Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, saat ini tengah melakukan review tarif kendaraan bermotor dan adanya keinginan industri asuransi untuk memisahkan rate asuransi kendaraan listrik secara tersendiri.

"Pembahasan ini masih berjalan dan OJK bersama industri secara bersama akan mencapai solusi yang bermanfaat kepada masyarakat luas," ucap Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono dalam keterangan tertulis dikutip, 17 Juli 2024.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Teknik PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance), Sudarlin, menyatakan bahwa, Tugu Insurance akan mengikuti regulasi dari OJK jika ke depannya terdapat kebijakan khusus terkait dengan produk kendaraan listrik.

"Kami berharap dalam proses pembuatan kebijakan ini, perlu dilakukan kajian terlebih dahulu. Perusahaan-perusahaan asuransi dapat pula dilibatkan untuk memberikan pandangan dari sisi pelaku usaha. Dengan demikian, perusahaan dapat mengembangkan produk yang kompetitif sesuai dengan aturan serta dapat memberikan perlindungan terbaik bagi nasabah," ucap Sudarlin dalam keterangannya, 17 Juli 2024.

Ia menjelaskan, dalam penetapan premi asuransi kendaraan listrik, secara garis besar Tugu Insurance masih mengacu pada basis yang sama dengan kendaraan konvensional.

"Namun, dikarenakan saat ini volume kendaraan listrik belum sebanyak kendaraan konvensional dan terdapat komponen baterai yang membedakan dengan konvensional dari sisi risiko, maka kami melakukan penyesuaian pada terms and conditions dalam penentuan preminya," imbuhnya.

Hal tersebut tentunya dapat disesuaikan dengan risiko-risiko baru yang tidak terdapat pada kendaraan konvensional. Di balik tren penjualan kendaraan baru yang menunjukan penurunan, ternyata data penjualan kendaraan listrik justru mengalami peningkatan. Ini dibuktikan juga dengan semakin banyaknya produsen mobil listrik luar negeri yang masuk ke Indonesia.

Hal ini juga merupakan kesempatan bagi Tugu Insurance untuk melakukan penetrasi market dan memberikan perlindungan terbaik bagi pemilik kendaraan. Lalu, inisiatif ini juga menunjukan bagaimana Tugu Insurance sangat mendukung perkembangan green industri di Indonesia.

"Dalam mendorong peningkatan premi asuransi kendaraan listrik ini, Tugu Insurance terus mengoptimalkan kerja sama dengan existing business partners dan membangun kerja sama baru dengan business partners dalam ekosistem ini," ujar Sudarlin. (*)

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet konglomerat mengincar status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk proyek unggulan guna mendongkrak daya tarik di mata investor. Pengembangan KEK yang menyerap investasi jumbo pun terus diakselerasi.

Dewan Nasional KEK mencatat saat ini terdapat 22 KEK yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP). Jumlah itu terbagi ke dalam empat sektor utama, yakni industri, pariwisata, digital, dan tema jasa lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Salah satu orang terkaya di Indonesia, Prajogo Pangestu, mendapatkan jatah 107,54 juta lembar saham PT Barito Pacific Tbk. (BRPT).

Dilansir dari keterbukaan informasi Selasa (23/7/2024), jatah saham untuk Prajogo Pangestu itu berasal dari pelaksanaan program kepemilikan saham oleh manajemen dan karyawan perseroan (MESOP) dan pembagian saham bonus.

“[Tujuan dari transaksi] investasi, [status kepemilikan] langsung,” tulis Manajemen Barito Pacific.

Setelah pembagian tersebut, jumlah saham BRPT yang dipegang oleh Prajogo Pangestu naik dari 66,74 miliar lembar menjadi 66,85 miliar lembar atau setara dengan 71,31%.

Adapun, tanggal transaksi saham BRPT itu terjadi pada 16 Juli 2024 untuk program MESOP dan 19 Juli 2024 untuk pembagian saham bonus.

Barito Pacific membagikan saham bonus kepada para pemegang saham BRPT yang berhak.

Secara terperinci,pengalihan dengan pembagian saham bonus kepada pemegang saham secara proporsional sebanyak-banyaknya sebesar 150 juta lembar saham atau senilai Rp15 miliar.

Alhasil, saham bonus tersebut memiliki rasio setiap 625 lembar saham akan mendapat 1 lembar saham bonus kepada investor yang tercatat pada 28 Juni 2024.

Selain saham bonus, Barito Pacific juga melakukan pembayaran dividen tunai 2024 yang berasal dari tahun buku 2023 pada Jumat (19/7/2024).

Barito Pacific menebar dividen US$5 juta atau setara Rp81,87 miliar (estimasi kurs jisdor Rp16.374 per dolar AS). Alhasil, para pemegang saham BRPT yang berhak akan mendapatkan jatah Rp0,873 per lembar.

Berdasarkan data Forbes Real Time Billionaire Senin (22/7/2024), nilai kekayaan bersih Prajogo Pangestu naik 0,58% atau US$355 juta dalam sehari. Terkini, nilai kekayaan bersih yang dimiliki senilai US$61,5 miliar.

Terkini, Prajogo Pangestu menempati posisi ke-25 daftar orang terkaya di dunia versi Forbes.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, DENPASAR - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Dewa Nyoman Rai Dharmadi mengharapkan pihak desa adat dan desa dinas, khususnya di wilayah Kecamatan Kuta sampai Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dapat mengingatkan terkait zona larangan bermain layang-layang.

"Kami harapkan untuk konsisten dan dibantu oleh kawan-kawan desa adat dan desa dinas, supaya dibantu kepada masyarakat sehingga tidak terjadi lagi (kecelakaan penerbangan akibat layang-layang) karena dekat runway (landasan pacu) bandara," kata Rai Dharmadi di Denpasar, Senin (22/7/2024).

Ia menyampaikan hal tersebut terkait dengan jatuhnya helikopter akibat terlilit tali layangan di Banjar Suluban, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, pada Jumat (19/7).

Menurut dia, dalam Peraturan Daerah (Perda) Bali Nomor 9 Tahun 2000 tentang Larangan Menaikkan Layang-Layang dan Permainan Sejenis di Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Sekitarnya sudah diatur secara detail bahwa untuk radius 0-9 kilometer, zona yang tidak boleh sama sekali untuk menaikkan layang-layang.

Sedangkan dengan radius 9-18 kilometer diizinkan menerbangkan layangan tetapi dengan batas ketinggian 100 meter. "Ini yang kadang tidak bisa dikontrol di lapangan," ucapnya.

Ia mengaku ada sejumlah tantangan dalam melakukan penegakan Perda 9/2000 itu di antaranya karena layang-layang lebih banyak dimainkan oleh anak-anak sekolah dan diterbangkan menginap, sehingga untuk mencari titik di mana diikat tidak mudah.

"Perda yang ada sudah efektif dan masih relevan untuk dilaksanakan penegakan. Kemarin-kemarin tidak melakukan penegakan karena kebanyakan mereka yang bermain layang-layang adalah anak-anak sekolah," ujarnya.

Oleh karena masih berusia anak-anak, sehingga dipertimbangkan dampak psikis ketika harus disidangkan. Mereka yang melanggar perda akhirnya hanya diberikan pembinaan.

"Tetapi karena ada kecelakaan helikopter seperti ini, kami berupaya sampai pada penegakan. Kami akan pilah, kalau orang tua (yang bermain layang-layang) tidak ada alasan tidak tahu dan wajib tahu. Sosialisasi juga sudah jauh-jauh hari kami lakukan. Kalau ini diabaikan 'kan menjadi fatal," kata Rai Dharmadi.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak ada melarang masyarakat bermain layang-layang, tetapi mengatur dimana boleh bermain layang-layang.

"Memang tidak semua masyarakat paham bahaya bermain layang-layang di sekitar bandara dan juga seputar Sutet (saluran udara tegangan ekstra tinggi)," ucapnya lagi.

Dengan kejadian seperti, Rai Dharmadi berharap masyarakat bisa menerima dilakukan penertiban dan dibantu juga untuk mengingatkan pada anak-anak terkait mana daerah yang boleh dan tidak boleh bermain layang-layang.

Ia tidak memungkiri saat penertiban layang-layang, Satpol PP terkadang diremehkan oleh masyarakat. "Seringkali katanya Satpol PP itu tidak ada kerjaan, layangan diurusi. Namanya tugas, kami sudah biasa mendengar selentingan-selentingan negatif karena kita tahu kalau dicermati akibat-akibatnya itu akan fatal," katanya.

Adapun sanksi pidana sesuai Pasal 8 Ayat 1 Perda Provinsi Bali No 9 Tahun 2000 disebutkan barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 dan 6 perda tersebut diancam pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000.

Bisnis.com, JAKARTA — Perbankan investasi asal AS, JP Morgan, memutuskan untuk merevisi naik peringkat rekomendasi saham emiten media koleksi Anthoni Salim, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK).

Dalam riset yang dikutip Selasa (23/7/2024), JP Morgan merevisi naik peringkat saham EMTK dari sebelumnya netral menjadi overweight atau beli dengan target harga Rp540.

“Kami memiliki peringkat OW pada EMTK, salah satu grup konglomerat terbesar di Indonesia dengan fokus bisnis utama di bidang media, teknologi, layanan kesehatan, dan yang terakhir berekspansi ke perbankan dan layanan penerbangan,” tulis Tim J.P. Morgan.

J.P. Morgan memiliki tiga alasan utama memiliki pandangan positif untuk saham EMTK. Pertama, membaiknya prospek bisnis media melalui PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA) sejalan dengan belanja konsumen yang lebih baik serta basis pertumbuhan rendah pada 2023.

Kedua, meningkatnya lanskap kompetisi bisnis internet melalui GRAB, BUKA, dan Vidio. Ketiga, neraca keuangan yang kuat dengan kas bersih US$500 juta sehingga membuka ruang untuk peluang merger dan akuisisi.

Emtek telah melakukan pembagian dividen untuk kinerja tahun buku 2023 pada Jumat (12/7/2024). Para pemegang saham EMTK yang berhak mendapatkan jatah total senilai Rp244,29 miliar atau Rp4 per lembar.

Sosok konglomerat Anthoni Salim merupakan salah satu pemegang saham EMTK yang turut merasakan pembagian dividen Emtek pada 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat Anthoni Salim masih memegang 5,51 miliar lembar atau 8,99% saham EMTK sampai dengan Selasa (9/7/2024). Alhasil, jatah dividen yang diperoleh ditaksir mencapai Rp22,04 miliar.

Emtek sejatinya mencatatkan penurunan kinerja pada 2023. Dalam laporan keuangannya, EMTK mencetak pendapatan senilai Rp9,24 triliun. Pendapatan ini turun 6,23% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9,85 triliun.

EMTK membukukan rugi bersih sebesar Rp140,77 miliar pada 2023. Nilai tersebut berbanding terbalik dengan laba bersih sebesar Rp6,19 triliun di periode yang sama tahun sebelumnya karena ada laba atas investasi Rp5 triliun.

Meski mencatatkan rugi bersih,EMTK masih memiliki saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp9,35 triliun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Perbankan investasi asal AS, JP Morgan, memutuskan untuk merevisi naik peringkat rekomendasi saham emiten media koleksi Anthoni Salim, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK).

Dalam riset yang dikutip Selasa (23/7/2024), JP Morgan merevisi naik peringkat saham EMTK dari sebelumnya netral menjadi overweight atau beli dengan target harga Rp540.

“Kami memiliki peringkat OW pada EMTK, salah satu grup konglomerat terbesar di Indonesia dengan fokus bisnis utama di bidang media, teknologi, layanan kesehatan, dan yang terakhir berekspansi ke perbankan dan layanan penerbangan,” tulis Tim J.P. Morgan.

J.P. Morgan memiliki tiga alasan utama memiliki pandangan positif untuk saham EMTK. Pertama, membaiknya prospek bisnis media melalui PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA) sejalan dengan belanja konsumen yang lebih baik serta basis pertumbuhan rendah pada 2023.

Kedua, meningkatnya lanskap kompetisi bisnis internet melalui GRAB, BUKA, dan Vidio. Ketiga, neraca keuangan yang kuat dengan kas bersih US$500 juta sehingga membuka ruang untuk peluang merger dan akuisisi.

Emtek telah melakukan pembagian dividen untuk kinerja tahun buku 2023 pada Jumat (12/7/2024). Para pemegang saham EMTK yang berhak mendapatkan jatah total senilai Rp244,29 miliar atau Rp4 per lembar.

Sosok konglomerat Anthoni Salim merupakan salah satu pemegang saham EMTK yang turut merasakan pembagian dividen Emtek pada 2024.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat Anthoni Salim masih memegang 5,51 miliar lembar atau 8,99% saham EMTK sampai dengan Selasa (9/7/2024). Alhasil, jatah dividen yang diperoleh ditaksir mencapai Rp22,04 miliar.

Emtek sejatinya mencatatkan penurunan kinerja pada 2023. Dalam laporan keuangannya, EMTK mencetak pendapatan senilai Rp9,24 triliun. Pendapatan ini turun 6,23% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9,85 triliun.

EMTK membukukan rugi bersih sebesar Rp140,77 miliar pada 2023. Nilai tersebut berbanding terbalik dengan laba bersih sebesar Rp6,19 triliun di periode yang sama tahun sebelumnya karena ada laba atas investasi Rp5 triliun.

Meski mencatatkan rugi bersih,EMTK masih memiliki saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp9,35 triliun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, SURABAYA - Dukung pengembangan energi terbarukan, PT PLN (Persero) suplai kelistrikan daya 1.730 kVA di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ijen untuk mendukung tes komisioning pembangkit tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam meningkatkan ketersediaan dan keandalan pasokan listrik berbasis energi ramah lingkungan.

Tes komisioning ini merupakan tahapan penting sebelum pembangkit tersebut beroperasi penuh dan memasok listrik ke jaringan utama. PLTP Ijen rencananya akan beroperasi penuh pada akhir tahun 2024. Sebelumnya, PLN sudah mendukung Pembangunan PLTP Ijen dengan daya 197 kVA.

Pembangkit yang berasal dari panas bumiIjen ini rencana memiliki daya mampu sebesar 34 MW dan akan membantu memenuhi kebutuhan energi di Sistem kelistrikan Jawa Madura Bali (Jamali). PLTP Ijen merupakan pembangkit panas bumi pertama di Jawa Timur.

"Energi terbarukan merupakan solusi sumber energi untuk mencapai bauran energi terbarukan mencapai 23% pada tahun 2025. Salah satunya melalui panas bumi ini yang bisa mendongkrak suplai listrik nasional karena sisi produksinya juga diperkirakan akan berlangsung lama, sebab senyawa air panas yang dipakai menghasilkan energi itu dikembalikan ke perut bumi," terang General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur, Agus Kuswardoyo dalam rilis, Selasa (23/7/2024).

Untuk sistem kelistrikan Jawa Timur saat ini disuplai oleh pembangkit energi terbarukan berasal dari pembangkit listrik tenaga air, gas, minihidro, mikrohidro, surya dan sampah. Agus memaparkan untuk suplai pembangkit hijau di Jawa Timur terbesar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebesar 46,24%, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sebesar 14,40% dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) sebesar 6,59%.

"PLTA saat ini masih merupakan penyumbang terbesar energi hijau di Jawa Timur. Sementara untuk kepulauan di Jawa Timur yang terletak sebagian besar di wilayah Madura telah kami listriki total 39 pulau dari total 43 pulau berpenghuni," papar Agus.

Dalam Rencana Usaha Penyelenggaraan Tenaga Listrik (RUPTL), Jawa Timur memiliki potensi pengembangan panas bumi sebesar 362 MWe (Mega Watt elektrik) yang tersebar di 12 lokasi yaitu Melati Pacitan, Rejosari Pacitan, Telaga Ngebel Ponorogo, Gunung Pandan Madiun, Gunung Arjuno - Welirang, Cangar, Songgoriti, Tirtosari Sumenep, Argopuro Probolinggo, Tiris - Gunung Lamongan Probolinggo, Gunung Wilis dan Blawan - Ijen Bondowoso. Selain itu, Jawa Timur juga memiliki potensi pengembangan energi terbarukan dari angin dan tenaga surya sebesar 460 MW sementara untuk minihidro serta mikrohidro sebesar 1.142 MW.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyiapkan hapus buku dan hapus tagih perbankan di tengah membengkaknya rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL), termasuk kredit macet UMKM. Apa peluang dan tantangannya aturan tersebut?

Dalam draft Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) Tentang Pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM, terdapat bab yang membahas mengenai hapus buku dan hapus tagih pembiayaan UMKM.

Di Pasal 28 dijelaskan bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada UMKM, lembaga jasa keuangan dapat melakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan atas piutang macet.

Kemudian di Pasal 29, lembaga jasa keuangan wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih pembiayaan UMKM yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Kebijakan dan prosedur hapus buku dan hapus tagih paling sedikit memenuhi:

1. Kriteria dan persyaratan pembiayaan yang dapat dilakukan hapus buku dan hapus tagih;
2. Limit pembiayaan yang dapat dilakukan hapus buku dan hapus tagih;
3. Kewenangan persetujuan pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih; dan
4. Tata cara pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih.

Di Pasal 30 dijelaskan juga bahwa lembaga jasa keuangan wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai pembiayaan yang telah dilakukan hapus buku dan hapus tagih.

Lalu, di Pasal 31 dijelaskan bagi lembaga jasa keuangan milik pemerintah yang melakukan hapus buku dan/atau hapus tagih dilakukan dengan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun, yang dimaksud sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) serta ketentuan pelaksanaannya.

Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo mengatakan hapus buku merupakan praktik penghapusan piutang macet dari neraca bank, namun kewajiban dan hak tagih bank tetap ada. Sementara, hapus tagih menghapus kewajiban nasabah dan hak tagih bank secara permanen.

Ia mengatakan aturan hapus buku dan hapus tagih ini memberikan manfaat bagi debitur dan bank, khususnya apabila debitur sama sekali tidak mampu melunasi pinjamannya serta tidak dapat menjalankan usahanya kembali karena terbentur credit history yang buruk.

"Manfaat bagi bank di antaranya yang utama adalah membantu bank untuk membersihkan neracanya dari piutang macet dan meningkatkan kesehatan keuangan serta tidak perlu lagi melakukan pencadangan kerugian," ujar Arianto kepada Bisnis pada Senin (22/7/2024).

Debitur pun memiliki kesempatan untuk memulai usaha baru tanpa beban utang lama, skor kredit membaik, dan akses pendanaan baru terbuka saat hapus buku. Kemudian, ketika hapus tagih, debitur bisa bebas dari kewajiban, ketenangan mental, kualitas hidup membaik, karena dapat fokus pada kehidupan dan masa depannya tanpa beban utang.

Namun, ada tantangan dari penerapan aturan tersebut. "Tantangan yang dihadapi oleh regulator dalam penyusunan peraturan dan bank dalam menerapkan kebijakan ini adalah memastikan hanya debitur yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat dipertimbangkan," tutur Arianto.

Kemudian, proses hapus buku dan hapus tagih memiliki konsekuensi bahwa debitur akan dikenakan pajak penghasilan atas piutang yang dihapuskan.

Lalu, penerapan hapus buku dan hapus tagih harus dilakukan dengan hati-hati dan akuntabel. "OJK perlu memastikan bahwa aturan yang dibuat tidak disalahgunakan oleh bank atau debitur," ujar Arianto.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan sebenarnya hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM telah wajar dilakukan oleh perbankan swasta pada umumnya. Akan tetapi, hal yang menjadi tantangan adalah ketika hapus buku hapus tagih diimplementasikan bank BUMN.

“Ini kan masalahnya, Himbara [himpunan bank milik negara] itu kan milik pemerintah, [nah] itu kan ada komponen uang negara yang disisihkan, [misal] kekayaan negara yang disisihkan, [artinya] ini yang selalu menimbulkan situasi yang berat buat bank-bank BUMN,” ucapnya.

Alhasil, aturan itu dimaksudkan untuk merespons kesulitan bank BUMN atau bank miliki pemerintah dalam menjalankan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM.

Khusus bagi bank BUMN, penghapus bukuan kredit macet UMKM bukan lagi menjadi kerugian keuangan negara, tetapi kerugian yang dapat dihapus bukukan dan diatur secara perundang-undangan.

Redam Bengkaknya NPL UMKM

Di tengah penyusunan aturan hapus buku hapus tagih kredit macet UMKM, tercatat NPL UMKM memang tengah membengkak. Berdasarkan data OJK, pada Mei 2024, rasio NPL UMKM mencapai level 4,27%, naik tipis dibandingkan bulan sebelumnya atau April 2024 di level 4,26%.

NPL UMKM juga membengkak cukup tinggi sepanjang tahun berjalan atau dibandingkan Desember 2023 yang masih di level 3,71%.

Senior Faculty LPPI Amin Nurdin mengatakan kondisi membengkaknya NPL UMKM terjadi saat UMKM belum 100% pulih pasca Covid-19. "Bank pun jadi lebih berhati-hati karena kondisi tersebut," katanya kepada Bisnis pada beberapa waktu lalu (18/7/2024).

Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sarmuji mengatakan berakhirnya program restrukturisasi kredit Covid-19 pada Maret 2024 membawa konsekuensi bagi bank.

"Saya khawatir karena UMKM yang lahir atau diberikan kredit pada pandemi mendapatkan situasi sulit, mereka potensi gagalnya besar," ujarnya saat rapat dengar pendapat pada beberapa waktu lalu (8/7/2024).

Menurutnya, UMKM sulit membayar kredit karena situasi yang tidak bisa dikendalikan seperti dampak pandemi Covid-19. "Bukan karena kesengajaan tapi karena memang tidak bisa untuk lanjut, kalau tidak ada keputusan [dari bank] itu larut dan tidak pernah selesai," tuturnya.

Oleh karena itu, Komisi VI mengusulkan agar bank menjalankan kebijakan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM. "Dengan syarat yang sangat selektif, melalui verifikasi, terutama bagi nasabah yang nilai pinjamannya kecil, dari Rp25 juta, maksimal Rp50 juta," jelas Sarmuji.

Menurutnya, harus ada kejelasan nasib UMKM yang memiliki tunggakan di bank. Sebab, dengan beban kredit macet di bank, UMKM tidak bisa menjalankan bisnisnya lagi.

"Sepanjang tanggungan merek tidak dibayar padahal gagal karena pandemi atau bencana, mereka [UMKM] tidak bisa lagi mencoba bisnis karena utang yang memang tidak bisa dibayar," kata Sarmuji.

Terlebih, menurutnya pihak bank sudah mempunyai cadangan yang kuat dalam menjalankan kebijakan hapus buku dan hapus tagih kredit macet.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak Perum Bulog segera stabilisasi harga beras seiring tren kenaikan harga yang mulai terjadi di musim kemarau.

Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menegaskan bahwa secara historis kenaikan harga beras cenderung terjadi pada Juli saat musim kemarau tiba. Oleh karena itu, menurutnya, Perum Bulog bisa segera melakukan antisipasi dalam menjaga stabilitas harga beras secara nasional.

Adapun, Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), menunjukkan bahwa kenaikan harga beras terjadi di 32,22% wilayah di Indonesia pada pekan ketiga Juli 2024.

"Diharapkan sebelum rapat hari Senin [29 Juli 2024] di Bulog sudah rapat sendiri nih ngurusin yang 32,22% [wilayah yang mengalami kenaikan harga beras]. Tolong minggu depan supaya daerah-daerah yang naik ini langkahnya Bulog apa?," kata Tomsi dalam rakor pengendalian inflasi daerah, Senin (22/7/2024).

Tomsi mengatakan, kenaikan harga yang kecil perlu diantisipasi agar tidak terus melonjak dan berdampak terhadap inflasi. Apalagi, saat produksi rendah memasuki musim kemarau. Bulog diharapkan dapat segera mengguyur beras pemerintah sebagai upaya intervensi menekan kenaikan harga beras di sejumlah daerah.

"Walaupun kenaikannya sedikit, tapi setiap minggu naik, sedikit-sedikit lama-lama menjadi banyak [kenaikan harga]," jelasnya.

Merespons hal tersebut, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik, Perum Bulog, Epi Sulandari mengatakan bahwa langkah awal dalam upaya stabilisasi harga dan pasokan beras adalah penguatan stok.

Dia menyebut, Bulog telah melakukan penguatan stok beras lewat pengadaan dalam negeri hingga 21 Juli 2024 sebanyak 759.419 ton, dan pengadaan dari impor sebanyak 2,2 juta ton.

"Posisi stok kami saat ini 1,5 juta ton," ungkap Epi dalam kesempatan yang sama.

Lebih lanjut, kata Epi, dari total stok yang dikuasai Bulog saat ini, sebanyak 1,46 juta ton merupakan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang sudah tersebar di seluruh daerah.

Menurutnya, stok CBP itu dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk kebutuhan bantuan pangan, stabilisasi harga dan pasokan (SPHP) atau operasi pasar.

Adapun, hingga 21 Juli 2024, Bulog mencatat total realisasi penyaluran beras SPHP beras telah mencapai 888.579 ton atau 74,05% dari target penugasan SPHP 2024.

Secara terperinci, penyaluran SPHP beras paling banyak lewat pengecer sebesar 60,9%, distributor 33,6%, Satgas Pangan 3,9% Pemda 1,4% dan sinergi BUMN sebesar 0,3%.

Epi mengakui bahwa permintaan beras SPHP mulai terjadi peningkatan memasuki pekan ketiga Juli 2024 setelah sempat melandai dalam tiga bulan terakhir akibat adanya panen raya.

"Terlihat mulai Juli minggu ini terjadi kenaikan permintaan SPHP, sebelumnya sekitar 4.000 - 5.000 ton per hari, minggu kemarin sudah 4.500 - 6.100 ton per hari. Ini artinya jumlah beras yang kita guyur ke pasar sudah mulai meningkat," ucapnya.

Bisnis.com, KENDARI - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyebut bahwa realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR di Provinsi Sultra mencapai Rp2,3 triliun per 22 Juli 2024.

Kepala Kanwil DJPb Sultra Syarwan saat ditemui di Kendari Selasa (23/7/2024), mengatakan bahwa saat ini pihaknya terus berupaya untuk mendorong agar realisasi KUR tersebut dapat sampai kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan dana untuk usaha.

Sebab, realisasi KUR sebesar Rp2,3 triliun per 22 Juli 2024 itu belum memuaskan dengan total sebanyak 45.159 debitur di seluruh wilayah Sultra.

"Untuk penyaluran KUR saat ini masih didominasi oleh pelaku usaha di sektor perdagangan besar dan eceran dengan total penyaluran sebesar Rp1,04 triliun dengan 21.889 debitur, kemudian disusul sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar Rp713 miliar dengan 13.412 debitur,” kata Syarwan.

Dia menyebutkan bahwa berdasarkan jenjang pendidikan, realisasi penyaluran KUR tersebut didominasi oleh para debitur yang berpendidikan sekolah menengah umum atau SMU dengan total realisasi sebesar Rp1,1 triliun dan total sebanyak 26.178 debitur. Kemudian untuk jenjang pendidikan sekolah dasar atau SD dengan total realisasi penyaluran sebesar Rp718 miliar dari 13.411 debitur.

“Jadi untuk penyaluran KUR terbanyak di wilayah Provinsi Sultra terdapat di Kabupaten Kolaka dengan penyaluran sebesar Rp346 miliar dengan 6.092 debitur, kemudian untuk daerah selanjutnya terdapat di Kabupaten Konawe dengan penyaluran sebanyak Rp293 miliar dengan 5.648 debitur. Sementara untuk penyaluran KUR terendah di kabupaten Konawe Kepulauan dengan total penyaluran sebesar Rp3,5 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 45 orang,” ujarnya.

Syarwan juga menyampaikan bahwa pihaknya terus memberikan imbauan kepada seluruh perbankan yang ada di bumi Anoa, agar terus memperluas informasi terkait dengan penyaluran KUR. Hal itu dilakukan agar informasi mengenai KUR dapat menyentuh masyarakat.

“Hal itu dilakukan agar penyaluran KUR tersebut bisa lebih maksimal ke depannya," ujar Syarwan.

Berdasarkan data penyaluran KUR, terbanyak untuk saat ini masih didominasi oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan total penyaluran hingga 22 Juli 2024 sebanyak Rp1,6 triliun dengan total 32.519 debitur, lalu disusul Bank Mandiri sebanyak Rp446 miliar dengan 3.546 debitur.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah optimistis dapat bersaing dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah Batam dan Bintan.

Hal tersebut disampaikan Dewan Nasional KEK untuk menanggapi rencana Malaysia dan Singapura membangun KEK lintas batas pertama di Asia Tenggara.

Plt. Kepala Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, Bambang Wijanarko menjelaskan pada dasarnya pihaknya siap untuk berkompetisi memasarkan KEK di Indonesia.

“Kalau KEK Johor [yang akan dibentuk Malasia - Singapura] tadi sebetulnya ini isunya cukup ini ya, tapi prinsipnya karena mereka punya fasilitas kita juga punya fasilitas ya kita akan compete [bersaing],” kata Bambang dalam Konferensi Pers, Senin (23/7/2024).

Bambang menyebut, pemerintah bakal merumuskan pemberian insentif yang menarik untuk meningkatkan daya saing KEK RI. Salah satunya dengan mencanangkan pemberian insentif fiskal baru yang kini tengah dirumuskan Bersama Kementerian Keuangan.

Bahkan, dirinya juga menyebut saat ini tengah menggodok revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) guna mengakselerasi pemberian insentif bagi para calon investor.

“Kita sedang akan melakukan perubahan pada PP 40 tahun 2021. Insentif pun masih kita lihat kembali, masih kita akan diskusi dengan Kemenkeu supaya kita bisa membuat insentif fiskal yang kompetitif atau mungkin insentif lain yang kira-kira meningkatkan daya saing KEK kita. Kita di sini siap berkompetisi,” tambahnya.

Sebagai informasi, pemerintah memberikan segudang insentif bagi investor yang menanamkan modalnya di KEK. Mulai dari pemberian fasilitas fiskal berupa bebas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) hingga Kepabeanan dan Cukai.

Selain itu, pemerintah juga menangguhkan Bea Masuk, pembebasan cukai untuk bahan baku atau bahan penolong, pengurangan pajak daerah atau retribusi mencapai 50% - 100%, hingga penetapan barang terbatas tidak diberlakukan di KEK.

Secara teknis, pemberian tax holiday disesuaikan dengan nilai investasi yang ditanamkan. Untuk minimum investasi Rp100 miliar bakal dikenakan bebas pajak mencapai 10 tahun.

Kemudian, minimum investasi sebesar Rp500 miliar bakal bebas pajak selama 15 tahun dan pelaku usaha yang menanamkan modalnya minimum Rp1 triliun akan mendapat fasilitas bebas pajak selama 20 tahun.

Sementara itu, Plt Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin memastikan pemberian insentif tersebut hingga saat ini diklaim berkontribusi positif dalam meningkatkan daya saing KEK nasional.

Atas dasar hal itu, dirinya optimis pemberian insentif fiskal yang telah ditetapkan pemerintah dapat tetap menjaga kesuburan iklim investasi hingga mampu menarik investor baik dalam maupun luar negeri.

“Pemberian fasilitas dan kemudahan memang ditujukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi, sehingga dapat mengoptimalkan industri ekspor impor dan kegiatan lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dengan masuknya investasi, diharapkan akan memunculkan pusat-pusat ekonomi baru, dan mendorong percepatan pembangunan daerah serta menciptakan lapangan pekerjaan,” pungkas Edwin.

Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah Malaysia dan Singapura mengungkap potensi kerja sama untuk membentuk KEK yang berlokasi di Johor, Malaysia Selatan.

Menteri Ekonomi Malaysia Rafizi Ramli mengungkapkan proyek yang dinamakan Kawasan Ekonomi Khusus Johor-Singapura (JS-SEZ) dibangun untuk menarik perusahaan-perusahaan berteknologi tinggi yang didukung oleh para investor yang melakukan transaksi dengan cara yang "lincah".

"Kedua pihak seharusnya dapat menandatangani kesepakatan dan meresmikan zona tersebut pada September [2024]," kata Rafizi dalam pengarahan di Kuala Lumpur, seperti dikutip dari Bloomberg pada Rabu (10/7/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis sebelumnya, sektor yang bakal dikembangkan di JS-SEZ itu bakal mencakup 16 sektor ekonomi. Mulai dari penyediaan energi seperti listrik dan elektronik, medis dan farmasi, penerbangan, bahan kimia khusus, logistik, perawatan kesehatan, hingga pendidikan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan barang bukti milik tersangka Harvey Moeis dan Helena Lim dalam kasus tata niaga timah di IUP PT Timah Tbk (TINS) ke Kejari Jakarta Selatan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar merincikan barang bukti terkait Harvey yang dilimpahkan yaitu 11 bidang tanah dan/atau bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Tangerang.

Kemudia tas premium sebanyak 88 unit; perhiasan 141 buah; logam mulia; dan sejumlah uang tunai miliaran rupiah.

"Uang mata uang asing US$400.000 dan uang bentuk rupiah Rp13.581.013.347," kata Harli di Kejari Jakarta Selatan, Senin (22/7/2024).

Kemudian ada 8 mobil mewah yang juga diserahkan Kejari Jakarta Selatan (Jaksel), rinciannya yakni:

• Ferarri (2 unit)
• Mercedes Benz AMG SLG GT
• Porsche
• Rolls Royce Cullinan
• Mini Cooper
• Lexus RX300
• Vellfire 2.5G

Sementara, dari Helena Lim telah dilimpahkan tas mewah 37 unit; perhiasan 45 buah; enam bidang tanah dan atau bangunan di Jakarta Utara dan Kabupaten Tangerang.

"Selain itu, uang SG$ 2 juta, uang sejumlah Rp10 miliar dan uang Rp1,485 miliar hingga dua unit jam tangan mewah merek Richard Mile," tambahnya.

Selain itu, ada tiga unit mobil milik Helana yang juga diserahkan ke Kejari Jaksel, yakni:

• Toyota Kijang Innova
• Lexus UX300e
• Toyota Alphard