Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pangan memastikan stok beras dari Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) aman mencapai 2 juta ton beras hingga akhir tahun ini.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa 2 juta ton beras itu merupakan stok yang dikuasai Bulog, baik dari dalam maupun luar negeri. Jutaan beras itu akan melimpah ruah di pasar Indonesia.

“Stok kita ada, minimal, 2 juta [ton beras] sampai akhir tahun, jadi aman, beras aman,” kata Zulhas di Gudang Bulog Sunter Timur, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Dengan demikian, Zulhas menyatakan bahwa harga beras di tingkat pasar akan terjaga stabil lantaran stok sudah lebih dari cukup.

“Stok sekurangnya 2 juta [ton beras]. Di sini ada 140.000 ton, baru 1 tempat, sedangkan Bulog ada 1.508 gudang kapasitas 4 juta. Jadi stok beras kita sangat aman dan cukup,” jelasnya.

Untuk itu, Zulhas meminta agar masyarakat tidak perlu khawatir dengan stok beras di pasar. “Oleh karena itu, publik, pedagang, masyarakat tidak usah khawatir ya, beras cukup,” terangnya.

Di sisi lain, Zulhas menyampaikan bahwa sebelumnya pemerintah telah memutuskan realisasi 3,6 juta impor beras sepanjang 2024. Namun, nyatanya masih ada 850.000 ton yang belum terealisasi.

Kendati demikian, Zulhas menekankan pemerintah tidak akan menambah impor beras hingga akhir tahun.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono mengatakan bahwa pihaknya telah mengamankan stok 1,6 juta ton beras hingga saat ini.

“1,6 juta ton ini proses biasa, di pelabuhan kedatangan,” terangnya.

Adapun serapan beras untuk tahun depan, Wahyu menyampaikan bahwa Perum Bulog masih menyusun Rencana Kerja Pemerintahan (RKP).

“Kita sedang susun RKP-nya dulu, belum selesai,” terangnya.

Jika menengok Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Senin (4/11/2024) pukul 12.34 WIB, rata-rata beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog dipatok seharga Rp12.540 per kilogram. Harganya turun tipis 0,16% atau sebesar Rp20.

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan, pemerintah tengah mempertimbangkan impor beras kembali sebesar 1 juta ton. Mantan Menteri Perdagangan yang kerap disapa Zulhas itu menjelaskan, dirinya bersama kementerian terkait baru mendapatkan laporan saat rapat koordinasi dengan sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) perihal program swasembada pangan 2028.

Guna menutup kebutuhan beras hingga awal tahun 2025, Zulhas tidak menafikan Indonesia masih membuka opsi untuk impor beras tambahan. "Ya, memang kita terhutang. Harusnya kita impor 1 juta lagi. Tapi tadi baru dapat laporan, prosesnya harus bisnis to bisnis, karena India ini," terang Zulhas saat ditemui di kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Menko Zulkifli Hasan menuturkan, pertimbangan ini masih dalam proses dikarenakan negara pengimpor, India, tengah dilakukan upaya transaksi secara Bussines to Bussines (B to B) lantaran adanya larangan kuota impor beras yang dibatasi.

"Karena India pernah melarang, setelah dilarang itu kalau dia G to G, harus persetujuan parlement. Jadi rumit lagi, padahal kita butuhnya sekarang. Kalau itu berhasil, sebetulnya kita mungkin, kalau kurang pun, tahun depan kita lihat," tegas Zulhas.

Kendati demikian, opsi pertambahan impor beras sebesar satu juta ton tersebut, lanjut Zulhas, masih dalam pertimbangan. Ia mengatakan, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk mengurangi impor beras atau bahkan menambahkannya kembali.

"Mungkin bisa kurang sedikit, atau bisa tidak. Karena Pak Mentan sudah habis-habisnya nih. Mungkin sudah hampir 100 ribu yang sawah bisa ditanam," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pertanian (Kementan) buka suara terkait data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut produksi beras nasional 2024 turun dibanding 2023.

Penurunan berada di angka 760 ribu ton atau 2,43%. Menurut Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, penurunan produktivitas beras ini tak lepas dari fenomena El Nino yang menyebabkan mundurnya musim tanam.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Moch. Arief Cahyono mengatakan, sebenarnya setelah panen raya pada April-Mei 2024, produksi bulanan sejak Agustus hingga Desember 2024 jauh melebihi produksi bulan yang sama di tahun 2023.

Dia mengklaim, meski memang terjadi keterlambatan masa tanam pada akhir 2023 yang menyebabkan masa panen raya yang mestinya terjadi di bulan Maret-April 2024 bergeser, namun dengan intervensi pompanisasi dan ketersediaan pupuk yang cukup, produktivitas pertanian masih bisa terus ditingkatkan.

Lebih lanjut Arief mengungkap peningkatan produksi di tengah kekeringan ini menunjukkan program Penambahan Areal Tanam (PAT) yang digenjot Kementan awal 2024 membuahkan hasil. Dirinya pun menyampaikan bahwa Pemerintah, dalam hal ini Kementan, tetap optimis produksi beras akan terus membaik.

Bapanas Buka Suara

Sementara itu Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi angkat bicara mengenai wacana pertambahan impor beras sebesar 1 juta ton. Arief menjelaskan keputusan opsi menambahkan impor beras dikarenakan untuk menutup cadangan pangan hingga Februari 2025.

Arief mengatakan, cadangan pangan tersebut dilakukan seiring dengan upaya pemerintah melakukan swasembada pangan via produksi dalam negeri. Kebutuhan opsi menambahkan impor satu juta ton beras adalah tindak lanjut dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai produksi beras dalam negeri.

"Kemarin kan teman BPS juga menyampaikan bahwa untuk menyiapkan cadangan pangan lagi ke depan. Sambil kita juga memperkuat produksi dalam negeri. Itu memang ada tambahan satu juta ton," kata Arief saat ditemui selepas rapat koordinasi Kemenko Pangan di kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10).

Namun demikian, dia mengatakan berdasarkan pengalaman sebelumnya, produksi beras di akhir tahun hingga Februari, sering mengalami kekurangan.

"Satu juta ton itu tentunya melihat neraca dari produksi, kemudian berapa cadangan yang harus kita miliki supaya kita bisa sampai melewati bulan Februari 2025. Biasanya bulan Desember, Januari, Februari itu produksinya memang agak di bawah," jelas Arief.

Untuk itu, Arief mengatakan opsi penambahan impor beras satu juta ton tersebut, tetap tidak melupakan pada produksi dalam negeri. "Tapi mana kala produksi dalam negeri dengan segala upaya, kan sudah lihat sendiri ya. Pak Mentan, Pak Wamen, timnya semua, kita semua sudah mengupayakan produksi dalam negeri," katanya.

"Tetapi, projection dari BPS itu memang kurang. Jadi, memang kita harus ada cadangan. Itu saja sih penjelasannya," sambung Arief.

IDXChannel - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan stok pangan di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam status aman. Pernyataan tersebut disampaikan setelah dilakukan pengecekan ke Gudang Bulog Alak pada Senin (30/9/2024).

Plt Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan ketersediaan stok beras secara langsung. Hasilnya menunjukkan kebutuhan pangan di wilayah tersebut tercukupi hingga beberapa waktu ke depan.

"Saat ini total stok beras di Gudang Alak mencapai 9,4 juta ton. Sementara itu, total stok pangan di wilayah kerja Kantor Wilayah Bulog NTT tercatat sebanyak 28,6 juta ton yang diperhitungkan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," katanya dikutip Selasa (1/10/2024).

Selain itu, Sarwo Edhy memantau realisasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di NTT. Januari Hingga 27 September 2024, program tersebut telah terealisasi sebesar 14,1 ribu ton.

Sarwo Edhy juga menyempatkan diri meninjau Pelabuhan Tenau, yang menjadi salah satu titik penting dalam distribusi pangan di NTT. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran distribusi pangan sehingga dapat merata ke seluruh wilayah, terutama daerah yang memiliki aksesibilitas terbatas.

"Kami terus berupaya memastikan distribusi pangan berjalan optimal, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki tantangan geografis seperti NTT. Stok yang tersedia harus segera didistribusikan secara tepat waktu dan merata," ujar Sarwo Edhy.

Adapun, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil NTT, Himawan Kartika Nugraha, mengatakan kebutuhan pangan di NTT berkisar antara 12 ribu ton hingga 13 ribu ton, tergantung pada permintaan pasar.

(Febrina Ratna)

TOKYO, KOMPAS.com - Jepang mengalami kondisi kekurangan pasokan beras terbesar dalam beberapa dekade.

Dikutip dari CNBC, Kamis (26/9/2024), Jepang berjuang melawan kekurangan beras dalam beberapa bulan terakhir karena cuaca buruk dan peningkatan jumlah wisatawan, yang didukung oleh kebijakan beras yang ketat di negara tersebut.

"Sepanjang musim panas 2024, Jepang telah bergulat dengan kekurangan beras yang mengakibatkan supermarket kosong karena permintaan melampaui produksi selama tiga tahun terakhir yang menyebabkan stok menipis ke level terendah dalam lebih dari 20 tahun," tulis Departemen Pertanian AS (USDA) dalam laporan yang diterbitkan minggu lalu.

Konsumen juga menimbun lebih banyak beras sebagai persiapan menghadapi musim topan dan peringatan gempa bumi besar, USDA menambahkan.

Pada Agustus 2024, supermarket di Jepang dilaporkan sering kehabisan beras putih dan toko-toko membatasi pembelian.

Media lokal NHK mengaitkan kekurangan stok beras dengan masuknya wisatawan yang mendorong permintaan untuk sushi dan hidangan berbahan dasar nasi lainnya.

Harga beras di Jepang mencapai 16.133 yen atau sekitar Rp 1,6 juta (kurs Rp 104,45 per yen) per 60 kg pada Agustus 2024, naik 3 persen dari bulan sebelumnya dan 5 persen lebih tinggi sejak awal tahun.

Inventaris beras swasta Jepang mencapai 1,56 juta ton pada Juni 2024, menandai yang terendah dalam beberapa tahun, menurut data dari Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (MFAA) Jepang.

TOKYO, KOMPAS.com - Jepang mengalami kondisi kekurangan pasokan beras terbesar dalam beberapa dekade.

Dikutip dari CNBC, Kamis (26/9/2024), Jepang berjuang melawan kekurangan beras dalam beberapa bulan terakhir karena cuaca buruk dan peningkatan jumlah wisatawan, yang didukung oleh kebijakan beras yang ketat di negara tersebut.

"Sepanjang musim panas 2024, Jepang telah bergulat dengan kekurangan beras yang mengakibatkan supermarket kosong karena permintaan melampaui produksi selama tiga tahun terakhir yang menyebabkan stok menipis ke level terendah dalam lebih dari 20 tahun," tulis Departemen Pertanian AS (USDA) dalam laporan yang diterbitkan minggu lalu.

Konsumen juga menimbun lebih banyak beras sebagai persiapan menghadapi musim topan dan peringatan gempa bumi besar, USDA menambahkan.

Pada Agustus 2024, supermarket di Jepang dilaporkan sering kehabisan beras putih dan toko-toko membatasi pembelian.

Media lokal NHK mengaitkan kekurangan stok beras dengan masuknya wisatawan yang mendorong permintaan untuk sushi dan hidangan berbahan dasar nasi lainnya.

Harga beras di Jepang mencapai 16.133 yen atau sekitar Rp 1,6 juta (kurs Rp 104,45 per yen) per 60 kg pada Agustus 2024, naik 3 persen dari bulan sebelumnya dan 5 persen lebih tinggi sejak awal tahun.

Inventaris beras swasta Jepang mencapai 1,56 juta ton pada Juni 2024, menandai yang terendah dalam beberapa tahun, menurut data dari Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (MFAA) Jepang.

Selain persiapan Jepang untuk menghadapi potensi bencana alam, MFAA juga mengaitkan peningkatan permintaan beras meja dengan masuknya wisatawan yang mendorong permintaan layanan makanan.

"Diperkirakan konsumsi beras oleh turis meningkat dari 19.000 ton antara Juli 2022 dan Juni 2023, menjadi 51.000 ton dari Juli 2023 hingga Juni 2024," kata Oscar Tjakra, analis senior di bank pangan dan pertanian global Rabobank.

Meskipun konsumsi turis meningkat lebih dari dua kali lipat, itu masih relatif kecil dibandingkan dengan konsumsi beras domestik tahunan Jepang yang lebih dari 7 juta ton, terang Tjakra.

Jepang menerima rekor 17,8 juta turis pada semester I 2024, jauh di atas tingkat sebelum pandemi.

Tren itu masih berlanjut, yakni sebanyak 3,3 juta wisatawan masuk pada bulan Juli, tertinggi yang pernah tercatat menurut statistik pariwisata Jepang.

"Produksi beras di Jepang juga telah menurun karena petani padi yang sudah tua pensiun dan lebih sedikit orang muda yang menekuni profesi tersebut," ungkap Tjakra.

Serangkaian gelombang panas dan kekeringan pada paruh kedua tahun lalu juga mengganggu panen, imbuh dia.

Meskipun panen padi yang lebih sedikit dan selera orang asing terhadap sushi berperan, kebijakan beras negara itu tetap menjadi faktor utama yang mendasari penurunan pasokan secara keseluruhan, kata Joseph Glauber, peneliti senior di International Food Policy Research Institute.

“Ekonomi beras Jepang sebagian besar masih terisolasi dari pasar dunia,” kata Glauber kepada CNBC.

Jepang mengenakan tarif 778 persen pada beras impor untuk melindungi petani.

Meskipun Jepang berkomitmen untuk mengimpor minimal sekitar 682.000 ton beras per tahun berdasarkan kewajiban kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), beras tersebut sebagian besar diisolasi dari konsumen Jepang dan sebagian besar digunakan untuk pengolahan dan pakan.

Ekspor beras Jepang juga melonjak enam kali lipat dari tahun 2014 hingga 2022 menjadi hampir 30.000 ton, menurut pengamatan Tjakra.

Harga beras yang lebih tinggi mendorong inflasi utama Jepang lebih tinggi pada bulan Agustus, naik 2,8 persen secara tahunan karena biaya energi dan pangan yang lebih tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, khawatir stok beras pada awal 2025 mengalami defisit sebanyak 3 juta ton. Mengingat, kondisi ini juga sempat terjadi pada Januari-Februari 2024.

“Kita menghadapi Januari-Februari yang paceklik atau belum panen dengan defisit konsumsi produksi nasional sekitar 3 juta ton. Bulan Maret kita masuk Ramadan, Ramadan maju,” kata Bayu dalam rapat dengar dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu (4/9/2024).

Mengingat ada potensi defisit stok beras hingga 3 juta ton, Perum Bulog pun mengharapkan agar pemerintah memberikan penugasan lebih awal untuk mendatangkan beras impor guna mengantisipasi defisit 3 juta ton yang diprediksi terjadi pada awal tahun depan.

“Karena terus terang Maret itu Ramadan maju, makanya buat saya ini hal yang mungkin perlu kita antisipasi bersama,” ujarnya.

Namun demikian, dia memastikan stok beras hingga akhir tahun dapat mencukupi kebutuhan nasional. Bayu menuturkan, pemerintah hingga saat ini telah mengamankan sekitar 1,35 juta ton beras, dan sebanyak 900.000 ton beras impor akan masuk ke Indonesia dalam waktu dekat.

“Pengadaan dalam negeri kami pakai skenario optimis 200.000 lagi, sehingga akhir tahun dari sisi pasokan kita mungkin akan punya 2,45 juta sekitar 2,5 juta ton [beras],” tuturnya.

Untuk diketahui, pemerintah telah menetapkan kuota impor beras sebanyak 3,6 juta ton di 2024. Bayu sebelumnya mengungkapkan, pihaknya setidaknya telah mendatangkan sebanyak 2,4 juta ton beras impor hingga akhir Juli 2024.

Adapun, Bulog akan segera melakukan kontrak untuk mendatangkan 300.000 ton beras impor. Dengan demikian, total beras impor yang telah diamankan BUMN Pangan ini mencapai 2,7 juta ton.

Perum Bulog juga mendapat komitmen untuk memasok sekitar 900.000 ton beras ke Indonesia. Dia mengharapkan, keseluruhan penugasan dapat masuk ke Indonesia sebelum Desember 2024.

“Jadi totalnya kira-kira 2,7 juta ton [yang sudah masuk ke Indonesia] sehingga sisanya 900.000 ton lagi dari 3,6 juta ton, kita berharap semuanya akan bisa masuk sebelum Desember 2024,” ungkap Bayu saat ditemui di Kantor Pusat Perum Bulog, Jumat (30/8/2024).

Jakarta -

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi buka-bukaan alasan terkait Perum Bulog yang belum mampu menyerap beras banyak ketika panen raya. Bayu menyebut ada sejumlah alasan, pertama terkait kendala kebijakan harga gabah yang bisa dibeli Bulog.

"Ketidakmampuan Bulog menyerap apa alasannya mungkin alasan paling besar pertama harga. HPP (Harga pembelian pemerintah) kita Rp 11.000/kg broken 20%. Kini harga berasnya di penggilingan itu sudah Rp 12.100/kg," kata dia dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (4/9/2024).

Bayu mengatakan jika harganya di penggilingan sudah tinggi, maka Bulog tidak bisa menyerap. Dia menyebut jika dipaksakan untuk membeli, dampaknya akan kepada inflasi.

"Kalau kami kejar harganya, justru mendorong inflasi. Nanti beli gabah di penggilingan naik di ritel akan naik, bukan punya Bulog tetapi penggilingan itu sendiri," jelasnya.

Kendala kedua, mutu kadar air dari beras. Karena Bulog sendiri mengemban amanah untuk menjaga kualitas beras untuk masyarakat.

"Sesuai amanah Komisi IV jangan lagi menyalurkan beras jelek. Faktor penentu itu kadar air. (Sebanyak) 95% lebih pengeringan kita dari matahari kalau hujan tidak bisa melalukan pengeringan. Sekedar informasi harga impor kita broken 5% premium sampai di gudang Bulog Rp 10.500," terangnya.

Sampai saat ini penyerapan Bulog terkait beras dari petani dalam negeri telah mencapai 833.872 ton. Bayu menargetkan akan menyerap beras dalam negeri lagi sebanyak 200 ribu ton.

Pernyataan ini menjawab pertanyaan dari Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Slamet yang mempertanyakan kenapa Bulog tidak bisa menyerap beras banyak saat panen raya.

"Terkait Bulog tadi meyakini tidak akan mampu menyerap nanti pas puncak panen kita. Kendala yang paling utama apa, siapa tahu kita harus yakin di pemerintahan baru seluruh kendala yang dialami Bulog. Kita sampaikan, yakin pemerintah baru concern urus pangan mudah-mudahan kendala itu bisa menjadi prioritas menyangkut nasib petani kita," jelas dia.

Simak juga Video: Pertimbangan Riset Padi Gogo di RI: Selera Makan-Aspek Lingkungan

[Gambas:Video 20detik]

(ada/kil)

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, memprediksi musim panen padi tahun depan mundur dari perkiraan akibat mundurnya musim penghujan.

Bayu mengatakan berdasarkan laporanBadan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Indonesia hingga September 2024 masih dilanda kekeringan dan kemungkinan berlanjut hingga Oktober 2024. Artinya, musim tanam yang sedianya dilakukan saat musim hujan alias September 2024, akan mundur hingga Oktober 2024.

“Jadi tampaknya musim tanam mundur 1 hingga 1,5 bulan,” kata Bayu di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, Jumat (30/8/2024).

Mundurnya musim tanam tidak hanya berpengaruh terhadap musim panen, tapi juga ketersediaan beras di pasar. Bayu menuturkan, jika panen baru terjadi pada Januari hingga Februari 2025, pasokan beras dalam negeri di pasar dipastikan belum tersedia.

Pasalnya, pada periode tersebut diperkirakan akan memasuki musim hujan sehingga proses pengeringan gabah menjadi terhambat. Melihat kondisi ini, Bayu menyebut stok beras kemungkinan mulai membanjiri pasar sekitar bulan Maret 2025.

Di saat yang bersamaan, tersedianya beras di pasar bersamaan dengan awal Ramadan di mana permintaan komoditas ini meningkat. Oleh karena itu, Bulog mengupayakan agar stok beras tersebar di gudang-gudang Perum Bulog di seluruh Indonesia.

Pihaknya juga memastikan agar bantuan pangan berupa beras yang nantinya disalurkan pada Oktober hingga Desember 2025 dapat terdistribusi dengan baik, termasuk beras SPHP yang dilepas sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Melansir laman resmi BMKG, Jumat (30/8/2024), hingga dasarian II Mei 2024, pemantauan terhadap anomali iklim global di Samudera Pasifik menunjukkan indeks ENSO sebesar +0.21 atau dalam kondisi netral.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menyampaikan kondisi indeks ENSO sudah berada pada level netral selama dua dasarian, dan diprediksi akan terus netral sampai periode Juni-Juli 2024.ENSO Netral diproyeksi bakal beralih menuju fase La Nina lemah yang akan bertahan hingga akhir tahun 2024.

Fenomena ini diperkirakan tidak berdampak pada musim kemarau yang akan segera hadir. Sementara, di Samudera Hindia, pemantauan suhu muka laut menunjukkan kondisi IOD Netral. Kendati begitu, ada kecenderungan beralih ke fase IOD Positif.

Melihat fakta tersebut, Ardhasena menyebut bahwa daerah dengan potensi curah hujan bulanan sangat rendah dengan kategori kurang dari 50 mm per bulan perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal ini perlu dilakukan untuk mitigasi dan antisipasi dampak kekeringan.

Daerah tersebut meliputi sebagian besar Pulau Sumatra, Pulau Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Bali dan Nusa Tenggara, sebagian Pulau Sulawesi, dan sebagian Maluku dan Papua.

“Memerhatikan dinamika atmosfer jangka pendek terkini, masih terdapat jendela waktu yang sangat singkat yang bisa dimanfaatkan secara optimal sebelum memasuki periode pertengahan musim kemarau,” pungkasnya.

Jakarta -

Indonesia diprediksi bakal menghadapi musim kemarau atau kekeringan mulai Agustus. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan kondisi tersebut diproyeksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

"Bulan Agustus itu akan kekeringan, BMKG punya proyeksi ini. Jadi daerah yang gelap (dalam paparan) itu curah hujannya sedikit. Pada saat curah hujan sedikit ini artinya kita benar-benar mengandalkan saluran irigasi teknis," kata dia dalam rapat koordinasi inflasi dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (5/8/2024).

Dalam paparan Arief sejumlah daerah yang akan mengalami kekeringan didominasi merupakan wilayah sentra produksi beras nasional. Daerah diproyeksi mengalami kekeringan, pertama Provinsi Sumatera Selatan yang menyumbang 24,80% dari produksi beras di Pulau Sumatera sebesar 6,56 juta ton setahun.

Kemudian Jawa Timur, penghasil beras 32,17% dari keseluruhan produksi Pulau Jawa yang sebesar 17,37 juta ton setahun. Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menghasilkan produksi beras 51,39%.

Selain itu sentra produksi beras Sulawesi Selatan juga diprediksi akan kekeringan. Padahal produksi provinsi tersebut sumbangsihnya cukup besar yakni 69,96% dari besaran produksi Pulau Sulawesi 4 juta ton setahun.

Arief mengatakan berdasarkan proyeksi Kerangka Sampel Area (KSA) produksi Agustus dan September akan meningkat dibandingkan Juni dan Juli. Data KSA menuliskan produksi bulan ini 2,66 juta ton dan September 2,96 juta ton naik dari Juni 2,06 juta ton dan Juli 2,18 juta ton.

Namun, Arief menyebutkan setiap tahunnya produksi akhir tahun selalu menurun drastis. Hal ini juga yang menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan antisipasi secara dini.

"Produksi kita proyeksi dengan BPS KSA, kita melihat effort yang telah dilakukan oleh Kementerian teknis, pak Menteri Pertanian dan jajaran, sehingga proyeksi bisa naik. Tetapi yang kita waspadai bersama tren ini tidak pernah berubah di akhir tahun. Tadi baru saja saya diingatkan oleh pak Sekjen 'Mas Arief ini yang di akhir tahun'," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman juga telah mengungkap ancaman kekeringan yang akan dihadapi Indonesia pada bulan depan hingga akhir tahun. Menurutnya hal itu menjadi ancaman produksi pangan ke depan.

"Singsingkan lengan, kita masuk lintasan kritis. Kritikal poin Agustus, September, November, Desember. Pertanian siaga penuh, nggak ada tanggal merah, di lapangan semua tim" ungkap dia dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Program Pompanisasi dan Optimalisasi Lahan Rawa di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (29/7/2024).

Amran menyebut kekeringan ini disebabkan oleh cuaca panas ekstrem atau El Nino yang masih berlangsung hingga saat ini. Untuk itu Kementerian Pertanian melakukan pengadaan pompanisasi untuk memompa air di daerah-daerah kekeringan.

(ada/kil)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak Perum Bulog segera stabilisasi harga beras seiring tren kenaikan harga yang mulai terjadi di musim kemarau.

Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menegaskan bahwa secara historis kenaikan harga beras cenderung terjadi pada Juli saat musim kemarau tiba. Oleh karena itu, menurutnya, Perum Bulog bisa segera melakukan antisipasi dalam menjaga stabilitas harga beras secara nasional.

Adapun, Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), menunjukkan bahwa kenaikan harga beras terjadi di 32,22% wilayah di Indonesia pada pekan ketiga Juli 2024.

"Diharapkan sebelum rapat hari Senin [29 Juli 2024] di Bulog sudah rapat sendiri nih ngurusin yang 32,22% [wilayah yang mengalami kenaikan harga beras]. Tolong minggu depan supaya daerah-daerah yang naik ini langkahnya Bulog apa?," kata Tomsi dalam rakor pengendalian inflasi daerah, Senin (22/7/2024).

Tomsi mengatakan, kenaikan harga yang kecil perlu diantisipasi agar tidak terus melonjak dan berdampak terhadap inflasi. Apalagi, saat produksi rendah memasuki musim kemarau. Bulog diharapkan dapat segera mengguyur beras pemerintah sebagai upaya intervensi menekan kenaikan harga beras di sejumlah daerah.

"Walaupun kenaikannya sedikit, tapi setiap minggu naik, sedikit-sedikit lama-lama menjadi banyak [kenaikan harga]," jelasnya.

Merespons hal tersebut, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik, Perum Bulog, Epi Sulandari mengatakan bahwa langkah awal dalam upaya stabilisasi harga dan pasokan beras adalah penguatan stok.

Dia menyebut, Bulog telah melakukan penguatan stok beras lewat pengadaan dalam negeri hingga 21 Juli 2024 sebanyak 759.419 ton, dan pengadaan dari impor sebanyak 2,2 juta ton.

"Posisi stok kami saat ini 1,5 juta ton," ungkap Epi dalam kesempatan yang sama.

Lebih lanjut, kata Epi, dari total stok yang dikuasai Bulog saat ini, sebanyak 1,46 juta ton merupakan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang sudah tersebar di seluruh daerah.

Menurutnya, stok CBP itu dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk kebutuhan bantuan pangan, stabilisasi harga dan pasokan (SPHP) atau operasi pasar.

Adapun, hingga 21 Juli 2024, Bulog mencatat total realisasi penyaluran beras SPHP beras telah mencapai 888.579 ton atau 74,05% dari target penugasan SPHP 2024.

Secara terperinci, penyaluran SPHP beras paling banyak lewat pengecer sebesar 60,9%, distributor 33,6%, Satgas Pangan 3,9% Pemda 1,4% dan sinergi BUMN sebesar 0,3%.

Epi mengakui bahwa permintaan beras SPHP mulai terjadi peningkatan memasuki pekan ketiga Juli 2024 setelah sempat melandai dalam tiga bulan terakhir akibat adanya panen raya.

"Terlihat mulai Juli minggu ini terjadi kenaikan permintaan SPHP, sebelumnya sekitar 4.000 - 5.000 ton per hari, minggu kemarin sudah 4.500 - 6.100 ton per hari. Ini artinya jumlah beras yang kita guyur ke pasar sudah mulai meningkat," ucapnya.