumbuhan M1 mencerminkan kecepatan peredaran uang tunai dalam ekonomi.

Adapun, komponen M1 dengan pangsa 55,2% dari M2, pada September 2024 sebesar Rp4.993,6 triliun atau tumbuh sebesar 6,9% YoY, relatif stabil dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya.

Perkembangan M1 terutama disebabkan oleh perkembangan uang kartal di luar bank umum dan BPR, serta giro rupiah. Uang kartal yang beredar di masyarakat pada September 2024 sebesar Rp957,2 triliun atau tumbuh 10,6% YoY, setelah tumbuh 12,1% YoY pada Agustus 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Victoria International Tbk. (BVIC) memperpanjang fasilitas kredit modal kerja kepada PT Batavia Prosperindo Trans Tbk. (BPTR) sebesar Rp20 miliar. Bank milik salah satu pemilik Wings Group itu juga melakukan penambahan fasilitas kredit pembelian kendaraan senilai Rp150 miliar.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang disampaikan Corporate Secretary PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk. (BPII) Jenny Sutio, perseroan telah memberikan jaminan kepada Bank Victoria sehubungan dengan fasilitas kredit tersebut. BPTR merupakan anak usaha dari BPII.

“Perseroan telah menandatangani Akta Pemberian Jaminan Perusahaan sebesar Rp150 miliar kepada BVIC pada tanggal 16 Oktober 2024,” demikian keterangan perseroan, dikutip Selasa (22/10/2024).

BPII menegaskan, pemberian jaminan perseroan kepada Bank Victoria bukanlah merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020.

Transaksi tersebut juga dipastikan bukan merupakan transaksi material sebagaimana POJK No. 17/POJK.04/2020 tertanggal 20 April 2020.

“Sampai dengan saat ini, tidak ada dampak, informasi atau fakta material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan,” pungkas keterangan perseroan.

Bisnis.com, JAKARTA – Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah menilai bahwa moderasi beragama perlu berada dalam badan Kementerian.

Menurutnya, keragaman ini perlu disikapi secara dewasa, agar setiap pihak dapat menjaga kondusivitas serta kerukunan. Bahkan, dia menekankan bahwa di Uni Emirat Arab (UEA) moderasi beragama telah berada dalam lingkup Kementerian tersendiri.

“Karena di Dubai, di Uni Emirat Arab, moderasi itu tidak hanya utusan khusus presiden, tapi bentuknya kementerian. Mudah-mudahan situasi bangsa ini baik-baik saja sehingga tidak ada gangguan soal toleransi dan moderasi,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (22/10/2024).

Lebih lanjut, meskipun tak berbentuk kementerian, tetapi dia mengaku bakal berfokus dalam mendorong moderanisasi agama dengan maksiman.

Terlebih, Miftah mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar turut berfokus terhadap upaya membangun komunikasi internasional terkait dengan moderasi dan toleransi.

Dia melanjutkan apabila merujuk ke Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 tahun 2012, maka amanah yang akan diembannya adalah melaksanakan tugas-tugas yang diperintah oleh Presiden, di luar tugas-tugas yang sudah dilakukan oleh Kementerian dan intansi pemerintah lainnya.

“Karena bidang saya di kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan ya, nggak jauh-jauh dari itu. Jadi sekali lagi utusan khusus presiden itu, setingkat Menteri Negara, kalau di peraturan presiden tahun 2012 nomor 17,” tuturnya.

Di sisi lain, Gus Miftah menekankan bahwa keberataan jabatannya menjadi krusial lantaran begitu banyaknya keragaman di Indonesia, mulai dari adanya 17.000 pulau, 1.700 suku bangsa, 736 bahasa, 6 agama.

Oleh sebab itu, Miftah mengaku akan membuat semacam rumah moderasi yang berakar dari belanja masalah terlebih dahulu, agar kemudian dapat dicarikan solusinya.

Selain itu, dia melanjutkan dalam menjalankan kegitan operasionalnya, maka dirinya akan berkantor di Istana Kepresidenan Jakarta.

“Ada kantor, kantornya rencana di Istana. Jadi kalau soal komunikasi itu dengan Seskab, fasilitas dengan Setneg. Jadi bukan stafsus, tapi utusan khusus presiden,” pungkas Gus Miftah.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa penyaluran kredit bank pada September 2024 tercatat sebesar Rp7.510,9 triliun, tumbuh 10,4% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan laporan Analisis Uang Beredar terbaru, realisasi ini sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya yakni sebesar 10,9% YoY.“Penyaluran kredit kepada debitur korporasi dan perorangan tumbuh, masing-masing sebesar 15,1% YoY dan 5,4% YoY,” tulis BI dalam keterangannya, Selasa (22/10/2024).

Apabila diperinci, pertumbuhan Kredit Modal Kerja (KMK) pada September 2024 tumbuh sebesar 9,4%, setelah tumbuh sebesar 10,3% pada Agustus 2024. Sektor industri pengolahan dan sejenisnya serta sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan menjadi pendorong utama.

Kredit Investasi (KI) pada September 2024 tumbuh sebesar 11,7% YoY, turut melambat dibanding bulan sebelumnya sebesar 12,2%. Capaian ini didorong oleh sektor industri pengolahan dan sejenisnya, serta sektor listrik, gas dan air bersih.

BI kemudian mencatat bahwa Kredit Konsumsi (KK) tumbuh sebesar 10,7% YoY pada bulan kesembilan tahun ini. Jumlah itu tidak berubah dari pertumbuhan pada bulan sebelumnya.

Stabilnya kredit konsumsi ditopang oleh pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), dan Kredit Multiguna. Pertumbuhan KPR kembali melambat ke angka 10,8% pada September 2024, dari 11,4% pada Agustus 2024.

Sementara itu, KKB mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 8,8% yoy dari bulan sebelumnya sebesar 8,3%. Kredit multiguna mengalami tren serupa dengan pertumbuhan 10,8% per September 2024 dibandingkan 10,5% pada bulan sebelumnya.

“Penyaluran kredit properti tumbuh sebesar 7,6% YoY, setelah pada bulan sebelumnya tumbuh sebesar 8,0% YoY,” lanjut BI.

Selain dari kredit KPR dan KPA yang telah dijelaskan, penyaluran kredit properti itu dipengaruhi kredit konstruksi dan kredit real estate yang masing-masing tumbuh sebesar 1,2% dan 9,1%.

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut bahwa kuatnya perkembangan kredit salah satunya didukung oleh minat penyaluran kredit yang tetap terjaga.

"Serta [didukung oleh] berlanjutnya realokasi alat likuid ke kredit oleh perbankan, dan dukungan KLM [Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial] Bank Indonesia," tuturnya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) di Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) berharap agar Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Sawit Nasional untuk mempercepat ketahanan energi dan pangan seperti yang dimuat di Asta Cita.

Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, menyampaikan bahwa nantinya keberadaan Badan Sawit Nasional ini bukan lagi berada di bawah menteri, melainkan langsung di bawah komando Presiden.

“Jadi bisa mempercepat tata kelola yang lebih baik dan mengejar ketahanan energi dan pangan, sehingga kita tidak perlu mengulang sejarah di masa lalu,” kata Eddy di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Meski Presiden Prabowo sudah mengumumkan jajaran menteri dan badan di Kabinet Merah Putih, tapi Eddy tetap berharap Prabowo bisa menambah satu badan untuk mempercepat tata kelola kelapa sawit Indonesia.

“Terus terang kami berharap ada tambah satu badan, jadi Badan Kelapa Sawit Nasional,” ujarnya.

Pasalnya, Eddy menyampaikan bahwa kondisi produksi sawit Indonesia mengalami stagnasi, begitu pun dengan tingkat produktivitasnya yang kian turun. Padahal, konsumsi sawit di Indonesia terus merangkak naik.

“Kita ini produsen terbesar minyak sawit di dunia, tetapi di satu sisi kita adalah konsumen minyak sawit terbesar di dunia,” ungkapnya.

Secara rinci, data Gapki mengungkap bahwa sampai dengan Agustus 2024, produksi sawit pada 2024 adalah 34.522 ribu ton atau 4,86% lebih rendah dari periode yang sama tahun 2023 yaitu dari 36.287 ribu ton. Di sisi lain, total konsumsi dalam negeri justru naik 30.000 ton dari 2.030 ribu ton pada Juli menjadi 2.060 ribu ton pada Agustus 2024.

Lebih lanjut, untuk keperluan konsumsi pangan naik 88.000 ton dan untuk oleokimia turun 2.000 ton sedangkan untuk biodiesel turun 56 ribu ton dari 1.035 ribu ton menjadi 979.000 ton.

Tercatat, sampai Agustus, konsumsi dalam negeri tahun 2024 mencapai 15.571 ribu ton atau 1,94% yoy lebih tinggi dari tahun 2023 sebesar 15.274 ribu ton.

Kemudian, konsumsi untuk pangan mencapai 6.665 ribu ton atau 4,51% lebih rendah dari tahun lalu sebesar 6.980 ribu ton, oleokimia 1.484 atau lebih rendah 1,85% dari tahun sebelumnya sebesar 1.512 ribu ton, sedangkan biodiesel mencapai 7.421 ribu ton lebih tinggi 639 ribu ton (9,42%) lebih tinggi dari lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 6.782 ribu ton.

“Makanya kami menyuarakan ada satu badan yang khusus badan sawit, sehingga kebijakan bisa fokus sehingga kita bisa mempercepat keinginan ketahanan energi dengan meningkatkan produktivitas dan produksi,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum III (Urusan Organisasi), Satrija B. Wibawa, menyampaikan bahwa gagasan Badan Sawit Nasional sejalan untuk mendukung program Asta Cita Prabowo—Gibran, salah satunya menuju ketahanan pangan dan energi.

“Gapki menilai untuk mendukung Asta Cita perlu fokus juga untuk sawit dengan membentuk badan sawit indonesia atau Badan Sawit Nasional,” ungkap Satrija.

Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan insurance technology (insurtech) PT Asuransi Simas InsurTech mengungkapkan optimisme bisnis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Teguh Aria Djana, CEO PT Asuransi Simas InsurTech menuturkan Kabinet Merah Putih menaruh perhatian khusus terhadap teknologi informasi dengan adanya Kementerian Komunikasi dan Digital.

“Artinya ada kesempatan ekosistem digital ini akan berkembang dan bertumbuh pesat, termasuk didalamnya layanan jasa keuangan termasuk juga asuransi yang berbasis digital,” kata Teguh saat dihubungi Bisnis, Selasa (22/10/2024).

Teguh meyakini isu terkait dengan keamanan transaksi dan data secara digital juga akan menjadi perhatian khusus. Oleh sebab itu, pihaknya sebagai salah satu pemain Insurtech turut menyambut baik, karena risiko siber akan lebih diperhatikan dan menjadi peluang industri asuransi untuk berperan dalam mitigasi risikonya.

Lebih lanjut, dengan bekembangnya ekosistem digital, Teguh berharap industri Insurtech akan terus bertumbuh. Hal tersebut seiring dengan semakin banyaknya pelaku e-commerce yang menggandeng platform Insurtech, termasuk Simas Insurtech.

“Dengan berkembangnya ekosistem digital akan semakin banyak pelaku e-commerce yang membutuhkan kerjasama dengan perusahaan insurtech baik dari sisi produk seperti online travel booking, ride sharing, marketplace, fintech, digital banking dan lain-lainnya,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo mengubah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), di mana Meutya Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi).

Perubahan nama tersebut memperkuat pesan Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sektor digital.

“Memang juga menjadi fokus sesuai bapak Presiden juga akan menitikberatkan kepada digital. Jadi nama komunikasi dan informatika berubah menjadi Kementerian komunikasi dan digital,” kata Meutya di kantornya, Senin (21/10/2024).

Lebih lanjut, Meutya menekankan bahwa di bawah kepemimpinannya pihaknya akan terus memberantas judi online dan pinjaman online (pinjol) ilegal. Lebih lanjut internet ramah anak akan menjadi prioritas dirinya.

Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan insurance technology (insurtech) PT Asuransi Simas InsurTech mengungkapkan optimisme bisnis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Teguh Aria Djana, CEO PT Asuransi Simas InsurTech menuturkan Kabinet Merah Putih menaruh perhatian khusus terhadap teknologi informasi dengan adanya Kementerian Komunikasi dan Digital.

“Artinya ada kesempatan ekosistem digital ini akan berkembang dan bertumbuh pesat, termasuk didalamnya layanan jasa keuangan termasuk juga asuransi yang berbasis digital,” kata Teguh saat dihubungi Bisnis, Selasa (22/10/2024).

Teguh meyakini isu terkait dengan keamanan transaksi dan data secara digital juga akan menjadi perhatian khusus. Oleh sebab itu, pihaknya sebagai salah satu pemain Insurtech turut menyambut baik, karena risiko siber akan lebih diperhatikan dan menjadi peluang industri asuransi untuk berperan dalam mitigasi risikonya.

Lebih lanjut, dengan bekembangnya ekosistem digital, Teguh berharap industri Insurtech akan terus bertumbuh. Hal tersebut seiring dengan semakin banyaknya pelaku e-commerce yang menggandeng platform Insurtech, termasuk Simas Insurtech.

“Dengan berkembangnya ekosistem digital akan semakin banyak pelaku e-commerce yang membutuhkan kerjasama dengan perusahaan insurtech baik dari sisi produk seperti online travel booking, ride sharing, marketplace, fintech, digital banking dan lain-lainnya,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo mengubah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), di mana Meutya Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi).

Perubahan nama tersebut memperkuat pesan Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sektor digital.

“Memang juga menjadi fokus sesuai bapak Presiden juga akan menitikberatkan kepada digital. Jadi nama komunikasi dan informatika berubah menjadi Kementerian komunikasi dan digital,” kata Meutya di kantornya, Senin (21/10/2024).

Lebih lanjut, Meutya menekankan bahwa di bawah kepemimpinannya pihaknya akan terus memberantas judi online dan pinjaman online (pinjol) ilegal. Lebih lanjut internet ramah anak akan menjadi prioritas dirinya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Percepatan Pengentasan KemiskinanBudiman Sudjatmiko mengatakan bahwa pemerintah bakal mendorong agar masyarakat miskin dan kelas menengah rentan untuk membantuk memasok kebutuhan makan bergizi gratis.

Dia menjelaskan bahwa pemerintah akan memfasilitasi berbagai kebutuhan pelatihan agar kategori masyarakat miskin dan kelas menengah rentan dapat membantu program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Minimal harus 50 persen orang miskin jadi supplier. Namun, tentu saja kami sediakan akses, kami sediakan aset. Saya akan berbicara juga kepada PNM agar berikan KUR, agar orang miskin bisa bikin supply daging ayam dan telor. Sehingga kemudian Badan Gizi Nasional bisa terima pasokan itu," ucap Budiman Sudjatmiko di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (22/10/2024).

Apalagi, lanjut Budiman, pemerintah memiliki program prakerja yang dapat memberikan kesempatan lain bagi kategori masyarakat miskin dan menengah rentan untuk menambah keterampilan.

Keterampilan tersebut bisa berwujud menyediakan pasokan komoditas makanan yang dibutuhkan pemerintah dalam program makan siang gratis.

Selain itu juga untuk mendorong masyarakat dalam kategori tersebut menjadi penyalur atau agen serta membuat UMKM sehingga harapannya terbangun ekosistem yang baik agar mereka dapat menjadi wirausaha.

Menurut Budiman program makan bergizi gratis merupakan pasar dengan kebutuhan pasokan yang besar sehingga dinilai cukup menguntungkan.

"Aspek permintaan yang cukup besar. Sehingga ekosistemnya terbentuk, ibarat lingkaran, ekosistem lingkaran. Karena setidaknya akan ada 82 juta orang yang harus dikasih makan tiap hari. Jadi bukan karena di-supply vendor besar, tetapi oleh orang yang baru jatuh miskin," ucap Budiman.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan mitra pengawas pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi 13 komisi. Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna (rapur) DPR RI ke-5 Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025.

Rapat pengesahan ini dilakukan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/10/2024). Adapun, Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapur tersebut.

“Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah Ruang Lingkup Tugas dan Mitra Kerja Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR RI tersebut dapat disetujui?” tanya Puan dalam rapat.

“Setuju,” ujar para peserta rapat.

Berikut Daftar Ruang Lingkup Tugas dan Mitra 13 Komisi DPR 2024-2029:

KOMISI I: Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika

1. Kementerian Luar Negeri

2. Kementerian Pertahanan

3. Kementerian Komunikasi dan Digital

4. Panglima TNl/Mabes TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU

5. Badan Intelijen Negara (BIN)

6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)

8. Badan Keamanan Laut (Bakamla)

9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)

10. Dewan Pers

11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

12. Komisi Informasi Pusat (KIP)

13. Lembaga Sensor Film (LSF)

KOMISI II: Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur

1. Kementerian Dalam Negeri

2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

6. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)

9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)

10. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

11. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)

12. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

KOMISI III: Penegakan Hukum

1. Kejaksaan Agung

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung

5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

8. Badan Narkotika Nasional (BNN)

KOMISI IV: Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan

1. Kementerian Pertanian

2. Kementerian Kehutanan

3. Kementerian Kelautan dan Perikanan

4. Badan Urusan Logistik (Bulog)

5. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)

6. Badan Pangan Nasional (Bapanas)

7. Badan Karantina Indonesia

KOMISI V: Infrastruktur dan Perhubungan

1. Kementerian Pekerjaan Umum

2. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

3. Kementerian Perhubungan

4. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

5. Kementerian Transmigrasi

6. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

KOMISI VI: Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha, BUMN

1. Kementerian Perdagangan

2. Kementerian BUMN

3. Kementerian Koperasi

4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)

7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)

8. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)

KOMISI VII: Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Sarana Publikasi

1. Kementerian Perindustrian

2. Kementerian Pariwisata

3. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif

4. Kementerian UMKM

5. Badan Standardisasi Nasional (BSN)

6. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)

7. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)

8. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara

KOMISI VIII: Agama, Sosial, dan Perempuan dan Anak

1. Kementerian Agama

2. Kementerian Sosial

3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

6. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

7. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

8. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

KOMISI IX: Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial

1. Kementerian Kesehatan

2. Kementerian Ketenagakerjaan

3. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

4. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/KBP2MI

5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan)

7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)

8. Badan Gizi Nasional

KOMISI X: Pendidikan, Olah Raga, Saint dan Teknologi

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

2. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

3. Kementerian Kebudayaan

4. Kementerian Pemuda dan Olahraga

5. Perpustakaan Nasional (Perpusnas)

6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

7. Badan Pusat Statistik

KOMISI XI: Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, Sektor Jasa Keuangan

1. Kementerian Keuangan

2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

3. Bank Indonesia (BI)

4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

6. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

7. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

10. BUMN (PMN dan Privatisasi)

KOMISI XII: ESDM, Lingkugan Hidup dan Investasi

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

2. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan

3. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

4. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)

5. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

6. Dewan Energi Nasional (DEN)

7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)

8. Badan Informasi Geospasial (BIG)

KOMISI XIII:Reformasi Regulasi dan HAM

1. Kementerian Hukum

2. Kementerian HAM

3. Kementerian Sekretariat Negara

4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

5. Komnas HAM

6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

8. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

9. Sekretariat Jenderal DPD RI

10. Sekretariat Jenderal MPR RI

11. Kantor Staf Presiden (KSP)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan bahwa produsen iPhone 16, Apple Inc masih belum mendapatkan sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebagai syarat untuk bisa menjual produk terbarunya.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu realisasi komitmen investasi Apple sebesar Rp1,71 triliun. Adapun, yang sudah terealisasi sebesar Rp1,48 triliun.

"Kalau ada iPhone 16 yang beroperasi dan bisa beroperasi di Indonesia, artinya dia boleh saya sampaikan ilegal. Laporkan kepada kami, karena kami belum mengeluarkan izin," kata Agus di Kantor Kemenperin, Selasa (22/10/2024).

Terlebih, dia menegaskan bahwa pihaknya belum menerbitkan izin International Mobile Equipment Identity (IMEI) untuk iPhone 16. Artinya, produk iPhone 16 yang beroperasi saat ini merupakan produk ilegal.

"IMEI hanya ada tiga tempat yang bisa keluarkan IMEI, kita [Kemenperin], bea cukai dan Kominfo," ujarnya.

Dia menerangkan, IMEI yang dikeluarkan Kominfo hanya untuk layanan untuk kepentingan diplomat. Selain dari tiga lembaga tersebut, maka operasional produk tersebut dipertanyakan.

"Kami belum mengeluarkan izin edarnya. Dan yang saya sampaikan, mereka masih harus merealisasikan komitmen yang mereka sudah sepakati antara kami, dengan mereka. Jadi itu pasti ilegal, itu pasti IMEI-nya itu tidak keluar dari jalur kami," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, untuk dapat memperjualbelikan barang yang sepenuhnya diimpor, maka produk tersebut harus memenuhi sertifikasi TKDN.

"iPhone 16 dari Apple belum bisa dijual di Indonesia karena masih dalam proses pengurusan TKDN yang menjadi salah satu syarat importasi telepon seluler tersebut,".

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No 29/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Komponen Dalam Negeri, Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet, pemerintah memberikan kemudahan skema untuk mencapai syarat TKDN, pertama yakni pembuatan produk dalam negeri yang dinilai paling ideal.

Kedua, skema aplikasi, mereka membuat aplikasi di dalam negeri. Ketiga, skema inovasi di dalam negeri. Agus menuturkan, dari ketiga skema tersebut Apple selaku produsen iPhone memilih skema ketiga yaitu inovasi.

"Padahal kita sudah memberikan fleksibilitas, perusahaan bisa menggunakan tiga skema, bisa memilih tiga skema," ujarnya.