Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan restu pengenaan cukai pada pangan olahan atau produk cepat saji untuk membatasi konsumsi produk olahan yang mengandung Gula, Garam, Lemah (GGL).

Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.17/2024 tentang Kesehatan. Dalam pasal 194 yang menyebutkan ketentuan pengendalian GGL pada makanan siap saji.

"Selain penetapan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi pasal 194 ayat 4.

Adapun, penentuan batas maksimal kandungan GGL akan diatur kembali oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, serta kementerian dan lembaga terkait.

Dalam penetapan batas maksimal GGL, pemerintah mempertimbangkan kajian risiko dan standar internasional. Adapun, ketentuan ini berlaku dalam rangka upaya pemerintah dalam pengendalian risiko penyakit tidak menular (PTM).

Kajian risiko yang dimaksud berupa analisis untuk memberikan gambaran mengenai besaran dan tingkat risiko munculnya penyakit tidak menular akibat mengonsumsi pangan yang mengandung gula, garam, dan lemak.

Sebagai informasi, pada beleid tersebut dijelaskan spesifik bahwa pangan olahan yang akan dikendalikan dengan penetapan batas kandungan GGL dan cukai mencakup produk yang diolah dan siap langsung disajikan di tempat usaha atau luar tempat usaha seperti hotel, restoran, rumah makan, kafe, kantin, gerai, dan lainnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menekankan urgensi penerapan pengendalian konsumsi GGL dengan mendorong industri pangan untuk melakukan reformulasi.

Industri pangan olahan didorong untuk menyediakan lebih banyak ketersediaan makanan dan minuman kandungan GGL rendah, menerapkan labeling berupan front of pack labelling, menerapkan kebijakan fiskal, hingga menetapkan batas maksimum kandungan GGL dalam mamin.

Kemenkes juga mendorong pembatasan waktu tayang, lokasi, dan sasaran iklan pangan yang mengandung GGL tinggi.

Bisnis.com, MALANG — Modus peredaran rokok ilegal lewat perusahaan jasa ekspedisi di Malang masih berlangsung meski Bea Cukai setempat terus melakukan operasi ke tempat jasa pengiriman logistik.

Kepala Bea Cukai Malang, Gunawan Tri Wibowo, mengatakan, Bea Cukai Malang melakukan kegiatan rutin patroli darat denganmelakukan pemeriksaan pada jasa ekspedisi yang berada di wilayah Kabupaten dan Kota Malang, Senin (22/7/2024).

“Tim melakukan pemeriksaan pada jasa ekspedisi di Komplek Pergudangan Tanrise, Jalan Raya Karanglo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang,” ujarnya, Selasa (30/7/2024).

Hasil pemeriksaan didapati adanya pengiriman rokok ilegal jenis sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) berbagai merek tanpa dilekati pita cukai sebanyak 203 koli = 5.538 bungkus dengan total 108.520 batang. Tim melakukan penegahan terhadap barang tersebut.

Selanjutnya, tim melakukan pemeriksaan pada Jasa Ekspedisi yang beralamat di Jalan Ki Ageng Gribig, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Hasilnya, didapati adanya pengiriman rokok jenis SKM dan SPM berbagai merek tanpa dilekati pita cukai sebanyak 72 koli = 3.760 bungkus dengan total 126.876 batang sehingga tim melakukan penegahan terhadap barang tersebut.

Selanjutnya tim membawa barang ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cuka Malang untuk dilakukan proses lebih lanjut.“Dari hasil penindakan, total rokok ilegal sebanyak 235.396 batang, dengan perkiraan nilai barang mencapai Rp324.972.280 dan potensi kerugian negara mencapai Rp175.679.456,” ucapnya.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai peredaran rokok ilegal yang terus menjamur semakin membuktikan bahwa ceruk pasar rokok ilegal semakin menggiurkan untuk meraup keuntungan.Ketegasan penegakan hukum untuk memberikan efek jera bagi produsen maupun jalur distribusi membutuhkan dukungan yang lebih besar dan lebih kuat dari pemerintah serta elemen penegak hukum.

Di sisi lain, dia menegaskan, kebijakan untuk fasilitasi dan insentif bagi pengusaha atau produsen rokok ilegal untuk menjadi produsen legal harus terus dilakukan dengan pendekatan persuasif.“Ketegasan ini menjadi wujud keberpihakan pemerintah terhadap industri yang paling resilien dan memiliki kontribusi besar bagi penerimaan negara,” kata Joko yang juga Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu.(K24)

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten teknologi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) mencatatkan penyusutan rugi bersih menjadi Rp2,8 triliun di semester I/2024. Bersama dengan penurunan rugi tersebut, biaya dan beban GOTO juga susut hingga 27,15% di enam bulan pertama 2024.

Berdasarkan laporan keuangannya, GOTO mencatatkan biaya dan beban senilai Rp9,46 triliun di semester I/2024. Biaya dan beban ini turun 27,15% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp12,99 triliun.

Rincian beban tersebut adalah beban pokok pendapatan senilai Rp3,7 triliun, beban umum dan administrasi sebesar Rp2,47 triliun, beban penjualan dan pemasaran sebesar Rp1,4 triliun. Beban penjualan dan pemasaran ini menjadi salah satu beban yang turun paling tinggi, yaitu sebesar 56,08% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp3,29 triliun.

Kemudian beban pengembangan produk sebesar Rp851,7 miliar, beban operasional dan pendukung senilai Rp502,4 miliar, serta beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp486,6 miliar.

Sementara itu, dalam keterangan resminya GOTO menjelaskan beban kas rutin tetap GOTO menurun 5% YoY menjadi Rp1,3 triliun, dengan biaya korporasi rutin yang dilaporkan turun 44% mencapai Rp201 miliar, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

GOTO juga terus mencatatkan kas dan posisi keuangan yang kuat. Pada 30 Juni 2024, GOTO memiliki Rp22,0 triliun atau setara US$1,34 miliar kas, setara kas, dan deposito jangka pendek.

Direktur Keuangan Grup GOTO Jacky Lo menjelaskan pada kuartal II/2024, GOTO mencatatkan akselerasi pertumbuhan yang pesat dengan GTV inti Grup mencapai Rp63,2 triliun, tumbuh 54% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara pendapatan bruto Grup meningkat 39% YoY.

Sejak awal tahun, jumlah pelanggan Gojek Plus tumbuh dua kali lipat, dan di saat yang sama adopsi aplikasi GoPay dan produk pinjaman GOTO juga terus meluas. Hal tersebut, disertai dengan langkah strategis menyasar mass market, mendorong peningkatan jumlah pengguna bertransaksi bulanan (monthly transacting user) Grup GOTO sebesar 20% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya pada kuartal II/2024.

"Pertumbuhan ini tercapai, seiring pengurangan beban usaha dan perbaikan EBITDA yang disesuaikan yang dilaporkan secara year-on-year untuk delapan kuartal secara berturut-turut. Dengan situasi tersebut, kami meyakini bahwa GOTO berada pada jalur yang tepat untuk terus tumbuh sekaligus terus berkomitmen mencapai target profitabilitas," ujar Jacky.

Adapun untuk panduan kinerja di tahun ini, GOTO berharap dapat meningkatkan pertumbuhan pada basis demografi pengguna yang lebih luas pada unit bisnis On-Demand Services dan Financial Technology secara lebih efisien ke seluruh pasar Indonesia, dengan memanfaatkan ekosistemnya yang unik yang menjangkau seluruh tingkat belanja dari konsumen.

Sehubungan dengan rencana dan investasi yang akan dilakukan GOTO dalam mendukung pertumbuhannya, khususnya pada bisnis Financial Technology yang bertumbuh dengan cepat, GOTO menetapkan pedoman kinerja EBITDA Grup yang disesuaikan impas (breakeven) untuk keseluruhan tahun buku 2024.

Menurut manajemen, pedoman tersebut didasarkan pada kondisi pasar saat ini dan mencerminkan perkiraan awal GOTO, yang semuanya tergantung pada ketidakpastian dan risiko. Hal ini termasuk meningkatnya kompetisi pasar, yang diperkirakan akan terus berlanjut di kuartal mendatang, tingkat inflasi, serta faktor eksternal lainnya.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT BNI Life Insurance (BNI Life) melihat potensi kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memiliki potensi yang sangat besar mengingat peserta badan publik tersebut mencapai 271,4 juta peserta per Mei 2024.

Plt. Direktur Utama BNI Life Neny Asriany mengungkap saat ini kerjasama BNI Life dengan BPJS Kesehatan melalui skema Coordination of Benefit (CoB) masih terus berjalan. Hal tersebut merupakan salah satu solusi untuk menjembatani antara layanan BPJS Kesehatan dengan asuransi komersial.

Neny menjelaskan skema CoB yang berlaku saat ini adalah BPJS Kesehatan sebagai penjamin pertama dan pembayar pertama (first buyer), sedangkan asuransi komersial sebagai pembayar kedua.

“Melalui skema CoB, peserta dapat memaksimalkan manfaat yang mereka terima dari BPJS Kesehatan dan asuransi komersial yang mereka miliki, sehingga memastikan perlindungan yang lebih komprehensif tanpa harus menanggung biaya medis yang besar”, kata Neny dalam keterangan resminya dikutip pada Selasa (30/7/2024).

Skema CoB tersebut memungkinkan peserta untuk menggabungkan manfaat dari kedua jenis asuransi, sehingga mereka dapat memperoleh perlindungan yang lebih luas dan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.

Dengan adanya skema ini, lanjutnya, peserta BPJS Kesehatan yang juga merupakan peserta asuransi kesehatan kumpulan BNI Life dapat memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan yang dibutuhkan tanpa terbebani oleh biaya yang tinggi.

“BNI Life berkomitmen untuk mendukung pengembangan dan implementasi skema CoB yang efektif dan efisien. Kami percaya bahwa kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat, tetapi juga akan menciptakan sistem kesehatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan," tutup Neny.

Bisnis.com, JAKARTA - The Last Supper karya Leonardo da Vinci dilukis antara tahun 1494 dan 1498, dan dianggap sebagai lukisan dinding terpenting di dunia. Simak artikel berikut untuk mengetahui makna, harga, dan pemiliknya.

Dilansir dari laman milan-museum.com, the Last Supper karya Leonardo da Vinci adalah sebuah lukisan besar dengan tinggi 4,60 meter dan lebar 8,80 meter, serta dibuat dengan tempera dan minyak di atas gypsum. Teknik ini bukanlah teknik yang umum digunakan pada periode fresco.

Beberapa tindakan kini telah diterapkan untuk melindungi catnya dari kerusakan. Untuk memastikan fresco tetap berada pada suhu ruangan, akses masuk pengunjung dibatasi hingga 25 orang setiap 15 menit sejak restorasi terakhir.

Simak fakta tentang lukisan The Last Supper karya Leonardo da Vinci:

1. Makna lukisan the Last Supper

Lukisan legenda ini tentu memiliki makna sejarah dan budaya yang sangat besar. Melansir dari artbywicks.com, lukisan ini mungkin memiliki nilai historis tidak terukur. Hal itu karena peristiwa dalam lukisan merupakan peristiwa krusial dalam sejarah Kristen dan telah digambarkan dalam banyak karya seni dan sastra.

Secara garis besar, lukisan tersebut menggambarkan Yesus dan kedua belas rasulnya saat terakhir kali makan bersama sebelum Yesus ditangkap dan disalib. The Last Supper berfungsi sebagai simbol pengorbanan, penebusan dosa, dan penetapan perjanjian baru dalam teologi Kristen.

Lukisan ini juga menandai dimulainya sakramen Ekaristi Kristen, atau Komuni Kudus. Diyakini bahwa peristiwa itu terjadi di Yerusalem, di ruang atas, tempat Yesus berbagi roti dan anggur, yang melambangkan tubuh dan darahnya.

Peristiwa ini telah digambarkan dalam berbagai bentuk artistik oleh para seniman, dengan penekanan aspek yang berbeda dari simbolisme dan narasi keagamaan.

Selain itu, nilai artistik dalam lukisan the Last Supper juga berkontribusi dalam pemberian makna. Setiap gerak tubuh, ekspresi, dan posisi para rasul menyampaikan makna yang lebih dalam terhadap keseluruhan adegannya.

Setiap elemen dalam lukisan ini memiliki tujuan, menjadikan salah satu karya terbaik Leonardo da Vinci ini sebagai mahakarya simbolisme keagamaan yang dibalut dengan ekspresi artistik.

2. Harga lukisan the Last Supper

Dilansir dari artistryfound.com, perlu diketahui bahwa lukisan ini tidak pernah terjual. Meskipun harga lukisan tersebut tidak diketahui secara pasti, lukisan the Last Supper diperkirakan seharga $450 juta atau Rp7,3 triliun – jika dibandingkan dengan harga lukisan langka Leonardo da Vinci lainnya.

3. Pemilik lukisan the Last Supper

Pemilik asli dari lukisan the Last Supper tentu merupakan sang pelukis, Leonardo da Vinci. Namun lukisan tersebut saat ini terletak di tempat aslinya, yaitu ruang makan gereja Santa Maria delle Grazie, Milan, Italia. Melansir dari laman cenacolovinciano.org, lukisan ini juga telah dinyatakan sebagai salah satu Situs Warisan Dunia UNESCO. (Yoga Al Kemal)

Bisnis.com, JAKARTA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang akan dijalankan oleh presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, akan difokuskan pada tujuh program unggulan. Salah satunya makan siang gratis.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan dalam konsultasi publik, Selasa (30/7/2024).

Program unggulan pertama, kata Rofyanto, yaitu pada bidang pendidikan, yang akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) guna merespons berbagai tantangan pembangunan.

Kedua, yaitu pada bidang kesehatan, yang akan diarahkan untuk menurunkan stunting dan melanjutkan transformasi sistem kesehatan. Bidang ini mencakup program unggulan Prabowo-Gibran, yakni makan siang gratis.

“Pada bidang kesehatan, kita akan mengakselerasi penurunan stunting, menjaga kesehatan masyarakat, termasuk memberikan asupan makanan bergizi pada masyarakat,” katanya.

Rofyanto melanjutkan, program unggulan ketiga adalah pada bidang perlindungan sosial, yang mana akan diarahkan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan.

Keempat, pada bidang infrastruktur, yang diarahkan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Kelima, pada bidang ketahanan pangan, yaitu untuk mendorong kemandirian pangan, akses pangan, dan kualitas pangan.

Keenam, pada bidang perluasan hilirisasi industri, yang diarahkan untuk menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja.

"Terakhir, pada bidang penguatan investasi, yang diarahkan untuk meningkatkan daya tarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) memutuskan untuk menerima tawaran pemerintah untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK).

Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Umum PP Persis Jeje Zaenudin. Jeje menyampaikan, sejak 2 bulan lalu, pihak Persis melakukan kajian dan rapat pleno untuk menentukan sikap ini.

Hasilnya, dari rapat Majelis Penasihat dan Sidang Pleno Dewan Hisbah atau Majelis Fatwa PP Persis yang digelar pada 2-3 Juli 2024 diputuskan organisasi menerima tawaran tersebut.

“Kita sudah putuskan untuk menerima tawaran usaha tambang ini,” ucap Jeje saat dihubungi Bisnis, Selasa (30/7/2024).

Lebih lanjut, Jeje menuturkan bahwa dalam pekan ini, pihaknya bakal mempersiapkan segala persyaratan dan prosedur yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan pengelolaan tambang.

Selain itu, Persis juga bakalmengagendakan untuk melakukan pertemuan dengan pemerintah untuk memastikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

“Serta kawasan mana saja yang tersedia dan potensial dari pertambangan tersebut,” ucap Jeje.

Adapun, langkah PP Persis tersebut menambah daftar ormas keagamaan yang menerima tawaran untuk mengelola WIUPK dari pemerintah.

Sejauh ini, sudah ada Nahdlatul Ulama (NU) yang mengajukan terlebih dahulu izin tambang tersebut, yang kemudian diikuti oleh Muhammadiyah baru-baru ini.

Adapun, pemerintah memang menawarkan WIUPK bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan terdapat enam konsesi tambang eks PKP2B yang akan ditawarkan secara prioritas kepada ormas keagamaan.

Enam konsesi tambang tersebut berasal dari penciutan lahan bekas PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Multi Harapan Utama, PT Adaro Energy Tbk, dan PT Kideco Jaya Agung.

"Ada KPC, Arutmin, Adaro, MHU, Indika [Kideco], Kendilo," ujar Arifin, Jumat (7/6/2024).

Penawaran WIUPK tersebut akan diprioritaskan kepada enam ormas keagamaan dengan basis massa besar, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), serta ormas dari agama Budha dan Hindu.

Arifin menuturkan, penawaran WIUPK kepada ormas keagamaan ini merupakan upaya dari pemerintah untuk bisa memberikan kesempatan kepada ormas keagamaan untuk mendapat sumber pendanaan baru guna mendukung kegiatan-kegiatannya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menggandeng Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) dalam melakukan kajian manfaat akan aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyampaikan selain itu, bersama ERIA pula pemerintah membentuk Project Management Office (PMO) OECD untuk membantu Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD (Tim Nasional OECD).

“ERIA akan lakukan kajian manfaat, simulasi skenario, dan pembentukan PMO dari OECD,” ungkapnya dalam Penandatanganan MoU antara Eria dan Kemenko Perekonomian, Selasa (29/7/2024).

Airlangga menjelaskan, pada dasarnya kerja sama ini permintaan kedua belah pihak. Di mana bentuk kerja sama untuk dua tahun atau dapat diperpanjang tersebut berupa riset indeks studi dan aplikasi bersama, studi kebijakan dan peningkatan kapasitas SDM.

Sementara lingkup kerja sama kajian bersama ERIA bukan hanya terbatas untuk menuju keanggotaan OECD, namun juga keinginan Indonesia untuk bergabung ke dalam The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP).

Bersama ERIA, pemerintah akan membentuk Asean Zero Emission Center, Future Ready Asean, kajian rantai pasok semikonduktor, ekonomi digital, studi industri otomotif next generation di Asean untuk supply global, termasuk pengembangan industri berbasis baterai.

Melalui keanggotaan Indonesia dalam CP-TPP juga akan mendorong pengembangan dan perluasan pasar ekspor ke Amerika Latin.

“Dengan keanggotaan Inggris yang baru jadi anggota CP-TPP di luar 11 negara, ini akan membuka pasar bagi anggota CP-TPP yang lain,” lanjut Airlangga.

Sementara dukungan ERIA untuk future ready pada Asean, terutama rantai pasok semi konduktor di Asean dan India. Pasalnya, pangsa Asean untuk semikonduktor diperkirakan mencapai US$3 miliar.

“India itu mempersiapkan [pangsa pasar] sebesar US$15 miliar, jadi kita bersaing dengan India,” tuturnya.

Sebelumnya, Airlangga mengungkapkan bahwa Indonesia menargetkan menjadi anggota OECD dalam waktu 3 tahun mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten Grup Bakrie PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) mencatatkan kenaikan produksi saat harga jual rata-rata (ASP) emas meningkat sepanjang semester I/2024.

CEO & Direktur Utama BRMS Agus Projosasmito mengatakan BRMS memproduksikan 26.744 troy ons atau 832 kilogram emas di semester I/2024, meningkat 251% dari periode yang sama di tahun lalu sebesar 7.611 troy ons atau 236 kilogram.

“Sementara itu, rata-rata harga jual emas di sepanjang semester I/2024 adalah sebesar US$2.209 per troy ons, yang mana juga 15% lebih tinggi dari periode yang sama di tahun lalu di US$1.928 troy ons,” kata Agus dalam keterangan resmi, Senin (29/7/2024).

BRMS mengklaim peningkatan produksi emas dan kenaikan rata-rata harga jual emas tersebut memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan yang semakin membaik di periode semester I/2024.

Kenaikan produksi emas dan rata-rata harga jual emas yang semakin membaik menyebabkan meningkatnya pendapatan BRMS sebesar 287% dari US$15,83 juta di semester I/2023 menjadi US$61,2 juta di semester I/2024 atau setara Rp1 triliun (kurs jisdor Rp16.394).

Selanjutnya, laba usaha BRMS menunjukan kenaikan sebesar 223% dari US$5 juta menjadi US$16,2 juta atau setara Rp265,58 miliar di semester I/2024.

Laba bersih perusahaan juga mengalami peningkatan sebesar 67% menjadi US$9,4 juta setara Rp154,10 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$5,6 juta.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Direktur BRMS Herwin Hidayat menargetkan produksi emas sepanjang tahun 2024 di BRMS akan di atas 35.000 troy ounce, melebihi proyeksi produksi tahun 2023 sebesar 25.000 troy ounce.

"Kami berharap produksi emas bisa melampaui 35.000 oz sepanjang tahun 2024," ungkap Herwin kepada Bisnis, Senin (5/2/2024).

Herwin juga menyatakan optimisme bahwa harga ASP emas BRMS akan bertahan di atas US$2.000 per troy ounce sepanjang tahun 2024, mengingat tren kenaikan harga emas yang berkelanjutan.

--------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah roda ekonomi yang terengah-engah menggapai target pertumbuhan 5% tahun ini, Partai Komunis yang berkuasa di China bakal menggeser fokusnya ke peningkatan konsumsi.

Beijing juga berjanji meningkatkan dukungan untuk perekonomian di tengah ancaman melesetnya target 5% ekspansi ekonomi karena permintaan domestik yang lemah.

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melaporkan mengalami defisit operasional pada 2023. Sepanjang tahun lalu, BPKH mencatatkan defisit komprehensif konsolidasi sebesar -Rp594,72 miliar. Sedangkan defisit konsolidasi yang diatribusikan kepada entitas induk mencapai -Rp317,66 miliar.

Dalam laporan keuangan BPKH dikutip Selasa (30/7/2024), lembaga yang diberi amanat mengelola dana jamaah haji selama masa tunggu itu membukukan pendapatan setoran jemaah berangkat 2023 sebesar Rp10,79 triliun. Melonjak 186,2% dari setoran 2022 sebesar Rp3,77 triliun.

BPKH melaporkan meski kontribusi jemaah haji berangkat naik, badan juga mengalami kenaikan beban penyelenggaraan ibadah haji konsolidasi sebesar 102% dari Rp9,03 triliun menjadi Rp18,25 triliun.

Dengan timpangnya beban dan pemasukan ini, penyelenggaraan haji 2023 mengalami defisit Rp7,45 triliun. Naik dari defisit Rp5,25 triliun pada tahun sebelumnya.

Nilai ini kemudian ditambal dari nilai pengembangan dana jemaah masa tunggu yang dikelola BPKH. Pada 2023, dana pengembangan menghasilkan manfaat bersih Rp10,67 triliun, berbanding Rp9,88 triliun pada tahun sebelumnya.

BPKH juga mencatatkan kenaikan penyaluran untuk rekening virtual dari Rp2,06 triliun menjadi Rp3,17 triliun. Demikian juga beban operasional, terjadi kenaikan dari Rp250,17 miliar menjadi Rp363,17 miliar.

Alhasil kondisi ini membuat dana PIH mengalami defisit -Rp316,1 miliar dari sebelumnya surplus Rp2,32 triliun.

Selanjutnya untuk Dana Abadi Umat, BPKH melaporkan mengalami penurunan surplus dari Rp111,97 miliar menjadi Rp22,96 miliar. Menipisnya surplus DAU per 2023 ini disebabkan karena melonjaknya bantuan kemaslahatan dari BPKH dari Rp130,31 miliar menjadi Rp228,58 miliar.

Sementara itu, BPKH melaporkan pada akhir 2023 memiliki aset Rp220,7 triliun. Aset itu terdiri dari kas Rp2,19 trilun, giro pada Bank Indonesia Rp5,01 triliun. Selanjutnya penempatan pada bank sebesar Rp32,84 triliun.

BPKH juga mencatatkan piutang pembiayaan Rp5,46 triliun, pembiayaan bagi hasil Rp14,77 triliun, pendapatan yang masih harus diterima Rp1,91 triliun. Tercatat investasi pada surat berharga Rp151,23 triliun. Lainnya dtempatkan pada aset tetap Rp900 miliar, investasi emas Rp1,67 triliun, dan aset lainnya Rp4,74 triliun.

Dari pos liabilitas, BPKH mencatatkan utang ke jemaah tunda Rp2,26 triliun, utang lainnya Rp1,13 triliun, daa simpanan nasabah bank Rp11,07 triliun, dana titipan jemaah haji Rp146,25 triliun, dan pinjaman yang diterima Rp3,16 triliun.

Lainnya tercatat dana syirkah temporer Rp35,91 triliun, dan aset neto Rp20,95 triliun.

Bisnis mengkonfirmasi kondisi defisit operasional ini kepada Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Periode 2022-2027, Fadlul Imansyah. Meski demikian, pesan yang terkirim belum direspons meski telah menampilkan centang dua tanda telah diterima.

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melaporkan mengalami defisit operasional pada 2023. Sepanjang tahun lalu, BPKH mencatatkan defisit komprehensif konsolidasi sebesar -Rp594,72 miliar. Sedangkan defisit konsolidasi yang diatribusikan kepada entitas induk mencapai -Rp317,66 miliar.

Dalam laporan keuangan BPKH dikutip Selasa (30/7/2024), lembaga yang diberi amanat mengelola dana jamaah haji selama masa tunggu itu membukukan pendapatan setoran jemaah berangkat 2023 sebesar Rp10,79 triliun. Melonjak 186,2% dari setoran 2022 sebesar Rp3,77 triliun.

BPKH melaporkan meski kontribusi jemaah haji berangkat naik, badan juga mengalami kenaikan beban penyelenggaraan ibadah haji konsolidasi sebesar 102% dari Rp9,03 triliun menjadi Rp18,25 triliun.

Dengan timpangnya beban dan pemasukan ini, penyelenggaraan haji 2023 mengalami defisit Rp7,45 triliun. Naik dari defisit Rp5,25 triliun pada tahun sebelumnya.

Nilai ini kemudian ditambal dari nilai pengembangan dana jemaah masa tunggu yang dikelola BPKH. Pada 2023, dana pengembangan menghasilkan manfaat bersih Rp10,67 triliun, berbanding Rp9,88 triliun pada tahun sebelumnya.

BPKH juga mencatatkan kenaikan penyaluran untuk rekening virtual dari Rp2,06 triliun menjadi Rp3,17 triliun. Demikian juga beban operasional, terjadi kenaikan dari Rp250,17 miliar menjadi Rp363,17 miliar.

Alhasil kondisi ini membuat dana PIH mengalami defisit -Rp316,1 miliar dari sebelumnya surplus Rp2,32 triliun.

Selanjutnya untuk Dana Abadi Umat, BPKH melaporkan mengalami penurunan surplus dari Rp111,97 miliar menjadi Rp22,96 miliar. Menipisnya surplus DAU per 2023 ini disebabkan karena melonjaknya bantuan kemaslahatan dari BPKH dari Rp130,31 miliar menjadi Rp228,58 miliar.

Sementara itu, BPKH melaporkan pada akhir 2023 memiliki aset Rp220,7 triliun. Aset itu terdiri dari kas Rp2,19 trilun, giro pada Bank Indonesia Rp5,01 triliun. Selanjutnya penempatan pada bank sebesar Rp32,84 triliun.

BPKH juga mencatatkan piutang pembiayaan Rp5,46 triliun, pembiayaan bagi hasil Rp14,77 triliun, pendapatan yang masih harus diterima Rp1,91 triliun. Tercatat investasi pada surat berharga Rp151,23 triliun. Lainnya dtempatkan pada aset tetap Rp900 miliar, investasi emas Rp1,67 triliun, dan aset lainnya Rp4,74 triliun.

Dari pos liabilitas, BPKH mencatatkan utang ke jemaah tunda Rp2,26 triliun, utang lainnya Rp1,13 triliun, daa simpanan nasabah bank Rp11,07 triliun, dana titipan jemaah haji Rp146,25 triliun, dan pinjaman yang diterima Rp3,16 triliun.

Lainnya tercatat dana syirkah temporer Rp35,91 triliun, dan aset neto Rp20,95 triliun.

Bisnis mengkonfirmasi kondisi defisit operasional ini kepada Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Periode 2022-2027, Fadlul Imansyah. Meski demikian, pesan yang terkirim belum direspons meski telah menampilkan centang dua tanda telah diterima.