Bisnis.com, TANGERANG - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menggodok revisi aturan terkait tata niaga bahan bakar nabati atau biofuel.

Aturan yang dimaksud adalahPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain.

Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyampaikan, ada tiga poin yang bakal direvisi dalam Permen ESDM tersebut.

“Karena ini sekaligus membahas tiga faktor tadi tata niaga dari biodiesel, bioetanol, dan bioavtur. Jadi semua bioenergi kita harus melakukan revisi Peraturan Menteri yang tahun 2008,” kata Eniya dalam acara Peluang dan Tantangan Implementasi Bioetanol di Indonesia di GIIAS 2024, Rabu (24/7/2024).

Eniya menuturkan, saat ini pembicaraan mengenai revisi aturan tersebut masih dikomunikasikan dengan para stakeholder terkait.

Dirinya pun mengharapkan revisi ini dapat cepat dibahas sehingga ada masukan yang baik untuk tata niaga dari bioetanol, biodiesel, dan bioavtur.

“Kita sedang banyak FGD [focus group discussion]. Karena ini cukup menyeluruh ya, bukan hanya biodiesel. Tadi bioetanol sama bioavtur sekalian semuanya,” ucapnya.

Dalam paparan yang ditampilkan Eniya, Permen ESDM Nomor 32 Tahun 2008 akan direvisi menjadi Permen ESDM tentang Pengusahaan Bahan Bakar Nabati.Revisi Permen tersebut nantinya juga akan mengatur tentang roadmap dan tata niaga bioetanol mulai 5% (E5) untuk non-public service obligation (PSO).

Dalam bahan paparan juga disebutkan bahwa PT Pertamina (Persero) mengusulkan penerapan bioetanol dimulai lagi dengan kadar 2,5% (E2,5). Namun, saat ini Pertamina telah melakukan uji coba pasar bioetanol dengan kadar 5% atau E5 di 75 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Adapun, Pertamina memasarkan produk bioetanol 5% yang dicampur Pertamax dengan nama dagang Pertamax Green 95. Saat ini, produk bioetanol Pertamina tersebut dijual seharga Rp13.900 per liter.

Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa Hamzah Haz memiliki riwayat sakit lambung sebelum meninggal dunia.

Menurut JK, informasi tersebut diperoleh dari pihak keluarga Hamzah Haz saat melakukan takziah di rumah duka di kawasan Matraman, Jakarta Timur.

"Saya tadi disampaikan oleh putra beliau [Hamzah Haz] ini, sakit lambung, tapi wafatnya [bukan karena sakit lambung] beliau tiba-tiba gitu ya, tidak di rumah sakit," kata Jusuf Kalla, Rabu (24/7/2024).

Di samping itu, JK mengenang Hamzah Haz sebagai tokoh politisi yang memegang teguh nilai-nilai keislaman.

Dia juga menyampaikan bahwa dirinya sempat mendukung Hamzah Haz saat mencoba diri sebagai Wakil Presiden ke-9.

"Ya saat awal beliau akan menjadi wapres saya ikut mendukung beliau di MPR. Karena ini tokoh islam yang baik, tenang dan punya pikiran-pikiran yang baik," tambahnya.

Sebagai informasi, Hamzah Haz meninggal dunia pada hari ini, Rabu (24/7/2024) pukul 09.30 WIB di usia 84 tahun. Sekretaris Jenderal PPP, Arwani Thomafi mengatakan Hamzah meninggal di Klinik Tegalan.

Adapun, berdasarkan keterangan keluarga, Hamzah meninggal dunia saat akan melaksanakan Salat Duha. Namun, Hamzah merasa pusing saat hendak berdiri.

"Gak ada sih sama sekali [sakit]. Jadi begitu bangun tidur, mau salat Duha. Jadi bangun tidur langsung berdiri tiba-tiba blank. Tapi dalam keadaan tidur," ujar Agus Haz.

Hamzah Haz rencananya akan disalatkan di masjid milik pribadi yang berada di Jalan Nenas Bogor Jawa Barat untuk kemudian dimakamkan.

Bisnis.com, Jakarta - Air bersih memang baru mengalir di IKN, namun sebelumnya beberapa isu menyebut jika Ibu Kota Nusantara itu akan krisis air bersih di masa depan.

Hal tersebut tak lepas dari kabar viral yang menyebut masyarakat di sekitar IKN saling berebut air bersih (beberapa pihak sudah membantah kabar tersebut)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan air bersih sudah terdistribusi ke Ibu Kota Nusantara (IKN) menjelang penyelenggaraan Upacara HUT Kemerdekaan ke-79 RI pada 17 Agustus 2024.

Menteri Basuki bahkan mengatakan jika ini bukan hanya sekadar air bersih, namun juga air yang bisa langsung diminum.

"Ini air minum, bukan hanya air bersih. Air dari keran di apartemen dan rumah di IKN langsung dapat diminum. Kami terus mengecek kualitas airnya sebelum masuk ke reservoir. Kita berharap air minum ini sudah dapat dimanfaatkan pada beberapa hari ke depan," kata Menteri Basuki dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (24/7/2024).

Jauh sebelum ini, mencuat isu yang mengatakan jika IKN bisa saja terancam krisis air bersih pada masa depan.

Penilaian itu didasarkan pada kondisi geografis di daerah IKN yang mayoritas memiliki tanah gambut.

Selain itu, banyaknya industri ekstraktif mengakibatkan sumber air tanah di sana tidak layak untuk dikonsumsi atau digunakan sehari-hari.

Meski demikian, Dosen Fakultas Sains dan Teknologi UNAIR Dr Nurina Fitriani ST menilai jika dengan pengelolaan yang tepat, potensi IKN mengalami krisis air bersih sangatlah rendah.

Pasalnya, sumber air bersih tidak hanya didapatkan melalui air tanah saja melainkan bisa diperoleh dari pengolahan air permukaan, air hujan, bahkan air laut.

Sebagaimana diketahui, IKN menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki curah hujan tinggi.

Dengan tata kelola kota yang baik, maka pemerintah bisa memanfaatkan serapan air hujan ini.

Air hujan yang telah dikumpulkan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari cukup dengan metode filtrasi sederhana.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Commonwealth (PTBC) telah diakuisisi oleh PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) alias OCBC Indonesia pada Mei 2024. Saat ini, PTBC tengah berproses untuk menjalankan penggabungan atau merger ke OCBC Indonesia.

Berdasarkan keterbukaan informasi, PTBC akan menggabungkan diri dengan OCBC Indonesia. Kemudian, OCBC Indonesia akan menjadi perusahaan penerima penggabungan. Proses penggabungan tengah berjalan dan ditargetkan rampung pada 1 September 2024.

Berdasarkan ketentuannya, setelah penggabungan, aset, liabilitas, dan ekuitas dari perusahaan yang nenggabungkan diri akan beralih kepada perusahaan penerima penggabungan. Selanjutnya, status badan hukum PTBC akan berakhir karena hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu.

Selain itu, semua aktivitas, kegiatan usaha, operasional usaha, tagihan-tagihan, hak dan kewajiban juga beralih karena hukum dari PTBC kepada OCBC.

Namun, di tengah proses penggabungan itu, PTBC menghadapi ragam kondisi. PTBC masih membukukan rugi. Setidaknya hingga kuartal I/2024, rugi bersih yang dibukukan bank mencapai Rp130,03 miliar.

PTBC sebenarnya membukukan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) sebesar Rp123,86 miliar pada kuartal I/2024. Namun, beban operasional yang dicatat perusahaan terlampau besar dan melebihi pendapatan, yakni Rp274,92 miliar. Alhasil, bank membukukan rugi.

Dari sisi intermediasi, PTBC mencatatkan penurunan kinerja kredit 12,71% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp7,89 triliun hingga Maret 2024. Aset juga turun 7,25% yoy menjadi Rp16,47 triliun.

Adapun, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) gross PTBC membengkak dari 2,15% per Maret 2023 menjadi 2,42% per Maret 2024. Raupan dana pihak ketiga (DPK) bank juga susut 0,85% yoy menjadi Rp11,15 triliun hingga Maret 2024.

PHK Masal Bank Commonwealth

Di tengah langkah penggabungan yang ditarget rampung per September 2024, Bank Commonwealth juga dihadapkan pada kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawannya.

Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) menyampaikan ada sebanyak 1.146 karyawan PTBC yang mengalami PHK massal. Para karyawan pada November 2023 sempat dibuat khawatir terhadap nasibnya usai mendengar kabar bahwa OCBC Indonesia akan mengakuisisi PTBC.

Menurut Opsi, Manajemen PTBC secara sepihak menyatakan bahwa pihaknya akan mem-PHK seluruh karyawan. Presiden Opsi Saepul Tavip mengungkapkan proses PHK sudah dilakukan bertahap sejak April 2024 hingga Desember 2024 atau pada saat proses merger rampung.

“Sedang berproses, sebagian sudah ada [yang di-PHK],” ungkap Saepul dalam konferensi pers di TIS Square, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2024).

PTBC juga menawarkan nilai kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang pisah, dan kebijakan tambahan untuk masa kerja tertentu.

Saepul mengatakan Bank Commonwealth sempat berjanji bahwa pekerja yang terdampak akan ditampung di Bank OCBC Indonesia.

Namun, hal ini menjadi tanda tanya besar lantaran OCBC Indonesia tentu akan melakukan seleksi terhadap pekerja yang akan masuk di perusahaannya. Itu artinya, tak semua karyawan PTBC dapat bekerja di bank tersebut.

Dalam perkembangannya, manajemen kemudian menetapkan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon.

Merujuk laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK), DPLK merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa guna menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri. Dana tersebut terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Saepul lantas menilai bahwa keputusan yang diambil Perseroan keliru. Hal ini juga dapat menurunkan nilai pesangon yang akan diterima karyawan.

Manajemen Bank Commonwealth pun buka suara dan memastikan bahwa hak-hak karyawan yang di PHK akan diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Manajemen memastikan karyawan yang di-PHK memperoleh hak mereka sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku,” kata Manajemen Bank Commonwealth kepada Bisnis, Selasa (24/7/2024).

Selain itu, Manajemen Bank Commonwealth menyebut bahwa OCBC Indonesia secara aktif memberikan kesempatan bagi karyawan PTBC untuk dapat bergabung bersama OCBC Indonesia, sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas setiap individu.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Commonwealth (PTBC) telah diakuisisi oleh PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) alias OCBC Indonesia pada Mei 2024. Saat ini, PTBC tengah berproses untuk menjalankan penggabungan atau merger ke OCBC Indonesia.

Berdasarkan keterbukaan informasi, PTBC akan menggabungkan diri dengan OCBC Indonesia. Kemudian, OCBC Indonesia akan menjadi perusahaan penerima penggabungan. Proses penggabungan tengah berjalan dan ditargetkan rampung pada 1 September 2024.

Berdasarkan ketentuannya, setelah penggabungan, aset, liabilitas, dan ekuitas dari perusahaan yang nenggabungkan diri akan beralih kepada perusahaan penerima penggabungan. Selanjutnya, status badan hukum PTBC akan berakhir karena hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu.

Selain itu, semua aktivitas, kegiatan usaha, operasional usaha, tagihan-tagihan, hak dan kewajiban juga beralih karena hukum dari PTBC kepada OCBC.

Namun, di tengah proses penggabungan itu, PTBC menghadapi ragam kondisi. PTBC masih membukukan rugi. Setidaknya hingga kuartal I/2024, rugi bersih yang dibukukan bank mencapai Rp130,03 miliar.

PTBC sebenarnya membukukan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) sebesar Rp123,86 miliar pada kuartal I/2024. Namun, beban operasional yang dicatat perusahaan terlampau besar dan melebihi pendapatan, yakni Rp274,92 miliar. Alhasil, bank membukukan rugi.

Dari sisi intermediasi, PTBC mencatatkan penurunan kinerja kredit 12,71% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp7,89 triliun hingga Maret 2024. Aset juga turun 7,25% yoy menjadi Rp16,47 triliun.

Adapun, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) gross PTBC membengkak dari 2,15% per Maret 2023 menjadi 2,42% per Maret 2024. Raupan dana pihak ketiga (DPK) bank juga susut 0,85% yoy menjadi Rp11,15 triliun hingga Maret 2024.

PHK Masal Bank Commonwealth

Di tengah langkah penggabungan yang ditarget rampung per September 2024, Bank Commonwealth juga dihadapkan pada kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawannya.

Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) menyampaikan ada sebanyak 1.146 karyawan PTBC yang mengalami PHK massal. Para karyawan pada November 2023 sempat dibuat khawatir terhadap nasibnya usai mendengar kabar bahwa OCBC Indonesia akan mengakuisisi PTBC.

Menurut Opsi, Manajemen PTBC secara sepihak menyatakan bahwa pihaknya akan mem-PHK seluruh karyawan. Presiden Opsi Saepul Tavip mengungkapkan proses PHK sudah dilakukan bertahap sejak April 2024 hingga Desember 2024 atau pada saat proses merger rampung.

“Sedang berproses, sebagian sudah ada [yang di-PHK],” ungkap Saepul dalam konferensi pers di TIS Square, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2024).

PTBC juga menawarkan nilai kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang pisah, dan kebijakan tambahan untuk masa kerja tertentu.

Saepul mengatakan Bank Commonwealth sempat berjanji bahwa pekerja yang terdampak akan ditampung di Bank OCBC Indonesia.

Namun, hal ini menjadi tanda tanya besar lantaran OCBC Indonesia tentu akan melakukan seleksi terhadap pekerja yang akan masuk di perusahaannya. Itu artinya, tak semua karyawan PTBC dapat bekerja di bank tersebut.

Dalam perkembangannya, manajemen kemudian menetapkan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon.

Merujuk laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK), DPLK merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa guna menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri. Dana tersebut terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Saepul lantas menilai bahwa keputusan yang diambil Perseroan keliru. Hal ini juga dapat menurunkan nilai pesangon yang akan diterima karyawan.

Manajemen Bank Commonwealth pun buka suara dan memastikan bahwa hak-hak karyawan yang di PHK akan diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Manajemen memastikan karyawan yang di-PHK memperoleh hak mereka sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku,” kata Manajemen Bank Commonwealth kepada Bisnis, Selasa (24/7/2024).

Selain itu, Manajemen Bank Commonwealth menyebut bahwa OCBC Indonesia secara aktif memberikan kesempatan bagi karyawan PTBC untuk dapat bergabung bersama OCBC Indonesia, sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas setiap individu.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten rokok PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP) mencatatkan penjualan rokok sebesar 39,4 miliar batang sepanjang semester I/2024.

Berdasarkan data Philip Morris International Inc. penjualan HMSP turun saat total penjualan rokok Indonesia mengalami peningkatan.

HMSP mengalami penurunan penjualan rokok sebesar 2,9% menjadi 39,4 miliar batang dibandingkan dengan periode semester I/2023 yang tercatat sebesar 40,5 miliar batang.

Sejalan dengan turunnya penjualan, market share HMSP juga ikut tergerus 1,5% dari sebelumnya sebesar 29,8% menjadi sebesar 27,3% pada semester I/2024.

Adapun merek Iqos heated tobacco units (HTU) mengalami kenaikan penjualan hingga 100% lebih menjadi sebesar 0,5 miliar dibandingkan dengan periode kuartal I/2023 yang sebesar 0,2 miliar.

Sementara itu, penjualan rokok secara keseluruhan di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 3,1% menjadi 145,5 miliar batang sepanjang semester I/2024. Padahal di periode yang sama tahun lalu penjualan rokok tercatat sebesar 141,4 miliar batang.

Di sisi lain, sepanjang kuartal I/2024, HMSP mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp29,10 triliun per Maret 2024. Penjualan ini naik 7,94% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp26,96 triliun.

Penjualan tersebut masih didominasi oleh penjualan lokal oleh pihak ketiga dengan total penjualan mencapai Rp28,80 triliun. Sementara itu, untuk penjualan ekspor dan lainnya oleh pihak berelasi tercatat sebesar Rp301,19 miliar.

Sejalan dengan kenaikan penjualan, beban pokok juga ikut naik menjadi sebesar Rp24,35 triliun. Beban ini naik 10,13% dibandingkan kuartal I/2023 yang tercatat sebesar Rp22,10 triliun.

Adapun, laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk tercatat sebesar Rp2,24 triliun. Laba itu naik sekitar 4,02% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2,16 triliun.

Bisnis.com, BANDUNG— Sepanjang 2022 hingga 24 Juli 2024, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat menindak 22 tersangka tindak pidana perpajakan yang rugikan negara hingga Rp79,3 miliar.

Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Kurniawan Nizar mengatakan capaian tersebut terlaksana dengan sinergitas Kanwil DJP I, II dan III dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat, dan Polda Metro Jaya.

Rincian total kerugian pendapatan negara yang berhasil diselamatkan tersebut yaitu di Kanwil DJP Jawa Barat I sekitar Rp19,16 miliar, Kanwil DJP Jawa Barat II sekitar Rp19,07 miliar, dan Kanwil DJP Jawa Barat III sekitar Rp41,07 miliar.

Untuk meningkatkan kolaborasi sinergis tersebut, Kanwil DJP Jawa Barat bersama Kejati Jawa Barat, Polda Jawa Barat, dan Polda Metro Jaya menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penegakan Hukum Pidana Perpajakan di Provinsi Jawa Barat, kegiatan diselenggarakan di Bandung Barat, (Rabu, 24/7/2023).

Kegiatan yang mengangkat bertema "Peningkatan Sinergi Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan" itu bertujuan untuk meningkatkan sinergi penegakan hukum pidana perpajakan dan membahas isu-isu terkait penanganan pidana perpajakan di Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Perpajakan, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang diwakili Aspidsus Dwi Agus Arfianto, Kepala Polda Jawa Barat yang diwakili Wadirekrimsus AKBP Anggoro Wicaksono, Kepala Polda Metro Jaya yang diwakili Kasi Korwas AKP Bambang Hermanto, Direktorat Penegakan Hukum yang diwakili Kasubdit Penyidikan Wahydu Widodo, serta Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I, II, dan III.

Selain itu, 100 peserta yang terdiri dari perwakilan Kepala Kejaksaan Negeri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Jaksa Peneliti, dan pegawai terkait lainnya di wilayah kerja Provinsi Jawa Barat hadir dalam kegiatan tersebut.

“Para peserta kegiatan bersama-sama berkomitmen untuk mendukung penerapan peraturan perundang-undangan di Bidang Perpajakan yang merupakan tulang punggung bagi pembiayaan pembangunan negara di mana 80% sumber pendapatan negara berasal dari pajak,” ujar Kurniawan.

Menurut dia, setiap pelanggaran dalam bidang perpajakan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengganggu upaya pemerintah dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, penegakan hukum di bidang perpajakan menjadi prioritas penting di Direktorat Jenderal Pajak.

Tiga institusi utama dalam penegakan hukum pidana pajak yakni Penyidik di Kanwil DJP, Polda, dan Kejati termasuk Kejaksaan Negeri di dalamnya terus meningkatkan sinergi antar lembaga agar penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan di Provinsi Jawa Barat bisa berjalan dengan lancar.

“Isu-isu yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana perpajakan sejatinya sangat kompleks. Mulai dari penggelembungan biaya, menyembunyikan penghasilan, sampai dengan penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya,” ungkap Nizar.

Proses pembuktian di penyidikan, sambung Nizar, sampai dengan penuntutan di persidangan membutuhkan effort yang cukup besar. Oleh karena itu, kolaborasi sinergis, saling dukung, dan kerja sama yang baik antara DJP, Kepolisian, dan Kejaksaan sangat dibutuhkan.

Dalam prosesnya, Kanwil DJP Jabar menghadapi berbagai tantangan mulai dari perlawanan hukum di praperadilan pidana sampai dengan pengujian ketentuan perundang-undangan.

“Tentu kita harus menyikapi tantangan tersebut dengan sikap positif dan terus memperbaiki proses penegakan hukum yang kita miliki,” ujar Nizar.

Lebih lanjut, ia pun berharap dengan adanya kegiatan tersebut dapat merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih efektif serta mempererat hubungan antar lembaga, sehingga mampu menciptakan tata kerja dan tata kelola penegakan hukum yang lebih solid antar instansi penegak hukum di wilayah kerja Jabar.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Jabar III Romadhaniah mengatakan penegakan hukum bahwa penegakan hukum perpajakan merupakan aspek proses bisnis di bidang perpajakan yang sangat penting.

Penegakan hukum perpajakan, sambungnya, memberikan rasa keadilan kepada wajib pajak dengan memberikan kepastian bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghindari kewajiban perpajakannya harus dimintakan pertanggungjawaban secara hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Penegakan hukum perpajakan itu memberikan memberikan efek jera (detterent effect) dan mencegah kecurangan pajak di masa depan dengan cara memastikan bahwa setiap tindak kecurangan pajak dapat dideteksi dan dihukum,” ungkap Romadhaniah

Di kesempatan yang sama, Kepala Kanwil DJP Jabar II Harry Gumelar menyampaikan DJP selalu mengedepankan asas Ultimum Remedium dalam setiap penanganan perkara dugaan tindak pidana di bidang perpajakan.

Lebih lanjut, ia mengatakan pemidanaan merupakan upaya terakhir dengan tetap membuka kesempatan kepada tersangka untuk menggunakan haknya yaitu melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar dan ditambah dengan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

“Dalam hal Wajib Pajak menggunakan haknya tersebut maka terhadap tersangka akan dibebaskan dari penuntutan pidana pajak,” pungkasnya.

Di kegiatan itu juga Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat DJP menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kejaksaan Tinggi, Kepolisian, dan Kejaksaan Negeri di wilayah provinsi Jawa Barat atas kerja sama yang baik selama ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih menunggu keputusan pemerintahan petahana maupun pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto, terkait rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% pada 2025.

Pasalnya, menjelang pembacaan Nota Keuangan dan RAPBN 2025 yang kurang dari satu bulan lagi, masih belum ada hilal terkait naik atau tidaknya tarif tersebut.

“Kami semua menunggu konsep pemerintahan baru [termasuk PPN 12%],” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit kepada Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Mengingat janji kampanye Prabowo – Gibran, yang sangat optimisitis untuk mengerek rasio pajak terhadap produk domestik bruto atau tax-to-GDP ratio (tax ratio) hingga angka 23%. Padahal, tax ratio Indonesia per 2023 baru mencapai 10,2%.

Untuk tahun depan, Kementerian Keuangan telah mematok rasio pajak tersebut di rentang 10,09% hingga 10,29% dari PDB.

“Untuk mencapai tax ratio 23%, kami menunggu pemerintahan baru jelaskan bagaimana caranya,” lanjut Dolfie.

Apakah dengan cara menaikkan tarif PPN, atau melalui sumber-sumber penerimaan lain selain pajak.

Pemerintah pun memiliki kewenangan untuk menaik-turunkan tarif pajak sebagaimana amanat Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dengan persetujuan DPR.

Dalam belied yang diteken Sri Mulyani itu, pemerintah telah menetapkan bahwa tarif PPN ini dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%.

Sementara tertulis pada ayat (1) Pasal 7 Bab IV beleid tersebut, bahwa tarif PPN sebesar 12% mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

Dosen Ilmu Hukum Pajak Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Adrianto Dwi Nugroho menyampaikan kenaikan pajak sebesar 1% untuk PPN tersebut bukan menjadi satu-satunya sumber penerimaan negara.

Pemerintah memiliki bea, cukai, PPh Pasal 21, PPh Badan, hingga PPh Pasal 22 Impor serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Meski banyak seruan untuk melakukan penundaan kenaikan tarif PPN karena dikhawatirkan akan membebankan masyarakat menengah, Adrianto melihat artinya pemerintah perlu menyiapkan peraturan baru.

“Ketentuannya paling lambat 1 Januari 2025 sudah harus naik. Artinya Pengusaha Kena Pajak sudah harus menerapkan pada masa pajak Januari 2025. Jika mau menunda, berarti harus terbit Perppu penundaan kenaikan tarif tersebut,” tuturnya, Rabu (24/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT) mengungkap Jalan Tol Cimanggis-Cibitung seksi 2B ruas Simpang Susun Cikeas – Cibitung bakal ditetapkan bertarif dalam waktu dekat.

Direktur Utama PT CCT, Indar Barung menuturkan ruas Nagrak – Cibitung hingga saat ini belum dikenakan tarif tol agar masyarakat dapat mencoba dan merasakan secara langsung manfaat dari jalan tol tersebut.

“Selama dalam masa sosialisasi awal, masyarakat dapat melintas di segmen ini tanpa dikenakan tarif. Namun dalam waktu dekat akan diberlakukan tarif sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1627/KPTS/M/2024,” kata Indar dikutip dari akun Instagram resmi PT CCT, Rabu (24/7/2024).

Indar mengatakan dengan dioperasikannya Jalan Tol Cimanggis – Cibitung seksi Nagrak – Cibitung dapat memberikan manfaat yang besar bagi Masyarakat.

Di samping itu, beroperasinya ruas tol ini juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian bagi wilayah sekitar jalan tol dan meningkatkan kelancaran pergerakan baik komuter maupun logistik kawasan industri besar di Jabodetabek.

Untuk diketahui sebelumnya, Jalan Tol Cimanggis – Cibitung telah resmi beroperasi secara penuh pada 10 Juli 2024. Usai sebelumnya Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin meresmikan ruas Nagrak – Cibitung pada 9 Juli 2024.

Sedikit memberi bocoran, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Miftachul Munir menjelaskan tarif ruas Tol Nagrak – Cibitung ditetapkan sebesar Rp2.065 per kilometer (Km).

“Tarifnya Rp46.000 sekan, per kilometernya kan Rp2.065,” imbuhnya.

Adapun, Jalan Tol Cimanggis - Cibitung memiliki total panjang mencapai 26,18 km. Tol ini merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 yang melintasi 4 wilayah yaitu Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi. Pembangunannya memakan biaya investasi mencapai Rp10,6 triliun.

Dengan beroperasinya ruas Jalan Tol Cimanggis – Cibitung Seksi 2B tersebut, maka jaringan JORR 2 sepanjang 111 km resmi tersambung penuh. Di mana, rincian ruas lainnya di antaranya Cengkareng - Kunciran - Serpong - Cinere - Jagorawi - Cimanggis lalu Cibitung - Cilincing sebelumnya sudah beroperasi sepanjang 91,3 km.

Bisnis.com, PALEMBANG - Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) atau Balai Karantina Sumatera Selatan (Sumsel) memfasilitasi sertifikasi antar area gelembung renang ikan dengan nilai ekonomis mencapai Rp6 miliar selama Semester I tahun 2024.

"Produk ikan berupa gelembung renang ikan yang disertifikasi 9.742 kg, dilalulintaskan ke Kabupaten Deli Serdang, Sidoarjo, Tangerang, Kota Bandung, Batam, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Pangkalpinang, dan Pontianak," kata Kepala Balai Karantina Sumsel Kostan Manalu, di Palembang, Selasa (23/7/2024).

Dia menjelaskan, sebelum dilalulintaskan antar area, gelembung renang ikan harus melalui pemeriksaan oleh pejabat Karantina Sumsel berupa pemeriksaan fisik maupun kelengkapan dokumen sebagai persyaratan administrasi.

“Gelembung renang ikan yang disertifikasi itu telah melalui pemeriksaan klinis, kesesuaian jenis, jumlah, dan volume komoditas,” ujarnya pula.

Gelembung renang ikan diambil dari jenis ikan tertentu, seperti ikan gulama, ikan tirusan, dan ikan malong.

Organ gelembung renang ikan memiliki fungsi penting bagi ikan untuk membantu keseimbangan pola renang terhadap arus, karena berisi gas seperti oksigen.

Selain fungsi bagi ikan sendiri, gelembung renang ikan memiliki manfaat untuk kesehatan manusia sebagai sumber kolagen, meningkatkan metabolisme tubuh, dan meningkatkan kecerdasan pada bayi.

Pihaknya selalu berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pengawasan lalu lintas komoditas perikanan dan berkomitmen untuk menjaga kesehatan komoditas perikanan dan keamanan produk perikanan di wilayah provinsi dengan 17 kabupaten dan kota itu.

Hal itu sejalan dengan arahan Kepala Barantin Sahat M Panggabean yang menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi sebagai upaya melindungi sumber daya alam hayati dari ancaman hama dan penyakit, kata Kepala Balai Karantina Sumsel Kostan Manalu.

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai wacana koalisi pendukung calon wakil gubernur (cawagub) Anies Baswedan di Pilgub Jakarta masih mandek.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengakui condong mendukung Anies maju sebagai calon gubernur Jakarta 2024. PKB, lanjutnya, satu suara dengan dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk dukung Anies.

Meski demikian, tidak ada perkembangan berarti dalam pembicaraan antara PKB, Nasdem, hingga PKS.

"Untuk Jakarta masih tetap, masih belum beranjak ini dinamikanya," jelas Jazilul di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).

Menurutnya, ketiga partai politik belum pernah lakukan pembicaraan formal. PKB, Nasdem, dan PKS baru lakukan komunikasi informal ihwal Pilkada Jakarta 2024.

Jazilul menjelaskan, masing-masing partai politik memiliki cara kerja yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, dia tidak heran apabila belum ada titik temu terutama ihwal sosok cawagub pendamping Anies.

"Cara mengambil keputusannya yang masih belum, ya biasanya kan cara ngambilnya duduk bersama gitu," ujarnya.

Wakil ketua MPR ini mengaku PKB juga tidak akan terburu-buru untuk ambil keputusan. Bagaimanapun, lanjutnya, belum ada muncul sosok penantang Anies yang jelas.

PKB ingin terlebih dahulu membentuk koalisi di Pilkada Jakarta sebelum membicarakan paket pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mencatat nilai penerbitan surat utang oleh industri multifinance mencapai Rp13,24 triliun selama semester pertama 2024.

Angka tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan dengan industri lainnya seperti pulp dan kertas yang mencapai Rp12,75 triliun dan Lembaga Keuangan Khusus sebanyak Rp7,68 triliun.

Namun demikian, penerbitan surat utang multifinance mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya mencapai 12,35%.

“Total penerbitan surat utang multifinance pada semester I/2023 mencapai Rp15,11 triliun,“ kata Fixed Income Analyst Pefindo Ahmad Nasrudin kepada Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Ahmad mengatakan ada dua faktor utama yang menyebabkan penurunan penerbitan surat utang multifinance pada semester pertama 2024. Pertama kenaikan suku bunga sejak Oktober 2023 sampai dengan Juni 2024, di mana Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga dua kali, masing-masing 25 basis poin (bps).

Ahmad melanjutkan kenaikan suku bunga ini mempengaruhi pendanaan multifinance di antaranya kenaikan biaya pendanaan. Adapun suku bunga tinggi meningkatkan kupon yang perlu dibayarkan oleh emiten. Di sisi lain, investor juga meminta premi yang lebih tinggi karena suku bunga tinggi meningkatkan leverage keuangan perusahaan multifinance.

Menurut Ahmad, kenaikan suku bunga tersebut juga mempengaruhi pelemahan permintaan jasa multifinance. Pasalnya suku bunga tinggi membuat pinjaman menjadi lebih mahal, sehingga mendorong rumah tangga dan bisnis yang selama ini mengandalkan pembiayaan dari multifinance untuk menunda pembelian.

“Jadi, maklum, ketika suku bunga lebih tinggi, pendanaan multifinance melalui surat uang juga lebih rendah. Mereka mungkin lebih mengoptimalkan pendanaan melalui modal internal,” kata Ahmad.

Ahmad menambahkan perusahaan multifinance menerbitkan surat utang dengan jangka pendek sehingga ketika jatuh tempo dalam waktu dekat, perusahaan dapat membiayai kembali dengan lebih murah ketika suku bunga mulai diturunkan oleh bank sentral.

“Strategi tersebut umum dilakukan saat suku bunga tinggi seperti sekarang,” imbuhnya.

Pefindo juga mencatat pada semester pertama 2024, nilai jatuh tempo surat utang multifinance lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan kebutuhan pendanaan melalui penerbitan surat utang baru menjadi berkurang.

Adapun angka jatuh tempo surat utang multifinance mencapai Rp26,29 triliun pada 2024. Dari total tersebut, yang paling terendah adalah sebesar Rp4,26 pada kuartal 1 2024.

“Sebagai hasilnya, penerbitan oleh multifinance selama periode ini juga relatif sepi,” kata Ahmad.

Bahkan, berdasarkan catatan Pefindo, tidak ada multifinance yang menerbitkan surat utang selama kuartal I/2024.

Pefindo menyoroti melambatnya pertumbuhan pembiayaan. Adapun tren pertumbuhan pembiayaan multifinance juga cenderung melambat dibandingkan dengan akhir tahun lalu karena permintaan yang lebih lemah. Hal tersebut turut berkontribusi pada penurunan kebutuhan pendanaan melalui penerbitan surat utang.

Meski masih diatas double digit, pertumbuhan multifinance hanya 10,8% secara tahunan (year on year/yoy) pada April 2024. Persentase tersebut lebih rendah daripada pertumbuhan pada bulan sebelumnya yakni 12,2% yoy per Maret 2024). Total outstanding pembiayaan mencapai Rp486,35 triliun.