JAKARTA, investor.id – Langkah pemerintah menjalankan ekstensifikasi cukai diharapkan dapat dijalankan secara tepat sasaran. Dalam hal ini, objek yang dapat menjadi barang kena cukai idealnya sudah diperhitungkan masak-masak, sehingga tidak menimbulkan permasalahan lain saat kebijakan tersebut diterapkan.

Hal ini berkaitan dengan pengenaan cukai untuk makanan olahan khususnya makanan olahan siap saji. Dalam Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 194 Ayat 4 disebutkan bahwa pemerintah pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) buka suara soal pengaruh penerapan cukai terhadap pangan olahan tertentu ke industri makan-minum (mamin). Rencana penerapan cukai ini sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro Kemenperin Yulia Astuti mengatakan, penetapan cukai pangan olahan tertentu ini tidak akan langsung diterapkan, namun membutuhkan waktu setidaknya dua tahun semenjak ditetapkan ketentuan batas maksimal kandungan gula garam lemak (GGL).

"Terkait gula-garam-lemak (GGL) khususnya, memang dalam PP Kesehatan yang baru terkait dengan pengendalian konsumsi itu ada di pasal 194 dan 195. Tapi memang tidak langsung berlaku," ungkap Yulia di kantor Kemenperin, Rabu (31/06).

Disisi lain Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, jika sudah ditetapkan maka kebijakan ini akan ada pengaruhnya dengan produksi di sektor mamin.

"Kalau ditanya ada dampaknya pada produksi, pasti ada dampak. Cuman kan bagaimana kita bisa mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah dan bisa meminimilasir dampak negatifnya ke sektor industri. Kita bicara bersama-sama, cari win win solution," ujarnya.

Untuk diketahui, dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 pasal 194 ayat (4) tertulis sebagai berikut:

"Selain penetapan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian tulis ayat tersebut.

Dalam pasal itu juga disebutkan pemerintah menyatakan berwenang menentukan batas maksimal gula, garam, dan lemak (GGL) dalam pangan olahan demi alasan kesehatan bagi masyarakat.

JAKARTA, investor.id – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menunggu kajian dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengenai penerapan cukai untuk makanan olahan khususnya makanan olahan siap saji.

Dalam Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa pemerintah pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dirjen Bea Cukai Askolani mengatakan masih ada proses yang harus dilalui untuk penerapan cukai terhadap makanan olahan siap saji. DJBC baru akan menerapkan lebih lanjut bila sudah ada koordinasi antara Kemenkeu dan Kemenkes. Dalam hal ini DJBC akan menjadi pelaksana saat regulasi sudah berjalan.

“Tentunya nanti kan itu mesti dikaji lengkap dulu, tidak semudah itu. Kita harus lihat kondisi industrinya, kondisi kesehatan dan kondisi ekonomi. Saya yakin Kemenkes akan kaji itu dulu. Dari situ baru dimasukkan ke Kemenkeu dan akan dikaji lebih lengkap, jadi masih panjang,” terang Askolani usai mengikuti Konferensi Pers Pemusnahan Barang Milik Negara Eks Kepabeanan dan Cukai dan Barang Rampasan Negara Berupa Rokok dan Minuman Beralkohol Ilegal di Kantor Pusat DJBC pada Rabu (31/7/2024).

Pangan olahan yang dimaksud adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sedangkan definisi pangan olahan siap saji adalah makanan dan minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha seperti pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling, dan penjaja makanan keliling atau usaha sejenis.

Dia mengatakan Kemenkeu melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) akan membuat kajian terkait penerapan tersebut. Lalu Kemenkeu akan berkoordinasi dengan Kemenkes.

“Mekanismenya Kemenkes akan koordinasi dengan Kemenkeu. Nanti teman-teman BKF akan buat kajian lengkapnya,” ucap Askolani.

Adapun kriteria barang yang dikenakan cukai ialah barang yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini masih menunggu hasil kajian lebih mendalam dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait rencana pungutan cukai pada pangan olahan, termasuk makanan dan minuman siap saji.

Direktur Jenderal Bea Cukai, Askolani, menjelaskan bahwa DJBC tidak akan segera menerapkan kebijakan tersebut tanpa adanya kajian yang komprehensif. Menurutnya, kajian harus meliputi dampak kebijakan terhadap industri, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

"Tentu nanti kan itu mesti dikaji lengkap dulu. Kan gak semudah itu. Kita harus lihat kondisi industrinya, kondisi kesehatan, kondisi ekonomi. Saya yakin Kemenkes akan kaji itu," ujar Askolani kepada awak media di Jakarta, Rabu (31/7).

Askolani juga menambahkan, setelah kajian dari Kemenkes selesai, hasilnya akan diserahkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk dikaji lebih lanjut. Proses implementasi kebijakan ini masih akan memerlukan waktu.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu.

"Pemerintah pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 194 ayat 4 beleid tersebut.

Selain pengenaan cukai, pengendalian konsumsi pangan olahan juga akan dilakukan melalui penetapan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak.

Menurut penjelasan dalam PP tersebut, pangan olahan didefinisikan sebagai makanan atau minuman yang diolah melalui metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Sementara itu, pangan olahan siap saji adalah makanan dan/atau minuman yang telah diolah dan siap disajikan baik di tempat usaha maupun di luar tempat usaha, seperti pada jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling, dan penjaja makanan keliling.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa isu cukai untuk pangan atau makanan olahan siap saji merupakan usulan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto menyampaikan pada dasarnya siapapun boleh mengajukan barang untuk dikenakan cukai, sesuai dengan kriteria barang kena cukai (BKC).

“Itu usulan aja dari Kemenkes. Jadi kayak rokok segala macam, rokok itu enggak baik untuk kesehatan. Dulu [rokok] usulannya gitu terus dikenakan [cukai],” ujarnya kepada wartawan, Selasa (30/7/2024).

Nirwala menjelaskan, sejauh ini pemerintah baru mengkaji penerapan cukai untuk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK), belum untuk pangan olahan siap saji.

Dalam penerapannya, kata dia, suatu barang yang akan dikenakan cukai harus terlebih dahulu melewati diskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Walaupun masuk ke dalam kriteria BKC, tetapi kalau tidak disetujui DPR yo enggak jalan dong. Bentuk persetujuannya apa? dimasukkan dalam UU APBN,” jelasnya.

Nirwala menekankan cukai hanya menjadi salah satu skema fiskal dalam membantu program pemerintah, salah satunya dalam mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL).

Menurutnya, penerapan ini masih sangat permukaan dan masih perlu dikaji lebih dalam. Selain itu, dalam mengatasi atau mengendalikan konsumsi tersebut, tak melulu harus menggunakan cukai.

“Kemenkeu cangkulnya fiskal, kesehatan 'cangkulnya' apa, pendidikan 'cangkulnya' edukasi, jadi skema cukainya itu hanya salah satu skema,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meneken Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Dalam beleid tersebut, tertulis bahwa Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini sebagai bentuk dalam pengendalian konsumsi GGL. Di mana pemerintah pusat menentukan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji.

Untuk diketahui, terdapat empat kriteria yang termasuk barang kena cukai, yakni mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, dan peredarannya perlu diawasi.

Selain itu, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka opsi untuk mengenakan cukai terhadap pangan olahan tertentu, termasuk olahan siap saji. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penyakit tidak menular dengan mengendalikan konsumsi gula, garam dan lemak.

Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

"Pemerintah pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 194 ayat 4 beleid tersebut.

Selain dapat mengenakan cukai, pengendalian konsumsi juga dilakukan melalui penetapan batas maksimum kandungan gula, garam dan lemak.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto mengatakan bahwa pengenaan cukai terhadap pangan olahan siap saji masih jauh implementasinya. Hal ini dikarenakan produk-produk tersebut masih sebatas usulan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Oh jauh (implementasinya). Itu baru usulan saja dari Kemenkes," ujar Nirwala kepada awak media melalui sambungan telepon, Selasa (30/7).

Nirwala menjelaskan, pangan olahan siap saji memang sudah memenuhi kriteria pengenaan cukai yakni konsumsinya yang harus dikendalikan lantaran pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif.

"Eksternalitas negatif, iya. Dan menurut kesehatan kan yang namanya eksternalitas negatif itu kan GGL (gula, garam, lemak)," kata Nirwala.

Kendati begitu, untuk menjadi barang kena cukai (BKC) maka hal tersebut harus dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Jadi walaupun masuk dalam kriteria BKC, tapi kalau tidak setujui DPR ya enggak jalan dong," imbuhnya.

Untuk diketahui, hingga saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, barang yang dikenakan cukai baru ada tiga jenis, yaitu etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.

Pada dasarnya kriteria barang yang dikenakan cukai ialah barang yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah mempertimbangkan untuk mengenakan cukai terhadap bahan pangan olahan. Hal ini dilakukan untuk pengendalian dan menekan dampak negatif dari konsumsi pangan olahan, termasuk pangan siap saji.

Hal ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Dalam pasal 194 disebutkan bahwa dalam rangka pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak, pemerintah pusat menentukan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji.

“Pemerintah pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” dikutip pada Selasa (30/7/2024).

Pangan olahan yang dimaksud adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sedangkan definisi pangan olahan siap saji adalah makanan dan minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha seperti pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling, dan penjaja makanan keliling atau usaha sejenis.

Dalam regulasi tersebut penentuan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dengan mengikutsertakan' kementerian dan lembaga terkait.

Penentuan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dilakukan dengan mempertimbangkan dua hal yaitu kajian risiko dan standar internasional.

Adapun kriteria barang yang dikenakan cukai ialah barang yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka opsi pengenaan tarif cukai terhadap makanan olahan, termasuk makanan atau pangan olahan siap saji.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 194 Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Dalam ayat (1) pasal tersebut, pemerintah menyebutkan dalam rangka pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak, Pemerintah Pusat menentukan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji.

“Selain penetapan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” sebagaimana tertulis dalam ayat (4) Pasal 194 beleid tersebut, dikutip Selasa (30/7/2024).

Dalam penjelasan beleid tersebut, tercantum yang dimaksud dengan pangan olahan adalah makanan dan minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Sementara yang dimaksud dengan pangan olahan siap saji, yakni makanan dan/ atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha.

Mulai dari pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling, dan penjaja makanan keliling atau usaha jenis.

Pada dasarnya, pemerintah mengatur ketentuan terkait barang kena cukai (BKC) dalam Undang-Undang Cukai.

Terdapat empat kriteria yang termasuk barang kena cukai, yakni mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Saat ini, pemerintah baru menerapkan cukai terhadap tiga barang, yakni hasil tembakau atau rokok, etil alkohol, dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Sementara rencana pemerintah dalam implementasi cukai untuk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) masih belum terealisasi hingga saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka opsi pengenaan tarif cukai terhadap makanan olahan, termasuk makanan atau pangan olahan siap saji.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 194 Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Dalam ayat (1) pasal tersebut, pemerintah menyebutkan dalam rangka pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak, Pemerintah Pusat menentukan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji.

“Selain penetapan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” sebagaimana tertulis dalam ayat (4) Pasal 194 beleid tersebut, dikutip Selasa (30/7/2024).

Dalam penjelasan beleid tersebut, tercantum yang dimaksud dengan pangan olahan adalah makanan dan minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Sementara yang dimaksud dengan pangan olahan siap saji, yakni makanan dan/ atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha.

Mulai dari pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling, dan penjaja makanan keliling atau usaha jenis.

Pada dasarnya, pemerintah mengatur ketentuan terkait barang kena cukai (BKC) dalam Undang-Undang Cukai.

Terdapat empat kriteria yang termasuk barang kena cukai, yakni mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Saat ini, pemerintah baru menerapkan cukai terhadap tiga barang, yakni hasil tembakau atau rokok, etil alkohol, dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Sementara rencana pemerintah dalam implementasi cukai untuk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) masih belum terealisasi hingga saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka opsi pengenaan tarif cukai terhadap makanan olahan, termasuk makanan atau pangan olahan siap saji.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 194 Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Dalam ayat (1) pasal tersebut, pemerintah menyebutkan dalam rangka pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak, Pemerintah Pusat menentukan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji.

“Selain penetapan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” sebagaimana tertulis dalam ayat (4) Pasal 194 beleid tersebut, dikutip Selasa (30/7/2024).

Dalam penjelasan beleid tersebut, tercantum yang dimaksud dengan pangan olahan adalah makanan dan minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Sementara yang dimaksud dengan pangan olahan siap saji, yakni makanan dan/ atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha.

Mulai dari pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling, dan penjaja makanan keliling atau usaha jenis.

Pada dasarnya, pemerintah mengatur ketentuan terkait barang kena cukai (BKC) dalam Undang-Undang Cukai.

Terdapat empat kriteria yang termasuk barang kena cukai, yakni mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Saat ini, pemerintah baru menerapkan cukai terhadap tiga barang, yakni hasil tembakau atau rokok, etil alkohol, dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Sementara rencana pemerintah dalam implementasi cukai untuk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) masih belum terealisasi hingga saat ini.