Bisnis.com, BANDUNG--Lahan pemakaman umum di Kota Bandung terus menipis, dewan meminta pemerintah kota cegah penyerobotan meluas.

Anggota DPRD Kota Bandung Iman Lestariyono meminta Pemkot Bandung segera melakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah (Perda) No 5 Tahun 2023 tentang Pelayanan Pemakaman Umum.

Imam mengatakan Perda Pelayanan Pemakaman Umum sebagai bentuk penyesuaian dari peraturan di atasnya. DPRD Kota Bandung melakukan revisi terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

"Salah satu aturan yang mengharuskan adanya perubahan mengenai perda pemakaman ini adalah UU Cipta Kerja," ujar anggota Pansus 3 DPRD Kota Bandung yang membahas Perda Pelayanan Pemakaman Umum ini, Jumat (1/11/2024).

Iman mengaku, tidak tahu persis apakah perwal dari perda ini sudah dibuat atau belum namun untuk sosialsiasi menurutnya sudah ada, meski harus lebih gencar.

Dalam Perda Pelayanan Pemakaman Umum yang diubah adalah, hilangnya retribusi pemakaman jadi pelayanan pemakaman bisa didapatkan msyarakat secara gratis.

"Pelayanan pemakaman tidak dipungut biaya agar keluarga yang sedang berduka ditinggal keluarga tidak dibebani biaya pemakaman," ujarnya.

Menurut Iman, selama ini, keluarga almarhum, harus mengeluarkan uang sebesar Rp 400 ribu- Rp600 ribu, untuk satu kali proses pemakaman.

Di lapangan angka itu kadang bertambah oleh oknum para pencari nafkah dengan alasan penggalian medan yang sulit, tidak ada SDM yang mengerjakannya, dan lain-lain.

"Pungutan liar semestinya tidak terjadi lagi tapi di lapangan masyarakat masih ada harus bayar. Tugas Pemkot Bandung harus responsif terhadap setiap aduan masyarakat," ujarnya.

Di sisi lain, untuk para petugas pemakaman, seharusnya mendapatkan upah atau gaji yang jelas, sehingga kerjanya sudah cukup dengan mendapatkan gaji, tanpa harus meminta lagi kepada keluarga almarhum.

"Tenaga outsourcing, untuk pemakaman karena sekarang sudah tidak boleh lagi merekrut tenaga honorer," ujarnya.

Perda Pelayanan Pemakaman Umum juga turut mengatur mengenai makam tumpang. Keluarga bisa menggunakan kembali lahan yang sebelumnya sudah digunakan sanak saudara.

Satu liang lahat yang minimal sudah berusia 3 tahun, bisa digunakan untuk tiga saudara yang lain.

"Hal ini berlaku di lahan pemakaman milik Pemkot Bandung, mengingat lahan pemakaman milik sudah semakin sempit," tambah Iman.

Kota Bandung saat ini memiliki 13 Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan total lahan seluas 153 ribu meter persegi.Namun, sekitar 130 ribu meter persegi dari lahan tersebut sudah terpakai. .

Pada tahun 2011, sisa lahan pemakaman di Kota Bandung hanya 4% dari total lahan pemakaman yang dimiliki Pemkot.

Luas lahan pemakaman di Kota Bandung yang dimiliki Pemkot saat itu adalah 1.454.955 meter persegi, dimana 96% dari luas tersebut sudah terpakai.

Lahan terbatas tersebut bahkan ada yang sebagian diserobot warga maka Pemkot harus menertibkan.

"Ambil tindakan penertiban yang tidak represif. Berikan pengertian dan sosialsiasi. Jika perlu libatkan warga sekitar makam untuk menjadi petugas makam," tuturnya.

Aturan lainnya yang terdapat dalam Perda ini adalah rumputisasi.
Dimana keluarga almarhum bisa melakukan sendiri, karena jika semua mengandalkan anggaran dari Pemkot Bandung pasti akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Bisnis.com, JAKARTA – Bos Agung Sedayu Group (ASG), Sugianto Kusuma atau Aguan, buka suara soal nasib jalan tol garapannya bersama dengan Grup Salim yakni Tol Kamal – Teluknaga – Rajeg senilai Rp23 triliun.

Aguan menyebut saat ini proyek tersebut tengah dalam proses konstruksi tahap 1. Di mana, nantinya ruas tol tersebut bakal terintegrasi langsung dengan Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

“Ini kita tahap satu selesaikan dulu, kalau sudah jalan baru kita tahap kedua. [Untuk lahan] Sekarang saya rasa sudah semua, ada timnya masing-masing kerja,” jelasnya kepada Bisnis, saat ditemui di Tangerang, Banten, Jumat (1/11/2024).

Lebih lanjut, Aguan menargetkan bahwa konstruksi ruas Tol Kamal – Teluknaga – Rajeg tersebut bakal rampung pada kuartal pertama tahun depan.

“Untuk target [kami] coba di Kuartal I/2025 bisa buka,” jelasnya singkat.

Untuk diketahui, tol yang akan menghubungkan DKI Jakarta dengan sisi utara Banten tersebut nilai konstruksinya dilaporkan mencapai Rp23,22 triliun.

Konsesi Jalan Tol Kamal – Teluknaga – Rajeg digenggam oleh PT Duta Graha Karya (DGK) selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Di mana, perusahaan tersebut merupakan badan usaha swasta milik dua konglomerat raksasa yakni Agung Sedayu milik Aguan-Sugianto Kusuma dan Grup Salim milik Anthoni Salim.

Mayoritas kepemilikan saham PT DGK saat ini digenggam oleh Agung Sedayu dengan porsi mencapai 99%.

Sisanya, sebesar 1% digenggam oleh PT Kukuh Mandiri Lestari yang merupakan perusahaan yang berada di bawah payung Agung Sedayu dan Salim Group dengan porsi kepemilikan 50:50.

Jalan Tol Kamal – Teluknaga – Rajeg itu bakal dibagi dalam 4 seksi, yakni seksi 1 yakni Sedyatmo - Rajeg (6,7 km) ditargetkan dapat mulai beroperasi pada Maret 2025.

Kemudian, Seksi 2 Kosambi - Teluknaga (3,7 km) beroperasi pada April 2025. Selanjutnya, seksi 3 Teluknaga - Tanjung Pasir (3,1km) dan seksi 4 Tanjung Pasir - Kohod (3,6 km) dibidik mulai beroperasi pada Desember 2025. Sementara itu, 4 seksi lainnya yang membentang dari Kohod - Jareg ditargetkan akan mulai beroperasi pada Juni 2026.

Adapun, Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Jalan Tol Kamal – Teluknaga – Rajeg telah dilaksanakan pada 1 Agustus 2023. Dalam perinciannya, jalan tol ini memiliki total panjang mencapai 38,60Km dan merupakan proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atas Prakarsa Badan Usaha (unsolicited project).

Apabila telah rampung sepenuhnya, tol Kamal – Teluknaga – Rajeg disebut akan memangkas waktu tempuh dari semula 150 menit menjadi 30 menit.

Bisnis.com, MALANG — Kota Malang mengalami inflasi tahunan 1,53% pada Oktober yang dipicu a.l naiknya harga emas perhiasan, sigaret kretek mesin (SKM), dan kopi bubuk, namun masih dalam range target inflasi nasional sebesar 2,5%±1%.

Kepala BPS Kota Malang, Umar Sjaifudin, mengatakan inflasi sebesar itu jauh lebih rendah dibandingkan inflasi Oktober (yoy) t 2023 yang nilainyasebesar 2,65%.

"Komoditas penyumbang inflasi tahunan di Kota Malang pada Oktober, yakni emas perhiasan, sigaret kretek mesin, kopi bubuk, akademi/perguruan tinggi, tarif rumah sakit, udang basah, tempe, telur ayam ras, gula pasir, dan sekolah dasar," katanya, Jumat (1/11/2024).

Sedangkan komoditas yang mengerem inflasi atau mengalami deflasi, yakni bensin, cabai merah, jeruk, daging ayam ras, tomat, cabai rawit, bayam, tongkol diawetkan, samun mandi cair, dan solar.

Penyumbang utama inflasi yoy pada Oktober 2024 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,52%.Pada Oktober 2024 terjadi inflasi month to month sebesar 0,20%, inflasi year to date sebesar 0,65%, dan inflasi year on year sebesar 1,53%.

Penyumbang utama inflasi m-t-m pada Oktober 2024 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,10%. Komoditas yang memberikan andil inflasi sangat besar adalah emas perhiasan, daging ayam ras, dan tomat.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai inflasi tahunan Kota Malang karena kenaikan harga emas disebabkan oleh gejolak gepolitik global antara Israil dengan beberapa negara di Timur Tengah.

Selain itu, kata dia, sektor pendidikan juga turut menyumbang inflasi. Hal yang tak kalah besar andilnya terhadap inflasi, yakni beberapa bahan pangan.Inflasi yoy sebesar 1,53%, dia menegaskan, sebenarnya menunjukan keberhasilan pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stok pangan.

Menurutnya, kebijakan pengendalian inflasi yang sempat kecolongan pada akhir 2023 sampai awal 2024 yang ditandai dengan melonjaknya harga beras telah mampu diatasi dengan baik, termasuk beberapa komoditas pangan yang langganan menyumbang inflasi seperti cabai rawit.

“Hal ini mampu dijaga stoknya dengan baik. Agregat inflasi yang tergolong rendah (0,65%) sampai November 2024 ini lebih disebabkan oleh terkendalinya harga-harga pangan bukan karena pelemahan daya beli masyarakat,” ucapnya. (K24)

Bisnis.com, PEKANBARU -- Badan Pusat Statistik (BPS) Riau menyatakan inflasi tahunan atau year-on-year (y-on-y) daerah itu pada Oktober 2024 mencapai 1,51%, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat sebesar 105,86.

Kepala BPS Riau Asep Riyadi mengatakan dari seluruh wilayah, Tembilahan mencatat inflasi tertinggi sebesar 2,64% dengan IHK mencapai 105,22.

"Sementara inflasi terendah terjadi di Pekanbaru, yaitu sebesar 1,08% dengan IHK 105,39," ujarnya Jumat (1/11/2024).

Asep menjelaskan, inflasi ini dipengaruhi oleh kenaikan harga pada tujuh kelompok pengeluaran utama, terutama pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, yang mengalami lonjakan signifikan sebesar 7,64%.

Selain itu, peningkatan harga juga terlihat pada sektor penyediaan makanan dan minuman di restoran sebesar 2,76%, diikuti oleh kelompok pendidikan yang naik sebesar 1,94%.

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami kenaikan harga 1,62%, sementara sektor rekreasi, olahraga, dan budaya naik sebesar 1,34%. Kelompok transportasi juga berkontribusi dengan kenaikan 0,83%, dan perlengkapan serta pemeliharaan rumah tangga meningkat 0,66%.

"Namun, beberapa kelompok pengeluaran justru mencatat penurunan harga. Misalnya, kelompok pakaian dan alas kaki mengalami deflasi sebesar 0,59%, serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang turun sebesar 0,31%," ujarnya.

Kemudian kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga turun tipis sebesar 0,08%, dan sektor kesehatan tercatat menurun sebesar 0,07%.

Lebih lanjut, Asep juga menyoroti inflasi secara bulanan atau month-to-month (m-to-m) pada Oktober yang tercatat sebesar 0,06%, sedangkan secara year-to-date (y-to-d) hingga bulan Oktober, inflasi Riau mencapai 0,19%.

Asep menekankan pentingnya pemantauan harga secara konsisten untuk menjaga stabilitas ekonomi di Riau di tengah perubahan harga di berbagai sektor pengeluaran masyarakat.

Bisnis.com, CIREBON - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan rata-rata harga gabah dan beras di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) mengalami penurunan pada awal Oktober 2024. Kenaikan tersebut berlaku pada tingkat eceran maupun penggilingan.

Berdasarkan catatan tersebut, harga gabah kering panen (GKP) pada tingkat petani turun 1,40% menjadi Rp6.619 pada Oktober 2024. Kemudian, rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan kini sebesar Rp13.174 per kilogram atau turun 0,06%.

Kepala BPS Jabar Darwis Situros mengatakan beberapa wilayah Jawa Barat di antaranya, Tasikmalaya, Ciamis, dan Subang sudah mulai memasuki masa panen.

"Kondisi tersebut berpengaruh terhadap gabah yang tersedia," kata Darwis, Jumat (1/11/2024).

Pemerintah Kabupaten Indramayu memastikan, musim tanam pertama 2024/2025 akan dimulai pada 1 Desember 2024. Saat ini, sejumlah persiapan dilakukan untuk memaksimalkan produksi padi di kabupaten tersebut.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Indramayu Sugeng Heriyanto mengatakan, persiapan menuju musim tanam tersebut yakni, penyediaan irigasi, pupuk, alat mesin pertanian, hingga bibit berkualitas.

Menurut Sugeng, Indramayu harus siap karena menjadi salah satu daerah lumbung pangan nasional. Sehingga, bidang pertanian harus mendapatkan perhatian serius.

"Musim tanam I ini lebih relatif aman, namun kita harus ekstra perhatian pada musim tanam II nanti agar semuanya bisa tanam dan panen," kata Sugeng.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Indramayu mengembangkan pertanian modern di lahan sekitar 10.000 hektare. Dalam pengembangan tersebut, pemerintah melibat sejumlah petani milenial.

Dari 10.000 hektare lahan tersebut, seluas 3.000 hektare ada di Tukdana, 2.000 hektare di Bangodua, 2.000 di Lelea, 1.500 hektare di Widasari, dan 1.500 hektare di Cikedung.

Indramayu memiliki potensi menjadi terdepan dalam pengembangan pertanian modern di Indonesia. Program tersebut pun menggunakan pendekatan aplikatif, modifikasi, dan efisien, dengan melibatkan petani milenial serta teknologi alsintan.

Bisnis.com, MAKASSAR - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami inflasi tahunan sebesar 1,53% (yoy) pada Oktober 2024. Sementara secara bulanan, inflasinya tercatat 0,15% (mtm) dan inflasi pada tahun berjalan sebesar 0,68% (ytd).

Kepala BPS Provinsi Sulsel Aryanto mengatakan inflasi yang terjadi pada bulan tersebut sangat dipengaruhi oleh meningkatnya harga emas perhiasan yang mencapai 36,03% jika dibandingkan tahun lalu. Komoditas ini menyumbangkan andil inflasi paling tinggi sebesar 0,4%.

Selain itu ada pula sigaret kretek mesin (SKM) yang menjadi penyumbang inflasi terbesar kedua sebesar 0,18% atau mengalami kenaikan harga 7,76% jika dibandingkan Oktober 2023.

"Kenaikan harga emas perhiasan menjadi pendorong utama inflasi Sulsel dengan andil paling tinggi 0,04%. Sementara komoditas lain andilnya di bawah 0,02%," paparnya melalui keterangan resmi, Jumat (1/10/2024).

Komoditas lain yang menjadi penyumbang inflasi tahunan antara lain udang basah dengan andil 0,1%; kontrak rumah 0,08%; cumi-cumi 0,08%; gula pasir 0,07%; sigaret kretek tangan (SKT) 0,06%; kopi bubuk 0,06%; bawang merah 0,05%; dan ikan layang 0,04%.

Dilihat dari kelompok pengeluaran, yang paling besar memberikan andil inflasi Sulsel pada Oktober 2024 antara lain kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,55%; pakaian dan alas kaki 0,08%; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 0,1%; perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,05%; hingga kelompok kesehatan 0,04%.

Kota IHK di Sulsel juga semuanya mengalami inflasi secara tahunan, yang paling tinggi adalah Luwu Timur sebesar 2,18%; kemudian disusul Sidrap 2%; Palopo 1,9%; Parepare 1,82%; Wajo 1,65%; Makassar 1,4%; Watampone 1,33%; dan terendah Bulukumba 1,3%.

Aryanto menambahkan, untuk inflasi Sulsel secara bulanan, komoditas yang dominan memberikan andil antara lain emas perhiasan, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, nasi dengan lauk, minyak goreng, tarif kendaraan roda 2 online, sepeda motor, pisang, ayam goreng, mie, kangkung, upah asisten rumah tangga, kue basah dan Sigaret Kretek Mesin (SKM).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan terdapat 97 perusahaan yang antre untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO), dengan total penghimpunan dana Rp24,7 triliun hingga akhir Oktober 2024.

Anggota Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan secara total, terdapat 129 rencana penghimpunan dana dalam pipeline OJK. Pipeline penghimpunan dana tersebut memiliki total penghimpunan dana sebesar Rp43,3 triliun.

"Penghimpunan dana di pasar modal masih berada dalam tren yang positif hingga Oktober 2024," kata Friderica dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK, Jumat (1/11/2024).

Rincian dari rencana penghimpunan dana tersebut adalah sebanyak 97 penghimpunan dana merupakan IPO, dengan dana incaran Rp24,7 triliun. Kemudian sebanyak tujuh Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan nilai Rp2,45 triliun, 9 efek bersifat utang dan sukuk senilai Rp6,56 triliun, dan 16 PUB EBUS Th I, II, dan seterusnya dengan nilai Rp9,55 triliun.

Sementara itu, hingga 29 Oktober 2024, OJK mencatat nilai penawaran umum mencapai Rp159,19 triliun. Rincian dari penggalangan dana tersebut adalah penghimpunan dana IPO sebesar 29 IPO, dengan nilai Rp4,06 triliun.

Lalu 11 Penawaran Umum Terbatas sebesar Rp36,3 triliun, 7 EBUS sebesar Rp8,18 triliun, serta PUB EBUS Th I, II, dan seterusnya sebesar Rp110,65 triliun.

Kemudian Friderica melanjutkan nilai kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp12.719 triliun, atau naik 1,33% month to date, sementara secara year to date naik sebesar 9,02%.

Sebelumnya Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengungkapkan tiga perusahaan mercusuar alias lighthouse akan melakukan pada sisa tahun ini. Adapun satu calon perusahaan datang dari sektor energi.

Iman mengatakan tiga perusahaan mercusuar atau dengan kriteria kapitalisasi pasar minimal Rp3 triliun bakal melangsungkan initial public offering (IPO) pada November-Desember 2024. Dengan demikian, kehadiran calon emiten ini bakal menggenapi target BEI.

"Akan masuk di periode November-Desember. Jadi, kami sangat optimistis target 3 perusahaan lighthouse yang memiliki market cap besar dengan free float 20% pada 2024 akan terpenuhi," tuturnya dalam Capital Market Journalist Workshop di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis (31/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Semen Indonesia Tbk. (SMGR) tengah membidik potensi pasar dari program 3 juta rumah per tahun yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal itu diharapkan mampu mengangkat kinerja emiten semen pelat berah yang tertekan per September 2024.

Corporate Secretary Semen Indonesia Group (SIG) Vita Mahreyni mengatakan program 3 juta rumah itu berpotensi mendongkrak permintaan semen yang berkontribusi terhadap pertumbuhan kinerja perseroan.

Selain itu, Vita mengatakan, perseroan menilai positif peluang yang berasal dari kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Di tengah kondisi industri semen domestik yang menantang, SMGR mampu mempertahankan capaian kinerja profitabilitas yang positif,” kata Vita seperti dikutip dari siaran pers, Jumat (1/11/2024).

Berdasarkan laporan keuangan kuartal III/2024, SMGR mencatatkan penurunan pendapatan sebesar 4,93% secara tahunan (yoy) menjadi Rp26,29 triliun dari sebelumnya Rp27,66 triliun.

Akibat tekanan beban operasi lainnya yang tercatat minus Rp30,41 miliar. Kontras dengan pos pendapatan operasi lainnya sebesar Rp85,21 miliar.

Alhasil, laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk longsor 58% menjadi Rp719,72 miliar per kuartal III/2024 dari Rp1,72 triliun per kuartal III/2023.

Selain itu, Vita menambahkan SMGR mencatatkan penurunan biaya keuangan bersih 13,5%lebih rendah secara tahunan. Hal itu seiring dengan saldo utang berbunga yang lebih rendah sebesar Rp3,49 triliun dibandingkan dengan posisi 30 September 2023.

“SMGR juga terus berfokus untuk mendorong semen hijau dan produk turunannya yang inovatif dan ramah lingkungan sebagai katalis pertumbuhan kinerja berkelanjutan,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) resmi melakukan groundbreaking proyek perdana program 3 juta rumah yang digelar di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Dalam laporannya, groundbreaking pembangunan rumah susun gratis yang masuk dalam program 3 juta rumah tersebut tak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan menggandeng para pelaku usaha swasta yakni Agung Sedayu Group dan PT Bumi Samboro Sukses.

“Jadi tanahnya ini sebagian punya saya, sebagian punya perusahaan. Sebagai menteri harus memberi contoh gotong royong," kata Ara saat melakukan groundbreaking di Tangerang, Jumat (1/11/2024).

Peletakan batu pertama pembangunan rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut dilaksanakan di atas lahan seluas 2,5 hektare (ha).

Bisnis.com, PADANG - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi padi di Provinsi Sumatra Barat hingga September 2024 telah mencapai 1 juta ton gabah kering giling (GKG) atau bila dikonversi ke beras menjadi 594.905 ton.

Kepala BPS Sumbar Sugeng Arianto mengatakan pihaknya melihat puncak panen padi di Sumbar pada 2024 selaras dengan tahun sebelumnya yaitu terjadi pada bulan Maret dengan luas panen mencapai 36.840 hektare.

"Tapi untuk puncak panen padi pada Maret 2024 relatif lebih tinggi atau naik sekitar 6.471 hektare (21,30%) dibandingkan Maret 2023 lalu," katanya dikutip dari data BPS, Jumat (1/11/2024).

Dengan demikian untuk realisasi panen padi sepanjang Januari−September 2024 sebesar 228.964 hektare, atau mengalami peningkatan sekitar 5.353 hektare (2,39%) dibandingkan Januari−September 2023 yang mencapai 223.611 hektare.

Sementara itu, potensi luas panen padi pada Oktober− Desember 2024 nanti atau tengah berjalan ini diperkirakan sekitar 67.252 hektare

"Kami mencatat untuk total luas panen padi pada 2024 diperkirakan sebesar 296.216 hektare, atau mengalami penurunan sekitar 4.349 hektare (1,45%) dibandingkan luas panen padi pada 2023 yang sebesar 300.565 hektare," ujarnya.

Sugeng menjelaskan produksi padi di Sumbar sepanjang Januari−September 2024 diperkirakan sebesar 1.027.429 ton GKG, atau mengalami penurunan sekitar 78.531 ton GKG (7,10%) dibandingkan Januari−September 2023 yang sebesar 1.105.960 ton GKG.

Namun berdasarkan amatan fase tumbuh padi hasil Survei KSA September 2024, potensi produksi padi sepanjang Oktober−Desember 2024 adalah sebesar 324.620 ton GKG.

Dengan demikian, total produksi padi pada 2024 diperkirakan sebesar 1.352.049 ton GKG, atau mengalami penurunan sebanyak 130.420 ton GKG (8,80%) dibandingkan 2023 yang sebesar 1.482.469 ton GKG.

Produksi padi tertinggi pada 2023 dan 2024 terjadi pada bulan Maret. Sementara produksi padi terendah pada 2024 terjadi di bulan Agustus. Produksi padi pada Maret 2024 yaitu sebesar 163.893 ton GKG, sedangkan produksi padi pada Agustus 2024 diperkirakan sebesar 57.011 ton GKG.

Tiga kabupaten kota dengan total produksi padi tertinggi pada 2024 adalah Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Sementara itu, tiga kabupaten dan kota dengan produksi padi terendah yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, dan Kota Padang Panjang.

Sugeng menyampaikan penurunan produksi padi yang cukup besar pada 2024 terjadi di wilayah itu, sentra produksi padi yaitu Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Tanah Datar. Di sisi lain, terdapat beberapa kabupaten dan kota yang mengalami peningkatan produksi padi cukup besar, misalnya Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi.

"Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, maka produksi padi sepanjang Januari−September 2024 diperkirakan setara dengan 594.905 ton beras, atau mengalami penurunan sebesar 45.471 ton (7,10%) dibandingkan Januari− September 2023 yang sebesar 640.376 ton," sebutnya.

Selain itu itu, potensi produksi beras sepanjang Oktober−Desember 2024 adalah sebesar 187.962 ton. Dengan demikian, total produksi beras pada 2024 diperkirakan sekitar 782.867 ton, atau mengalami penurunan sebesar 75.516 ton (8,80 persen) dibandingkan produksi beras pada 2023 yang sebesar 858.383 ton.

Produksi beras tertinggi pada 2024 terjadi pada bulan Maret, yaitu sebesar 94.898 ton. Sementara itu, produksi beras terendah juga terjadi pada bulan Agustus, yaitu sebesar 33.011 ton.

"Kondisi ini mirip dengan tahun 2023, di mana produksi beras tertinggi terjadi pada bulan Maret dan produksi beras terendah juga terjadi pada bulan Agustus," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Provinsi Sumbar Ferdinal Asmin mengatakan bahwa di beberapa bulan tersiksa di tahun 2024 ini, produktivitas padi di Sumbar terus digenjot.

Apalagi DTPHP melalui UPTD Balai Mekanisasi dan Sarana Prasarana Pertanian (BMSPP) telah menandatangani kerjasama dengan Kodim di Kabupaten Tanah Datar dan Kodim di Kabupaten Agam, untuk memulai pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana alam.

"Jika lahan yang dipulihkan itu dikelola kembali oleh petani, maka produksi padi bisa kita genjot," tegasnya.

Dia merinci untuk pengerjaan pemulihan pertanian yang terdampak bencana alam itu, lebih memprioritaskan ke lahan pertanian di Kabupaten Tanah Datar dan Agam.

"Luas lahan yang akan dipulihkan itu 335 hektare di Tanah Datar, dan 104 hektare di Agam. Targetnya tahun 2024 ini selesai," ujarnya.

Dikatakannya lahan-lahan akan segera dimulai pengerjaan pemulihan lahannya itu merupakan kategori rusak berat, sehingga menjadi prioritas untuk dikerjakan.

"Untuk sisa lahan lainnya akan dikerjakan di tahun 2025 mendatang," jelasnya.

Bencana alam yang terjadi pada Mei 2024 itu telah membuat hamparan pertanian rusak berat dan ringan mencapai 5.900 hektare yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota, seperti Kabupaten Agam, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Solok Selatan, Padang Pariaman, dan Kota Padang Panjang.

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan tengah mengkaji rencana implementasi program makan bergizi gratis, termasuk aspek penganggaran yang menjadi salah satu prioritas utama.

Program ini merupakan bagian dari inisiatif nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan gizi.

Penjabat sementara (Pjs.) Wali Kota Balikpapan Ahmad Muzakkir, menyatakan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan dana bagi program ini.

"Sekda Pemprov, Sri Wahyuni, juga telah menyampaikan informasi terkait. Namun, keputusan resmi masih kami tunggu," ujarnya di Balikpapan, Jumat (1/11/2024).

Dia menyebutkan, Pemkot Balikpapan sedang mempertimbangkan berbagai opsi sumber pendanaan. Salah satunya adalah alokasi 3% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 20% dari sektor pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota.

"Ini akan menjadi bagian dari belanja tahun 2025. Kami akan melakukan justifikasi dan perhitungan yang matang," tambahnya.

Dia menyebutkan, Pemkot Balikpapan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan pemetaan awal sebagai langkah antisipatif.

Menurutnya, keputusan akhir bergantung pada arahan dari pemerintah pusat. "Ibaratnya, ini masih informasi awal. Kami harus bekerja berdasarkan aturan yang ada," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, program makan bergizi gratis ini menjadi salah satu program unggulan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kampanyenya saat Pilpres lalu, Prabowo memperkirakan anggaran sebesar Rp 460 triliun diperlukan untuk program ini dengan alokasi Rp71 triliun dalam RAPBN 2025.

Program ini bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dan kelompok rentan, tetapi juga untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan.

Bisnis.com, BANDUNG -- Provinsi Jawa Barat kembali mengalami inflasi setelah dalam beberapa bulan terjadi fluktuasi daya beli hingga terakhir Jawa Barat mengalami deflasi 0,21% pada September 2024. Oktober ini, Jawa Barat mengalami inflasi 0,02% secara M-to-M.

"Deflasi ini dialami hampir semua provinsi dalam 5 bulan terakhir," ungkap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, Darwis Sitorus dalam Berita Resmi Statistik (BRS), di Kota Bandung, Jumat (1/11/2024).

Ia mengatakan, berdasarkan kelompok, Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menyumbang andil inflasi 0,07% dan Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran 0,03%.

"Sementara itu, Makanan, Minuman dan Tembakau andil deflasi -0,03% dan Transportasi -0,06%," ungkap dia.

Sementara itu, berdasarkan komoditas,Emas Perhiasan masih menjadi andil inflasi terbesar untuk Jawa Barat dengan andil 0,06%. Kemudian, disusul oleh Nasi dengan Lauk 0,02%, kopi bubuk 0,02%, Bawang Merah 0,02% dan Telur Ayam Ras 0,02%.

Lalu, untuk komoditas yang masih memberikan kontribusi deflasi yakni komoditas Bensin 0,06%, Cabai Merah 0,03, Kentang 0,02%, Daun Bawang 0,02% dan Jengkol 0,01%.

Ia juga mencatat secara y-on-y, inflasi Jawa Barat 1,92%. Hal ini menurutnya terjadi penurunan secara series, yakni terjadi sejak Maret 2024.

"Mulai melambat inflasinya,cenderung menurun sampai Oktober," jelasnya.

Selain itu, ia juga menjelaskan inflasi terbesar secara m-to-m terjadi di Kota Sukabumi yakni 0,40%. Disusul oleh Kabupaten Subang 0,12%, Kota Bogor 0,08%, Kota Cirebon 0,07%, Kota Depok 0,06%, Kabupaten dan Kota Bandung masing-masing 0,04% dan Kabupaten Majalengka 0,02%.

"Sementara itu ada dua daerah yang mengalami deflasi, yakni Kota Bekasi -0,08% dan Kota Tasikmalaya 0,07%.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) akan mengumumkan hasil uji laboratorium terhadap impor anggur shine muscat dari China yang diduga memiliki kandungan residu kimia berbahaya pada pekan depan, tepatnya pada Senin (5/11/2024).

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Badan Karantina Indonesia (Baranti).

"Hasil lab itu akan menjadi keputusan kami. Kita akan umumkan hari Senin. Mudah-mudahan jam 10 pagi kita konferensi pers lagi mengumumkan," kata Taruna di Kantor BPOM, Jumat (1/11/2024).

Dia menerangkan bahwa BPOM telah memiliki data tersier dari negara asal yaitu China. Untuk data sekunder telah diterima dari Bapanas dan kementerian/lembaga terkait.

"Untuk primer, itu tim kami lagi bekerja, dan rencananya kemungkinan hari Minggu sudah hasil lab-nya keluar," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono ikut merespons soal anggur muscat dari China yang disebut memiliki kandungan residu kimia melebihi tingkat diizinkan.

Sudaryono menyebut, pihaknya bakal menunggu hasil kajian dan BPOM sebelum memutuskan apabila akan melarang anggur tersebut di Indonesia.

"Nah, kita lagi nunggu hasil dari BPOM ya untuk pengecekan ya. Intinya ya kita kalau memang di situ ada pelanggaran atau di situ ada kandungannya, tentu akan kita kaji dan akan kita larang," ucapnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Sudaryono menjelaskan, kementeriannya memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi impor terhadap suatu produk hortikultura. Rekomendasi itu diberikan kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk penerbitan persetujuan impor.