Bisnis.com, MEDAN - Wakil Ketua Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia Sumatra Utara (DPD REI Sumut) Wahyudi Budiman menyesalkan kuota rumah murah bersubsidi yang sebanyak 166.000 unit, habis sejak Juli 2024.

Dia mengatakan kondisi tersebut telah menempatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan para pengembang perumahan, termasuk di Sumatra Utara, dalam situasi amat sulit.

"Saya sangat menyesalkan ketiadaan kuota rumah subsidi yang berdampak besar pada masyarakat yang sangat membutuhkan hunian terjangkau. Krisis ini juga memukul para pengembang yang telah membangun stok rumah murah," kata Wahyudi kepada Bisnis, Senin (14/10/2024).

Dikatakannya, ketiadaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau kuota pembiayaan rumah subsidi sejak 4 bulan terakhir di Sumut berpotensi memperburuk krisis perumahan. Bak menggelindingkan bola panas, krisis sosial yang lebih luas bisa terjadi.

Wahyudi menyinggung soal ribuan pengusaha properti kelas menengah bawah yang kian terhimpit dalam situasi ini.

Para pengusaha itu yang meminjam dari lembaga perbankan untuk membangun rumah subsidi, disebut Wahyudi harus menelan pil pahit lantaran penjualan rumah terhenti akibat ketiadaan kuota FLPP.

Dia mengatakan saat ini banyak rumah yang telah dibangun, tapi terbengkalai dan tidak terjual, sehingga mengancam kelangsungan usaha para pengembang. Hal ini jelas akan berimbas pula pada peningkatan angka kredit macet perbankan.

Tanpa kuota rumah subsidi yang memadai, pengembang kesulitan dalam membayar bunga pinjaman bank.

"Mereka harus menanggung beban bunga bank yang terus berjalan sementara penjualan rumah terhenti. Ada banyak contoh rekan kami sesama pengembang yang terancam gulung tikar," jelasnya.

Wahyudi juga menggambarkan dampak berantai lain akibat ketiadaan kuota rumah bersubsidi terhadap sektor terkait, seperti industri kayu, industri semen, maupun industri batu. Termasuk ribuan pekerja bangunan yang akan turut kena imbasnya dan mengancam kelangsungan hidup mereka.

Wakil Ketua DPD REI Sumut ini meminta pemerintah segera menemukan langkah kongkrit untuk menangani permasalahan ini. Menurutnya, situasi ini dapat menjadi bom waktu yang merugikan MBR maupun pengembang jika tak segera diatasi.

Sejumlah usulan pun disampaikan Wahyudi, seperti penambahan kuota rumah subsidi, pengusulan program Makmur Bersama Tanah atau MBT, hingga peningkatan anggaran.

"Kami berharap pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, yang dikenal pembelaan dan komitmennya terhadap perumahan rakyat, dapat memberi solusi cemerlang di akhir masa transisi pemerintahan," tandasnya. (K68)

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap agar pelantikan pemerintahan baru pada Minggu (20/10/2024) mendatang dapat berjalan dengan baik.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani usai memboyong pimpinan MPR untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, hari ini, Senin (14/10/2024).

“Beliau [Jokowi] berharap pelantikan berlangsung dengan sukses, karena ini adalah sebuah hajat yang akan dihadiri oleh banyak VVIP, baik negara sahabat ataupun negara-negara tetangga,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal partai Gerindra itu mengaku tidak ada pembicaraan khusus dari pimpinan MPR ke Jokowi. Menurutnya pembicaran berlangsung dengan hangat dan setiap perwakilan yang hadir menyampaikan apresiasi langsung kepada orang nomor satu di Indonesia itu.

Menurutnya, pimpinan MPR menilai bahwa Jokowi berhasil untuk menjalankan transisi pemerintahan dengan baik menuju presiden selanjutnya, yaitu Prabowo Subianto.

“Kami menganggap ini patut menjadi contoh dan prototip yang bisa ditiru oleh prosesi-prosesi berikutnya. Karena itu kami mengapresiasi dan penghargaan yang tinggi bagi Presiden Jokowi,” katanya.

Tak hanya itu, dia mengamini bahwa sebelum bertemu dengan Jokowi, pimpinan MPR lebih dahulu sowan dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Dia mengatakan selain menyampaikan undangan untuk hadir pada pengucapan sumpah presiden dan wakil presiden. Ketua Umum partai Gerindra itu juga berharap agar proses pelantikan berjalan lancar.

“Beliau [Prabowo] berharap supaya acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar karena ini adalah sebuah prosesi kepemimpinan yang amat penting bagi bangsa Indonesia,” pungkas Muzani.

Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) melalui Dinas Kesehatan mengeluarkan surat edaran (SE) waspada kejadian luar biasa pada penyakit Leptospirosis.

Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Trisnawarman menjelaskan penerbitan SE tersebut untuk menginstruksikan secara langsung pada kabupaten kota agar melakukan pencegahan karena penularan penyakit itu telah mengakibatkan satu orang meninggal dunia.

“Dari laporan rekam medis di RSUP Dr Mohammad Hoesin Palembang bulan Mei 2024 sudah ada dua kasus Leptospirosis dengan satu diantaranya mengalami kematian,” ujarnya, Senin (14/10/2024).

Diketahui, Leptospirosis adalah penyakit zoonosis akut yang disebabkan oleh bakteriGenus Leptospiradengan spektrum penyakit yang luas dan dapat menyebabkan kematian dengan faktor penular utama yaitu Rodentia (tikus).

Adapun cara penularan penyakit tersebut melalui kontak langsung maupun tidak langsung dengan urine hewan yang terinfeksi bakteri Leptospira.

“Untuk itu kami minta Dinas Kesehatan kabupaten kota meningkatkan kewaspadaan KLB dengan melakukan pencegahan,” imbuhnya.

Trisnawarman menjelaskan, satu orang meninggal akibat penyakit itu terjadi pada bulan Januari. Sedangkan satu kasus selanjutnya ditemukan pada bulan April.

“Untuk saat ini kita belum menerima informasi kasus baru. Terakhir ada temuan kasus April, tapi tak menyebabkan kematian," jelasnya.

Selanjutnya, dia menerangkan potensi penularan Leptospirosis berada di beberapa wilayah diantaranya wilayah yang kerap banjir, permukiman kumuh, persawahan, serta daerah yang memiliki risiko kepadatan tikus.

Selain itu, masyarakat juga diimbau agar dapat membersihkan lingkungan sekitar dan memberantas tikus-tikus yang berada di sekitar rumah dan tempat umum seperti terminal, tempat rekreasi, dan pasar.

“Masyarakat juga bisa menggunakan alas kaki atau sepatu boots saat berkegiatan di tempat yang berair, lumpur atau yang kemungkinan tercemar oleh kencing tikus,” pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG-- Lima kecamatan di Kabupaten Sumedang tercatat mengalami kenaikan kasus stunting di tahun ini.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Aceng Solahudin, lima kecamatan tersebut adalah Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Situraja, Darmaraja, Tomo dan Jatigede.

Aceng mengatakan untuk persentase stunting Kecamatan Cimanggung naik dari 4,74% menjadi 7,02%, Siituraja dari 7,50% menjadi 7,82%, Darmaraja dari 2,80% menjadi 3,69%, Jatigede dari 10,10% menjadi 11,37% dan Tomo dari 3,06% menjadi 4,49%.

"Untuk Kecamatan dengan persentase stunting tertinggi tahun 2024 ini adalah Kecamatan Jatigede dengan 11,37," jelas Aceng.

Sementara itu, kecamatan dengan penurunan jumlah stunting tertinggi adalah Kecamatan Tanjungmedar dari 12,50% menjadi 8,38%," jelas Aceng.

Dia mengklaim secara kumulatif untuk tingkat Kabupaten Sumedang persentase stunting 2024 ini mengalami penurunan dibanding 2023.

"Untuk tahun 2023 lalu persentase stunting Kabupaten Sumedang 7,89% dan tahun 2024 ini turun menjadi 7,32%.

Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemerintah Kabupaten Kampar Provinsi Riau mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diraih pemkab telah mencapai 60% dari target 2024 yang senilai Rp8 miliar.

Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kampar Miko menyebutkan hingga Oktober 2024, PAD Kampar mencapai Rp5,4 miliar, dengan waktu tersisa 2,5 bulan untuk mencapai target penuh.

"Saat ini terdapat 500 pemohon perizinan bangunan gedung atau PBG yang masih dalam proses di Dinas PU PR. Apabila ini selesai, maka dengan asumsi 500 pemohon dikali Rp5 juta per izin, PAD yang terkumpul bisa mencapai Rp25 miliar,” ujarnya, Senin (14/10/2024).

Kemudian selain PAD, untuk target investasi di Kampar sepanjang 2024 yang dipatok sebesar Rp9,9 triliun, realisasinya baru mencapai Rp 6 triliun.

Penjabat Bupati Kampar Hambali menginstruksikan dinas-dinas terkait untuk mencari solusi inovatif dan efisien dalam menyelesaikan urusan perizinan, khususnya Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG).

Dia menegaskan pentingnya pendekatan yang tidak memberatkan masyarakat atau merugikan daerah, namun tetap sesuai regulasi agar kerjasama dengan pengusaha dan investor di Kampar berjalan baik.

Pihainya berharap melalui kolaborasi dan upaya optimal dari seluruh OPD, target PAD maupun investasi dapat tercapai, atau bahkan melebihi angka yang telah direncanakan.

Bisnis.com, JAKARTA - Belakangan, bahan Bisphenol A atau BPA kembali jadi perbincangan, dituding sebagai salah satu penyebab masalah kesehatan terutama dari sisi reproduksi.

BPA, zat yang sering ditemukan dalam produk air kemasan berbahan plastik, belakangan kembali viral, dituding menjadi penyebab infertilitas atau mandul dan kelahiran bayi menjadi prematur.

Lantas, benarkan BPA begitu berpengaruh pada kesehatan organ reproduksi dan mempengaruhi kelahiran bayi?

Menurut Dokter Spesialis Kandungan RS Eka Hospital, dr Ervan Surya, hal itu hanya mitos. Menurutnya, sampai saat ini belum ada korelasi yang kuat antara keduanya.

Dokter Ervan menjelaskan bahwa infertilitas atau gangguan kesuburan ditandai dengan tiga kriteria, yaitu tidak segera punya anak dalam kurun waktu di atas 1 tahun, berhubungan badan secara rutin 2-3 kali seminggu, dan berhubungan badan tanpa alat kontrasepsi.

Gangguan kesuburan bisa disebabkan dari dua belah pihak, baik wanita dan prianya. Adapun, faktor risiko kemandulan pada pria lebih sedikit, yaitu terkait dengan rendahnya jumlah dan kualitas sperma atau ada gangguan pada alat vital dan disfungsi seksual.

Sementara pada wanita, terdapat beberapa faktor risiko antara lain usia yang sudah di atas 35 tahun, endometriosis, Sindrom ovarium polikistik atau PCOS, gangguan pada tuba falopi, ketidakseimbangan hormon, kegemukan, dan penyakit seperti diabetes, lupus, arthritis, hipertensi, dan lainnya, serta kemoterapi dan radiasi juga menjadi penyebab.

Selain itu, untuk keduanya, gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok dan minum alkohol juga menjadi penyebab ketidaksuburan.

Sementara untuk kelahiran bayi prematur, beberapa faktor risiko terbesar adalah infeksi, yang bisa disebabkan oleh berbagai hal mulai dari gaya hidup, penyakit kelamin, atau penyakit bawaan pada ibu.

Faktor lainnya seperti usia, perubahan hormonal, dan faktor genetik menjadi faktor risiko selanjutnya yang bisa menyebabkan kontraksi sehingga menimbulkan kelahiran prematur.

"Terkait dengan BPA, menurut jurnal-jurnal yang ada bahwa antara BPA dengan ketidaksuburan dan kelahiran prematur itu hubungannya tidak signifikan atau nggak ada kaitannya, makanya butuh penelitian yang lanjut," ujarnya dalam Media Briefing, Senin (14/10/2024).

dr. Ervan juga menegaskan agar masyarakat tidak seperti menggunakan "kacamata kuda" ketika menerima suatu informasi.

"Jangan BPA terus disalahkan, coba mungkin bapak atau ibu masih merokok. Bahkan olahraga berlebihan juga bisa menjadi penyebab ketidaksuburan," imbuhnya.

Dia juga menegaskan penjelasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bahwa kandungan BPA yang ada dalam galon air minum dalam kemasan (AMDK) yang beredar selama lima tahun terakhir sebesar 0,01 bpj atau 10 mikrogram per kilogram atau masih dalam batas aman.

Adapun, batas aman yang ditetapkan oleh BPOM adalah 0,6 bpj atau 600 mikrogram per kilogram. Selain itu, BPOM juga menegaskan bahwa penggunaan kemasan Polikarbonat selama bertahun-tahun juga tidak akan meningkatkan migrasi BPA ke dalam tubuh.

"Perlu diingat pula bahwa tubuh punya mekanisme metabolisme yang pintar, sehingga racun-racun yang melewati tubuh setiap hari akan dibuang jika masih dalam batas aman," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta (Bank DKI) buka suara terkait rencana initial public offering (IPO) yang sempat mengalami penundaan.Hal ini usaiOtoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan peluang adanya BPD untuk melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Direktur Utama Bank DKI Agus H. Widodo pun tak menampik fakta soal perseroan yang sempat merencanakan IPO. Namun, untuk saat ini, kata Agus, Bank DKI masih hendak melaksanakan pembentukan kelompok usaha (KUB) terlebih dahulu, dengan BPD Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) sebagai anggotanya.

"Nanti kita satu-satu. Kita akan selesaikan dulu KUB ini. Setelah itu kita akan lihat lagi kemungkinan [IPO] itu. Kan waktunya juga penting," katanya di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Sebelumnya, mengutip dari Bloomberg, Bank DKI disebutkan telah merancang IPO dengan target dana sekitar US$150 juta - US$200 juta atau setara dengan Rp2,26 triliun hingga Rp3,01 triliun.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menyebut potensi IPO bank-bank daerah sangat baik.

Hal ini tecermin dari BPD-BPD yang sudah melantai di bursa yang memiliki kinerja baik. Tercatat, BPD yang merupakan perusahaan terbuka Bank BJB (BJBR), Bank Jatim (BJTM), dan Bank Banten (BEKS).

Meskipun begitu, dia belumbisa memastikan apakah para BPD akan melakukan IPO di tahun ini atau tahun depan.

"Tapi persiapan sudah," ujar Inarno.

Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka menerima kunjungan dari rombongan pimpinan MPR RI di sebuah restoran yang terletak di kawasan Jakarta Pusat pada Senin (14/10/2024).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, pertemuan Gibran dengan rombongan MPR RI ini sekitar pukul 16.00 WIB. Rombongan MPR RI ini yakni Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, Lestari Moerdiyat, Edhie Baskoro, Rusdi Kirana, Edi Soeparno dan Hidayat Nur Wahid.

Satu persatu pimpinan MPR RI itu disambut oleh Gibran dengan bersalaman mulai dari Muzani hingga Bambang Wuryanto.

Selain itu, Gibran juga membungkukkan tubuhnya dengan semua petinggi MPR RI tersebut, termasuk dengan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.

Adapun, Gibran dan Bambang Pacul menggunakan batik yang hampir senada.Dalam momen ini juga, Bambang Pacul telah membisikan sesuatu kepada Gibran. Hanya saja, suara tersebut tidak terdengar awak media.

Sebagai informasi, rombongan MPR RI itu sebelumya telah melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka.

Muzani mengemukakan bahwa dirinya akan memperkenalkan sejumlah pimpinan MPR yang bertugas pada periode 2024–2029.

“Mau memperkenalkan diri pimpinan MPR sekaligus menyampaikan undangan pelantikan Presiden,” ujarnya saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (14/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Munculnya kabar bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (kemenparekraf) akan dipecah pada masa pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha, utamanya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Yang kita khawatirkan itu adalah prosesnya. Apakah dengan pemisahan yang terjadi, pemerintahan Pak Prabowo itu bisa langsung efektif?” kata Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Maulana Yusran kepada Bisnis, Senin (14/10/2024).

Maulana menuturkan, penggabungan dan pemisahan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di badan pemerintahan bukanlah hal baru. Pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), hanya ada Kementerian Pariwisata.

Pada Januari 2015, pemerintah membentuk lembaga bernama Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) guna mendukung pertumbuhan industri ekonomi kreatif. Kemudian pada 2019, Jokowi melebur Bekraf ke Kementerian Pariwisata hingga menjadi Kemenparekraf

Namun, pada tahun pertama berjalan, Maulana menilai kinerja kementerian tersebut menjadi lebih pasif lantaran harus melakukan sejumlah penyesuaian-penyesuaian.

“Karena pengalaman pariwisata dan ekraf itu digabungkan, kita hampir setahun nggak bisa ngapa-ngapain karena nomenklaturnya belum clear,” ujarnya.

Oleh karena itu, keputusan Prabowo bakal melakukan nomenklatur kembali dipertanyakan kalangan pelaku usaha. Apalagi, Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi di level 8%.

“Dinamika itu yang sebenarnya akan jadi pertanyaan bagi kita semua. Apakah itu tidak akan mengganggu kinerja dari pemerintahan itu sendiri?” pungkasnya.

Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, berembus kabar bahwa akan ada 46 kementerian di pemerintahan baru. Terdapat sejumlah kementerian yang muncul, baik dari peleburan maupun pemecahan kementerian sebelumnya.

Salah satu kementerian yang kabarnya dipecah yakni Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kementerian ini kabarnya akan dipecah menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Selain Kemenparekraf, Kementerian Koperasi dan UKM juga disebut bakal dipecah menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM. Ada pula Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Bisnis.com, KUNINGAN - Pemerintah Kabupaten Kuningan mencatat produksi padi di wilayahnya mencapai 295.666 ton hingga September 2024. Jumlah ini diperkirakan masih akan bertambah, mengingat sebagian besar lahan sawah petani belum dipanen.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Kuningan Wahyu Hidayah mengatakan produksi padi tersebut dihasilkan dari panen yang berlangsung sepanjang sembilan bulan pertama tahun ini.

Data menunjukkan, produksi padi di Kuningan terus mengalami peningkatan meski menghadapi sejumlah tantangan, termasuk cuaca yang kurang bersahabat.

"Kami masih optimistis jumlah produksi ini akan terus bertambah hingga akhir tahun, karena masih banyak sawah yang belum dipanen,” kata Wahyu di Kabupaten Kuningan, Senin (14/10/2024).

Wahyu menjelaskan, pada Januari 2024, produksi padi mencapai 7.541 ton dari luas panen sebesar 1.205 hektare. Pada Februari, produktivitas meningkat dengan hasil panen sebesar 9.864 ton dari luas sawah yang sama.

Peningkatan signifikan terjadi pada Maret, di mana produksi mencapai 27.994 ton dari 1.577 hektare sawah yang dipanen.

Menurutnya, hal ini disebabkan oleh kondisi cuaca yang lebih mendukung serta adanya optimalisasi dalam penggunaan teknologi pertanian dan varietas padi unggul yang tahan hama.

Puncak produksi terjadi pada April 2024, dengan total produksi sebesar 76.506 ton dari luas panen 12.393 hektare. Bulan ini menjadi bulan tertinggi dalam hal produktivitas dan luas panen di Kabupaten Kuningan.

“April memang menjadi bulan yang sangat produktif, terutama karena kondisi cuaca yang baik serta persiapan lahan yang matang,” ungkap Wahyu.

Namun, pada Mei terjadi penurunan produksi menjadi 39.191 ton dari luas panen 6.351 hektare. Penurunan ini diperkirakan terjadi akibat pengaruh musim kemarau yang mulai masuk, sehingga produktivitas menurun. “Namun, kami masih bisa mempertahankan hasil yang cukup baik di tengah kondisi tersebut,” ujar Wahyu.

Memasuki Juni 2024, produksi kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni menjadi 12.636 ton dari luas panen 2.028 hektare. Wahyu mencatat bahwa bulan ini menjadi salah satu yang terendah dalam hal produksi padi sepanjang tahun.

Pada Juli, produksi padi kembali naik menjadi 27.792 ton dari luas panen 4.483 hektare dengan produktivitas sebesar 61,99 kuintal per hektare. Sementara itu, pada Agustus, hasil panen melonjak lagi menjadi 64.274 ton dari luas panen 10.403 hektare. Produktivitasnya tercatat sedikit menurun menjadi 61,78 kuintal per hektare.

Terakhir, pada September 2024, produksi padi mencapai 30.868 ton dari luas panen 4.915 hektare dengan produktivitas sebesar 62,80 kuintal per hektare.

Pemkab Kuningan optimis bahwa produksi padi akan terus meningkat hingga akhir 2024. Wahyu Hidayah menjelaskan, masih banyak lahan sawah yang belum dipanen, sehingga angka produksi kemungkinan besar akan bertambah seiring dengan masa panen yang masih berjalan.

Selain itu, pemerintah daerah juga terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas sektor pertanian, terutama di tengah tantangan perubahan iklim dan musim kemarau.

“Selama musim kemarau, kami telah mengambil langkah-langkah strategis seperti optimalisasi sistem irigasi, penyediaan pompa air untuk para petani, serta penggunaan varietas padi yang lebih tahan terhadap kekeringan,” terang Wahyu.

Ia juga menambahkan bahwa dukungan teknologi dan pendampingan dari pemerintah sangat membantu petani dalam mengoptimalkan hasil panen mereka. “Dengan adanya bantuan seperti ini, kami berharap petani di Kuningan bisa tetap produktif meskipun menghadapi tantangan yang ada,” tuturnya.

Selain menjaga produktivitas, Pemkab Kuningan juga fokus pada ketahanan pangan. Langkah-langkah strategis terus dilakukan agar produksi padi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal dan berkontribusi terhadap pasokan beras di tingkat provinsi maupun nasional.

Pemerintah daerah berharap dengan adanya peningkatan produksi hingga akhir tahun, ketahanan pangan di Kabupaten Kuningan dapat terjaga dengan baik.

"Harapan kami, dengan produktivitas yang tetap stabil dan meningkat, kita bisa mencapai target produksi tahunan, serta terus berperan dalam menjaga pasokan beras nasional," pungkas Wahyu Hidayah.

Dengan optimisme yang tinggi dan dukungan dari berbagai pihak, sektor pertanian di Kabupaten Kuningan diharapkan terus tumbuh dan memberikan hasil yang maksimal bagi kesejahteraan petani dan masyarakat secara keseluruhan.

Bisnis.com, PURWAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mewanti-wanti industri yang jenis produknya telah diberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib. Setidaknya terdapat 130 SNI yang telah diterapkan saat ini.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi mengatakan, sesuai dengan amanat Undang-undang No. Tahun 2014 tentang Perindustrian, apabila ada yang melanggar aturan SNI maka akan ada konsekuensi.

“Jadi barang siapa yang mengedarkan, baik sengaja atau tidak sengaja, yang seharusnya itu ber-SNI wajib maka dia akan dikenakan sanksi pidana dan denda,” kata Andi kepada wartawan, Senin (14/10/2024).

Untuk diketahui, saat ini pihaknya telah memiliki lebih dari 5.300 SNI di bidang industri yang mencakup berbagai sektor industri dan jenis produk. Adapun, 130 SNI telah diberlakukan wajib terutama produk-produk yang memiliki dampak besar terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan.

Terbaru, Kemenperin meluncurkan 16 Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) tentang Pemberlakuan Standardisasi Industri secara Wajib. Ke-16 Permenperin ini mengatur proses penilaian kesesuaian, yang mencakup audit dan pengujian yang sesuai dan benar.

“Kita sudah bisa me-launching 16 Permenperin tentang pemberlakuan SNI yang sudah ditandatangani oleh Pak Menteri atas izin dari presiden. Nah, sekarang yang sudah melalui proses Setneg [Sekretariat Negara] ada 28 peraturan menteri dan tidak lama lagi juga itu siap ditandatangani. Nah, sisanya sekitar 20-an akan diselesaikan di tahun ini,” jelasnya.

Adapun, 16 Permenperin baru diterapkan untuk mengatur berbagai produk industri, antara lain produk kawat baja pratekan, kalsium karbida, katup, kompor, selang kompor gas LPG, ubin keramik,sprayergendong, sepatu pengaman, sodium tripolifosfat, aluminium sulfat, seng oksida, dan semen.

Andi menerangkan, SNI merupakan salah satu nontariff barrier yang diperbolehkan oleh World Trade Organization (WTO) sehingga kebijakan ini dapat menekan importasi barang yang tidak sesuai standar Indonesia, termasuk barang impor ilegal.

“Kita juga ingin semua produk yang ada di Indonesia baik diproduksi dari dalam negeri dan impor itu SNI sesuai standar Indonesia, SNI itu tidak mengada-ngada, standar lumrah yang diberlakukan setiap negara. Oleh sebab itu, kita punya SNI, Jepang punya JIS [Japanese Industrial Standard], dan sebagainya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten farmasi PT Pyridam Farma Tbk. (PYFA) menargetkan untuk melakukan merger dan akuisisi (M&A) terhadap tujuh perusahaan lagi, setelah mengakuisisi Probiotec asal Australia.

Direktur Utama Pyridam Farma Lee Yan Gwan mengatakan pihaknya terus melihat kesempatan secara inorganik atau seperti melalui akuisisi dan merger. Dia menjelaskan kesempatan inorganik tersebut ada di kawasan Asia Tenggara, seperti Filipina, Malaysia, dan Myanmar.

"Ada juga kesempatan inorganik di Australia. Tetapi setelah nanti ada definitive agreement, baru bisa dipaparkan," kata Lee, dalam paparan publik PYFA, Senin (14/10/2024).

Dia melanjutkan saat ini PYFA tengah mengkaji target-target tersebut. Sebanyak 7 perusahaan tengah diidentifikasi perseroan, tetapi ada beberapa perusahaan lagi yang ditargetkan PYFA.

Menurut Lee, akuisisi ini memiliki tujuan untuk memberikan manfaat bagi perusahaan secara keseluruhan. Manfaat tersebut seperti menambah kapasitas, kapabilitas, dan memperbesar area lokasi PYFA.

"Jadi itu semua dikaji. Tetapi, apapun yang nantinya kami kejar atau kami lakukan, itu memberikan dampak positif PYFA secara keseluruhan," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Pyridam Farma Yenfrino Gunadi menjelaskan akuisisi ke depan yang akan dilakukan oleh PYFA belum tentu memiliki nilai sebesar Probiotec.

Yenfrino juga menjelaskan PYFA akan memprioritaskan untuk membiayai akuisisi tersebut menggunakan dana kas internal terlebih dahulu.

"Kami akan prioritaskan internal cashflow [membiayai akuisisi], baru bank, lalu terakhir baru akan kami mintakan persetujuan shareholder untuk rights issue," ucapnya.

Sebagai informasi, tahun ini PYFA tercatat resmi mengakuisisi Probiotec Limited, perusahaan farmasi asal Australia. Pembelian atas 100% saham Probiotec ini dilakukan dengan nilai transaksi sebesar AU$252 juta.

Adapun Probiotec tercatat bermitra dengan pemain global seperti Johnson & Johnson, Pfizer, iNova, Blackmores, dan lain sebagainya.