Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN tengah mengkaji kemungkinan investasi pengangkutan gas dari Blok Tuna di Kepulauan Natuna dengan skema angkut gas alam cair (LNG).

Kajian itu dilakukan bersama dengan operator Blok Tuna, Premier Oil Tuna B.V, lewat nota kesepahaman yang diteken pada Selasa (23/7/2024) kemarin.

Pj Sekretaris Perusahaan PGN Susiyani Nurwulandari mengatakan, kajian pengangkutan gas dari Blok Tuna itu dilakukan untuk memitigasi susutnya pasokan gas pipa dari sejumlah lapangan terkontrak di wilayah Sumatra Selatan dan Jawa Barat saat ini.

“Dengan jarak yang cukup jauh dan secara geografis cukup menantang secara teknis, memungkinkan bahwa kajian bersama juga mengarah pada skema LNG dan ditransportasikan melalui moda beyond pipeline untuk pengangkutan LNG dari WK tersebut,” kata Susi saat dihubungi Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Lewat persetujuan rencana pengembangan atau plan of development (PoD) I Blok Tuna yang diteken Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif akhir 2022 lalu, lapangan migas itu ditargetkan onstream pada 2026 mendatang dengan puncak produksi mencapai 135 million standard cubic feet per day (MMscfd).

Rencananya, produksi gas bakal diekspor ke pembeli di Vietnam. Alasannya, jarak Blok Tuna dari fasilitas produksi di Vietnam lebih dekat hanya 80 kilometer.

Sementara itu, fasilitas produksi terdekat yang berada di perairan Indonesia adalah Natuna Sea Block A yang berjarak sekitar 385 kilometer. Dengan demikian, pengembangan Blok Tuna menjadi tidak ekonomis jika mesti membangun fasilitas pipa baru ke Indonesia.

“Analisa mengenai LNG termasuk usaha LNG trading antara PGN dan Premier Oil untuk pemenuhan pasar di domestik juga masih dalam proses kajian bersama,” kata Susi.

Perkiraan biaya investasi untuk pengembangan Lapangan Tuna terdiri atas investasi (di luar sunk cost) sebesar US$1,05 miliar, investasi terkait biaya operasi sampai dengan economic limit sebesar US$2,02 miliar. dan biaya abandonment and site restoration (ASR) sebesar US$147,59 juta.

Untuk mendorong keekonomian, pemerintah memberikan beberapa insentif dengan asumsi masa produksi sampai 2035 mendatang. Pemerintah mengambil bagian gross revenue sebesar US$1,24 miliar atau setara dengan Rp18,4 triliun.

Adapun, kontraktor gross revenue sebesar US$773 juta atau setara dengan Rp11,4 triliun dengan biaya cost recovery mencapai US$3,315 miliar.

Dari sisi penerimaan negara, diperkirakan pemerintah akan mendapat pendapatan hingga mencapai Rp18,4 triliun atau jauh lebih besar dibandingkan potensi penerimaan kontraktor yang sebesar Rp11,4 triliun.

Blok Tuna ini dioperatori oleh Premier Oil Tuna B.V. (Harbour Energy Group) dengan hak partisipasi 50%. Premier Oil bermitra dengan perusahaan migas pelat merah asal Rusia, Zarubezhneft lewat anak perusahaannya, ZN Asia Ltd yang juga memegang hak partisipasi 50%.

Sebelumnya, President Director Premier Oil Tuna Steve Cox mengatakan bahwa pihaknya melihat peluang bersama PGN akan memajukan proyek WK Tuna untuk bisa menyuplai gas ke Indonesia.

Premier Oil Tuna adalah bagian dari Harbour Energy Group selaku operator dari KKS yang mencakup Blok Tuna (KKS Tuna). Oleh karena itu, proyek WK Tuna juga akan dapat memperluas operasi Harbour Energy di Indonesia.

“WK Tuna bernilai penting bagi Harbour, karena ini adalah key project yang ingin kami lanjutkan. Meskipun kami mengalami sejumlah kesulitan namun kami move on dari hal tersebut. Kami menyambut kerja sama dengan PGN dengan sangat baik,” kata Steve.

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten pelat merah PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) menggenjot sejumlah peningkatan kapasitas terpasang sebesar 460 megawatt sampai dengan 2026 mendatang termasuk pengembangan proyek inorganik.

Setidaknya hingga 2026 mendatang, PGEO akan menambah kapasitas terpasang hingga 460 megawatt. Kapasitas ini terdiri dari proyek inorganik, proyek co-generation dan pengembangan proyek lainnya.

Secara terperinci terdapat satu proyek yang akan COD pada tahun ini yaitu Lumut Balai Unit 2 sebesar 55 megawatt.

Kemudian pada 2025 terdapat proyek Lumut Balai Bottoming Unit 1 dan Ulubelu Bottoming unit 1 sebesar masing-masing 10 megawatt. Selanjutnya Lahendong Bottoming unit 1 sebesar 5 megawatt, ketiganya merupakan proyek co generation.

Adapun PGEO juga berencana mengembangkan proyek inorganik domestik dan internasional sebesar 175 megawatt dengan target COD pada 2025.

Sementara itu pada 2026 terdapat pengembangan kapasitas sebesar 95 megawatt dari proyek co generation, yaitu Ulubelu Bottoming unit 2 dan 3, Ulubelu Low Pressure, Lahendong Bottoming Unit 2, Lahendong Low Pressure, Lumut Balai Low Pressure 1 dan 2, Sungai Penuh Two Phase, Kamojang Low Pressure serta Sibayak Bottoming Unit.

Kemudian terdapat penambahan dari pengembangan proyek hululais unit 1 dan 2 sebesar 110 megawatt yang akan komersial pada 2026 mendatang.

Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy Julfi Hadi menjelaskan dalam pengembangan kapasitas tersebut, PGEO mendapat sejumlah kepercayaan dari lembaga keuangan untuk mengakses fasilitas pendanaan.

“Fasilitas pendanaan dapat dimanfaatkan untuk mendukung ekspansi bisnis,” kata Julfi kepada Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Julfi juga menjelaskan dalam prospektus IPO, sebanyak 72,65% dana segar akan dipergunakan sebagai belanja modal pengembangan kapasitas tambahan WKP operasional PGE melalui co-generation maupun pengembangan konvensional, baik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan existing maupun pasar baru.

Julfi mengklaim PGEO telah menyusun rencana ekspansi bisnis yang agresif untuk mengembangkan energi panas bumi, baik di dalam dan luar negeri.

“Kami selalu mencari peluang baru dalam ekspansi bisnis, termasuk peluang pengembangan WKP baru,” kata Julfi.

Analis Stockbit Sekuritas Theodorus Melvin mengungkapkan informasi mengenai rencana ekspansi PGEO memberikan kepastian target penambahan kapasitas tahun depan termasuk proyek inorganik.

“Adapun tambahan kapasitas sebanyak 175 megawatt [inorganik] setara dengan 26% dari total kapasitas PGEO yang mencapai 672 megawatt per kuartal I/2024,” jelas Melvin dalam riset, dikutip Rabu (24/7/2024).

Pada perkembangan lain, PGEO sendiri sedang mempertimbangkan akuisisi WKP Sorik Marapi. Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, saat ini PGEO masih mengkajipotensi panas bumi WKP Sorik Marapi yang sedang dikembangkan oleh KS Orka Renewables sebelum memutuskan aksi korporasi apa yang akan diambil.

PGEO memang menargetkan penambahan kapasitas terpasang hingga 1 gigawatt dalam dua tahun ke depan. Rencana tersebut tertuang dalam prospektus IPO.

Dalam dua tahun ke depan, penambahan kapasitas akan dilakukan melalui berbagai proyek co-generation untuk existing PLTP dan pembangunan PLTP baru seperti di Proyek Hululais dan Proyek Lumut Balai Unit 2.

--------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga praktik klaim fiktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) marak terjadi di berbagai fasilitas kesehatan (faskes) di Indonesia. Praktik frauditu diduga terjadi tidak hanya di tiga rumah sakit yang kini sudah diselidiki KPK.

Sebelumnya, KPK menyebut telah menemukan indikasi fraud terkait dengan klaim fiktif JKN di tiga rumah sakit di Jawa Tengah dan Sumatra Utara. Dugaan fraud sekitar puluhan miliar rupiah itu akan diusut secara pidana oleh penegak hukum.

Namun, pihak KPK meyakini sebenarnya praktik klaim fiktif di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya juga marak.

"Jadi kita yakin sebenarnya di bawah karpet nih banyak. Kalau ditanya estimasinya berapa, kita bukan dukun. Enggak tahu juga berapa," ujar Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Pahala menjelaskan bahwa praktik fraud atas pembayaran tagihan klaim JKN paling banyak menggunakan dua modus, yakni phantom billing dan phantom/manipulation diagnosis.

Adapun phantom billing merujuk pada praktik melakukan klaim atas layanan yang tidak pernah diberikan. Sementara itu, manipulation diagnosis dilakukan dengan memberikan diagnosis yang berbeda dengan hasil pemeriksaan untuk mendapatkan klaim yang lebih tinggi.

Dalam artian, oknum pelaku fraud diduga menggelembungkan klaim JKN.Sementara itu, enam modus lainnya yaitu self-referrals, upcoding, repeat billing, fragmentation, suap/gratifikasi dan iur biaya.

Pahala menyebut, apabila dua modus fraud itu sudah dilakukan beberapa tahun belakangan, maka tidak menutup kemungkinan praktik itu marak terjadi di tempat-tempat lain.

"Harusnya kalau model klaim fiktif yang dua [modus] ini sudah berani dilakukan, dan sudah beberapa tahun, kita yakin berarti ada yang sering bikin begini dan sukses terus," ungkapnya.

Oleh sebab itu, lanjut Pahala, fasilitas kesehatan yang diduga melakukan fraud diberikan waktu sampai dengan enam bulan lamanya untuk melakukan koreksi dan pengembalian kerugian keuangan negara ke BPJS Kesehatan.

Apabila tidak dilakukan, maka dugaan fraud itu bisa ditindaklanjuti secara pidana sebagaimana tiga rumah sakit di Jawa Tengah dan Sumtara Utara.

3 RS TERINDIKASI KLAIM FIKTIF

Adapun Pahala menjelaskan bahwa tim gabungan yang terdiri dari KPK, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BPJS Kesehatan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkap dugaan fraud terkait dengan tagihan klaim JKN dengan indikasi kerugian keuangan negara sekitar puluhan miliar rupiah.

Dari hasil audit yang dilakukan terhadap sampel klaim BPJS pada sebanyak enam rumah sakit di tiga provinsi, ada tiga rumah sakit di Jawa Tengah dan Sumatra Utara yang terindikasi melakukan fraud atas klaim JKN. Oknum di ketiga rumah sakit itu diduga menggunakan modus phantom billing, atau merekayasa seluruh dokumen pendukung klaim JKN.

Meski demikian, KPK menduga ada berbagai modus lain yang digunakan oleh para oknum untuk melakukan fraud serupa di tempat lain.

"Hasil dari audit atas klaim yang dilakukan BPJS ini yang kita angkat ke tim ini, ada tiga rumah sakit gitu, yang phantom billing saja. Tiga ini melakukan phantom billing artinya mereka merekayasa semua dokumen," jelas Pahala.

Secara terperinci, satu rumah sakit di Jawa Tengah terindikasi memiliki klaim fiktif atas pembayaran JKN terbesar yakni di kisaran Rp20 miliar sampai dengan Rp30 miliar.

Kemudian, satu rumah sakit di Sumatra Utara terindikasi fraud Rp1 miliar hingga Rp3 miliar, serta satu rumah sakit lainnya Rp4 miliar sampai dengan Rp10 miliar.Temuan itu, terang Pahala, didapatkan dari audit atas klaim dari BPJS Kesehatan.

Atas temuan itu, KPK, Kemenkes serta BPJS melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) ke lapangan. Hasil pulbaket itu lalu diakui Pahala telah dipaparkan ke pimpinan KPK.

Dugaan fraud di tiga rumah sakit itu lalu disepakati naik ke penindakan alias bakal diselidiki dugaan korupsinya. Dia menyebut sudah ada indikasi dugaan korupsi pada praktik fraud di tiga rumah sakit tersebut.

"Hasilnya pimpinan memutuskan kalau yang tiga ini dipindahkan ke penindakan, nanti urusan siapa yang ambil apakah kejaksaan yang lidik [menyelidiki] atau KPK itu nanti diurus sama pimpinan KPK," kata Pahala.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memastikan bahwa pegawainya tidak sekongkol dengan pihak Rumah Sakit (RS) terkait dengan temuan fraud oleh lembaga negara lintas instansi. Dalam praktik kecurangan ini ditemukan indikasi kerugian keuangan negara hingga puluhan miliar.

Dari hasil audit Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (PK-JKN) yang terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BPJS Kesehatan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap enam enam RS di tiga provinsi, ada tiga rumah sakit di Jawa Tengah dan Sumatera Utara yang terindikasi melakukan fraud atas klaim JKN tersebut. Oknum di ketiga rumah sakit itu diduga menggunakan modus phantom billing, atau merekayasa seluruh dokumen pendukung klaim JKN.

Perinciannya satu RS di Jawa Tengah terindikasi memiliki klaim fiktif sebanyak Rp20–30 miliar, satu RS di Sumatra Utara terindikasi fraud Rp1 miliar – Rp3 miliar, dan satu RS di Sumatra Utara lainnya Rp4 miliar – Rp10 miliar.

“Kami sampaikan untuk kasus ini tidak ada pegawai BPJS Kesehatan yang melakukan persekongkolan dengan pihak RS,” kata Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno dalam Diskusi Media: Kecurangan Klaim BPJS Kesehatan dan Pencegahannya di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (24/7/2024).

Mundiharno mengungkap terkait dengan dugaan fraud tersebut yang menemukan justru pegawai BPJS Kesehatan, yang melakukan audit sampai turun ke pasien. Dia memastikan bahwa internal BPJS Kesehatan telah melakukan pengawasan serta audit untuk menangani kasus-kasus semacam itu.

Hal tersebut menurutnya untuk menjaga tata kelola, risiko, dan kepatuhan di dalam BPJS Kesehatan yang mengelola program JKN. Selain itu, pihaknya menegaskan apabila ada pegawai yang terindikasi melakukan fraud akan dikenakan sanksi berat. Namun demikian, pihaknya pun tidak menampik apabila ada temuan bahwa pegawai BPJS Kesehatan turut dalam aksi fraud tersebut.

“Monggo kalau ada indikasi itu, karena di beberapa kasus pihak yang dirugikan merasa seperti itu. Kami [akan] turunkan tim kepatuhan turunkan tim untuk melakukan audit. Kalau yang ini relatif terjaga dengan baik sehingga kami efektif menemukan kasus fraud,” ungkapnya.

Upaya Pencegahan Fraud di Jaminan Kesehatan Nasional

Di sisi lain, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Lily Kresnowati mengungkap dalam upaya mencegah fraud pada klaim program JKN, BPJS Kesehatan memiliki beberapa layer dalam memastikan proses pengelolaan klaim sesuai dengan tata kelola yang berlaku.

Tidak berhenti di area verifikasi, tetapi juga di tahapan setelah pembayaran melalui verifikasi pasca-klaim (VPK) dan audit administrasi klaim (AAK).

“Pengelolaan klaim berlapis dilakukan sebagai langkah optimal dalam memastikan pembiayaan telah tepat dibayarkan FKRTL [fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan] atau RS,” kata Lily.

Lily menjelaskan proses verifikasi klaim dimulai ketika FKRTL telah mengajukan klaim kolektif kepada BPJS Kesehatan secara periodik dan lengkap yang disertai dengan Surat Tanggung Jawab Mutlak dari fasilitas kesehatan, dokumen ini merupakan pernyataan tanggung jawab penuh atas pengajuan klaim biaya pelayanan kesehatan. Selanjutnya BPJS Kesehatan mengeluarkan berita acara kelengkapan berkas klaim paling lambat 10 hari sejak klaim diajukan oleh FKRTL dan diterima oleh BPJS Kesehatan.

Apabila BPJS Kesehatan tidak mengeluarkan berita acara kelengkapan berkas klaim dalam waktu 10 hari kalender, maka berkas klaim dinyatakan lengkap dan proses verifikasi sudah berjalan.

Selanjutnya BPJS Kesehatan wajib melakukan pembayaran kepada FKRTL berdasarkan klaim yang diajukan dan telah diverifikasi paling lambat 15 hari sejak diterbitkannya berita acara kelengkapan berkas klaim. Selanjutnya output hasil verifikasi disampaikan kepada fasilitas kesehatan melalui sistem informasi. BPJS Kesehatan akan membayar klaim berstatus layak.

“Pada 2023, rata-rata pembayaran klaim tahun 2023 adalah 11,5 hari kerja untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 13,7 hari kalender untuk FKRTL, lebih cepat daripada ketentuan yang berlaku,” kata Lily.

Temuan Fraud di Jaminan Kesehatan Nasional

Diberitakan sebelumnya, Tim PK-JKN mengungkap dugaan fraud terkait dengan tagihan klaim JKN, dengan indikasi kerugian keuangan negara sekitar Rp35 miliar. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan tim gabungan tersebut menemukan dugaan sejumlah pihak yang mengajukan klaim fiktif atas JKN dan menggembosi pengeluaran BPJS Kesehatan.

Upaya tim mengungkap dugaan fraud itu berawal dari kunjungan ke Amerika Serikat (AS) pada 2017, di mana praktik fraud terkait dengan sistem jaminan kesehatan seperti ObamaCare disebut mencapai 3-10% dari total keseluruhan klaim. Tim gabungan lalu mengecek apabila ada praktik serupa di Indonesia. Dari hasil audit yang dilakukan terhadap sampel klaim BPJS pada sebanyak enam rumah sakit di tiga provinsi, ada tiga rumah sakit di Jawa Tengah dan Sumatera Utara yang terindikasi melakukan fraud atas klaim JKN.

Oknum di ketiga rumah sakit itu diduga menggunakan modus phantom billing, atau merekayasa seluruh dokumen pendukung klaim JKN. Meski demikian, KPK menduga ada berbagai modus lain yang digunakan oleh para oknum untuk melakukan fraud serupa di tempat lain.

"Hasil dari audit atas klaim yang dilakukan BPJS ini yang kita angkat ke tim ini, ada tiga rumah sakit gitu, yang phantom billing saja. Tiga ini melakukan phantom billing artinya mereka merekayasa semua dokumen," jelas Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Secara terperinci, satu RS di Jawa Tengah terindikasi memiliki klaim fiktif sebanyak Rp20–30 miliar, satu RS di Sumatera Utara terindikasi fraud Rp1–3 miliar, dan satu RS di Sumatera Utara lainnya Rp4–10 miliar. Temuan itu, terang Pahala, didapatkan dari audit atas klaim dari BPJS Kesehatan. Atas temuan itu, KPK, Kemenkes serta BPJS melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) ke lapangan.

Hasil pulbaket itu lalu diakui Pahala telah dipaparkan ke pimpinan KPK. Dugaan fraud di tiga rumah sakit itu lalu disepakati naik ke penindakan alias bakal diselidiki dugaan korupsinya. Dia menyebut sudah ada indikasi dugaan korupsi pada praktik fraud di tiga rumah sakit tersebut.

"Hasilnya pimpinan memutuskan kalau yang tiga ini dipindahkan ke penindakan, nanti urusan siapa yang ambil apakah kejaksaan yang lidik [menyelidiki] atau KPK itu nanti diurus sama pimpinan KPK," kata Pahala.

Selain menyampaikan temuan tiga rumah sakit terindikasi fraud itu ke penegak hukum, tim gabungan menyebut ada delapan modus yang digunakan para oknum untuk melakukan praktik fraud atas pembayaran klaim JKN. Namun, ada dua modus terbesar yang paling banyak digunakan.

Dua modus itu yakni phantom billing dan phantom/manipulation diagnosis. Adapun phantom billing merujuk pada praktik melakukan klaim atas layanan yang tidak pernah diberikan.

Sementara itu, manipulation diagnosis dilakukan dengan memberikan diagnosis yang berbeda dengan hasil pemeriksaan untuk mendapatkan klaim yang lebih tinggi. Dalam artian, oknum pelaku fraud diduga menggelembungkan klaim JKN.

"Bedanya phantom billing orangnya enggak ada, terapinya enggak ada, [tetapi] klaimnya ada. Kalau medical diagnose. orangnya ada terapinya ada, klaimnya kegedean. Secara sengaja terapi dua kali diklaim 10 kali," jelas Pahala.

Sementara itu, enam modus lainnya yaitu self-referrals, upcoding, repeat billing, fragmentation, suap/gratifikasi dan iur biaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memastikan bahwa pegawainya tidak sekongkol dengan pihak Rumah Sakit (RS) terkait dengan temuan fraud oleh lembaga negara lintas instansi. Dalam praktik kecurangan ini ditemukan indikasi kerugian keuangan negara hingga puluhan miliar.

Dari hasil audit Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (PK-JKN) yang terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BPJS Kesehatan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap enam enam RS di tiga provinsi, ada tiga rumah sakit di Jawa Tengah dan Sumatera Utara yang terindikasi melakukan fraud atas klaim JKN tersebut. Oknum di ketiga rumah sakit itu diduga menggunakan modus phantom billing, atau merekayasa seluruh dokumen pendukung klaim JKN.

Perinciannya satu RS di Jawa Tengah terindikasi memiliki klaim fiktif sebanyak Rp20–30 miliar, satu RS di Sumatra Utara terindikasi fraud Rp1 miliar – Rp3 miliar, dan satu RS di Sumatra Utara lainnya Rp4 miliar – Rp10 miliar.

“Kami sampaikan untuk kasus ini tidak ada pegawai BPJS Kesehatan yang melakukan persekongkolan dengan pihak RS,” kata Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno dalam Diskusi Media: Kecurangan Klaim BPJS Kesehatan dan Pencegahannya di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (24/7/2024).

Mundiharno mengungkap terkait dengan dugaan fraud tersebut yang menemukan justru pegawai BPJS Kesehatan, yang melakukan audit sampai turun ke pasien. Dia memastikan bahwa internal BPJS Kesehatan telah melakukan pengawasan serta audit untuk menangani kasus-kasus semacam itu.

Hal tersebut menurutnya untuk menjaga tata kelola, risiko, dan kepatuhan di dalam BPJS Kesehatan yang mengelola program JKN. Selain itu, pihaknya menegaskan apabila ada pegawai yang terindikasi melakukan fraud akan dikenakan sanksi berat. Namun demikian, pihaknya pun tidak menampik apabila ada temuan bahwa pegawai BPJS Kesehatan turut dalam aksi fraud tersebut.

“Monggo kalau ada indikasi itu, karena di beberapa kasus pihak yang dirugikan merasa seperti itu. Kami [akan] turunkan tim kepatuhan turunkan tim untuk melakukan audit. Kalau yang ini relatif terjaga dengan baik sehingga kami efektif menemukan kasus fraud,” ungkapnya.

Upaya Pencegahan Fraud di Jaminan Kesehatan Nasional

Di sisi lain, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Lily Kresnowati mengungkap dalam upaya mencegah fraud pada klaim program JKN, BPJS Kesehatan memiliki beberapa layer dalam memastikan proses pengelolaan klaim sesuai dengan tata kelola yang berlaku.

Tidak berhenti di area verifikasi, tetapi juga di tahapan setelah pembayaran melalui verifikasi pasca-klaim (VPK) dan audit administrasi klaim (AAK).

“Pengelolaan klaim berlapis dilakukan sebagai langkah optimal dalam memastikan pembiayaan telah tepat dibayarkan FKRTL [fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan] atau RS,” kata Lily.

Lily menjelaskan proses verifikasi klaim dimulai ketika FKRTL telah mengajukan klaim kolektif kepada BPJS Kesehatan secara periodik dan lengkap yang disertai dengan Surat Tanggung Jawab Mutlak dari fasilitas kesehatan, dokumen ini merupakan pernyataan tanggung jawab penuh atas pengajuan klaim biaya pelayanan kesehatan. Selanjutnya BPJS Kesehatan mengeluarkan berita acara kelengkapan berkas klaim paling lambat 10 hari sejak klaim diajukan oleh FKRTL dan diterima oleh BPJS Kesehatan.

Apabila BPJS Kesehatan tidak mengeluarkan berita acara kelengkapan berkas klaim dalam waktu 10 hari kalender, maka berkas klaim dinyatakan lengkap dan proses verifikasi sudah berjalan.

Selanjutnya BPJS Kesehatan wajib melakukan pembayaran kepada FKRTL berdasarkan klaim yang diajukan dan telah diverifikasi paling lambat 15 hari sejak diterbitkannya berita acara kelengkapan berkas klaim. Selanjutnya output hasil verifikasi disampaikan kepada fasilitas kesehatan melalui sistem informasi. BPJS Kesehatan akan membayar klaim berstatus layak.

“Pada 2023, rata-rata pembayaran klaim tahun 2023 adalah 11,5 hari kerja untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 13,7 hari kalender untuk FKRTL, lebih cepat daripada ketentuan yang berlaku,” kata Lily.

Temuan Fraud di Jaminan Kesehatan Nasional

Diberitakan sebelumnya, Tim PK-JKN mengungkap dugaan fraud terkait dengan tagihan klaim JKN, dengan indikasi kerugian keuangan negara sekitar Rp35 miliar. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan tim gabungan tersebut menemukan dugaan sejumlah pihak yang mengajukan klaim fiktif atas JKN dan menggembosi pengeluaran BPJS Kesehatan.

Upaya tim mengungkap dugaan fraud itu berawal dari kunjungan ke Amerika Serikat (AS) pada 2017, di mana praktik fraud terkait dengan sistem jaminan kesehatan seperti ObamaCare disebut mencapai 3-10% dari total keseluruhan klaim. Tim gabungan lalu mengecek apabila ada praktik serupa di Indonesia. Dari hasil audit yang dilakukan terhadap sampel klaim BPJS pada sebanyak enam rumah sakit di tiga provinsi, ada tiga rumah sakit di Jawa Tengah dan Sumatera Utara yang terindikasi melakukan fraud atas klaim JKN.

Oknum di ketiga rumah sakit itu diduga menggunakan modus phantom billing, atau merekayasa seluruh dokumen pendukung klaim JKN. Meski demikian, KPK menduga ada berbagai modus lain yang digunakan oleh para oknum untuk melakukan fraud serupa di tempat lain.

"Hasil dari audit atas klaim yang dilakukan BPJS ini yang kita angkat ke tim ini, ada tiga rumah sakit gitu, yang phantom billing saja. Tiga ini melakukan phantom billing artinya mereka merekayasa semua dokumen," jelas Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Secara terperinci, satu RS di Jawa Tengah terindikasi memiliki klaim fiktif sebanyak Rp20–30 miliar, satu RS di Sumatera Utara terindikasi fraud Rp1–3 miliar, dan satu RS di Sumatera Utara lainnya Rp4–10 miliar. Temuan itu, terang Pahala, didapatkan dari audit atas klaim dari BPJS Kesehatan. Atas temuan itu, KPK, Kemenkes serta BPJS melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) ke lapangan.

Hasil pulbaket itu lalu diakui Pahala telah dipaparkan ke pimpinan KPK. Dugaan fraud di tiga rumah sakit itu lalu disepakati naik ke penindakan alias bakal diselidiki dugaan korupsinya. Dia menyebut sudah ada indikasi dugaan korupsi pada praktik fraud di tiga rumah sakit tersebut.

"Hasilnya pimpinan memutuskan kalau yang tiga ini dipindahkan ke penindakan, nanti urusan siapa yang ambil apakah kejaksaan yang lidik [menyelidiki] atau KPK itu nanti diurus sama pimpinan KPK," kata Pahala.

Selain menyampaikan temuan tiga rumah sakit terindikasi fraud itu ke penegak hukum, tim gabungan menyebut ada delapan modus yang digunakan para oknum untuk melakukan praktik fraud atas pembayaran klaim JKN. Namun, ada dua modus terbesar yang paling banyak digunakan.

Dua modus itu yakni phantom billing dan phantom/manipulation diagnosis. Adapun phantom billing merujuk pada praktik melakukan klaim atas layanan yang tidak pernah diberikan.

Sementara itu, manipulation diagnosis dilakukan dengan memberikan diagnosis yang berbeda dengan hasil pemeriksaan untuk mendapatkan klaim yang lebih tinggi. Dalam artian, oknum pelaku fraud diduga menggelembungkan klaim JKN.

"Bedanya phantom billing orangnya enggak ada, terapinya enggak ada, [tetapi] klaimnya ada. Kalau medical diagnose. orangnya ada terapinya ada, klaimnya kegedean. Secara sengaja terapi dua kali diklaim 10 kali," jelas Pahala.

Sementara itu, enam modus lainnya yaitu self-referrals, upcoding, repeat billing, fragmentation, suap/gratifikasi dan iur biaya.

Bisnis.com, JAKARTA – Film ketiga Deadpool yang berjudul “Deadpool & Wolverine” sudah dapat Anda saksikan di bioskop kesayangan Anda mulai tanggal 24 Juli 2024. Film yang disutradarai Shawn Levy di bawah naungan Marvel Studios ini akan menyajikan banyak kejutan bagi para penontonnya.

Namun, tahukah Anda bahwa film ini menjadi film pertama Marvel Cinematic Universe (MCU) yang tidak ditujukan untuk anak-anak? Atau tahukah Anda bahwa trailer film ini mendapatkan banyak sekali penonton dalam 24 jam pertamanya dirilis?

Dilansir dari IMDb, berikut deretan fakta tentang film “Deadpool & Wolverine”:

1. Kembalinya Hugh Jackman untuk memerankan karakter Wolverine

Sebelumnya, Hugh Jackman mengatakan bahwa film Logan (2017) akan menjadi panggung terakhirnya untuk memerankan karakter Wolverine. Namun, kini Hugh kembali dengan alasan “hanya ingin melakukannya”. Film ini sekaligus menjadi film kesepuluh Hugh dalam memerankan Wolverine, setelah X-Men (2000), X2: X-Men United (2003), X-Men: The Last Stand (2006), X-Men Origins: Wolverine (2009), X-Men: First Class (2011), The Wolverine (2013), X-Men: Days of Future Past (2014), X-Men: Apocalypse (2016), dan Logan (2017).

2. Kostum khas Wolverine akhirnya muncul

Dalam sembilan film live-action sebelumnya, kostum khas Wolverine–yang berwarna kuning biru–tidak pernah dimunculkan. Sejak penampilan pertamanya, terhitung lebih dari dua dekade para penggemar menunggunya, termasuk sang sutradara. Menurut Shawn, dirinya ingin setidaknya sekali dalam seumur hidup untuk menampilkan kostum tersebut. Hugh juga merasa bahwa keputusan tersebut sangatlah tepat.

3. Film pertama MCU yang memiliki rating usia R

Pada tahun 2018, hak semua film X-Men–termasuk Deadpool–dikembalikan ke Marvel Studios, setelah Disney mengakuisisi 20th Century Fox. Marvel Studios pun mengonfirmasi bahwa film ini akan menjadi film pertama MCU yang diberi rating R (Restricted), yang ditujukan untuk penonton berusia 17 tahun ke atas. Meskipun begitu, Ryan Reynolds–pemeran Deadpool–menunjukkan film tersebut pada putrinya yang berusia 9 tahun dan ibunya yang berusia 70 tahun. Menurut Ryan, mereka berdua menyukainya.

4. Satu-satunya film MCU di tahun 2024

Sebelumnya, Marvel harus mengalami pekerjaan yang tersendat, imbas dari adanya pemogokan kerja yang dilakukan oleh para karyawannya. Akibatnya, dua film MCU yaitu “Captain America: Brave New World” dan “Blade” harus ditunda hingga tahun 2025. Hal tersebut menjadikan “Deadpool & Wolverine” satu-satunya film yang mereka produksi pada tahun 2024. Fenomena “satu tahun satu film” ini menjadi yang kedua, setelah sebelumnya film “The Avengers” menjadi satu-satunya film MCU yang tayang pada tahun 2012.

5. Trailer-nya mendapatkan banyak penonton*

Film “Deadpool & Wolverine” ini memang memberikan banyak kejutan dalam filmnya. Maka dari itu, tak heran jika film maupun trailer-nya sangat ditunggu-tunggu oleh banyak penggemar. Trailer pertama film ini telah ditonton sebanyak 365 juta kali dalam 24 jam pertama. Hal tersebut melebihi jumlah yang didapatkan film “Spider-Man: No Way Home” dengan 355 juta penayangan.

6. Karakter yang dinanti-nanti*

Salah satu unsur kejutan yang diberikan film ini datang dari komposisi para pemerannya. Jennifer Garner akan kembali memerankan karakter Elektra, setelah sebelumnya memerankannya pada Daredevil (2003) dan Elektra (2005). Selain itu, karakter Pyro juga kembali muncul dan diperankan oleh Aaron Stanford. Uniknya, kali ini Pyro akan menggunakan kostum dengan warna merah dan kuning, sesuai dengan kostum versi komiknya.

Para penggemar juga berspekulasi bahwa Ben Affleck akan kembali memerankan Daredevil karena dirinya terlihat di lokasi syuting pada bulan Juni 2023 lalu. Mereka juga berharap bahwa Taylor Swift akan muncul dalam film tersebut–setelah Taylor tertangkap tengah menonton pertandingan rugby bersama Shawn Levy dan para pemeran film ini. (Rafi Abid Wibisono)

Bisnis.com, JAKARTA - Traveloka menggandeng Superstar asal Korea Selatan Ji Chang Wook menjadi brand ambassadornya.

Iko Putera, CEO of Transport at Traveloka, mengatakan, Ji Chang Wook menjadi bagian dari keluarga besar Traveloka sebagai brand ambassador terbaru.

Dia mengatakan penunjukan Ji Chang Wook merupakan bagian dari prioritas perusahaan untuk memberikan pengalaman perjalanan terbaik bagi konsumen.

Menurutnya, daya tarik Ji Chang Wook di kancah global dan passion-nya dalam menjelajahi dunia, sejalan dengan misi Traveloka untuk memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan inspirasi dan pengalaman perjalanan keliling dunia.

Ji Chang Wook sendiri mengungkapkan antusiasmenya dalam mempromosikan pariwisata bersama Traveloka dan terpukau oleh sambutan hangat masyarakat Indonesia.

Ji Chang-wook adalah seorang selebriti internasional multi-talenta asal Korea yang sangat mencintai perjalanan, dia akan menjadi brand ambassador Traveloka dan akan berkolaborasi dalam berbagai kegiatan untuk memajukan industri pariwisata lokal serta mempromosikan destinasi wisata baik domestik maupun internasional.

“Saya merasa terhormat bisa berkolaborasi dengan Traveloka sebagai brand ambassador dalam mempromosikan kekayaan budaya dan pariwisata. Saya sangat menikmati dan menyukai pengalaman saya menggunakan aplikasi Traveloka selama perjalanan saya ke Bali dan Labuan Bajo, dan berharap orang lain juga memiliki pengalaman yang luar biasa ini," ujarnya.

Traveloka juga akan menggelar promo online sale untuk para traveler dengan diskon hingga 80%.

Promo EPIC Sale ini akan dilakukan secara serentak di enam negara yaitu, Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, dan Australia mulai dari 30 Juli hingga 11 Agustus 2024

Promo kali ini menawarkan beragam opsi wisata ke destinasi terbaik dengan harga terjangkau. Mulai dari liburan ke pantai eksotis, menjelajahi ragam budaya di berbagai destinasi baru, wisata alampegunungan, bulan madu di kapal pesiar atau sekadar perjalanan singkat di dalam kota.

Bisnis.com, SURABAYA - Honda Surabaya Center mengadakan Festipark di Pakuwon Mall, Rabu-Minggu (24-28/7/2024), guna mendekatkan diri ke konsumen.

President Director Honda Surabaya Center, Ang Hoey Tiong, mengatakan Honda Festipark mengambil tema sportainment, juga menawarkan berbagai program bagi pengunjung. "Selain menyediakan berbagai aktivitas menarik, kami juga telah menyiapkan berbagai program khusus," jelasnya, Rabu (24/7/2024).

Direktur Honda Surabaya Center (HSC), Wendy Miharja, mengatakan target penjualan selama Festipark 150 surat pemesanan kendaraan (SPK), tapi biasanya tercapai lebih. Tahun lalu kami mendapatkan 133 SPK saat acara namun setelah H+7 dengan prospek yang ada bisa mendapatkan penambahan sehingga menjadi 338 SPK.

"Rata-rata 300 SPK lebih di setiap pameran. Terbanyak honda brio kontribusi masih sekitar 48% dan itu tercermin dari SPK-nya juga," jelasnya.

Sementara di sisi penjualan, HSC pada periode Januari-Juni 2024 mencatat sebanyak 8.037 unit mobil Honda telah diterima konsumen di wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara. Pencapaian kami sebesar 107,4% sepanjang semester I/2024 dari target 6.985 unit.

Adapun target tahunan ada sedikit koreksi dari Honda Prospect Motor karena memperhatikan situasi global dan nasional. Target saat ini adalah 14.455 unit, itu turun 12,8% dari target 2023.

Sementara untuk pembiayaan, Wendy menjelaskan disediakan tenor 8 tahun, tidak banyak yang memanfaatkan tapi itu adalah salah satu pilihan. Rata-rata konsumen memilih 4 tahun tapi ada yang lebih 5-6 tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Sang Wakil Presiden RI 2001—2004 Hamzah Haz berpulang pada pagi ini. Kamus Berjalan APBN menjadi julukan baginya yang berperan besar dalam berbagai pengambilan kebijakan, termasuk keputusan krusial dan tidak populer: menaikkan harga BBM.

Mendiang Hamzah Haz menghembuskan nafas terakhirnya pada Rabu (24/7/2024) pukul 09.30 WIB. Suasana duka seketika menyelimuti negeri, lantunan doa pun terpanjat bagi mantan guru, politisi, mantan anggota parlemen, dan mantan wakil presiden tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengupayakan pemerataan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita dalam rangka mendorong Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi atau high income countrypada 2045.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa provinsi yang memiliki PDRB per kapita tinggi baru Jakarta, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Pemerintah akan mendorong peningkatan PDRB per kapita yang lebih merata ke depan.

“Kita kan melihat berbagai daerah di Indonesia ada yang pendapatannya tinggi, seperti Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan sebagian di Sumatera Selatan, ya itu harus kita ratakan pertumbuhannya,” katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (24/7/2024).

Airlangga mengatakan salah satu strategi yang diupayakan adalah mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mendorong pertumbuhan sektor jasa.

Pada kesempatan berbeda, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah juga akan mendorong daerah sentra hilirisasi. Menurutnya, daerah yang berfokus pada hilirisasi, akan duluan menyusul Jakarta dan Kalimantan Timur lepas dari jebakan kelas menengah atau middle income trap.

Dia mencontohkan salah satu sentra hilirisasi tersebut adalah Maluku Utara, yang mampu mencatatkan pertumbuhan ekspor yang tinggi, juga berhasil menurunkan angka pengangguran.

“Daerah ini yang akan duluan lepas dari middle income trap, menyusul Jakarta dan Kalimantan Timur,” kata dia.

Airlangga menuturkan, dari 38 provinsi di Indonesia, Jakarta sudah lolos dari middle income trap, dengan PDRB per kapita yang mencapai US$21.000.

Selain itu, Kalimantan Timur juga telah berhasil keluar dari middle income trap dan menjadi daerah dengan pendapatan tinggi, dengan PDRB per kapita mencapai US$14.000.

“Jadi kalau melihat bagaimana Indonesia lolos middle income trap lihat Jakarta,” katanya.

Untuk bisa menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045, kata Airlangga, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai 7% hingga 8%.

Dia menambahkan, PDB per kapita Indonesia saat ini adalah sebesar US$5000. Sementara itu, pemerintah menargetkan PDB per kapita Indonesia bisa mencapai US$26.000 hingga US$30.000 pada 2045.

“Kalau kita lolos middle income trap, artinya kita sekarang berpenduduk sekitar 270 juta dengan pendapatan per kapita sekitar US$5.000, nanti pada 2045 kita berharap penduduk kita mencapai 320 juta dengan pendapatan per kapita antara US$26.000 hingga US$30.000,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Dunia atau World Bank mengunjungi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di kantornya untuk meninjau dua proyek di Indonesia, pada Senin (24/7/2024).

Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati, menyampaikan kunjungan Managing Director of Operations of World Bank Anna Bjerde bersama timnya tersebut untuk meninjau proyek irigasi untuk agrikultur dan program pengetasan stunting.

Dalam kesempatan tersebut, Anna yang juga sahabat Sri Mulyani saat bertugas di Bank Dunia (2010-2016), memuji ekonomi Indonesia yang berhasil tumbuh di angka 5% di saat ekonomi dunia melemah dan munculnya berbagai guncangan naiknya suku bunga dan gejolak harga komoditas dan geopolitik.

“Anna dan tim @worldbank mengapresiasi kinerja ekonomi Indonesia yang tumbuh cukup tinggi di tingkat 5% dan stabil serta inflasi yang rendah,” tulisnya, dikutip Rabu (24/7/2024).

Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia berhasil stabil di kisaran 5% sepanjang 2022 dan 2023. Terakhir pada kuartal I/2024, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% (year-on-year/yoy).

Selain itu, Bank Dunia dalam pertemuan tersebut juga dalam rangka mendengar pandangan Indonesia atas berbagai langkah reformasi World Bank Group yang sedang dilakukan dibawah kepemimpinan Presiden Ajay Banga.

Sri Mulyani mengungkapkan pihaknya turut mendiskusikan mengenai berbagai isu seperti penyederhanaan prosedur di internal Bank, Pricing,New instrument and funding for global public goods seperti climate change dan juga upaya Bank Dunia memperbaiki operasi terintegrasi dengan International Finance Corporation (IFC) dan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA).

Ke depan, Sri Mulyani menegaskan bahwa Indonesia masih akan terus memperbaiki kualitas SDM melalui perbaikan kesehatan, pendidikan dan jaring pengaman sosial. Dukungan Bank Dunia dalam bidang kesehatan sangat dihargai.

Tak lupa, dirinya juga memaparkan kondisi fiskal negara, di mana saat ini sedang proses penyusunan RAPBN 2025 Indonesia yang merupakan periode transisi ke pemerintahan baru hasil Pemilu.

“APBN Indonesia akan tetap dijaga dan dikelola secara prudent, kredibel, dan sustainable agar dapat memecahkan berbagai masalah pembangunan di Indonesia,” tuturnya.

Melihat laporan terbaru Bank Dunia edisi Juni 2024, Bank Dunia mengerek proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,9% menjadi 5% pada 2024.

Meski memperkirakan ekonomi tumbuh di angka 5% tahun ini, tekanan masih akan muncul dari sisi investasi dan ekspor.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Dunia atau World Bank mengunjungi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di kantornya untuk meninjau dua proyek di Indonesia, pada Senin (24/7/2024).

Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati, menyampaikan kunjungan Managing Director of Operations of World Bank Anna Bjerde bersama timnya tersebut untuk meninjau proyek irigasi untuk agrikultur dan program pengetasan stunting.

Dalam kesempatan tersebut, Anna yang juga sahabat Sri Mulyani saat bertugas di Bank Dunia (2010-2016), memuji ekonomi Indonesia yang berhasil tumbuh di angka 5% di saat ekonomi dunia melemah dan munculnya berbagai guncangan naiknya suku bunga dan gejolak harga komoditas dan geopolitik.

“Anna dan tim @worldbank mengapresiasi kinerja ekonomi Indonesia yang tumbuh cukup tinggi di tingkat 5% dan stabil serta inflasi yang rendah,” tulisnya, dikutip Rabu (24/7/2024).

Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia berhasil stabil di kisaran 5% sepanjang 2022 dan 2023. Terakhir pada kuartal I/2024, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% (year-on-year/yoy).

Selain itu, Bank Dunia dalam pertemuan tersebut juga dalam rangka mendengar pandangan Indonesia atas berbagai langkah reformasi World Bank Group yang sedang dilakukan dibawah kepemimpinan Presiden Ajay Banga.

Sri Mulyani mengungkapkan pihaknya turut mendiskusikan mengenai berbagai isu seperti penyederhanaan prosedur di internal Bank, Pricing,New instrument and funding for global public goods seperti climate change dan juga upaya Bank Dunia memperbaiki operasi terintegrasi dengan International Finance Corporation (IFC) dan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA).

Ke depan, Sri Mulyani menegaskan bahwa Indonesia masih akan terus memperbaiki kualitas SDM melalui perbaikan kesehatan, pendidikan dan jaring pengaman sosial. Dukungan Bank Dunia dalam bidang kesehatan sangat dihargai.

Tak lupa, dirinya juga memaparkan kondisi fiskal negara, di mana saat ini sedang proses penyusunan RAPBN 2025 Indonesia yang merupakan periode transisi ke pemerintahan baru hasil Pemilu.

“APBN Indonesia akan tetap dijaga dan dikelola secara prudent, kredibel, dan sustainable agar dapat memecahkan berbagai masalah pembangunan di Indonesia,” tuturnya.

Melihat laporan terbaru Bank Dunia edisi Juni 2024, Bank Dunia mengerek proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,9% menjadi 5% pada 2024.

Meski memperkirakan ekonomi tumbuh di angka 5% tahun ini, tekanan masih akan muncul dari sisi investasi dan ekspor.