Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), mencatat peningkatan konektivitas jalan Tol khususnya Trans Jawa berdampak signifikan dalam mendorong geliat investasi pada paruh pertama 2024.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menjelaskan, para investor umumnya melirik sejumlah Kawasan Industri yang terintegrasi dengan jalan tol karena akan menekan biaya logistik.

“Tol di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY itu berdampak luar biasa terhadap pertimbangan daripada investor. Karena masuk cost logistic lebih murah,” jelasnya dalam Konferensi Pers di Kantornya, Senin (29/7/2024).

Bahlil mencontohkan, salah satu bentuk nyata konektivitas meningkatkan pertumbuhan ekonomi tercermin jelas lewat banyaknya tenant yang mengantre untuk masuk ke Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).

Pasalnya, KITB sendiri hanya berjarak 350 meter dari jalan tol. Alhasil, saat baru diluncurkan KITB telah menampung 18 perusahaan yang berkomitmen untuk memarkirkan modalnya di Kawasan Industri tersebut.

“Kemarin di [Kawasan Industri Terpadu] Batan, 18 perusahaan masuk karena di situ kawasan industrinya hanya 350 meter dari tol,” pungkasnya.

Sebagai informasi, capaian realisasi investasi sepanjang Semester I/2024 dilaporkan mencapai Rp829,9 triliun atau tumbuh 22,3% dari target investasi yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun ini sebesar Rp1.650 triliun.

Adapun, capaian realisasi investasi itu 49,8% atau sebesar Rp413,7 triliun ditanam di wilayah Jawa dan sisanya yakni sebanyak 50,2% atau senilai Rp416,2 triliun di luar Jawa.

Perinciannya, DKI Jakarta dan Jawa masih duduk sebagai destinasi investasi favorit para penanam modal nasional (PMDN). Di antaranya yakni DKI Jakarta realisasi investasinya Rp69,3 triliun atau naik 60,9% secara yoy.

Kemudian, Jawa Barat dengan realisasi Rp49,2 triliun naik 32,25% yoy dari posisi sebelumnya Rp37,2 triliun. Jawa Timur realisasi Rp44,1 triliun naik 40% dari Rp31,5 triliun.

Kemudian realisasi investasi Riau sebesar Rp40,3 triliun naik 41,4% dari Rp28,5 triliun dan diposisi kelima yakni Kalimantan Timur dengan realisasi investasi mencapai Rp24,4 triliun naik tipis 8,9% dari Rp22,4 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Debitur kredit usaha rakyat (KUR) kembali mendapat angin segar. Pasalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini tengah melakukan finalisasi atas aturan terkait kebijakan stimulus restrukturisasi segmen kredit tersebut.

Kepala Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan bahwa regulator sedang merumuskan kebijakan baru untuk memastikan UMKM mendapatkan akses pembiayaan yang lebih baik dan mudah.

“Oh, jadi kita memang sedang memfinalisasi [aturan perpanjangan restrukturisasi KUR]. Tentu nanti dengan pemerintah bagaimana caranya kita memperbaiki alokasi yang lebih tepat,” ujarnya dalam agenda Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024 'Meneropong Prospek Ekonomi di Tengah Perubahan Geopolitik dan Kebijakan Pemerintah', Senin (29/7/2024).

Selain itu, OJK juga melakukan evaluasi terhadap efektivitas KUR untuk memastikan bahwa kebijakan ini bukan sekadar penyaluran kredit, yang bisa menimbulkan masalah bagi bank dan peminjam.

Dian menambahkan, kebijakan baru KUR akan memperhatikan aspek kehati-hatian dalam pemberian kredit untuk menghindari masalah yang pernah terjadi pada program kredit sebelumnya seperti Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP).

Menurutnya, program seperti KUR harus disesuaikan dengan kondisi pasar, mempertimbangkan penawaran (supply) dan permintaan (demand). Jika tidak, hal ini dapat berdampak buruk pada perekonomian secara keseluruhan.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan ada rencana perpanjangan kebijakan restrukturisasi kredit hanya diberlakukan untuk KUR.

Airlangga mengatakan terkait kebijakan lanjutan ini, pelaksanaannya akan mengacu pada pedoman dan aturan yang sebelumnya telah dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya. Untuk pelaksanaannya, diserahkan masing-masing ke perbankan.

“Kan guidance-nya ada dan OJK regulasinya sebetulnya sudah sangat jelas untuk restrukturisasi kredit, kan dilakukan oleh perbankan masing-masing,” katanya, Jumat (19/7/2024).

Untuk diketahui, Airlangga usai rapat koordinasi terbatas terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR), menyampaikan bahwa perpanjangan restrukturisasi kredit akan diberlakukan hanya untuk segmen KUR.

“Salah satu kebijakan yang akan ditawarkan adalah perpanjangan restrukturisasi kredit khusus segmen KUR,” katanya, dikutip melalui akun Instagram miliknya @airlanggahartarto_official, Jumat (19/7/2024).

Pada rapat tersebut, Airlangga juga menyampaikan bahwa program dana KUR tahun 2024 akan terus dilanjutkan ke depan, mengingat kondisi perbankan yang dinilai masih resilien. “Perbankan dalam kondisi yang resilien untuk menjalankan program ini,” tuturnya.

Sebelumnya, Dian mengatakan realisasi penyaluran KUR atas 41 Bank Penyalur KUR tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024 mencapai Rp116,94 triliun atau meningkat 45,72% kepada 1,99 juta debitur.

Adapun, penyaluran KUR tersebut meningkat dibandingkan periode sebelumnya tahun 2023 sampai dengan 31 Mei 2023 yang mencapai Rp80,25 triliun. Pemerintah dan OJK secara berkala terus melakukan evaluasi baik kompetensi, dan kondisi para Bank Penyalur, sehingga dalam perjalanannya dimungkinkan suatu penyesuaian, alokasi ataupun penghentian penyaluran.

“[Ini mengingat implementasi program menekankan tidak hanya berfokus terhadap peningkatan penyaluran namun juga berfokus terhadap efektivitas program dalam mendorong keberlangsungan UMKM di Indonesia secara jangka panjang,” jelas Dian dalam keterangan tertulis yang dikutip Kamis (18/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA- Sejak awal tahun, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja alias PHK massal sektor manufaktur terus terjadi, terutama mendera industri padat karya seperti tekstil hingga alas kaki. Namun belakangan, investasi sektor manufaktur menunjukkan geliat.

Hal ini mencerminkan situasi berkebalikan. Aliran investasi justru mendorong pendirian pabrik lantas pembukaan lahan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Nilai investasi sektor manufaktur bergeliat sepanjang paruh pertama tahun ini. Realisasi investasi industri pengolahan atau manufaktur mengalami peningkatan signifikan secara tahunan pada semester I/2024 yang tercatat melonjak 24,68% (year-on-year/YoY).

Berdasarkan laporan Kementerian Investasi/Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) realisasi investasi manufaktur semester I/2024 sebesar Rp337 triliun, lebih besar dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp270,3 triliun.

Adapun, kontribusi industri manufaktur semester pertama tahun ini mencapai 40,6% terhadap total realisasi investasi sebesar Rp829,9 triliun dalam periode yang sama. Namun, capaian investasi manufaktur masih menempati urutan kedua setelah realisasi sektor jasa yang kontribusinya sebesar 41,3% terhadap total penanaman modal awal tahun ini.

Secara rinci, penanaman modal asing (PMA) pada industri manufaktur tercatat sebesar US$16,8 miliar atau berkontribusi 58,4% dari total PMA sebesar Rp421,7 triliun. Adapun, sektor manufaktur yang paling banyak investor asing yaitu industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatannya yang mencapai US$43,4 miliar yang terdiri dari 1.130 proyek.

Kemudian, investasi asing juga banyak menanamkan modal ke industri kimia dan farmasi dengan total investasi US$848 juta dari 1.417 proyek. Sementara, penanaman modal dalam negeri (PMDN) industri manufaktur sebesar Rp94,8 triliun atau 23% dari total PMDN semester pertama tahun ini yang mencapai Rp408,2 triliun.

Subsektor manufaktur yang paling banyak ditanami modal oleh investor dalam negeri yaitu industri makanan sebesar Rp14,1 miliar untu 6.411 proyek dan disusul industri kimia farmasi sebesar Rp9,2 miliar dari 2.468 proyek.

GEJALA PHK MASSAL

Di sisi lain, Kementerian Investasi/Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan penyebab pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang terjadi pada sejumlah industri padat karya, seperti tekstil dan alas kaki.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan kebanyakan PHK massal terjadi di Jawa Barat. Dia melihat PHK massal terjadi lantaran pabrik tutup ataupun relokasi ke daerah lain bagian Jawa lainnya.

"Masalahnya ada 2, mesinnya tua dan biaya ekonominya tinggi dibandingkan negara-negara lain, ini juga terkait dengan produktivitas kerja kita," kata Bahlil dalam konferensi pers, Senin (29/7/2024).

Menurut Bahlil, harus ada jalan tengah untuk menyelesaikan polemik PHK massal tersebut. Kondisi ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memberikan pemanis atau dukungan yang cocok untuk industri tersebut agar tetap bertahan

Salah satunya terkait dengan akses pembiayaan dari perbankan untuk membiayai peremajaan mesin industri. Insentif atau kemudahan yang dapat memberikan akses pembiayaan untuk beli mesin dapat mendorong kinerja industri.

"Juga kerja sama dengan buruh, kita hargai buruh, lapangan kerja dengan upah yang layak, tapi buruh harus mengerti bahwa kalau industri gak jalan gimana pabrik mau survive, jadi keduanya saling membutuhkan," tuturnya.

Bahlil menegaskan, di satu sisi hak buruh harus diperhatikan yang adil sesuai dengan kontribusi terhadap perusahaan. Namun, di sisi lain, pekerja juga diminta untuk memperhatikan keberlangsungan perusahaan.

"Kalau ini tutup yang rugi kita semua, lapangan pekerjaan tutup, industri gak jalan, pendapatan negara berkurang, tapi jangan sedih karena ada yang pergi, ada yang datang," tuturnya.

Dalam hal ini, dia mencontohkan salah satu industri alas kaki yang baru saja beroperasi di Kawasan Industri Batang, yakni Yih Quan Footwear Indonesia asal Taiwan yang telah mampu menyerap lapangan pekerja hingga 2.000 lebih.

Meskipun pabrik tutup tengah terjadi di berbagai wilayah, namun di wilayah lain terdapat investasi baru yang muncul dan mampu berkontribusi menyerap pekerja.

Bisnis.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akhirnya tergiur untuk mengurus tambang dan memberikan sikap resmi atas tawaran pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dari pemerintah.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti membenarkan pihaknya telah ditawari izin tambang oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Penawaran Bahlil kemudian dibahas dalam rapat Pleno PP Muhammadiyah, yang kemudian melahirkan 9 pertimbangan yang termuat dalam risalah keputusan PP Muhammadiyah terkait pengelolaan tambang.

Pertama, pengelolaan WIUP ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PP Muhammadiyah, salah satunya yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 anggaran dasar PP Muhammadiyah.

“Yang berbunyi untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan Da’wah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan,” kata Abdul saat konferensi pers di Yogyakarta, Minggu (28/7/2024), yang juga disiarkan di kanal YouTube resmi Muhammadiyah.

Pertimbangan kedua, Abdul menyampaikan bahwa pengelolaan WIUP ini sesuai dengan pasal 33 undang-undang dasar (UUD) 1945.

Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Pemerintah sebagai penyelenggara negara memberikan kesempatan kepada Muhammadiyah antara lain karena jasa-jasanya bagi bangsa dan negara untuk dapat mengelola tambang untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,” ucap Abdul.

Keputusan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar tahun 2015, kata Abdul menjadi pertimbangan ketiga pihaknya menerima tawaran pemerintah untuk mengelola WIUP tersebut. Sebab, hasil Muktamar tersebut mengamanatkan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah untuk memperkuat dakwah dalam bidang ekonomi selain dakwah dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, tablik, dan bidang dakwah lainnya

“Keempat, dalam mengelola tambang Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga persyarikatan, masyarakat di sekitar area tambang, dan sinergi perguruan tinggi serta penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam,” pungkas Abdul

Kelima, Abdul menuturkan bahwa Muhammadiyah akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang memiliki komitmen dan integritas yang tinggi.

Poin Keenam, pengelolaan tambang dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan melanjutkan usaha-usaha pengembangan sumber-sumber energi yang terbarukan serta membangun budaya hidup bersih serta ramah lingkungan.

“Apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadat (kerusakan) maka Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah,” tutur Abdul.

Kemudian, pada poin ketujuh Muhammadiyah berusaha mengembangkan model yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial.

Lalu, pemberdayaan masyarakat membangun ekosistem yang ramah lingkungan riset dan laboratorium pendidikan, serta pembinaan jamaah dan dakwah jamaah.

“Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usaha not for profit, di mana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas,” ujar Abdul.

Poin kedelapan, Muhammadiyah membentuk dan menunjuk tim pengelola tambang yang dipimpin oleh Muhadjir Effendy.

“Kesembilan, tim memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab yang akan ditetapkan kemudian dalam surat keputusan PP Muhammadiyah,” tandas Abdul.

Tambang Terbaik

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bakal memberikan eks lahan tambang yang terbaik bagi PP Muhammadiyah.

"Terkait Muhammadiyah, saya sudah sampaikan InsyaAllah kami memberikan eks PKP2B [Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara] yang paling bagus di luar KPC [Kaltim Prima Coal]," ujar Bahlil usai konferensi pers realisasi investasi kuartal II/2024, Senin (29/7/2024).

Seperti diketahui, lahan eks KPC diberikan pemerintah kepada Nahdlatul Ulama (NU) untuk dikelola. Meski demikian, Bahlil belum memberi tahu secara spesifik soal nama atau lokasi eks PKP2B yang dihibahkan kepada Muhammadiyah.

"Tapi yang mananya [eksp PKP2B], saya laporkan ke Presiden [Jokowi] dulu. Kalau saya belum lapor ke Presiden nanti kalau saya lapor ke kamu dulu baru Presiden saya kena reshuffle," imbuhnya.

Partai Politik Bersuara

Bahlil mengatakan Muhammadiyah telah melakukan kajian panjang menerima atau ikut serta dalam menjalankan program pemerintah terkait dengan pemberian konsesi.

Hal tersebut, kata Bahlil, sudah dibicarakan dengan Muhadjir Effendy sebagai Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah.

Suara Parpol

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno mengemukakan pemberian izin tambang itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh PP Muhammadiyah sehingga bisa membawa manfaat bagi umat Muslim.

"Sejak awal di Komisi VII DPR RI saya selalu sampaikan pentingnya prinsip kehati-hatian mengelola izin tambang dari pemerintah. Hal itu juga yang kemudian menjadi prinsip Muhammadiyah seperti disampaikan Prof. Haedar beberapa waktu lalu," tuturnya di Jakarta, Senin (29/7).

Eddy juga berharap Muhammadiyah bisa menjadi role model dalam pengelolaan tambang yang akuntabel, berorientasi keberlanjutan, profesional dan memberi manfaat untuk meningkatkan ekonomi umat.

"Semoga Muhammadiyah bisa profesional dengan membentuk tim khusus yang kini dipimpin Prof Muhadjir dan penerimaan Muhammadiyah ini bisa digunakan dan menjadi role model pengelolaan tambang yang memberi manfaat untuk kesejahteraan umat," katanya.

Dia berpandangan usaha pertambangan batubara seringkali dikaitkan dengan kerusakan lingkungan dan emisi karbon.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menyayangkan keputusan PP Muhammadiyah yang menerima Izin usaha pertambangan pemerintah.

Mulyanto khawatir keputusan tersebut akan mencederai harapan masyarakat terhadap kemandirian dan independensi Muhammadiyah di hadapan pemerintah seperti yang kerap terjaga selama ini.

"Saya terkejut dengan keputusan tersebut. Tidak biasanya Muhammadiyah membuat keputusan di luar harapan masyarakat. Biasanya Muhammadiyah dan para tokohnya cukup kritis terhadap kebijakan pemerintah yang ada, apalagi kebijakan yang terjadi pro-kontra di dalam masyarakat," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Senin (29/7/2024).

Meski demikian, lanjutnya, kini Muhammadiyah seakan menyetujui bahkan mendukung substansi norma yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2024 meski disoroti masyarakat.

Dalam beleid tersebut, pemerintah menawarkan WIUPK bekas PKP2B secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan.

Mulyanto menilai, Muhammadiyah terkesan turun derajat lewat keputusan tersebut. Menurutnya, poin penting dari masalah PP No. 25/2024 adalah pelanggaran atas UU No. 3/2020 tentang Pertambangan Minerba.

Terutama, sambungnya, terkait pasal yang mengatur tentang pemberian prioritas penawaran WIUPK yang merupakan wilayah eks PKP2B kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.

Dalam Pasal 75 ayat (3) dan (4) UU Minerba, prioritas diberikan kepada BUMD/BUMD. Untuk badan usaha swasta pemberian WIUPK dilakukan melalui proses lelang yang fair, tidak seperti PP No. 25/2024 yang mana ormas keagamaan ditawarkan konsesi tambang secara prioritas.

"Sebenarnya niat baik pemerintah untuk membantu ormas keagamaan tersebut akan lebih aman secara regulasi kalau dilakukan melalui pemberian participating interest atau bantuan melalui dana CSR usaha sektor pertambangan bukan melalui pemberian konsesi tambang," jelas Mulyanto.

Bisnis.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akhirnya tergiur untuk mengurus tambang dan memberikan sikap resmi atas tawaran pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dari pemerintah.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti membenarkan pihaknya telah ditawari izin tambang oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Penawaran Bahlil kemudian dibahas dalam rapat Pleno PP Muhammadiyah, yang kemudian melahirkan 9 pertimbangan yang termuat dalam risalah keputusan PP Muhammadiyah terkait pengelolaan tambang.

Pertama, pengelolaan WIUP ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PP Muhammadiyah, salah satunya yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 anggaran dasar PP Muhammadiyah.

“Yang berbunyi untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan Da’wah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan,” kata Abdul saat konferensi pers di Yogyakarta, Minggu (28/7/2024), yang juga disiarkan di kanal YouTube resmi Muhammadiyah.

Pertimbangan kedua, Abdul menyampaikan bahwa pengelolaan WIUP ini sesuai dengan pasal 33 undang-undang dasar (UUD) 1945.

Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Pemerintah sebagai penyelenggara negara memberikan kesempatan kepada Muhammadiyah antara lain karena jasa-jasanya bagi bangsa dan negara untuk dapat mengelola tambang untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,” ucap Abdul.

Keputusan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar tahun 2015, kata Abdul menjadi pertimbangan ketiga pihaknya menerima tawaran pemerintah untuk mengelola WIUP tersebut. Sebab, hasil Muktamar tersebut mengamanatkan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah untuk memperkuat dakwah dalam bidang ekonomi selain dakwah dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, tablik, dan bidang dakwah lainnya

“Keempat, dalam mengelola tambang Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga persyarikatan, masyarakat di sekitar area tambang, dan sinergi perguruan tinggi serta penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam,” pungkas Abdul

Kelima, Abdul menuturkan bahwa Muhammadiyah akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang memiliki komitmen dan integritas yang tinggi.

Poin Keenam, pengelolaan tambang dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan melanjutkan usaha-usaha pengembangan sumber-sumber energi yang terbarukan serta membangun budaya hidup bersih serta ramah lingkungan.

“Apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadat (kerusakan) maka Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah,” tutur Abdul.

Kemudian, pada poin ketujuh Muhammadiyah berusaha mengembangkan model yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial.

Lalu, pemberdayaan masyarakat membangun ekosistem yang ramah lingkungan riset dan laboratorium pendidikan, serta pembinaan jamaah dan dakwah jamaah.

“Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usaha not for profit, di mana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas,” ujar Abdul.

Poin kedelapan, Muhammadiyah membentuk dan menunjuk tim pengelola tambang yang dipimpin oleh Muhadjir Effendy.

“Kesembilan, tim memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab yang akan ditetapkan kemudian dalam surat keputusan PP Muhammadiyah,” tandas Abdul.

Tambang Terbaik

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bakal memberikan eks lahan tambang yang terbaik bagi PP Muhammadiyah.

"Terkait Muhammadiyah, saya sudah sampaikan InsyaAllah kami memberikan eks PKP2B [Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara] yang paling bagus di luar KPC [Kaltim Prima Coal]," ujar Bahlil usai konferensi pers realisasi investasi kuartal II/2024, Senin (29/7/2024).

Seperti diketahui, lahan eks KPC diberikan pemerintah kepada Nahdlatul Ulama (NU) untuk dikelola. Meski demikian, Bahlil belum memberi tahu secara spesifik soal nama atau lokasi eks PKP2B yang dihibahkan kepada Muhammadiyah.

"Tapi yang mananya [eksp PKP2B], saya laporkan ke Presiden [Jokowi] dulu. Kalau saya belum lapor ke Presiden nanti kalau saya lapor ke kamu dulu baru Presiden saya kena reshuffle," imbuhnya.

Partai Politik Bersuara

Bahlil mengatakan Muhammadiyah telah melakukan kajian panjang menerima atau ikut serta dalam menjalankan program pemerintah terkait dengan pemberian konsesi.

Hal tersebut, kata Bahlil, sudah dibicarakan dengan Muhadjir Effendy sebagai Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah.

Suara Parpol

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno mengemukakan pemberian izin tambang itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh PP Muhammadiyah sehingga bisa membawa manfaat bagi umat Muslim.

"Sejak awal di Komisi VII DPR RI saya selalu sampaikan pentingnya prinsip kehati-hatian mengelola izin tambang dari pemerintah. Hal itu juga yang kemudian menjadi prinsip Muhammadiyah seperti disampaikan Prof. Haedar beberapa waktu lalu," tuturnya di Jakarta, Senin (29/7).

Eddy juga berharap Muhammadiyah bisa menjadi role model dalam pengelolaan tambang yang akuntabel, berorientasi keberlanjutan, profesional dan memberi manfaat untuk meningkatkan ekonomi umat.

"Semoga Muhammadiyah bisa profesional dengan membentuk tim khusus yang kini dipimpin Prof Muhadjir dan penerimaan Muhammadiyah ini bisa digunakan dan menjadi role model pengelolaan tambang yang memberi manfaat untuk kesejahteraan umat," katanya.

Dia berpandangan usaha pertambangan batubara seringkali dikaitkan dengan kerusakan lingkungan dan emisi karbon.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menyayangkan keputusan PP Muhammadiyah yang menerima Izin usaha pertambangan pemerintah.

Mulyanto khawatir keputusan tersebut akan mencederai harapan masyarakat terhadap kemandirian dan independensi Muhammadiyah di hadapan pemerintah seperti yang kerap terjaga selama ini.

"Saya terkejut dengan keputusan tersebut. Tidak biasanya Muhammadiyah membuat keputusan di luar harapan masyarakat. Biasanya Muhammadiyah dan para tokohnya cukup kritis terhadap kebijakan pemerintah yang ada, apalagi kebijakan yang terjadi pro-kontra di dalam masyarakat," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Senin (29/7/2024).

Meski demikian, lanjutnya, kini Muhammadiyah seakan menyetujui bahkan mendukung substansi norma yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2024 meski disoroti masyarakat.

Dalam beleid tersebut, pemerintah menawarkan WIUPK bekas PKP2B secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan.

Mulyanto menilai, Muhammadiyah terkesan turun derajat lewat keputusan tersebut. Menurutnya, poin penting dari masalah PP No. 25/2024 adalah pelanggaran atas UU No. 3/2020 tentang Pertambangan Minerba.

Terutama, sambungnya, terkait pasal yang mengatur tentang pemberian prioritas penawaran WIUPK yang merupakan wilayah eks PKP2B kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.

Dalam Pasal 75 ayat (3) dan (4) UU Minerba, prioritas diberikan kepada BUMD/BUMD. Untuk badan usaha swasta pemberian WIUPK dilakukan melalui proses lelang yang fair, tidak seperti PP No. 25/2024 yang mana ormas keagamaan ditawarkan konsesi tambang secara prioritas.

"Sebenarnya niat baik pemerintah untuk membantu ormas keagamaan tersebut akan lebih aman secara regulasi kalau dilakukan melalui pemberian participating interest atau bantuan melalui dana CSR usaha sektor pertambangan bukan melalui pemberian konsesi tambang," jelas Mulyanto.

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut peraturan mengenai transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) bagi Bank Umum Konvensional (BUK) akan segera terbit dalam beberapa minggu ke depan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Edina Rae, mengungkapkan bahwa proses konsultasi dengan Komisi XI DPR RI dan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM telah selesai.

"Jadi ini tinggal masalah teknis hukum saja," ujar Dian seusai acara Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024, Senin (29/7/2024).

Dian menjelaskan bahwa aturan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi suku bunga yang ditetapkan oleh bank. Dengan adanya aturan ini, diharapkan publik dapat lebih mudah memahami dan membandingkan suku bunga dasar antarbank, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menguntungkan saat memilih layanan perbankan.

Sesuai dengan POJK 37/2019 dan SEOJK 8/2020 yang saat ini masih berlaku, nasabah dapat melihat SBDK pada situs web dan papan pengumuman di kantor bank. Bank-bank juga telah menginformasikan suku bunga kredit (SBK) melalui media yang sama.

"Diharapkan transparansi SBDK dapat segera diterbitkan," ujar Dian dalam keterangan tertulis, Senin (15/7/2024).

SBDK merupakan suku bunga terendah yang mencerminkan kewajaran biaya yang dikeluarkan oleh bank, termasuk ekspektasi keuntungan yang akan diperoleh. Komponen SBDK terdiri dari Harga Pokok Dana Kredit (HPDK) yang timbul dari kegiatan penghimpunan dana, biaya overhead, dan marjin keuntungan bank. Pengungkapan suku bunga kredit kepada OJK juga mencakup estimasi premi risiko yang disesuaikan dengan profil risiko masing-masing debitur.

Melalui kebijakan ini, diharapkan persaingan suku bunga antarbank akan semakin sehat, dan bank-bank terpacu untuk menjadi lebih efisien agar dapat menawarkan suku bunga yang lebih kompetitif. OJK juga akan terus melakukan pengawasan terkait tata kelola pelaporan dan perhitungan komponen pembentuk SBDK.

Aturan transparansi SBDK telah mengemuka sejak pertengahan 2023, namun perilisan kebijakan ini tertunda dari target semula yang direncanakan rampung pada akhir 2023. Aturan ini mencuat di tengah upaya pengendalian margin bunga bersih (net interest margin/NIM) perbankan yang dinilai masih tinggi dan terus meningkat.

NIM merupakan selisih antara suku bunga kredit yang diberikan perbankan dengan suku bunga yang dibayarkan kepada pemilik dana pihak ketiga (DPK) dalam bentuk simpanan atau pinjaman dana dari pihak lain. Semakin besar angka NIM, semakin besar potensi keuntungan perbankan dari dana yang disalurkan.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Trioksa Siahaan, mendukung tujuan aturan ini untuk mengendalikan NIM dan meningkatkan edukasi nasabah mengenai komponen dalam penetapan suku bunga. NIM bank umum per Juni 2024 mencapai 4,56%, stabil dari bulan sebelumnya. Secara tahunan, NIM mengalami penyusutan 23 basis poin (bps) dari Mei 2023 yang mencapai 4,79%.

Trioksa menyebut bahwa transparansi akan membuat masyarakat memilih bunga yang lebih rendah, sehingga tercipta efisiensi dan NIM yang terkendali. Namun, ia mengingatkan bahwa regulator perlu memperhatikan mekanisme aturan sejauh mana transparansi perlu dipublikasikan oleh perbankan, agar informasi rahasia tetap terjaga.

"Sehingga ketika publikasi dilakukan, tidak membuat yang rahasia di bank juga diketahui oleh masyarakat. Perlu diatur seberapa detail komponen yang perlu dipublikasikan," jelasnya kepada Bisnis beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketegangan geopolitik seringkali meresahkan bagi stabilitas perekonomian global maupun nasional.

Interelasi perekonomian global dari sisi perdagangan hingga pasar keuangan meningkatkan peran risiko geopolitik dalam memengaruhi perekonomian berbagai negara, khususnya negara berkembang.

Bahkan, para ekonom di Federal Reserve Board of Governors, Caldara dan Lacoviello, menyatakan bahwa para pengusaha, pelaku pasar, dan bank sentral telah menganggap risiko geopolitik sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan dan dinamika pasar.

Kesimpulan ini tecermin juga pada Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, 16-17 Juli 2024, bahwa risiko geopolitik masih menjadi determinan pengambilan keputusan, konsisten paling tidak sejak Agustus 2023.

Artinya, lembaga pemerintahan yang prominen di bidang ekonomi dan keuangan, termasuk bank sentral, tidak cukup hanya memiliki kebijakan yang kredibel.

Mereka juga perlu menjalankan pendekatan yang mendukung kebijakan tersebut untuk mengantisipasi risiko geopolitik guna menjaga stabilitas ekonomi. Pertanyaannya, bagaimana bank sentral menerjemahkan langkah pendukung kebijakan tersebut?

Kerja sama internasional bank sentral mungkin menjadi upaya yang tepat sebagai langkah pendukung kebijakan dalam mengantisipasi risiko geopolitik.

Harus diakui bahwa setiap bank sentral tidak mengharapkan dampak rembetan negatif dari negara lain yang meningkatkan risiko krisis bagi stabilitas perekonomian mereka.

Jika demikian, bank sentral-bank sentral di dunia, mau tidak mau, harus berinteraksi dalam suatu kerangka kerja sama. Upaya ini disebut “diplomasi bank sentral”.

Krisis dan Diplomasi

Dalam kurun waktu tiga dekade terakhir, diplomasi berbagai bank sentral di dunia semakin terasa. Alasannya adalah hantaman dua krisis ekonomi dan keuangan berskala global, yaitu krisis tahun 1997/1998 yang melibatkan Asia, Rusia, dan Meksiko, dan krisis keuangan global 2007/2008.

Kedua krisis tersebut mendorong bank sentral untuk semakin aktif berinteraksi dengan turut serta dalam pembentukan Group of Twenty (G20) dan Financial Stability Board.

Robert Kahn, Profesor American University, dan Ellen Meade, Profesor Duke University, mengonfirmasi hubungan antara tekanan ekonomi (economic stress) dan diplomasi bank sentral.

Dalam penelitiannya, Kahn dan Meade menyimpulkan bahwa interaksi multilateral antar-bank sentral sangat penting sebagai “gerbang masuk” untuk koordinasi saat krisis ekonomi.

Artinya, diplomasi bank sentral ini dapat digunakan untuk membangun mekanisme untuk mengantisipasi risiko krisis, termasuk Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI), yang memberikan jaminan bagi perekonomian terhadap dampak krisis.

Bank Indonesia telah memperkuat JPKI selama beberapa dekade terakhir untuk mendorong stabilitas ekonomi nasional. Kerja sama ini melibatkan berbagai bentuk seperti bilateral swap arrangements, regional financial arrangements, dan fasilitas pencegahan serta penyelesaian krisis, yang dilakukan dengan bank sentral lain, organisasi regional, dan lembaga internasional.

Untuk stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia juga mendorong transaksi mata uang lokal atau local currency transactions (LCT) dengan bank sentral dan otoritas moneter dari berbagai negara, mengurangi ketergantungan mata uang dominan, seperti dolar AS.

Kahn dan Meade juga menyimpulkan bahwa interaksi bank sentral terjadi melalui berbagai forum internasional yang membahas sistem keuangan global, institusi keuangan, dan aliran modal.

Bank Indonesia aktif dalam forum internasional seperti Bank for International Settlements, International Monetary Fund, G20, ASEAN/ASEAN+3, dan Executives’ Meeting of East-Asia Pacific Central Banks (EMEAP). Keikutsertaan ini penting untuk memperjuangkan kepentingan perekonomian Indonesia dan memastikan diskusi yang lebih seimbang.

Diplomasi untuk Pertumbuhan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembangunan dan Penguatan Sektor Keuangan mengamanatkan Bank Indonesia tidak hanya fokus menjaga stabilitas, namun juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini tercermin dari inisiatif diplomasi Bank Indonesia yang fokus pada mendukung perekonomian.

Pertama, kerja sama regional payment connectivity (RPC). Kerja sama yang diluncurkan disela-sela Konferensi Tingkat Tinggi G20 tahun 2022 di Bali ini mencerminkan komitmen bank sentral untuk meningkatkan kerja sama konektivitas pembayaran di kawasan ASEAN dan sekitarnya.

Tujuan inisiatif ini adalah mendukung pembayaran lintas batas yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif. Harapannya, perekonomian Indonesia dan negara di kawasan ASEAN dapat meningkat, khususnya di sektor pariwisata.

Kedua, diplomasi hubungan investor. Diplomasi ini melibatkan berbagai upaya dan inisiatif promosi perdagangan dan investasi untuk menjaga persepsi positif investor terhadap perekonomian Indonesia.

Salah satu bentuk inisiatif ini adalah kolaborasi antara unit hubungan investor di berbagai provinsi di Indonesia yang disebut Regional Investor Relations Unit (RIRU), serta Investor Relations Unit di tingkat nasional (IRU) dan global (GIRU).

Tentunya, diplomasi bank sentral perlu bersinergi dengan diplomasi kementerian/lembaga nasional lainnya agar keberhasilan diplomasi ekonomi dapat tercapai optimal.

Bank Indonesia terus melakukan koordinasi dan kolaborasi yang erat dengan beberapa lembaga lain, antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan, untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi Indonesia di tingkat internasional.

Beberapa sinergi tersebut diformalkan dalam bentuk Nota Kesepahaman. Misalnya, Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan Kementerian Luar Negeri di bidang diplomasi ekonomi, yang telah dibentuk sejak 2017 dan diperpanjang pada Mei 2024 lalu.

Melalui diplomasi bank sentral yang kuat dan kolaborasi antarlembaga yang erat, niscaya dampak risiko geopolitik semakin teredam. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi nasional secara fundamental tetap kuat, stabil, dan berkelanjutan di tengah tekanan eksternal.

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi bergerak konsolidasi dan mampu menguat hingga 7.350 pada perdagangan hari ini, Selasa (30/7/2024).

Tim Riset Phintraco Sekuritas menyebutkan IHSG yang ditutup di level 7.288 pada perdagangan sebelumnya mengindikasikan pelemahan. Secara teknikal, terdapat pelebaran negative slope pada indikator MACD yang mengindikasikan potensi pelemahan. Namun indikator Stochastic RSI sedang mengalami Golden Cross yang mengindikasikan potensi penguatan.

“Sehingga IHSG akan berpotensi konsolidasi pada rentang level 7.250-7.350 pada perdagangan hari,” kata tim riset, Selasa (30/7/2024).

Seperti yang diketahui, pada perdagangan kemarin IHSG ditutup naik 0,01% atau 0,72 poin ke level 7.288,89. Sepanjang sesi, IHSG bergerak di rentang 7.274 hingga 7.333. Tercatat sebanyak 258 saham menguat, 282 saham melemah, dan 252 saham bergerak di tempat. Kapitalisasi pasar terpantau sebesar Rp12.396 triliun.

Tim Riset mengatakan sentimen datang dari sisi global di mana pasar menantikan rilis data CB Consumer Confidence Juli di Amerika yang diperkirakan turun ke level pesimis di 99,5 dari level 100,4 di Juni 2024. Data tersebut diyakini dapat memperkuat peluang pemangkasan suku bunga The Fed di September 2024.

Selain itu, pasar juga menantikan rilis data pertumbuhan GDP Flash kuartal II di Euro Area dan Jerman yang dijadwalkan rilis pada Selasa (30/7/2024). Pasar memperkirakan pertumbuhan GDP Flash di Euro Area dan Jerman menguat secara YoY namun melemah secara kuartalan.

Dari sisi regional, pasar menantikan rilis data Unemployment Rate bulan Juni di Jepang yang juga akan dirilis pada 30 Juli 2024 yang diperkirakan stabil di angka 2,6%. Sementara dari sisi domestik, pasar masih mengantisipasi rilis kinerja keuangan sejumlah emiten pada kuartal II/2024.

Sejalan dengan proyeksi IHSG dan sentimen tersebut, Phintraco Sekuritas merekomendasikan beberapa saham untuk diperhatikan pada perdagangan hari ini, di antaranya AUTO, BFIN, SMRA, CTRA, dan PWON.

--------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Virus endemik asal Benua Amerika saat ini kembali menjadi ancaman bagi masyarakat dunia.

Kali ini, karena adanya kemunculan virus Oropouche atau yang biasa disebut OROV, yang dilaporkan telah menjangkit sejumlah orang di Kuba.

Dilansir dari laman resmi World Health Organization (WHO), berikut hal yang harus Anda ketahui tentang Virus Oropouche:

Virus Oropouche (OROV) merupakan penyakit arbovirus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Culicoides paraensis atau nyamuk Culex quinquefasciatus tertentu. Virus ini ditemukan beredar di Karibia serta Amerika Tengah dan Selatan.

Virus ini awalnya dilaporkan terjadi di Kuba pada Bulan Mei lalu, tepatnya di Provinsi Santiago de Cuba dan Cienfuegos.

Di kedua provinsi tersebut, 74 kasus telah terdeteksi. Dari keseluruhan kasus, 36 korban merupakan laki-laki, sementara 38 lainnya perempuan. Kisaran usia yang paling banyak terpapar adalah 15 hingga 19 tahun–sebanyak 12 kasus.

Gejala yang ditimbulkan

Menurut CDC, gejala penyakit virus ini mirip dengan gejala virus DBD, chikungunya, Zika, atau malaria.

Gejala mulai terjadi dalam rentang waktu empat hingga delapan hari setelah digigit.

Dalam kasus penyebaran virus di Kuba, terdapat beberapa gejala yang para penderita alami, yaitu:

Demam
Menggigil
Nyeri punggung bawah
Sakit kepala
Kehilangan nafsu makan
Mual dan muntah-muntah
Lemas
Nyeri sendi
Nyeri mata

Sebagian besar kasus pulih setelah tujuh hari, tetapi dapat memakan waktu berminggu-minggu pada beberapa penderita.

Mengingat kemiripannya dengan gejala penyakit akibat gigitan nyamuk lainnya, diagnosis laboratorium sangat penting untuk dilakukan–untuk dapat mengonfirmasi kasus, mengkarakterisasi wabah, dan memantau tren penyakit.

Risiko penyebaran

Di Kawasan Amerika, wabah penyakit virus ini telah terjadi selama 10 tahun terakhir–terutama di kawasan Amazon. Virus ini endemik di beberapa negara Amerika Selatan, seperti Brasil, Bolivia, Kolombia, Ekuador, Guyana Prancis, Panama, Peru, dan Trinidad dan Tobago.

Hingga saat ini, belum ada bukti penularan virus Oropouche dari manusia ke manusia. Meskipun begitu, WHO khawatir virus ini akan menyebar secara internasional, mengingat Kuba merupakan tujuan wisata internasional. Selain itu, terdapat beberapa negara yang memiliki sirkulasi OROV yang aktif.

Kedekatan lokasi perkembangbiakan nyamuk dengan tempat tinggal Anda membuat risiko tertular virus tersebut semakin tinggi.

Menurut WHO, terdapat beberapa langkah yang bisa Anda lakukan untuk terhindar dari virus tersebut, yaitu:
* Membuang air yang tergenang dalam suatu wadah
* Menggunakan kelambu
* Menggunakan obat dan alat pengusir nyamuk (seperti semprotan dan raket listrik) (Rafi Abid Wibisono)

Bisnis.com, SUMBAWA BARAT — Konsep ekonomi hijau kini mulai terasa di area lingkar tambang PT Amman Mineral Nusa Tenggara atau AMMAN. Salah satu contohnya adalah munculnya petani pembibitan tanaman endemik di Desa Tongo, yakni desa penyangga tambang Batu Hijau di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Nusa Tenggara Barat. Petani pembibitan di Desa Tongo, Budi Iswanto mengaku pihaknya kini memiliki lahan di sekitar area tambang untuk dimanfaatkan sebagai lokasi pembibitan. Nursery tersebut melakukan pembibitan berupa 26 varietas tanaman endemik seperti nyamplung, aren, hingga rotan.

Usaha pembibitan tanaman sudah berjalan sejak beberapa tahun lalu. Hasil pembibitan dipasarkan ke AMMAN untuk dijadikan sebagai tanaman reklamasi bekas tambang. Budi mengaku hingga sekarang sudah memasok 145.000 bibit tanaman endemik untuk area reklamasi tambang. Tahun lalu, pihaknya sudah mensuplai sebanyak 98.000 bibit tanaman berbagai macam. Usaha ini membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekitar karena tidak hanya dirinya yang dilibatkan.

“Pembibitan ini juga membuka lapangan kerja bagi warga kami di Desa Tongo, hingga 20 orang yang terlibat dalam penyiapan bibit untuk area reklamasi di AMMAN, mayoritas yang bekerja ibu-ibu rumah tangga, pekerjaan ini menjadi pemasukan tambahan bagi mereka,” jelasnya ketika ditemui Tim Jelajah Ekonomi Hijau NTB Bisnis Indonesia, Rabu (17/7/2024).

Konsep ekonomi hijau adalah ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengurangi kerusakan lingkungan. Budi Iswanto hanya salah satu contoh munculnya ekonomi hijau di lingkar tambang. Selain Budi, ada juga pelaku usaha lain di lingkar tambang yang ikut berkontribusi terhadap lingkungan. Mereka adalah pelaku usaha kecil yang membuat coconet dari bahan sabut kelapa dan ijuk blanket dari pohon aren.

Kedua produk tersebut dibutuhkan untuk memperkuat lahan reklamasi. Coconet akan dipasangkan di lahan reklamasi tambang dengan tingkat kemiringan curam untuk memperkuat cengkraman tanah. AMMAN saat ini membutuhkan coconet maupun ijuk blanket dalam skala besar. Dalam satu tahun, area reklamasi membutuhkan sekitar 7.000 rol coconet dengan estimasi per hektar butuh 180 rol. Terdapat dua supplier yang sudah bekerja sama di Kecamatan Maluk dan Taliwang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Setiap suplier mempekerjakan sebanyak 60 orang dari masyarakat kawasan lingkar tambang baik dari Maluk maupun Taliwang.

Senior Manager Corporate Communications AMMAN, Dinar Puja Ginanjar menegaskan pihaknya memberdayakan pelaku usaha di sekitar lingkar tambang, termasuk program nursery community yang melibatkan masyarakat lokal dalam menyediakan bibit tanaman untuk ditanam di area reklamasi tambang.

“Program pemberdayaan ini sudah menuai hasil positif. Inovasi usaha pembibitan di masyarakat memenangkan penghargaan Subroto Awards 2023 dari Kementerian ESDM,” jelasnya ketika ditemui di lokasi sama.

Dinar menegaskan AMMAN senantiasa mendukung program ekonomi hijau. AMMAN juga melakukan beberapa program lainnya seperti penanaman aren untuk masyarakat guna menyediakan sumber bahan baku air nira dan gula aren, perlindungan mata air, konservasi Gili Balu, konservasi penyu, pengelolaan sampah 3R (Reuse, Reduce, dan Recycle), penanaman mangrove, dan green belt sebagai program penanaman pohon di lingkungan sekitar tambang. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya dalam melestarikan lingkungan sekitar tambang.

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten nikel PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) memproduksi 34.774 ton nikel matte sepanjang semester I/2024.

Presiden Direktur Perseroan Vale Indonesia Febriany Eddy mengungkapkan produksi INCO pada semester I/2024 lebih tinggi sebanyak 3% dibandingkan dengan produksi pada semester I/2023 yang sebesar 33.691 ton.

“Pertumbuhan ini merupakan hasil dari strategi pemeliharaan yang terencana dan output kalsin yang lebih tinggi pada 2024,” tulis manajemen dalam keterangan resmi, Senin (29/7/2024).

Febriany mengklaim optimis dengan prospek produksi dan berharap operasi berjalan lancar hingga akhir tahun. Tujuan INCO adalah mencapai target produksi sekitar 70.800 metrik ton nikel dalam matte pada 2024, meningkat dari target tahun lalu.

Kemudian sepanjang kuartal II/2024, INCO mencatatkan penjualan sebesar 17.505 metrik ton nikel matte dan menghasilkan pendapatan sebesar US$248,8 juta. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 8% dibandingkan dengankuartal I/2024 yang disebabkan oleh harga realisasi rata-rata nikel yang lebih tinggi.

Harga realisasi rata-rata nikel meningkat 12% menjadi US$14.214 per ton pada kuartal II/2024, naik dari US$12.651 per ton pada kuartal I/2024.

“Meskipun kondisi pasar yang tidak menentu, kami tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan kapasitas produksi, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi biaya,” lanjutnya.

Febriany menjelaskan pada semester II/2024, pihaknya akan terus proaktif mendorong inisiatif penghematan biaya untuk memastikan biaya tunai per unit tetap kompetitif dalam upaya menghasilkan margin yang sehat secara berkelanjutan.

Dengan perubahan komposisi pemegang saham baru-baru ini, INCO melihat banyak ruang untuk memanfaatkan inisiatif strategis yang dapat membawa sinergi positif, seperti integrasi upaya pengadaan dalam grup untuk harga komoditas yang lebih baik di mana hal ini merupakan salah satu penggerak biaya terbesar INCO.

------------------

Bisnis.com, JAKARTA - Negara-negara di bawah naungan G20 baru-baru ini berencana menerapkan pajak untuk orang-orang super kaya atau crazy rich. Jika berhasil dikumpulkan, per tahun jumlahnya bisa menembus Rp4.000 triliun.

Kesepakatan tersebut dibuat dalam pertemuan ketiga para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di bawah presidensi Brasil, yang berlangsung pada 25-26 Juli 2024.

Pertemuan tersebut membuahkan komunike dan deklarasi tingkat menteri tentang kerja sama perpajakan internasional di mana negara-negara G20 sepakat untuk bekerja sama mewujudkan sistem perpajakan internasional yang lebih adil, stabil, dan efisien.

Mengutip Independent, G20 mengusulkan untuk individu dengan total aset lebih dari US$1 miliar akan diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan setara dengan 2% dari kekayaan mereka.

Menurut laporan dari ekonom Prancis, Gabriel Zucman, para miliarder saat ini membayar pajak setara dengan 0,3% dari kekayaan mereka.

Dengan saat ini ada hampir 3.000 miliarder di dunia, jika mereka dikenakan pajak sebesar 2%, mereka bisa menghasilkan US$200 miliar hingga US$250 miliar per tahun atau tembus Rp4.000 triliun secara global, dengan rata-rata dikenakan lebih dari US$80 juta per orang.

Dana tersebut nantinya bisa digunakan untuk mendanai layanan publik seperti pendidikan dan perawatan kesehatan serta upaya melawan perubahan iklim.

“Menurut perkiraan, negara-negara berkembang membutuhkan tambahan US$500 miliar untuk menghadapi tantangan perubahan iklim. Jadi kita bisa mendapatkan setengahnya hanya dengan pajak minimum untuk miliarder ini," terangnya.

Lantas berapa yang harus dibayarkan para miliarder terkaya dunia seperti Elon Musk, Jeff Bezos dan miliarder lainnya?

Dengan perhitungan 2% dari total kekayaan para Crazy Rich, orang terkaya Elon Musk dengan kekayaan US$233,8 miliar bisa membayar sampai US$4,6 miliar per tahun dari total kekayaannya, atau setara dengan Rp75 triliun.

Selanjutnya, Jeff Bezos dengan total kekayaan menurut Forbes, mencapai US$200,1 miliar bisa membayar pajak sampai US$4 miliar atau sekitar Rp65 triliun.

Miliarder lainnya seperti Mark Zuckerberg juga berpotensi membayar sampai US$3,2 miliar atau setara dengan Rp52 triliun untuk pajak orang super kaya tersebut.

Tak ketinggalan, bapak investasi Warren Buffett juga berpotensi dikenakan pajak sampai US$2,75 miliar atau sekitar Rp44,8 triliun.

Kemudian, orang terkaya di Asia, Mukesh Ambani juga diperkirakan akan dikenakan pajak US$2,34 miliar atau sekitar Rp38,12 triliun dengan total kekayaannya yang mencapai US$117,4 miliar.

Adapun, orang terkaya di Indonesia, Prajogo Pangestu, dengan kekayaannya US$60,3 miliar berpotensi harus membayar pajak super kaya mencapai US$1,20 miliar atau sekitar Rp19,5 triliun.