Bisnis.com, JAKARTA — Anak usaha PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. (IPCC) memutuskan untuk merevisi anggaran belanja modal atau capital expenditure (capex) periode 2024.

Direktur Operasi dan Teknik IPCC, Bagus Dwipoyono, memaparkan, dalam rencana awal perusahaan menganggarkan capex sebesar Rp57 miliar untuk 2024. Namun, dalam perkembangannya, capex diputuskan untuk dipangkas hanya menjadi Rp17 miliar.

Bagus menuturkan, pemangkasan belanja modal dilakukan seiring dengan tidak terealisasinya rencana pembangunan gedung parkir pada tahun ini. Pembangunan gedung parkir tersebut masih menunggu rampungnya studi analisis dampak lingkungan atau Amdal.

"Dari total capex untuk 2024, sebanyak Rp40 miliar itu untuk membangun gedung parkir baru yang belum bisa kami lakukan. Kemungkinan ini akan bisa diserap di tahun depan," kata Bagus di Kantor IPCC, Jakarta pada Selasa (30/7/2024).

Adapun, hingga semester I/2024, IPCC telah menyerap belanja modal sebesar Rp3,7 miliar. Dia mengatakan, belanja modal tersebut salah satunya digunakan untuk pembelian jaring debu yang dipajang di sekitar terminal.

Dia menuturkan, pemasangan jaring debu dibutuhkan mengingat lokasi terminal IPCC yang berdekatan dengan terminal lain yang melakukan kegiatan bongkar muat komoditas tepung. Bagus mengatakan, jaring tersebut juga berfungsi untuk mencegah benda asing masuk ke terminal milik perusahaan.

Kemudian, perusahaan juga menggunakan capex untuk memperbaiki dua unit lapangan yang berada di dekat terminal IPCC. Dana belanja modal juga digunakan untuk penambahan kamera pengawas atau CCTV.

"Kita melakukan perbaikan pada lapangan bekas pekerjaan PT PP dan lapangan lain yang ada di depan gedung parkir," kata Bagus.

Adapun, IPCC mencetak laba tahun berjalan Rp80,68 miliar pada 6 bulan pertama 2024 atau naik tipis 2,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp78,91 miliar.

Di sisi lain, naiknya laba IPCC tak berbanding lurus dengan turunnya pendapatan perseroan. Emiten logistik tersebut membukukan pendapatan operasi Rp360,26 miliar sepanjang kuartal II/2024, atau turun 1,83% yoy dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp366,96 miliar.

Kontribusi pendapatan IPCC ditopang oleh pelayanan jasa terminal sebesar Rp340,96 miliar, pelayanan jasa barang di pelabuhan sebesar Rp5,88 miliar. Kemudian pelayanan jasa rupa-rupa usaha senilai Rp4,89 miliar, dan selebihnya bisnis pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik Rp8,50 miliar.

Bisnis.com, BANDUNG-- Ide sederhana Sumanti untuk membuat serbuk dan olahan minuman dari jahe merah, temulawak, beras kencur dan rempah lainnya sukses menggerakkan perekonomian daerahnya.

Sumanti sendiri tergabung dalam Kelompok Tani Anyelir, Desa Mekar Maju, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung yang beranggotakan 24 orang sejak 2018 lalu. Aktivitas usaha mereka nyatanya mampu mendorong aktivitas usaha lainnya tumbuh di desanya.

Menurut Sumanti, semula dirinya harus mendatangkan sumber olahan produknya yakni jahe merah dari daerah lain, seperti Lampung, Bogor hingga Padalarang.

Seiring dengan meningkatnya permintaan olahan dari produk alami tersebut, akhirnya mendorong petani sekitar desanya untuk mulai memproduksi jahe merah.

"Setelah kita rutin memproduksi, jadi petani sekitar banyak yang menanam jahe," jelasnya kepada Bisnis.

Terlebih, kelompoknya mendapat bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Bandung berupa alat pengering, blender hingga alat penepung untuk mempermudah produksi produk unggulannya yakni Serbuk Jahe Merah.

Alhasil, kelompoknya mampu meningkatkan skala produksi hingga ribuan botol per bulan.

Puncaknya, permintaan produk serbuk jahe merah melonjak saat terjadi Covid-19 lalu. Mereka mampu memasok permintaan hingga 3.000 pcs per bulan.

"Kita sampai kontrak sama perusahaan saat itu, karena permintaannya banyak," jelasnya.

Selain itu, ia juga mengaku produk serbuk jahe merah sudah dikirim ke beberapa negara seperti Singapura dan Inggris. Bahkan, produknya menjadi bekal wajib bagi para jemaah umrah dan haji.

"Serbuk jahe merah harganya Rp28.000, yang serbuk jahe merah murni Rp50.000, sudah pasarannya sudah ke Singapura dan London," jelasnya.

Sementara itu, ia juga berusaha untuk menyasar market generasi muda yang masih asing dengan rasa jahe merah. Yakni dengan memproduksi Jahe Merah Rumput Laut Susu Murni yang ternyata sukses diterima di lidah anak muda.

"Kita buat inovasi dari jahe merah rumput laut susu murni agar masuk ke anak muda, Alhamdulillah anak muda pada suka yang tadinya tidak suka, sekarang pada suka," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT United Tractors Tbk. (UNTR) melaporkan hasil kinerja sepanjang semester I/2024. Pendpataan dan laba bersih UNTR turun secara tahunan, dengan laba bersih melemah 15% menjadi Rp9,53 triliun.

Berdasarkan laporan keuangannya, UNTR tercatat membukukan pendapatan bersih sebesar Rp64,5 triliun. Pendapatan ini turun 6% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yang sebesar Rp68,6 triliun.

Manajemen UNTR menuturkan penurunan pendapatan ini disebabkan oleh penurunan kinerja dari segmen mesin konstruksi dan pertambangan batu bara.

Penghasilan bersih UNTR dikontribusi oleh kontraktor penambangan sebesar Rp27,93 triliun, mesin konstruksi sebesar Rp15,6 triliun, dan pertambangan batu bara sebesar Rp15,46 triliun.

Lalu pertambangan emas dan mineral lainnya sebesar Rp4,37 triliun, dan pendapatan dari industri konstruksi sebesar Rp1,1 triliun.

Manajemen UNTR juga menjelaskan penurunan pendapatan, ditambah dengan biaya keuangan yang lebih tinggi dan kerugian selisih kurs menyebabkan penurunan laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih UNTR sebesar 15% menjadi Rp9,5 triliun dari Rp11,2 triliun pada periode yang sama tahun 2023.

Sementara itu, beban pokok pendapatan UNTR tercatat turun 4,68% di semester I/2024 menjadi Rp47,6 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp49,9 triliun secara tahunan atau year on year.

Di sisi lain, jumlah aset UNTR tercatat naik menjadi Rp168,2 triliun di akhir semester I/2024, dari akhir tahun 2023 yang sebesar Rp154,02 triliun. UNTR mencatatkan kas dan setara kas sebesar Rp27,18 triliun di akhir Juni 2024.

Jumlah liabilitas UNTR juga meningkat menjadi Rp76,85 triliun di akhir Juni 2024, dari Rp69,9 triliun di akhir Desember 2023.

Sementara itu, jumlah ekuitas UNTR meningkat dari Rp84,03 triliun di 31 Desember 2023, menjadi Rp91,39 triliun di 30 Juni 2024.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono membuktikan langsung air keran di Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat langsung diminum.

Dalam video yang diterima Bisnis.com, tampak Menteri Basuki menjajal air minum langsung dari instalasi keran yang dipasang sebagai mock up. Tampak hadir pula Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H. Sumadilaga yang mendampingi.

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, menjelaskan uji coba air minum dari Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) yang dijajal Menteri Basuki dilakukan dalam kunjungannya pada Senin (29/7/2024).

“Hal ini merupakan bagian Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku untuk melayani kebutuhan air minum di IKN Nusantara,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (30/7/2024).

Endra menuturkan, uji coba kualitas air merupakan bagian dari running test agar sistem penyediaan air minum (SPAM) Sepaku yang nantinya akan dioperasikan untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Kementerian PUPR menargetkan SPAM Sepaku dapat beroperasi penuh melayani persil dan gedung-gedung di IKN pada akhir Juli 2024.

Sebagai informasi, SPAM Sepaku terdiri dari IPA berkapasitas 300 liter/ detik, pipa transmisi 16 kilometer (km), reservoir dan pipa distribusi 22 km.

SPAM Sepaku tahap I ditargetkan akan melayani Kantor dan Istana Presiden, Kemensetneg, Paspampres, kompleks Kemenko 1,2,3, dan 4, Amphiteather, Galeri, Service Area, Hunian ASN, Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) dan fasilitas umum lainnya seperti hotel, sekolah, pertokoan dan rumah sakit.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum mencoba air bersih di IKN yang diklaim oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bisa langsung diminum.

Hal ini disampaikan Jokowi saat meninjau IKN bersama dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno secara langsung kawasan Istana Garuda, pada Senin (29/7/2024) Juli 2024.

“Belum-belum, belum nyoba nanti kalau keliru bagaimana,” ucapnya kepada wartawan.

Presiden juga mengapresiasi sejumlah fasilitas pendukung yang sudah tersedia di IKN. Presiden menyebut sejumlah fasilitas pendukung yang ada sudah cukup baik.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono membuktikan langsung air keran di Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat langsung diminum.

Dalam video yang diterima Bisnis.com, tampak Menteri Basuki menjajal air minum langsung dari instalasi keran yang dipasang sebagai mock up. Tampak hadir pula Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H. Sumadilaga yang mendampingi.

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, menjelaskan uji coba air minum dari Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) yang dijajal Menteri Basuki dilakukan dalam kunjungannya pada Senin (29/7/2024).

“Hal ini merupakan bagian Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku untuk melayani kebutuhan air minum di IKN Nusantara,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (30/7/2024).

Endra menuturkan, uji coba kualitas air merupakan bagian dari running test agar sistem penyediaan air minum (SPAM) Sepaku yang nantinya akan dioperasikan untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Kementerian PUPR menargetkan SPAM Sepaku dapat beroperasi penuh melayani persil dan gedung-gedung di IKN pada akhir Juli 2024.

Sebagai informasi, SPAM Sepaku terdiri dari IPA berkapasitas 300 liter/ detik, pipa transmisi 16 kilometer (km), reservoir dan pipa distribusi 22 km.

SPAM Sepaku tahap I ditargetkan akan melayani Kantor dan Istana Presiden, Kemensetneg, Paspampres, kompleks Kemenko 1,2,3, dan 4, Amphiteather, Galeri, Service Area, Hunian ASN, Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) dan fasilitas umum lainnya seperti hotel, sekolah, pertokoan dan rumah sakit.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum mencoba air bersih di IKN yang diklaim oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bisa langsung diminum.

Hal ini disampaikan Jokowi saat meninjau IKN bersama dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno secara langsung kawasan Istana Garuda, pada Senin (29/7/2024) Juli 2024.

“Belum-belum, belum nyoba nanti kalau keliru bagaimana,” ucapnya kepada wartawan.

Presiden juga mengapresiasi sejumlah fasilitas pendukung yang sudah tersedia di IKN. Presiden menyebut sejumlah fasilitas pendukung yang ada sudah cukup baik.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) bakal menggelar festival belanja Indonesia Shopping Festival (ISF) 2024.

Festival belanja tahunan yang digelar setiap perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ini diklaim dapat mendongkrak daya beli masyarakat kelas bawah melalui beragam promo dan diskon yang ditawarkan.

Ketua Umum APPBI, Alphonzus Widjaja mengatakan bahwa ISF menjadi jurus untuk meningkatkan konsumsi masyarakat saat periode low season yang terjadi pasca-lebaran hingga sebelum Natal Tahun Baru (Nataru). Dia pun mengakui bahwa daya beli masyarakat yang melandai saat ini menjadi tantangan industri ritel.

"Mudah-mudahan dengan acara Shopping Festival ini, [dampak] low season tidak terlalu dalam," ujar Alphonzus di Kementerian Perdagangan, Selasa (30/7/2024).

Adapun, ISF bakal digelar selama 12 hari mulai 8 Agustus - 19 Agustus 2024 di hampir 400 pusat perbelanjaan (mal) anggota APPBI yang tersebar di seluruh Indonesia. APPBI menargetkan tingkat kunjungan (traffic) ke mal bisa mencapai 100 juta orang selama periode ISF dengan perkiraan total nilai transaksi minimal Rp25 triliun.

Alphonsuz juga meyakini bahwa dengan adanya ISF, tingkat okupansi mal akan meningkat pesat hingga 100%. Pemberian diskon hingga 79% dan promo yang ditawarkan dalam ISF, kata dia, bisa menolong masyarakat kelas menengah bawah untuk berbelanja.

"Ada pameran dan bazar, yang tentunya itu produk dalam negeri, ini juga salah satu cara mendongkrak [daya beli] masyarakat menengah bawah," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Perdagangan, Juan Permata Adoe mengatakan bahwa festival belanja menjadi momentum untuk meningkatkan geliat perekonomian di masyarakat.

Menurutnya, festival belanja yang dilakukan secara rutin dalam beberapa kali setiap tahunnya dapat berkontribusi sebesar 1-2% terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Jalau kalau PDB ini akan naik, bisa sekitar 1-2% kalau itu [festival belanja] dilakukan dalam setahun beberapa kali," kata Juan dalam kesempatan yang sama.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani menegaskan bahwa ISF 2024 turut menjadi wadah bagi UMKM untuk mempromosikan dan meningkatkan penjualan produknya. Di sisi lain, ISF juga berpotensi menarik kunjungan wisatawan untuk berbelanja di Tanah Air karena banyaknya promo dan diskon menarik.

"Kita sama-sama mempromosikan Indonesia bukan hanya sebagai destinasi wisata tapi juga destinasi belanja," ucap Shinta.

Bisnis.com, JAKARTA – Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meminta Dinas Perhubungan (Dishub) dan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) membereskan tuntutan yang disampaikan oleh sopir Jaklingko.

Hal tersebut disampaikannya sebagai respons terhadap unjuk rasa yang digelar para pengemudi angkutan kota tersebut di depan Balai Kota DKI Jakarta pada hari ini.

“Tadi saya sudah bicara sama Transjakarta dan Dinas Perhubungan [agar] dipetakan permasalahan yang ada,” katanya saat ditemui wartawan di bilangan Cideng, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

Lebih lanjut, dirinya mengaku telah meminta Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo untuk menangani permasalahan tersebut.

Bukan hanya itu, Heru menyebut telah memberikan instruksi agar pertemuan digelar Dishub bersama dengan sopir Jaklingko bersangkutan.

Ketika ditanya mengenai pendapat Pemprov DKI terhadap aturan minimal kilometer dalam penentuan upah sopir Mikrotrans, Heru meminta hal itu agar dievaluasi oleh Dishub.

“Oh, mengerjakan target kilometernya? Saya tanya dulu, nanti suruh evaluasi Kepala Dinas Perhubungan,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah massa yang terdiri dari sopir dan operator unit Jaklingko yang tergabung dalam Forum Komunikasi Laskar Biru (FKLB) melakukan demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta pada hari ini, Selasa (30/7/2024).

Koordinator lapangan aksi FKLB, Fahrul Fatah, mengatakan bahwa mereka menuntut sejumlah hal seperti transparansi pembagian kuota dari angkutan reguler yang bergabung dengan program Jaklingko yang selama ini dianggap tidak adil.

“Anggota kami yang mengoperasikan angkutan reguler juga sebetulnya mau bergabung ke dalam program Jaklingko, tetapi tak kunjung bisa karena kuotanya sangat-sangat terbatas,” kata Fahrul saat menyampaikan tuntutannya, Selasa (30/7/2024).

Selain itu, pihaknya juga meminta PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengurangi aturan yang merugikan operator dan pengemudi, serta mempermudah proses peremajaan kendaraan yang masih layak operasional.

Sementara itu, Ketua FKLB Berman Limbong menyebut bahwa pihaknya juga meminta agar kebijakan upah bagi pengemudi Mikrotrans dirombak ulang. Pasalnya, menurut dia, para sopir tetap dipatok jarak minimal 100 km per harinya agar bisa mendapatkan penghasilan setara Upah Minimum Provinsi (UMP).

Itu sebabnya, sejumlah operator kendaraan umum tersebut menuntut keadilan dan meminta Heru Budi Hartono untuk bisa memberikan solusi.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) membukukan laba bersih setelah pajak (net profit after tax/NPAT) senilai Rp1,5 triliun sepanjang semester I/2024.

Sebagai informasi, pada periode yang sama tahun lalu atau semester I/2023 Bank Danamon melaporkan laba bersih senilai Rp1,57 triliun. Sementara, pada kuartal I/2024 laba BDMN tercatat Rp831,24 miliar.

Finance Director Bank Danamon Muljono Tjandra mengatakan pada paruh pertama tahun ini, perseroan juga mencatatkan pendapatan operasional sebelum pencadangan atau pre-provisioning operating profit (PPOP) senilai Rp4,3 triliun atau tumbuh 10% secara tahunan (YoY) dengan pendapatan operasional naik 8% menjadi Rp9,4 triliun.

"Hal itu didukung oleh pendapatan bunga bersih yang naik 5% YoY sejalan dengan pertumbuhan kredit pada semester I/2024. Selain itu, fee based income naik 21%," ujarnya dalam konferensi pers kinerja semester I/2024 Bank Danamon, Selasa (30/7/2024).

Muljono menyebutkan total penyaluran kredit dan trade finance Bank Danamon pada semester 1/2024 mencapai Rp183,9 triliun atau naik 14% YoY yang didorong oleh 4 sektor penyaluran utama.

Secara rinci, kredit ke sektor enterprise banking and financial institution tumbuh 12% YoY menjadi Rp82,7 triliun. Lalu, ke sektor konsumen tumbuh 32% YoY, kredit SME tumbuh 9% YoY, dan kredit melalui Adira Finance tumbuh 15% YoY.

Rasio NPL coverage BDMN pada semester I/2024 tercatat sebesar 263,2% atau naik dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 259,9%. Sementara, rasio NPL membaik 10 basis poin menjadi 2,2%.

Dari sisi dana pihak ketiga (DPK), Bank Danamon menghimpun Rp146,1 triliun atau naik 15% YoY. Muljono menyebutkan DPK perseroan didominasi oleh time deposit yang naik menjadi Rp79 triliun dari Rp56 triliun secara tahunan.

Sementara, dengan kenaikan suku bunga acuan dan kompetisi menarik dana di pasar serta adanya instrumen investasi baru berupa SRBI, dana murah perseroan pun mengalami penyusutan."CASA [dana murah] kami turun 5%, tetapi secara overall DPK masih tumbuh 15% YoY," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Adira Finance Dewa Made Susila menyatakan perseroan menghadapi tantangan berupa pelemahan daya beli masyarakat, khususnya segmen menengah ke bawah, yang berdampak ke bisnis Adira, yang merupakan anak usaha Bank Danamon.

Sebagai informasi, Adira fokus menggarap segmen menengah bawah dengan komposisi 85% pembiayaan sepeda motor, sedangkan untuk pembiayaan roda 4, 50%-nya merupakan kredit komersial berupa kendaraan pickup.

"Dua segmen ini menghadapi tantangan luar biasa tahun ini, dari penurunan daya beli dan kenaikan biaya hidup, terutama biaya makanan dan energi," jelasnya.

Meskipun demikian, hingga semester I/2024 Adira Finance menyalurkan pembiayaan baru senilai Rp20 triliun dan diharapkan dapat mencapai Rp40 triliun pada akhir tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka opsi pengenaan tarif cukai terhadap makanan olahan, termasuk makanan atau pangan olahan siap saji.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 194 Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Dalam ayat (1) pasal tersebut, pemerintah menyebutkan dalam rangka pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak, Pemerintah Pusat menentukan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji.

“Selain penetapan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” sebagaimana tertulis dalam ayat (4) Pasal 194 beleid tersebut, dikutip Selasa (30/7/2024).

Dalam penjelasan beleid tersebut, tercantum yang dimaksud dengan pangan olahan adalah makanan dan minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Sementara yang dimaksud dengan pangan olahan siap saji, yakni makanan dan/ atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha.

Mulai dari pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling, dan penjaja makanan keliling atau usaha jenis.

Pada dasarnya, pemerintah mengatur ketentuan terkait barang kena cukai (BKC) dalam Undang-Undang Cukai.

Terdapat empat kriteria yang termasuk barang kena cukai, yakni mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Saat ini, pemerintah baru menerapkan cukai terhadap tiga barang, yakni hasil tembakau atau rokok, etil alkohol, dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Sementara rencana pemerintah dalam implementasi cukai untuk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) masih belum terealisasi hingga saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka opsi pengenaan tarif cukai terhadap makanan olahan, termasuk makanan atau pangan olahan siap saji.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 194 Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Dalam ayat (1) pasal tersebut, pemerintah menyebutkan dalam rangka pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak, Pemerintah Pusat menentukan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji.

“Selain penetapan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” sebagaimana tertulis dalam ayat (4) Pasal 194 beleid tersebut, dikutip Selasa (30/7/2024).

Dalam penjelasan beleid tersebut, tercantum yang dimaksud dengan pangan olahan adalah makanan dan minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Sementara yang dimaksud dengan pangan olahan siap saji, yakni makanan dan/ atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha.

Mulai dari pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling, dan penjaja makanan keliling atau usaha jenis.

Pada dasarnya, pemerintah mengatur ketentuan terkait barang kena cukai (BKC) dalam Undang-Undang Cukai.

Terdapat empat kriteria yang termasuk barang kena cukai, yakni mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Saat ini, pemerintah baru menerapkan cukai terhadap tiga barang, yakni hasil tembakau atau rokok, etil alkohol, dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Sementara rencana pemerintah dalam implementasi cukai untuk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) masih belum terealisasi hingga saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka opsi pengenaan tarif cukai terhadap makanan olahan, termasuk makanan atau pangan olahan siap saji.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 194 Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Dalam ayat (1) pasal tersebut, pemerintah menyebutkan dalam rangka pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak, Pemerintah Pusat menentukan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji.

“Selain penetapan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” sebagaimana tertulis dalam ayat (4) Pasal 194 beleid tersebut, dikutip Selasa (30/7/2024).

Dalam penjelasan beleid tersebut, tercantum yang dimaksud dengan pangan olahan adalah makanan dan minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Sementara yang dimaksud dengan pangan olahan siap saji, yakni makanan dan/ atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha.

Mulai dari pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling, dan penjaja makanan keliling atau usaha jenis.

Pada dasarnya, pemerintah mengatur ketentuan terkait barang kena cukai (BKC) dalam Undang-Undang Cukai.

Terdapat empat kriteria yang termasuk barang kena cukai, yakni mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Saat ini, pemerintah baru menerapkan cukai terhadap tiga barang, yakni hasil tembakau atau rokok, etil alkohol, dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Sementara rencana pemerintah dalam implementasi cukai untuk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) masih belum terealisasi hingga saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) melihat adanya dampak yang bakal dirasakan proyek Jiangsu Delong Nickel Industry Co di dalam negeri jika perusahaan China tersebut mengalami kepailitan.

Adapun, Jiangsu Delong diketahui memiliki sejumlah unit bisnis smelter nikel dan pabrik stainless steel di Indonesia, seperti PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel di Konawe, Sulawesi Tenggara, serta PT Gunbuster Nickel Indonesia (PT GNI) di Morowali, Sulawesi Tengah.

Ketua Umum Perhappi, Rizal Kasli mengatakan, jika nantinya Delong mengalami kolaps bukan tidak mungkin properti mereka di Indonesia akan dijual.

“Kalau Delong kolaps tentu saja propertinya yang di Indonesia juga akan dijual untuk menutupi pembayaran kepada kreditor,” kata Rizal, Selasa (30/7/2024).

Namum, untuk efek jangka pendeknya Rizal menyampaikan akibat dari adanya restrukturisasi hutang dimohonkan kepada Delong akan membuat kegiatan operasional terganggu.

“Pengaruhnya paling jangka pendek karena restrukturisasi akan buth waktu juga sampai operasional stabil kembali,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jiangsu Delong Nickel Industry Co, salah satu produsen baja nirkarat terbesar di dunia, dimohonkan restrukturisasi kebangkrutan ke pengadilan China oleh salah satu krediturnya.

MengutipBloomberg, Sabtu (27/7/2024), pengadilan lokal di Kabupaten Xiangshui, Provinsi Jiangsu, sedang mempelajari permohonan yang diajukan oleh sebuah BUMN konstruksi China tersebut, bersama dengan tiga kasus lain yang menargetkan afiliasi perusahaan.

Pengadilan akan memutuskan apakah akan menerima dan mengadili kasus-kasus tersebut, yang mana melibatkan sejumlah besar kreditur dan hubungan hukum yang rumit.

Jiangsu Delong milik taipan Dai Guofang sedang berjuang untuk tetap likuid di tengah krisis sektor properti di China dan kondisi kelebihan pasok yang sangat memengaruhi industri logam.

Pabrik-pabrik Delong di China dan Indonesia mampu menghasilkan lebih dari 10 juta ton baja tahan karat dan produk logam lainnya per tahun. Kehancuran pabrik-pabrik tersebut akan berdampak pada sektor manufaktur China dan pasar nikel global yang sedang terpuruk.