Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh industri perbankan syariah tumbuh 11,40% secara tahunan (year on year/yoy) pada September 2024.

Pembiayaan bank syariah meningkat dari Rp564,15 triliun pada September 2023 menjadi Rp628,46 triliun pada September 2024.

Laju pertumbuhan pembiayaan ini unggul tipis dari kredit yang disalurkan bank umum konvensional. Hingga bulan kesembilan tahun ini, kredit yang disalurkan bank tumbuh 10,85% yoy dengan nilai Rp7.579,25 triliun.

“Pembiayaan perbankan syariah tumbuh 11,40%, kontribusi asuransi syariah tumbuh 13,7%, dan piutang pembiayaan syariah tumbuh 20,89%,” demikian keterangan resmi OJK, dikutip Sabtu (2/11/2024).

Lebih lanjut, aset perbankan syariah hingga kuartal III/2024 tercatat sebesar Rp919,83 triliun, terkerek naik dari posisi kuartal III/2023 yang sebesar Rp831,95 triliun. Angka tersebut diperoleh dari market share sebesar 7,44%.

Dari segi dana pihak ketiga (DPK) alias simpanan, perbankan syariah mengantongi nilai Rp714,34 triliun, tumbuh dobel digit (12,03%) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang senilai Rp637,63 triliun.

Laju pertumbuhan ini terbilang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan DPK perbankan konvensional yang hanya tumbuh 7,04% yoy, meskipun memiliki nominal Rp8.721,78 triliun.

Terkait rasio kinerja, rasio pembiayaan terhadap pendanaan (FDR) baik dari bank umum syariah (BUS) maupun unit usaha syariah (UUS) tercatat sebesar 87,35% hingga bulan kesembilan tahun ini, selisih tipis dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 87,87%.

Lebih lanjut, rasio permodalan atau capital adequacy ratio (CAR) bank umum syariah berada pada level 25,48% per September 2024, dibandingkan 25,25% pada September 2023.

Dari segi tingkat profitabilitas atau return to asset (ROA), industri perbankan syariah membukukan angka 1,94% pada September tahun ini, dibandingkan 1,98% pada September periode tahun lalu.

Mengenai kualitas pembiayaan, BUS dan UUS mencatatkan rasio non-performing financing (NPF) gross sebesar 2,15% pada bulan kesembilan 2024. Sementara itu, NPF nett tercatat pada angka 0,80%.

Terakhir, dari aspek likuiditas, rasio alat likuid/non-core deposit (AL/NCD) bank umum syariah mencapai angka 129,33% per September 2024. Rasio alat likuid/dana pihak ketiga (AL/DPK) bank umum syariah pun berada pada level 27,24% pada waktu yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya sederet permasalahan yang mengakibatkan terhambatnya Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Berdasarkan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2024, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan masih terdapat permasalahan signifikan yang mengakibatkan terhambatnya Kementan dan Bapanas untuk memenuhi ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang efektif untuk mewujudkan ketahanan pangan tahun 2021 sampai dengan semester I/2023.

Mengacu hasil pemeriksaan kinerja atas pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan mengungkap adanya 12 temuan yang memuat 15 permasalahan ketidakefektifan. Selain itu, BPK juga menemukan adanya satu permasalahan pemborosan.

Adapun, sederet permasalahan yang dimaksud, antara lain pertama, perhitungan produksi dan kebutuhan komoditas pangan strategis yang dinilai belum sepenuhnya valid dan mutakhir.

Permasalahan ini terlihat pada penyusunan prognosa neraca pangan strategis yang disusun oleh Bapanas yang dinilai belum sepenuhnya didasarkan pada data produksi dan kebutuhan yang valid dan mutakhir, serta belum sepenuhnya tersinkronisasi dengan Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK).

“Akibatnya, proyeksi Neraca Pangan Bapanas dan Neraca Komoditas untuk komoditas padi, jagung, kedelai, bawang, cabai, gula, daging lembu, daging unggas, dan telur unggas padaSNANK tidak bisa dijadikan alat ukur dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan nasional, termasuk kebijakan impor,” ungkap laporan BPK, seperti dikutip pada Sabtu (2/11/2024).

Untuk itu, BPK telah merekomendasikan kepada kepala Bapanas agar berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Informasi Geospasial (BIG), Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan instansi lain yang terkait dengan data statistik pangan untuk pengintegrasian data yang berbasis digital dan mutakhir dari data kebutuhan, persediaan, produksi, dan distribusi serta impor pangan.

Permasalahan kedua yang ditemukan BPK adalah sarana produksi pertanian berupa benih, bibit, pupuk, dan pakan yang belum mencukupi untuk memproduksi pangan strategis sesuai kebutuhan nasional.

“Permasalahan tersebut di antaranya Kementan belum menganalisis kebutuhan minimal benih, bibit, pupuk, dan pakan untuk memproduksi pangan strategis,” ungkapnya.

Selain itu, Kementan juga dinilai belum optimal memenuhi ketersediaan benih bersertifikat dan benih/bibit ternak berkualitas untuk mencukupi kebutuhan nasional.Imbasnya, Kementan belum dapat mencapai pemenuhan produksi jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, daging lembu, dan tebu untuk mencapai ketahanan pangan nasional.

BPK pun telah merekomendasikan kepada menteri pertanian untuk mengoptimalkan analisis kebutuhan minimal atas benih bersertifikat dan pupuk. Ini dilakukan untuk dapat memproduksi komoditas pangan strategis sesuai kebutuhan nasional, serta melakukan upaya menjamin ketersediaan benih bersertifikat dan pupuk non subsidi.

Di samping itu, BPK juga menemukan permasalahan terkait tata cara pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dan harga acuan pembelian beras luar negeri belum diatur secara jelas.

Hasil pemeriksaan menunjukkan regulasi yang mengatur tata cara pengadaan cadangan pangan pemerintah (CPP), khususnya pengadaan CBP, baik yang diserap dari dalam negeri maupun pembelian dari luar negeri, belum disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bapanas.

Pasalnya, BPK menyebut bahwa selama ini tata cara pengadaan CBP dilaksanakan oleh Perum Bulog. Selain itu, Bapanas juga belum menetapkan kriteria harga pembelian pemerintah atau harga acuan pembelian yang dapat dijadikan patokan bagi Perum Bulog dalam pembelian beras dari luar negeri.

“Akibatnya, pengendalian atas pengadaan CPP, khususnya pengadaan beras dari luar negeri lemah,” imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi buka suara perihal ditangkapnya oknum pegawai Kominfo (sekarang Kementerian Komunikasi dan Digital/Komdigi) terkait judi online.

Budi menyebut, dirinya mengapresiasi langkah kepolisian dalam memberantas kasus judi online dan dirinya menyerahkan proses hukum ke pihak berwajib.

"Udah kita serahkan kepada aparat penegak hukum, kita menghormati. Bagus, bagus itu sebagai langkah aparat penegak hukum kita mengapresiasi, bagus," kata Budi saat ditemui di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (2/11/2024).

Akan tetapi, Budi tidak terlalu menanggapi lebih jauh soal permasalahan ini. Dirinya mengaku hanya berfokus dengan jabatan barunya sebagai menteri koperasi.

"Gini, nggak ada [upaya melindungi], pokoknya kita menghormati, bagus itu, saya dukung langkah polisi," ucapnya.

Sebelumnya, polisi telah mengamankan 11 orang terkait dengan kasus dugaan judi online. Diantara 11 orang tersebut terdapat oknum yang diduga pegawai dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam mengatakan, tak hanya oknum dari Komdigi, terdapat beberapa warga sipil juga diamankan oleh kepolisian.

“Ini 11 orang, beberapa orang di antaranya adalah oknum pegawai Komdigi, antara lain ada juga staf ahli dari Komdigi,” kata Ade Ary kepada wartawan, Jumat (1/11/2024).

Ade menjelaskan, pegawai dan staf ahli di Komdigi ditangkap karena menyalahgunakan wewenang yang sudah diamanatkan.Mereka diketahui diberi wewenang untuk memblokir situs judi online, tetapi dalam praktiknya mereka tidak melakukan hal tersebut.

“Namun, mereka melakukan penyalahgunaan juga melakukan kalau dia sudah kenal sama mereka, mereka tidak blokir dari data mereka,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ade menuturkan saat ini perkembangan kasus ini masih terus dilakukan dan masih ada beberapa orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

“Masih ada yang DPO segala macem,” ucap Ade.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Jepang menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) untuk tahun fiskal saat ini karena melemahnya ekspor menyeret pemulihan ekonomi yang rapuh.

Dalam laporan proyeksi terbarunya yang dikutip dari Reuters pada Sabtu (2/11/2024), Kantor Kabinet Jepang memangkas perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto yang disesuaikan dengan inflasi untuk tahun fiskal berjalan yang berakhir pada Maret 2025 menjadi 0,7% dari proyeksi 0,9% pada Juli.

Penurunan perkiraan baru ini mengikuti penurunan serupa dengan perkiraan pada Juli, tetapi masih di atas perkiraan sektor swasta yang memperkirakan pertumbuhan sebesar 0,5%. Proyeksi pertumbuhan untuk tahun fiskal berikutnya dipertahankan pada 1,2%.

Pemerintah merilis perkiraan pertumbuhan ekonominya pada bulan Januari dan kemudian merevisinya sekitar bulan Juli. Namun, revisi pada periode ini jarang terjadi dan menyoroti semakin besarnya tekanan terhadap perekonomian akibat menurunnya permintaan global dan melemahnya konsumsi domestik.

Bank of Japan mempertahankan suku bunga ultra-rendah pada hari Kamis dan mengatakan risiko-risiko di sekitar perekonomian Amerika Serikat (AS) sudah mulai mereda, menandakan bahwa kondisi sudah siap untuk menaikkan suku bunga lagi.

Namun, pelemahan permintaan global dan domestik yang berkepanjangan dapat memperlambat rencana Bank of Japan (BOJ) untuk sepenuhnya keluar dari kondisi moneter yang longgar selama satu dekade. Prakiraan tersebut menjadi dasar penyusunan anggaran negara.

“Karena harga yang tinggi sangat berdampak pada masyarakat berpendapatan rendah, langkah-langkah harus diambil untuk membantu mendukung kehidupan mereka,” kata Kantor Kabinet.

Anggota dewan ekonomi utama pemerintah dari sektor swasta juga meminta pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah ekonomi yang efektif dan memadai untuk membantu memulihkan momentum konsumsi swasta.

Pemerintahan Perdana Menteri Shigeru Ishiba telah berjanji untuk menyusun paket belanja besar pada akhir tahun ini untuk meredam dampak terhadap rumah tangga akibat kenaikan biaya hidup dan mendukung perekonomian yang lebih luas.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut bahwa pemerintah masih akan meminta pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara.

Prasetyo mengatakan, Basuki belum dilantik sebagai kepala OIKN lantaran penunjukannya harus dikomunikasikan terlebih dahulu dengan DPR sesuai dengan mekanisme yang ada.

“Belum [dilantik], kan begini sedang dikonsultasikan juga semua dengan DPR karena kan mekanismenya harus seperti itu,” kata Prasetyo saat ditemui di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (2/11/2024).

Sebelumnya, Prasetyo mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto menunjuk Basuki Hadimuljono untuk mengisi jabatan kepala OIKN. Dia menekankan bahwa mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu bakal kembali melanjutkan pembangunan ibu kota baru yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan Retreat Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

“Sudah, sudah. Pak Basuki diminta melanjutkan lagi,” ucapnya kepada wartawan.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa untuk posisi Wakil Kepala OIKN masih belum ada nama yang akan mengisi bangku tersebut.

Dia mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan IKN sampai siap dipergunakan.

“Sudah disampaikan [target] 3—4 tahun, itu adalah target beliau yang harus selesai semua infrastruktur supaya bisa dipergunakan baik oleh eksekutif, yudikatif,” pungkas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP) terus berupaya menerapkan prinsip environmental, social, and governance (ESG) yang terintegrasi dalam setiap aspek operasional perusahaan, termasuk kepatuhan WSBP dalam memenuhi pembayaran kepada pemasok.

Kepala Divisi Corporate Secretary WSBP Fandy Dewanto mengatakan dalam menghadapi tantangan global, WSBP memandang ESG sebagai prioritas untuk menciptakan nilai berkelanjutan bagi lingkungan, masyarakat, serta tata kelola perusahaan.

“WSBP tidak hanya sekadar mengimplementasikan prinsip ESG, tetapi juga berfokus pada integrasi yang menyeluruh dari setiap aspek dalam operasional perusahaan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Implementasi ESG WSBP juga tecermin dari kepatuhan perusahaan dalam memenuhi pembayaran kepada pemasok. Tercatat, WSBP melakukan pembayaran kepada pemasok dengan total Rp1,64 triliun pada 2022, Rp1,60 triliun pada 2023, dan Rp1,50 triliun pada triwulan III/2024, hal ini menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga kepercayaan pemasok dan kreditur.

Adapun, seluruh utang kepada pemasok/vendor untuk pembelian bahan baku dan jasa pendukung tahun 2023 juga sudah terselesaikan (lunas). Dengan pengelolaan keuangan yang prudent, WSBP menjadikan hal ini menjadi langkah mitigasi risiko finansial di masa depan.

Lebih lanjut, dalam hal tata kelola perusahaan menerapkan kebijakan antigratifikasi sesuai standar ISO 37001:2016 serta mewajibkan direksi dan dewan komisaris untuk melaporkan harta kekayaan secara berkala.

Sedangkan pada integrasi governance dan environment, WSBP menerapkan green office policy lewat penyusunan dan penandatanganan dokumen secara elektronik dan menyeluruh di kantor pusat hingga kantor produksi menggunakan E-office WSBP serta pencatatan dan pelaporan aktivitas bisnis dan keuangan berbasis real time menggunakan ERP SAP S4/Hana.

Hasilnya, penyediaan data dan pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan penghematan emisi hingga 4,4 Ton C02/tahun.

Selain itu, perusahaan aktif membangun transparansi melalui berbagai kanal digital untuk memastikan keterbukaan informasi bagi pemangku kepentingan dan publik. Terlebih karena saat ini 55.000 pemegang saham atau lebih dari 60% pemegang saham adalah masyarakat.

Bukti transparansi sendiri dapat dilihat di berbagai kanal informasi WSBP mulai dari laporan perusahaan, public expose dan analyst meeting, kanal informasi publik lewat website dan media sosial, juga disclosure dan pemberitaan yang berbasis digital.

Komitmen WSBP pada prinsip ESG ini diharapkan dapat memperkuat kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia serta mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Tentu di dalamnya termasuk penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko agar seluruh kegiatan dapat berlangsung secara baik.

Sementara itu, dengan integrasi aspek environment dan social, WSBP memiliki produk-produk inovatif dan ramah lingkungan seperti produk Spun Pile, Sprigwp, Sloof, dan Modular yang dirancang untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Pada proyek-proyek konstruksi, WSBP juga memiliki bahan material berkelanjutan, seperti Mortar Foam yang digunakan di proyek Fly Over Sekip dan Fly Ash yang digunakan di proyek Dinding Saluran Irigasi Indramayu.

Selain itu, WSBP melaksanakan berbagai Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang didasarkan pada implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), antara lain SDG 9 untuk pemerataan infrastruktur, SDG 6 melalui program akses air bersih hingga SDG 13 melalui program terbaru yaitu program reforestasi.

Terakhir, dalam aspek social dan governance, WSBP mendorong hubungan harmonis dengan semua pemangku kepentingan melalui kebijakan pengelolaan human capital yang inklusif, respectful, dan equal.

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap masih ada sembilan perusahaan yang masih belum memiliki aktuaris perusahaan atau mengajukan calon untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan sampai dengan 28 Oktober 2024.

Jumlah tersebut turun apabila dibandingkan pada periode Agustus lalu, di mana masih ada 10 perusahaan asuransi yang belum memiliki aktuaris.

Terkait pemenuhan aktuaris tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, regulator terus memonitor pelaksanaan supervisory action sesuai ketentuan bagi perusahaan yang belum memenuhi ketentuan.

“Seperti peningkatan sanksi peringatan yang sebelumnya telah diberikan serta permintaan rencana tindak atas pemenuhan aktuaris perusahaan,” kata Ogi dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2024, pada Jumat (1/11/2024).

Selain itu, OJK juga terus melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi aktuaris dalam perspektif supply dari tenaga ahli aktuaris.

Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2023, setiap perusahaan asuransi dan reasuransi wajib mempekerjakan satu orang aktuaris sebagai aktuaris perusahaan yang memimpin fungsi aktuaria dengan persyaratan memiliki kualifikasi sebagai aktuaris yang mendapatkan izin dari pihak berwenang, memiliki pengalaman kerja di bidang aktuaria asuransi paling singkat 3 tahun dan menjadi anggota asosiasi profesi aktuaris dalam hal ini adalah PAI.

Pemenuhan aktuaris penting bagi perusahaan asuransi, lantaran salah satu langkah yang harus ditempuh khususnya dalam rangka implementasi PSAK 117 (yang sebelumnya disebut PSAK 74), di mana peran aktuaris akan sangat penting dalam berbagai lingkup bisnis perusahaan. Penerapan PSAK 117 diharapkan dapat efektif dilakukan pada 1 Januari 2025.

Selain itu, kewajiban pemenuhan aktuaris oleh perusahaan asuransi dan reasuransi juga telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan OJK Nomor 67/POJK.05/2016 mengenai perizinan di industri asuransi.

Pasal 17 ayat (1) aturan tersebut menyebut perusahaan perasuransian wajib mempekerjakan tenaga ahli dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis dan lini usaha yang diselenggarakannya, dalam rangka memastikan penerapan manajemen asuransi yang baik.

Masih mengacu pasal yang sama, pada ayat (2) berbunyi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib mempekerjakan aktuaris dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis dan lini usaha yang diselenggarakannya, untuk secara independen dan sesuai dengan standar praktik yang berlaku mengelola dampak keuangan dari risiko yang dihadapi perusahaan.

Adapun, OJK mencatat aset industri asuransi mencapai sebanyak Rp1.142 triliun per September 2024. Angka tersebut naik sebanyak 2,46% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni Rp1.115 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat langkah untuk memastikan kesiapan industri asuransi menghadapi implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 pada 1 Januari 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk mendukung perusahaan asuransi agar siap menerapkan standar PSAK 117.

“Kami di steering committee terakhir sudah sepakat untuk menerapkan ini, dan kami juga sudah melakukan parallel run. Saat ini, hasil parallel run triwulan III masih ditunggu, sebagian besar perusahaan telah menyampaikan dengan tepat waktu. Hal ini mengindikasikan optimisme bahwa industri asuransi siap untuk penerapan PSAK 117 pada 2025 secara penuh,” kata Ogi dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2024, Jumat (1/11/2024).

Sejak 2022, OJK membentuk komite pengawas sebagai steering committee untuk memastikan kesiapan industri asuransi. Salah satu tujuannya adalah untuk mendampingi perusahaan dalam mempersiapkan transisi ke PSAK 117 melalui serangkaian pengawasan, termasuk implementasi parallel run yang dijalankan secara bertahap hingga triwulan IV/2024.

OJK juga melakukan asistensi intensif bagi perusahaan yang masih mengalami kendala dalam penerapan standar baru ini. “Bagi perusahaan yang dinilai belum siap pada 2025, kami akan melakukan supervisory action dan pendampingan, serta menyusun rencana aksi yang mendukung implementasi PSAK 117,” lanjut Ogi.

Selain itu, OJK memastikan bahwa perusahaan asuransi telah memenuhi persyaratan memiliki tenaga aktuaris yang memenuhi syarat. Hingga 28 Oktober 2024, tercatat masih ada sembilan perusahaan yang belum memiliki aktuaris atau belum mengajukan calon untuk dilakukan fit and proper test.

OJK telah meningkatkan sanksi bagi perusahaan yang belum memenuhi ketentuan ini serta meminta mereka untuk segera menyusun rencana tindak guna memenuhi kewajiban tersebut.

“OJK secara berkelanjutan melakukan koordinasi dengan Persatuan Aktuaris Indonesia sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi aktuaris, untuk memastikan tersedianya tenaga ahli yang memadai bagi industri ini,” kata Ogi.

OJK mencatat aset industri asuransi mencapai sebanyak Rp1.142 triliun per September 2024. Angka tersebut naik sebanyak 2,46% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni Rp1.115 triliun. Dari sisi asuransi komersial, total aset mencapai Rp922,48 triliun atau naik 3,81% secara tahunan (year on year/yoy).

Dari sisi pendapatan premi mencapai Rp245,42 triliun, atau naik 5,77% yoy, yang terdiri atas premi asuransi jiwa yang tumbuh sebesar 2,73% yoy menjadi Rp135,64 triliun dan premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh 9,7%% yoy menjadi Rp109,78 triliun.

Kinerja tersebut didukung oleh permodalan industri asuransi yang solid, di mana secara agregat industri asuransi jiwa dan asuransi umum melaporkan risk based capital (RBC) masing-masing sebesar 458,31%% dan 329,89%. Angka tersebut masih berada di atas threshold yang ditetapkan OJK yakni sebesar 120%.

Di sisi asuransi nonkomersial yang terdiri atas aset BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta program asuransi ASN, TNI, dan Polri terkait program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, total aset tercatat sebesar Rp220,02 triliun atau menurun sebesar 2,8% yoy.

Bisnis.com, JAKARTA - Lagu duet Rose Black Pink dan Bruno Mars berjudul Apt tengah viral di media sosial.

Saking viralnya, bahkan beberapa negara melarang untuk menghindari kecanduan.

Lagu ini sekarang selalu berseliweran di media sosial lengkap dengan tariannya yang khas.

Bagi Anda yang ingin mengetahui chord lagu Apt berikut lengkapnya

 [Intro] N.C. Chaeyeongiga johaneun N.C. Raendeom geim N.C. Raendeom geim N.C. Game start [Chorus] N.C. Apateu, apateu N.C. Apateu, apateu N.C. Apateu, apateu N.C. Uh, uh huh, uh huh N.C. Apateu, apateu N.C. Apateu, apateu N.C. Apateu, apateu N.C. Uh, uh-huh, uh-uh

[Verse 1] Bm Kissy face, kissy face, sent to your A phone but Bm I'm trying to kiss your lips for real (Uh-huh, uh-huh) Bm Red hearts, red hearts A That’s what I’m on yeah Bm Come give me somethin' I can feel, oh-oh, oh [Pre-Chorus] GA Don't you want me like I want you, baby? BmD Don't you need me like I need you now? GA Sleep tomorrow, but tonight, go crazy Bm N.C. All you gotta do is just meet me at the [Chorus] Bm Apateu, apateu A Apateu, apateu Bm Apateu, apateu Uh, uh-huh, uh-huh Bm Apateu, apateu A Apateu, apateu Bm Apateu, apateu Uh, uh-huh, uh-huh [Verse 2] Bm It’s whatever (Whatever), it’s whatever (Whatever) A It's whatever (Whatever) you like (Woo) Bm Turn this apateu into a club (Uh-huh, uh-huh) Bm I’m talkin' drink, dance, smoke, freak, A party all night (Come on) Bm Geonbae, geonbae, girl, what’s up? Oh-oh, oh [Pre-Chorus] GA Don't you want me like I want you, baby? BmD Don't you need me like I need you now? GA Sleep tomorrow, but tonight, go crazy Bm N.C. All you gotta do is just meet me at the [Chorus] G Apateu, apateu A Apateu, apateu Bm Apateu, apateu D Uh, uh-huh, uh-huh G Apateu, apateu A Apateu, apateu Bm Apateu, apateu D Uh, uh-huh, uh-huh [Bridge] F#7 Hey, so now you know the game Are you ready? 'Cause I’m comin to get ya, get ya, get ya BmA Hold on, hold on DB I’m on my way BmA Yeah, yeah, yeah-yeah, yeah DB I’m on my way BmA Hold on, hold on DB I’m on my way BmA Yeah, yeah, yeah-yeah, yeah E I’m on my way [Pre-Chorus] GA Don't you want me like I want you, baby? BmD Don't you need me like I need you now? GA Sleep tomorrow, but tonight, go crazy BmD All you gotta do is just meet me at the [Chorus] G Apateu, apateu A Apateu, apateu Bm Apateu, apateu D Just meet me at the (Uh, uh-huh, uh-huh) G Apateu, apateu A Apateu, apateu Bm Apateu, apateu D Just meet me at the (Uh, uh-huh, uh-huh) G Apateu, apateu A Apateu, apateu Bm Apateu, apateu D Just meet me at the (Uh, uh-huh, uh-huh) G Apateu, apateu A Apateu, apateu Bm Apateu, apateu D Uh, uh-huh, uh-huh

[Verse 1] Bm Kissy face, kissy face, sent to your A phone but Bm I'm trying to kiss your lips for real (Uh-huh, uh-huh) Bm Red hearts, red hearts A That’s what I’m on yeah Bm Come give me somethin' I can feel, oh-oh, oh [Pre-Chorus] GA Don't you want me like I want you, baby? BmD Don't you need me like I need you now? GA Sleep tomorrow, but tonight, go crazy Bm N.C. All you gotta do is just meet me at the [Chorus] Bm Apateu, apateu A Apateu, apateu Bm Apateu, apateu Uh, uh-huh, uh-huh Bm Apateu, apateu A Apateu, apateu Bm Apateu, apateu Uh, uh-huh, uh-huh [Verse 2] Bm It’s whatever (Whatever), it’s whatever (Whatever) A It's whatever (Whatever) you like (Woo) Bm Turn this apateu into a club (Uh-huh, uh-huh) Bm I’m talkin' drink, dance, smoke, freak, A party all night (Come on) Bm Geonbae, geonbae, girl, what’s up? Oh-oh, oh [Pre-Chorus] GA Don't you want me like I want you, baby? BmD Don't you need me like I need you now? GA Sleep tomorrow, but tonight, go crazy Bm N.C. All you gotta do is just meet me at the [Chorus] G Apateu, apateu A Apateu, apateu Bm Apateu, apateu D Uh, uh-huh, uh-huh G Apateu, apateu A Apateu, apateu Bm Apateu, apateu D Uh, uh-huh, uh-huh [Bridge] F#7 Hey, so now you know the game Are you ready? 'Cause I’m comin to get ya, get ya, get ya BmA Hold on, hold on DB I’m on my way BmA Yeah, yeah, yeah-yeah, yeah DB I’m on my way BmA Hold on, hold on DB I’m on my way BmA Yeah, yeah, yeah-yeah, yeah E I’m on my way [Pre-Chorus] GA Don't you want me like I want you, baby? BmD Don't you need me like I need you now? GA Sleep tomorrow, but tonight, go crazy BmD All you gotta do is just meet me at the [Chorus] G Apateu, apateu A Apateu, apateu Bm Apateu, apateu D Just meet me at the (Uh, uh-huh, uh-huh) G Apateu, apateu A Apateu, apateu Bm Apateu, apateu D Just meet me at the (Uh, uh-huh, uh-huh) G Apateu, apateu A Apateu, apateu Bm Apateu, apateu D Just meet me at the (Uh, uh-huh, uh-huh) G Apateu, apateu A Apateu, apateu Bm Apateu, apateu D Uh, uh-huh, uh-

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait putusan Mahkmah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Menanggapi hal itu, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah akan menghormati putusan MK. Selain itu, dia menekankan bahwa pemerintah akan menjalankan putusan tersebut.

“Putusan MK akan kita hormati, pemerintah akan menjalankan,” kata Airlangga saat ditemui seusai acara Kadin Indonesia bertajuk Diplomatic—Economic Reception Dinner di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (1/11/2024) malam.

Airlangga pun mengatakan, pemerintah akan mempelajari amar putusan tersebut terlebih dahulu untuk mengetahui lebih lanjut koordinasi seperti apa yang akan dilakukan Kabinet Merah Putih.

Sebelumnya, di hadapan puluhan duta besar pada acara tersebut, Airlangga juga sempat berkomentar terkait putusan MK mengenai beberapa peraturan ketenagakerjaan yang termuat di dalam UU Cipta Kerja. Namun, Airlangga mengungkap bahwa pemerintah juga telah meninjau hasil pembatalan MK.

“Dan tidak perlu khawatir karena sebagian besar hal yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Agung sebenarnya sesuai dengan peraturan yang sudah berasal dari hukum,” tuturnya.

Airlangga mengaku bahwa Menteri Ketenagakerjaan Yassierli juga sudah bekerja untuk mengurangi risiko ketenagakerjaan atas putusan anyar ini. Selain itu, pemerintah juga akan berdiskusi dengan berbagai pihak mulai dari organisasi buruh serta asosiasi pengusaha terkait putusan MK.

“Saya yakin bahwa sebenarnya Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi hanya memperkuat kebijakan tenaga kerja kita,” imbuhnya.

Lebih lanjut, dia meyakini bahwa putusan MK terkait ketenagakerjaan ini sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto. “Menurut saya ini sejalan dengan apa yang ditunggu-tunggu oleh pemerintah Pak Prabowo untuk membawa seluruh pemangku kepentingan investasi ke dalam perencanaan yang disebutkan sebelumnya,” tandasnya.

Sebelumnya, MK telah mengabulkan permohonan Partai Buruh dan pemohon lainnya terkait Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker. Permohonan itu dikabulkan dalam sidang putusan perkara nomor 168/PUU-XXI/2023 itu di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Pada intinya, puluhan pasal yang digugat itu terkait dengan pengupahan, hubungan kerja, hingga tenaga kerja asing. Dalam pertimbangannya, hakim MK menyatakan bahwa gugatan sebagian puluhan pasal itu dikabulkan dinilai mengancam perlindungan hak kerja hingga mengganggu keharmonisan aturan yang berlaku.

Sebagaimana satu dari 21 pasal UU Ciptaker yang diubah MK, menyatakan Pasal 88 ayat 2 dalam Pasal 81 angka 27 UU No.6/2023 penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti menjadi UU No.2/2022 Tentang Cipta Kerja yang menyatakan 'Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan layak bagi kemanusiaan'.

Di mana hal tersebut dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dengan melibatkan dewan pengupahan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk penetapan kebijakan pengupahan'.

Bisnis.com, JAKARTA - Institute For Development of Economics and Finance (Indef) menilai kinerja PT PLN (Persero) masih tetap terjaga di tengah tantangan tarif listrik.

Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef, Abra Talattov, memberikan respons positif terhadap kinerja keuangan PLN di tengah tantangan ekonomi pada kuartal III/2024.

“Saat Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut dan indeks manufaktur merosot. Namun pendapatan PLN justru naik 12,42% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kenaikannya bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi,” kata Abra dalam keterangan resminya, Sabtu (2/11/2024).

Berdasarkan laporan keuangan kuartal III/2024, PLN telah membukukan pendapatan usaha sebesar Rp402,56 triliun, meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu senilai Rp358,07 triliun.

Abra menilai kenaikan pendapatan ini terutama didorong oleh penjualan tenaga listrik.

“Hal itu mencerminkan keberhasilan PLN dalam menjaga kontribusi signifikan terhadap penyediaan energi listrik di Indonesia,” katanya.

Secara rinci, Abra memaparkan bahwa penjualan tenaga listrik menyumbang Rp261,58 triliun atau naik 6,91% dibandingkan dengan dengan tahun lalu yang hanya mencapai Rp244,66 triliun.

“Padahal, tarif listrik tidak mengalami kenaikan sepanjang periode ini,” ungkapnya.

Moncernya kinerja PLN pada kuartal ini melanjutkan capaian positif pendapatan dalam tiga tahun terakhir atau sejak masifnya transformasi proses bisnis, organisasi, sumber daya manusia, hingga pelayanan pelanggan secara menyeluruh.Save & Publish

Terdekat, pada periode buku 2023 total pendapatan usaha perseroan yang mencapai Rp487,38 triliun atau meningkat Rp46,25 triliun pada 2022. Dalam periode itu, PLN juga berhasil menurunkan utang jangka panjang sekaligus jangka pendek sebesar Rp12,77 triliun.

“Pada akhir 2024, pertumbuhan pendapatan tersebut bisa makin melesat jika PLN mampu mengoptimalkan strategi efektif dalam mengelola pengeluaran dan pendapatan. Apalagi mengoptimalkan penjualan listrik hasil dari pembangkitnya sendiri,” katanya.

Selain pendapatan, papar Abra, PLN juga memiliki struktur aset yang kuat dengan total aset mencapai Rp1.699,06 triliun, yang menunjukkan komitmen perusahaan dalam mempertahankan dan memperkuat aset-aset strategis untuk mendukung layanan kelistrikan nasional.

Likuiditas perusahaan juga dinilai cukup baik, dengan aset lancar sebesar Rp152,17 triliun dan kas serta setara kas mencapai Rp28,07 triliun.

“Ini menunjukkan bahwa PLN memiliki fleksibilitas finansial yang memadai untuk kebutuhan operasional serta mendukung inisiatif strategis jangka pendek,” pungkas Abra.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto meminta relawannya dan para pengusaha menyisihkan keuntungannya untuk membantu membelikan seragam sekolah bagi anak-anak Indonesia.

Kegiatan ini, kata Prabowo, sudah dicontohkan langsung oleh para relawannya yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Nasional (GSN).Prabowo menuturkan, relawan yang tergabung dalam GSN sudah memulai program untuk memberikan 10.000 seragam gratis bagi anak-anak yang kurang mampu.

Dari perhitungannya, Prabowo menyebut, hanya butuh dana Rp1,2 juta per tahun untuk memberikan satu paket seragam sekolah, termasuk sepatu, bagi satu orang anak.

“Jadi kalau di antara kita bisa sisihkan Rp1,2 juta setahun, berarti 100.000 per bulan, itu sudah bisa menyekolahkan satu anak,” kata Prabowo dalam acara Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (2/11/2024).

Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan masih ada jutaan anak-anak di Indonesia yang tak mampu untuk membeli seragam sehingga tidak bisa sekolah.

Dia pun meminta partisipasi pengusaha, seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), untuk memberikan bantuan lantaran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan dikerahkan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis.

"Bayangkan satu di antara kita yang punya kemampuan, di sini banyak Hipmi kan? Kalau menyisihkan 100.000 sebulan itu berarti satu anak sekolah. Jadi ini riil, saya minta saudara-saudara bergerak masing-masing. Jadi saudara jangan terlalu banyak seminar, jangan terlalu banyak 'omon-omon'. Sekarang aksi, aksi, aksi!" serunya.