Bisnis.com, MEDAN - Presiden Joko Widodo mewanti-mewanti agar Stadion UtamaSumatra Utara yang dibangun dengan APBN senilai Rp587 miliar dirawat dan terus dipakai.

Dia menyinggung banyaknya stadion yang sengaja dibangun maupun direnovasi untuk PON, rusak dan terbengkalai usai penyelenggaraan pesta olahraga tersebut lantaran tidak sering digunakan.

"Dari pengalaman kita di provinsi-provinsi yang lain, fasilitas olahraga dibangun. Setelah PON, semuanya tidak terawat. Saya sudah lihat, lihat, lihat tidak hanya satu, tidak hanya dua, tidak hanya tiga, tidak hanya empat. Semuanya," kata Jokowi usai meresmikan Stadion Utama Sumatra Utara, Selasa (15/10/2024) petang.

Dia pun menekankan agar kondisi itu tak terjadi di Sumatra Utara. Dikatakannya, Stadion Utama Sumatra Utara merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia dengan kapasitas 25.000 penonton.

Lebih dari itu, pembangunan stadion yang berlokasi di Kawasan Sport Center Deli Serdang ini menelan anggaran yang tak sedikit, sebesar Rp587 miliar dari APBN.

Jokowi mewanti-wanti kepada Pemprov Sumut sebagai pengelola di daerah agar memanfaatkan dan merawat Stadion Utama Sumatra Utara ini, khususnya untuk pengembangan olahraga di Sumut.

Oleh karena itu, dia pun berpesan kepada Pemprov Sumut selaku pengelola di daerah agar stadion beserta fasilitas yang ada di sekitarnya ini diserahkan kepada pemakai.

"Stadion ini bisa diserahkan kepada club-club sepakbola yang ada di Sumut. Entah itu PSMS, entah itu PSDS atau yang lainnya agar terawat," pinta Jokowi.

Menanggapi hal itu Penjabat (Pj) Gubernur Sumatra Utara Agus Fatoni mengatakan Pemprov Sumut akan memastikan pengelolaan Stadion Utama Sumatra Utara dapat berkelanjutan.

Menurutnya, stadion dapat dikelola oleh Provinsi, Kabupaten/ Kota, maupun diserahkan kepada persatuan atau pengurus cabang olahraga.

Dikatakan Fatoni bahwa dirinya juga berharap agar seluruh fasilitas tetap terawat dan terpakai setelah PON. Namun terkait pengelolaan, dia menyebut perlu pembahasan lebih lanjut.

"Ini nanti akan dibicarakan. Tentunya kami juga harus menyiapkan bagaimana soal perawatan untuk fasilitas-fasilitas tersebut," kata Fatoni. (K68)

Bisnis.com, JAKARTA - Elon Musk telah menyumbangkan hampir US$75 juta atau Rp1,16 triliun dari kantongnya sendiri untuk mendukung kampanye Trump melalui "America PAC".

Menurut sebuah dokumen yang diajukan ke Komisi Pemilihan Umum Federal, sumbangan ini terdiri dari periode tiga bulan antara 1 Juli dan 30 September. Tidak ada donor lain yang terdaftar dalam pengajuan tersebut.

Dilansir dari Bussiness Insider, America PAC telah menghabiskan hampir US$96 juta untuk mendukung Trump, serta lebih dari $10 juta untuk mendukung kandidat Partai Republik di 18 distrik DPR yang berbeda. Sebagian besar pengeluaran tersebut digunakan untuk operasional kampanye dan periklanan digital.

The Wall Street Journal sebelumnya melaporkan pada bulan Juli bahwa Musk akan memberikan sekitar US$45 juta per bulan kepada America PAC. Musk membantah laporan tersebut dan menyatakan di X bahwa dia "tidak menjanjikan apa pun kepada siapa pun".

Dalam beberapa bulan terakhir, Musk telah muncul sebagai salah satu pendukung Trump yang paling gigih dari dunia bisnis.

Pengusaha miliarder ini mendukung Trump setelah percobaan pembunuhannya pada bulan Juli, dan dia baru-baru ini muncul bersama mantan presiden tersebut di lokasi yang sama.

Trump telah mempertimbangkan untuk menunjuk Musk ke dalam kabinetnya jika dia menang, dan mantan presiden tersebut baru-baru ini mengusulkan pembentukan komisi efisiensi pemerintah atas saran Musk.

Musk juga berpikir bahwa dia bisa menghadapi "balas dendam" jika Harris mengalahkan Trump, dan dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan tokoh sayap kanan Tucker Carlson, dia menyatakan bahwa dia bisa menghadapi hukuman penjara.

“Jika dia kalah, saya akan kacau,” kata Musk tentang Trump.

Bisnis.com, PALEMBANG – Secara sporadis sejumlah daerah di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) bagian barat diperkirakan akan mengalami cuaca ekstrem seperti panas, hujan dan angin kencang selama sepekan kedepan.

Beberapa wilayah itu meliputi Kabupaten Lahat, Muara Enim, Empat Lawang, Lubuklinggau, Ogan Komering Ulu (OKU), Musi Rawas Utara dan OKU Selatan.

Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin (SMB) II Palembang Siswanto menjelaskan pemutakhiran dari BMKG Sumsel menujukkan sampai dengan awal bulan Oktober, hampir 50% wilayah telah memasuki musim penghujan.

Sementara sebagian besar lainnya berada dalam masa peralihan dari kemarau ke musim hujan atau disebut pancaroba. “Karena secara kumulatif curah hujan dasarian belum memenuhi kriteria sebagai musim hujan,” ujarnya, Rabu (16/10/2024).

Kondisi itu, kata dia, menyebabkan daerah yang berada di perbatasan Sumsel dan Provinsi Lampung juga akan dihadapkan dengan cuaca ekstrem.

Siswanto menerangkan, peralihan musim atau masa transisi biasanya ditandai dengan kondisi cuaca yang berubah-ubah dengan cepat. Hal itu dipengaruhi oleh Monsun baratan yang lemah dan menyebabkan pembentukan hujan lebih dipengaruhi oleh faktor lokal.

Meskipun cukup jarang, kata dia, masa transisi juga berpotensi meningkatkan terjadinya angin kencang, hujan hingga puting beliung. Selain itu, curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat juga mampu memicu adanya genangan pada wilayah perkotaan.

“Wilayah dengan topografi lereng dan bukit juga patut mewaspadai potensi longsor. Oleh karena itu pada DAS diharapkan memantau terjadinya kenaikan muka air sungai pada saat hujan berlangsung lebih dari 1 jam,” jelasnya.

Sebagai informasi, secara keseluruhan wilayah di Sumsel akan memasuki musim penghujan pada dasarian III bulan ini, atau sepuluh hari terakhir di bulan Oktober.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) menetapkan kurs rupiah untuk pembagian dividen interim sebesar Rp15.581 per dolar AS. Kurs ini akan membuat investor MEDC menerima dividen interim senilai Rp15,75 per saham.

Manajemen MEDC dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) mengatakan kurs rupiah konversi pembagian dividen interim MEDC tahun buku 2024 mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia tanggal 15 Oktober 2024. Kurs tersebut yaitu sebesar Rp15.581 per dolar AS.

Oleh karena itu, dividen interim MEDC senilai US$25,89 juta setara dengan Rp403,39 miliar. Dividen per saham US$0,001 dimana setiap pemegang saham mendapat Rp15,75 per saham jika dikonversikan ke rupiah.

"Dividen per saham sebesar US$0,001 yang akan dibagikan kepada pemegang saham yang berdomisili di Indonesia baik berkebangsaan Indonesia atau berkebangsaan asing adalah sebesar Rp15,75 per saham," kata Manajemen MEDC, Rabu (16/10/2024).

Sebelumnya, Presiden Direktur MEDC Hilmi Panigoro mengatakan nominal dividen interim itu relatif lebih besar 5% jika dibandingkan dengan dividen interim yang dibagikan tahun lalu.

“Hal ini memperkuat keyakinan MedcoEnergi terhadap masa depan bisnis dan komitmen berkelanjutan untuk memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham,” kata Hilmi dalam siaran pers, dikutip Kamis (3/10/2024).

Hilmi mengatakan kinerja keuangan MEDC sampai paruh pertama tahun ini relatif tumbuh signifikan. Malahan, dia mengatakan, total imbal hasil pemegang saham perusahaan terbilang naik sejak 2022.

“Total imbal hasil pemegang saham kami sejak 2022 telah menggungguli tidak hanya rekan-rekan industri kami tetapi juga kelompok saham energi yang lebih luas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia,” kata Hilmi.

Adapun, bagi pemegang saham tanpa warkat yang berkebangsaan Indonesia atau berkebangsaan asing tetapi berdomisili di Indonesia, pembayaran dividen akan dilakukan dalam mata uang Rupiah, dengan nilai setara dengan dividen yang dibayarkan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Di sisi lain, bagi pemegang saham tanpa warkat berkebangsaan asing atau berkebangsaan Indonesia tetapi berdomisili di luar negeri, pembayaran Dividen Interim akan dilakukan dalam mata uang Dolar AS.

Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Interim MEDC :

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pencalonan Muhammad Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang baru menggantikan Budi Gunawan.

Seluruh pimpinan DPR dan tim perwakilan dari delapan fraksi partai politik menerima pencalonan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhen) itu sebagai satu-satunya calon yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Herindra nantinya akan dilantik oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto usai hari ini dinyatakan lolos uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test, Rabu (16/10/2024).

"Dari pertimbangan tersebut, menyatakan bahwa bapak Muhammamd Herindra sebagai satu-satunya calon Kepala BIN dinyatakan kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya pada presiden yang nantinya dilantik pada 20 oktober yaitu presiden yang akan datang, Prabowo Subianto," ujar Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Puan mengatakan hasil fit and proper test yang digelar hari ini akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR besok, Kamis (17/10/2024). Selanjutnya, pimpinan DPR akan menyurati pemerintah terkait dengan pelantikan Herindra sebagai Kepala BIN yang baru.

"Bahwa nanti pelantikannya kapan, kami akan serahkan ke pemerintah," ujar perempuan yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu.

Puan menyebut DPR memberikan sejumlah pertimbangan kepada Herindra yang diterima sebagai calon tunggal Kepala BIN. Purnawirawan TNI bintang tiga itu diminta agar bisa menjaga stabilitas NKRI serta secara konsisten memastikan netralitas lembaga intelijen negara itu.

"Kemudian tentu saja bekerja bukan ke dalam saja tetapi juga menjaga tugas tupoksinya untuk ke luar, maksudnya ke luar negeri," kata Ketua DPR dua periode itu.

Pada kesempatan yang sama, Herindra secara singkat menyampaikan bahwa sebagai Kepala BIN nantinya akan terus berkolaborasi untuk menjaga keutuhan negara.

"Tentunya kita harus kolaborasi. Tentunya kita akan tetap menjaga keutuhan negara," pungkasnya.

Bisnis.com, MEDAN - PT Ketrosden Triasmitra Tbk., (KETR), perusahaan telekomunikasi yang mengelola sistem komunikasi kabel laut jalur Medan-Dumai (SKKL Damai) menyatakan siap menempuh jalur hukum atas rusaknya SKKL Damai akibat aktivitas kapal nelayan di perairan Pantai Cermin, Sumatra Utara.

Direktur Utama PT Ketrosden Triasmitra Tbk., Titus Dondi mengungkapkan, insiden tersebut telah menyebabkan gangguan serius pada layanan SKKL Damai yang merupakan jalur komunikasi data (internet) kabel laut yang penting dan strategis dalam menghubungkan wilayah pulau Sumatra dan daerah lain.

Dondi pun menyayangkan kejadian itu terjadi dan menyatakan telah melaporkan kejadian ini ke Polda Sumatra Utara.

"Kami mengecam insiden yang berdampak pada terganggunya layanan telekomunikasi di berbagai wilayah pulau di Sumatera. Kami telah melaporkan kejadian ini kepada Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Dirpolairud) Polda Sumatra Utara," kata Dondi dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Adapun kerusakan kabel internet bawah laut jalur Medan-Dumai diketahui pada tanggal 24 Agustus 2024. Dondi mengatakan kerusakan tersebut diakibatkan oleh aktivitas nelayan di perairan Pantai Cermin, Sumatra Utara.

Kejadian serupa pernah dihadapi Ketrosden Triasmitra pada 2019 silam. Disebut Dondi, saat itu kapal TB Bintang Ocean yang melego jangkar membuat Kabel Palapa Ring Barat rusak.

PT Ketrosden Triasmitra Tbk., lantas membawa insiden tersebut ke ranah hukum. Berujung pada ditetapkannya Djunaidi Tan, nahkoda kapal TB Bintang Ocean sebagai tersangka dan dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun. Kapal TB Bintang Ocean 3 juga disita negara.

Insiden yang menyebabkan kerusakan SKKL Damai ini juga akan diproses hukum dengan adanya laporan yang dilayangkan KETR ke Polda Sumut. Dondi mengatakan, PT Ketrosden Triasmitra Tbk siap mengambil langkah hukum terhadap pihak yang menyebabkan kerusakan pada SKKL.

Dia pun mengimbau semua kapal yang beroperasi di wilayah tersebut agar lebih memperhatikan keamanan aset yang dilindungi oleh undang–undang dan berhati-hati dalam melabuhkan jangkar kapalnya.

"Keselamatan dan kelancaran komunikasi di wilayah Sumatra adalah prioritas kami. Mari kita jaga bersama infrastruktur ini agar dapat berfungsi optimal demi kepentingan semua," ujar Dondi.

Laporan PT Ketrosden Triasmitra dikonfirmasi oleh Perwira Seksi Riksa dan Penyidikan Polair Polda Sumut Mulatua Sianturi.

Sianturi menyampaikan, pada 30 Agustus kemarin pihaknya telah menerima laporan mengenai dugaan terjadinya kerusakan SKKL di wilayah hukum Polda sumut yang diduga melibatkan nelayan berinisial N.

"Pada tanggal 30 Agustus, kami menerima pengaduan mengenai dugaan putus nya kabel fiber optic untuk sistem jaringan telekomunikasi bawah laut yang diduga akibat kelalaian dari nahkoda kapal motor berinisial 'N' yang terjadi pada tanggal 24 Agustus 2024," ujar Sianturi.

Dikatakannya, PT Ketrosden Triasmitra mengadukan kepada Polda Sumut terkait adanya dugaan pelanggaran pidana telekomunikasi sebagaimana di maksud pasal 38 Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi dengan ancaman hukum maksimal 5 tahun penjara.

Langkah pengaduan diambil untuk menegakkan hukum dan memastikan keselamatan di perairan. Sianturi pun menyebut proses hukum insiden kerusakan SKKL Damai masih berlanjut.

Dia mengatakan bahwa pihak Polairud berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum yang tepat dalam kasus ini agar kejadian serupa tak lagi terulang.

"Saat ini, kasus ini sedang dalam proses penyelidikan dengan mengambil keterangan beberapa saksi dan akan terus kami dalami," ujar Sianturi. (K68)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Link Net Tbk. (LINK) menyampaikan telah mendapatkan fasilitas kredit dari Deutsche Bank senilai Rp1 triliun.

Corporate Secretary Link Net Rininta Agustina Widya Pratika menyampaikan pihaknya telah menandatangani perjanjian fasilitas kredit dengan Deutsche Bank pada 11 Oktober 2024. Perjanjian tersebut berupa tambahan fasilitas kredit senilai Rp1 triliun.

"Sehingga total fasilitas kredit menjadi sebesar Rp2 triliun," tulis Rininta dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (16/10/2024).

Dia melanjutkan, masa ketersediaan fasilitas kredit ini adalah sampai dengan 30 November 2025 atau sekitar satu tahun.

"Tujuan penggunaan dana adalah untuk pembiayaan kebutuhan umum perseroan," katanya.

Adapun transaksi ini bukan merupakan transaksi afiliasi, sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Sebagaimana diketahui, LINK memiliki rencana untuk melakukan transformasi menjadi FiberCo, atau perusahaan infrastruktur terkemuka dan fokus pada aktivitas inti pengembangan dan perluasan infrastruktur jaringan fixed line.

Hal tersebut untuk mendorong pertumbuhan jaringan yang cepat untuk ketersediaan koneksi internet berkualitas tinggi.

Transformasi ini akan menjadikan LINK sebagai salah satu pengelola jaringan fiber terbesar di Indonesia dan menawarkan potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kinerja keuangan di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara menjadi tidak menentu, usai presiden terpilih Prabowo Subianto kembali menunjuk Sri Mulyani Indrawati menjadi menteri keuangan (menkeu).

Di satu sisi, Sri Mulyani secara implisit membantah pembentukan Badan Penerimaan Negara. Di sisi lain, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyatakan Badan Penerimaan Negara masih berpeluang terbentuk meski perlu waktu untuk 'penyesuaian'.

Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara sendiri sudah terlampir dalam visi misi Asta Cita Prabowo-Gibran. Berasal dari Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak yang dipisahkan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), badan tersebut nantinya bertugas untuk meningkatkan rasio pajak.

Kendati demikian, usai bertemu Prabowo pada Senin (14/10/2024) malam, Sri Mulyani menegaskan bahwa Kemenkeu akan tetap satu. Dia seakan menampik pemisahan Bea Cukai dan Dirjen Pajak dari Kemenkeu.

Menanggapi itu, Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo-Gibran Anggawira menjelaskan bahwa pernyataan Sri Mulyani hanya sekadar menggambar kondisi saat ini. Ke depan, sambungnya, masih terbuka peluang pembentukan Badan Penerimaan Negara

Bagaimanapun, kata Angga, Prabowo mengusulkan pembentukan Badan Penerimaan Negara sebagai strategi jangka panjang untuk mengoptimalkan keuangan pemerintah terutama terkait pajak sehingga tidak harus langsung terbentuk.

"Jika Sri Mulyani kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan, tentu akan ada pembahasan lebih lanjut terkait implementasi strategi ini," ujar Angga kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Sekretaris jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini menegaskan, pemerintahan baru nantinya memiliki ruang untuk mengkaji ulang berbagai kebijakan yang sesuai dengan visi ekonominya. Termasuk, lanjutnya, potensi reformasi institusi.

Oleh sebab itu, Angga menyatakan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara belum pupus. Hanya saja, perlu waktu penyesuaian lewat diskusi-diskusi antara Prabowo dengan tim ekonomi di kabinetnya nanti.

"Pak Prabowo juga cenderung berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Bila Badan Penerimaan Negara dinilai sebagai instrumen yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut, masih ada peluang untuk diwujudkan, tentu dengan mempertimbangkan masukan dari Bu Sri Mulyani," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten migas milik Happy Hapsoro, PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) memperkirakan dividen per lembar saham untuk tahun buku 2024 bakal lebih tinggi dari rasio pembagian dividen tiga tahun terakhir.

Direktur RAJA Ogi Rulino beralasan kinerja tahun buku 2024 bakal lebih tinggi dari torehan tahun sebelumnya. Dia berdasar pada peningkatan laba bersih perseroan sepanjang paruh pertama 2024 yang telah naik 60,7% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

“Insyallahfull year kita kali dua saja itu bisa menghasilkan US$32 juta lebih baik dibandingkan dengan 2023,” kata Ogi saat public expose daring, Rabu (16/10/2024).

Ogi mengatakan perseroannya berkomitmen untuk memberikan imbal hasil yang menarik bagi pemegang saham.

Seperti diketahui, RAJA membagikan dividen sebesar Rp160 miliar atau setara dengan Rp38 per saham untuk tahun buku 2023.

Saat itu, RAJA membukukan laba bersih sebesar US$27,1 juta. Menurut Manajemen RAJA capaian itu lebih besar dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu US$10,8 juta atau naik sekitar 150% secara year on year (yoy).

Sementara itu, untuk tahun buku 2022 dan 2021 masing-masing RAJA membagikan dividen dengan besaran US15,87 per lembar dan US$6,98 per lembar.

“Mudah-mudahan di tahun depan untuk peforma 2024 kami bisa memberikan dividen ayng lebih banyak lagi,” kata Ogi.

Seperti diketahui, emiten Happy Hapsoro itu menorehkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih yang signifikan pada semester I/2024.

RAJA membukukan pendapatan senilai US$123,51 juta atau setara dengan Rp2,02 triliun (kurs per 30 Juni Rp16.241 per dolar AS). Raihan tersebut melompat 67,16% secara tahunan.

Direktur Utama RAJA Djauhar Maulidi mengatakan kinerja pendapatan didorong oleh peningkatan penjualan gas dan tarif transmisi dari jaringan pipa perseroan di Perawang, Riau.

Capaian pendapatan RAJA juga dikontribusikan dari Stasiun Induk Compressed Natural Gas (CNG) di Grobogan, Jawa Tengah, yang telah beroperasi sejak Desember 2023.

“Selain itu, kontribusi investasi perseroan di Blok Jabung telah diakui sepenuhnya dalam laporan keuangan kuartal ini. Artinya, keuntungan atau kerugian dari investasi tersebut sudah sepenuhnya tercatat dalam laporan keuangan,” tuturnya, Senin (23/9/2024).

Di tengah kenaikan pendapatan, beban pokok perusahaan juga meningkat 67,49% year-on-year (YoY) menjadi US$87,57 juta.

Hal ini membuat RAJA membukukan laba kotor sebesar US$35,93 juta pada semester I/2024, tumbuh 66,35% secara tahunan.

Setelah diakumulasikan dengan pendapatan dan beban lainnya, RAJA meraih laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$14,29 juta atau setara dengan Rp234,74 miliar. Perolehan ini naik 55,35% dari US$9,2 juta pada periode yang sama 2023.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemanggilan calon menteri dan wakil menteri dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selama dua hari terakhir memberikan sentimen positif bagi indeks saham BUMN pilihan.

Presiden terpilih Prabowo Subianto diketahui telah memanggil sederet tokoh ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada 14 dan 15 Oktober 2024.

Secara keseluruhan, Prabowo memanggil 49 tokoh yang akan menjadi calon menteri dan 59 calon wakil menteri. Mereka terdiri dari politisi, ahli, akademisi hingga pejabat menteri dan Polri yang masih aktif di pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sejalan dengan pemanggilan tersebut, indeks saham BUMN pilihan atau IDXBUMN20 terpantau mengalami kenaikan selama periode perdagangan 14 – 15 Oktober 2024.

Melansir data Bloomberg Terminal, Rabu (16/10/2024), IDXBUMN20 meningkat 0,80% atau 3,25 poin selama periode pemanggilan calon menteri dan wakil menteri. Kenaikan itu membuat indeks melaju dari level 406,59 menjadi 409,84.

Seiring kenaikan indeks, beberapa saham pelat merah turut menorehkan pertumbuhan. Di posisi pertama ada saham PT Timah Tbk. (TINS) yang mencatatkan kenaikan sebesar 4,94% menjadi Rp1.380 selama perdagangan 14 – 15 Oktober 2024.

Peringkat berikutnya dihuni oleh PT Bank Raya Indonesia Tbk. (AGRO) dengan kenaikan 3,01% ke level Rp274 per saham. Posisi ketiga ditempati oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) yang naik 2,76% menjadi Rp1.490 per saham.

Analis Panin Sekuritas Felix Darmawan menyatakan bahwa menyambut era baru pada pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo – Gibran, kondisi politik Indonesia dinilai akan relatif stabil dalam kurun 5 tahun ke depan.

Selain itu, pengembangan BUMN akan lebih terukur seiring dengan wacana perubahan nomenklatur khususnya peralihan Kementerian BUMN menjadi superholding.

“Dibubarkannya Kementerian BUMN menjadi superholding BUMN menjadi sebuah hal yang positif setidaknya pada pengalaman negara-negara lain karena dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi kinerja,” ujarnya dalam riset, Selasa (15/10).

Menurutnya, selain mendorong transformasi dan peningkatan Good Corporate Governance (GCG), wacana pembentukan superholding dapat meningkatkan adaptabilitas dalam menangkap peluang bisnis serta finansial karena keputusan berada di ranah korporasi. Kondisi ini juga berpotensi menjadikan BUMN lebih kompetitif.

_______________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, MALANG - Universitas Brawijaya (UB) Malang kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia. Melalui kolaborasi Fakultas MIPA dan Fakultas Peternakan, serta dukungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), UB menggelar rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat bertema "Implementasi Smart and Green Farming Berbasis IoT di SMK Pertanian Pembangunan Wiyata Bakti Sengkaling Kabupaten Malang dalam Rangka Mempersiapkan Lulusan Siap Kerja di Industri 4.0".

Salah satu rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pelatihan inovasi pengolahan hasil ternak. Sebanyak 50 peserta, terdiri dari siswa dan guru SMK, mengikuti pelatihan pembuatan dimsum siomay dan lumpia ayam dengan standar Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai Standar Nasional Indonesia (SNI) 7756 untuk produk siomay.

"Pelatihan ini merupakan upaya kami untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan vokasi," ujar Triswantoro Putro, Ketua pelaksana Kegiatan.

Triswantoro berharap dengan adanya pelatihan ini, siswa SMK dapat memiliki keterampilan yang siap pakai di dunia kerja dan mampu menciptakan produk-produk olahan hasil ternak yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam pelatihan ini, para peserta tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga praktik langsung dalam pembuatan dimsum siomay dan lumpia ayam. Mereka dibimbing langsung oleh dosen Fakultas Peternakan Ibu Ria Dewi Andriani, S.Pt., M.Sc., MP. yang memiliki kompetensi di bidang pengolahan pangan. Selain itu, peserta juga diajarkan tentang pentingnya menjaga kebersihan dan sanitasi dalam proses produksi pangan olahan.

"Kami sangat antusias mengikuti pelatihan ini," ujar Ibu Ir. Suci Rahayu Kepala Sekolah SMK PP Wiyata Bakti.

Suci Rahayu mengungkapkan Ilmu yang didapatkan sangat bermanfaat dan bisa diterapkan untuk mengembangkan usaha di bidang pengolahan hasil ternak.

Menuju Peternakan Cerdas

Pelatihan pengolahan hasil ternak ini merupakan langkah awal dari rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat yang lebih besar. Selanjutnya, UB berencana memberikan pelatihan sekaligus hibah peralatan smart and green farming kepada SMK PP Wiyata Bakti.

"Teknologi Internet of Things (IoT) akan diterapkan dalam kegiatan peternakan di sekolah, sehingga siswa dapat belajar bagaimana mengelola peternakan secara lebih efisien dan berkelanjutan," jelas Triswantoro Putro.

Dengan adanya teknologi smart farming, diharapkan siswa dapat melakukan monitoring dan pengendalian terhadap berbagai aspek peternakan, seperti suhu, kelembaban, dan kadar gas ammonia di kendang secara real-time. Hal ini akan meningkatkan produktivitas peternakan dan kualitas hasil ternak.

Sinergi Pendidikan dan Industri

Kolaborasi antara UB, Kemendikbudristek, dan SMK PP Wiyata Bakti diharapkan dapat menghasilkan lulusan SMK yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

"Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi model bagi lembaga pendidikan lainnya dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan di era industri 4.0," pungkas Triswantoro.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut 16 rumah susun (rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan rampung pada akhir bulan ini.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, konstruksi rusun ASN di IKN tersebut agak sedikit terlambat lantaran sempat tersendat pengerjaannya pada Agustus 2024.

“Ya, itu sedikit mundur dari [target rampung] 21 tower karena ini [IKN] sering kali dipakai jadi pengerjaan terpaksa dihentikan,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, dikutip rabu (16/10/2024).

Akan tetapi, Iwan optimistis pihaknya bakal merampungkan 16 rusun ASN hingga akhir kepemimpinan Presiden Jokowi.

Kendati demikian, Iwan memberi sinyal bahwa proses pemindahan ASN disebut belum dapat dilakukan dalam waktu dekat dan secara terburu-buru. Pasalnya, saat ini Kementerian PUPR juga tengah membangun ekosistem jalan menuju rusun.

“Kalau yang sudah benar-benar siap sih yang kemarin digunakan itu sudah 13 [rusun] sudah full furnish semua 13. Semoga di Oktober ini bisa sampai 16 ya,” tegasnya.

Adapun, hingga akhir tahun Kementerian PUPR menargetkan bakal menyelesaikan konstruksi 47 rusun ASN di IKN.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga menjelaskan, sisanya sebanyak 31 tower bakal diusahakan rampung pada periode November hingga Desember 2024.

“Bulan November - Desember bisa selesai 47 rusun, jadi ada lanjutan [pembangunan],” pungkasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, semula sebanyak 1.700 ASN disiapkan akan mulai dipindahkan ke IKN dan menghuni rusun tersebut pada September 2024.

Akan tetapi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Azwar Anas memberi sinyal adanya pembatalan rencana tersebut.

Azwar menuturkan, rencana pemindahan ASN ke IKN juga masih akan menunggu arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seraya menunggu ekosistem di ibu kota baru itu terbentuk.

“Jadi begini, semula September, terakhir arahan presiden jangan buru-buru kalau ekosistemnya belum siap,” tuturnya saat ditemui di Gedung Dhanapala, Selasa (27/8/2024).