Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegaskan tidak akan memanggil E-Wallet atau dompet digital yang diduga digunakan untuk judi online.

Adapun, terdapat 5 dompet digital yang diduga memfasilitasi praktik judi online, yaitu PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA), PT Visionet Internasional (OVO), PT Dompet Anak Bangsa (GoPay), PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja), serta PT Airpay International Indonesia (ShopeePay).

Budi menuturkan, pihaknya sudah memberikan peringatan keras terhadap 5 dompet digital yang diduga memfasilitasi praktik judi online.

Untuk penanganan lebih lanjut, Budi menyebut pihaknya menyerahkan permasalahan ini ke Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Bank Indonesia (BI).

“Kita sudah kasih peringatan. Itu urusan PPATK sama Bank Indonesia (untuk memanggil 5 dompet digital),” kata Budi saat ditemui di Kemenkominfo, Senin (14/10/2024).

Berdasarkan data PPATK, Dana menjadi platform dompet digital dengan total dan jumlah transaksi terbesar yang dikelola. Total nilai transaksi judol di Dana mencapai Rp5,37 triliun dengan jumlah transaksi mencapai 5,42 juta. OVO menempati urutan kedua dengan nilai transaksi Rp216 miliar dari 836.095 transaksi.

Kemudian nominal transaksi di Gopay Rp89 miliar dengan total transaksi 577.316. LinkAja total nilai transaksi 65 miliar dengan jumlah transaksi 80.171. Terakhir, ShopeePay dengan nilai transaksi Rp6 miliar dari 33.069 transaksi

Mengenai transaksi judi online yang terjadi dompet digital, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menilai dompet digital meraup cuan dari transaksi judi online yang ada di dalam platform. Besar keuntungan tergantung dari jumlah transaksi yang telah terjadi.

Seandainya dompet digital mengenakan biaya Rp2.000/ transaksi, maka keuntungan yang didapat sudah sangat besar.

“Kalau kita lihat, jumlah transaksinya jutaan. Sehingga, yang ditransaksikan pun triliunan. Sehingga, cuan-nya bisa mencapai ratusan miliar hingga triliunan,” kata Heru kepada Bisnis, Jumat (11/10/2024).

Heru menilai hadirnya transaksi judi online di platform dompet digital disebabkan pengawasan terhadap dompet digital lemah. Di sisi lain, dompet digital diduga juga membiarkan transaksi besar itu terjadi.

“Harusnya kan diawasi, know your customer, uangnya ditransfer ke mana dan untuk apa. Kalau ada transaksi besar ke rekening tertentu harusnya ada warning,” kata Heru.

Senada, Ketua Umum Idiec Tesar M. Sandikapura mengatakan platform dompet digital dan regulator seharus tahu aliran dana di dompet digital.

Sebagai bukti dompet digital peduli terhadap nasib penggunanya, seharusnya transaksi janggal judi online yang telah terdeteksi segera diblokir bukan dibiarkan hingga miliaran bahkan triliunan rupiah.

“Transaksi itu kan bisa dilihat sama platform dompet digital dan regulator. Masa didiamkan saja? ini semua nya terlibat. Jadi seharusnya diblokir untuk mencegah agar pengguna tidak terjerumus,” kata Tesar.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Pensiun atau Dapen BCA menjelaskan penurunan tingkat pengembalian investasi atau return on investment (ROI) yang terjadi di industri dana pensiun dalam lima tahun terakhir.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ROI dana pensiun pada 2019 berada di posisi 8,51% dan menjadi 6,53% pada Desember 2023. Data terbaru, ROI dana pensiun per Agustus 2024 berada di posisi 4,62%.

Direktur Utama Dana Pensiun BCA Budi Sutrisno menjelaskan ada tiga faktor utama yang menjadi penyebabnya. Pertama adalah pandemi Covid-19 yang yang dimulai pada 2020 memicu ketidakstabilan ekonomi global hingga menyebabkan pasar modal dan ekonomi tertekan.

"Penurunan kinerja pasar saham dan obligasi selama periode tersebut berdampak langsung pada hasil investasi dana pensiun, termasuk penurunan ROI," kata Budi kepada Bisnis, Senin (14/10/2024).

Tertekannya ekonomi tersebut direspons pemerintah dengan memangkas suku bunga acuan atau BI Rate, yang kata Budi ini menjadi faktor kedua mengapa ROI dana pensiun merosot tajam dalam lima tahun belakang.

Saat itu, pemerintah sejak 19 November 2020 memangkas BI Rate dari 4% menjadi 3,75%. Suku bunga ini dijaga rendah di bawah 4% sebelum kemudian pada 22 September 2022 pemerintah menaikkan BI Rate ke level 4,25%.

"Penurunan suku bunga mengakibatkan imbal hasil yang lebih rendah pada instrumen pendapatan tetap seperti obligasi, yang merupakan instrumen utama dalam portofolio dana pensiun," kata Budi.

Selanjutnya, faktor ketiga pennyebab ROI dana pensiun menurun kata Budi adalah faktor inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Dia menjelaskan tekanan inflasi meningkatkan volatilitas di pasar keuangan dan mempengaruhi nilai investasi, khususnya pada aset berisiko. Kondisi pasar global juga diperburuk dengan ketidakpastian geopolitik.

"ROI Dapen BCA juga mengalami tekanan yang serupa dengan tren ROI dana pensiun lainnya," jelas Budi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) buka suara terkait kabar yang beredar terkait pemisahan nomenklatur kementerian, termasuk Kemenkop UKM.

Sebelumnya beredar kabar, kabinet di bawah pemerintahan Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka akan membentuk 46 daftar kementerian, salah satunya memisahkan Kemenkop UKM menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

Menanggapi hal tersebut Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UKM Siti Azizah memandang bahwa nomenklatur koperasi dan UKM tidak perlu dilakukan pemisahan. Pasalnya, menurutnya, wirausaha yang merupakan pelaku UKM bisa membentuk koperasi.

“Mengenai kementerian, saya melihatnya mungkin agak berbeda. Semua itu adalah wirausaha, nanti bentuk dari usaha hanya itu apa, apakah nanti mereka membentuk koperasi, PT, CV, dan sebagainya. Tetapi saya melihat bahwa itu tidak perlu kok, kalau misalnya dipecah atau sebagainya, itu menurut saya pribadi,” kata Azizah dalam konferensi pers bertajuk 5th Berinovasi untuk Pengmabngan dan Penguatan Kewirausahaan Nasional di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Kendati demikian, Azizah mengaku belum mengetahui arahan Presiden berikutnya, yakni Prabowo Subianto yang merupakan Presiden Terpilih, terkait kabar pemisahan nomenklatur Kemenkop UKM. “Saya belum tahu nanti arahan Presiden berikutnya bagaimana,” imbuhnya.

Namun, menurut Azizah, wirausaha ada di mana saja dan ini menandakan bahwa tugas dan fungsinya bisa disatukan di satu tubuh kementerian.

Dia pun mengambil contoh Korea Selatan yang menjadikan perusahaan rintisan (startup) dan UKM di satu kementerian. “Kalau kita ambil contoh beberapa negara, contoh Korea Selatan, satu menteri itu adalah startup dan SME. Jadi isinya adalah wirausaha dan usaha mikro kecil dan menengah. Artinya bisa saja [tidak dipisah],” tuturnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, berikut adalah bocoran daftar kementerian pada Pemerintahan Prabowo—Gibran:

Kementerian:

1. Kementerian Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Kementerian Dalam Negeri
5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
7. Kementerian Pertanian
8. Kementerian Kehutanan
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan
10. Kementerian Pekerjaan Umum
11. Kementerian Perumahan Rakyat
12. Kementerian Perhubungan
13. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
14. Kementerian Transmigrasi
15. Kementerian Perdagangan
16. Kementerian BUMN
17. Kementerian Koperasi
18. Kementerian Perindustrian
19. Kementerian Pariwisata
20. Kementerian Ekonomi Kreatif/Barekraf
21. Kementerian UMKM
22. Kementerian Agama
23. Kementerian Sosial
24. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25. Kementerian Kesehatan
26. Kementerian Ketenagakerjaan
27. Kementerian Kependudukan & Pembangunan Keluarga
28. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BNP2TKI
29. Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi
30. Kementerian Pendidikan Tinggi
31. Kementerian Kebudayaan
32. Kementerian Pemuda dan Olahraga
33. Kementerian Keuangan
34. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
35. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
36. Kementerian Lingkungan Hidup
37. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
38. Kementerian Hukum
39. Kementerian HAM
40. Kementerian Sekretariat Negara
41. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Kementerian Koordinator:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (terkait Pembahasan RKA/KL)
5. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan

Bisnis.com, BANDUNG — Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat memusnahkan 93.967 lembar uang palsu yang berhasil diamankan sejak Juli 2019 hingga Juli 2024. Dari jumlah itu, 97%-nya merupakan uang pecahan besar, baik Rp100.000 maupun Rp50.000.

Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Achris Sarwani mengatakan, dalam lima tahun terakhir, pihaknya yang tergabung dalam Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal) berhasil mengamankan rupiah palsu dari berbagai saluran, baik di masyarakat, perbankan hingga hasil pengembangan tindak pidana oleh kepolisian.

“Jadi kegiatan yang seharusnya secara reguler kita lakukan karena suatu hal baru setelah lima tahun kita laksanakan hari ini,” ungkap Achris di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, di Kota Bandung, Senin (14/10/2024).

Ia menjelaskan, dalam setengah dasawarsa ini, pihaknya berhasil mengamankan uang palsu hampir di semua nominal, baik nominal kecil hingga nominal besar.

Dengan rincian pecahan Rp2.000 59 lembar, pecahan Rp5.000 707 lembar, pecahan Rp10.000 595 lembar, pecahan Rp20.000 2.589 lembar, pecahan Rp50.000 38.859 lembar, dan pecahan Rp100.000 sebanyak 51.158 lembar.

Jumlah ini lanjut Achris, dikumpulkan dari daerah kerja tiga perwakilan Bank Indonesia yang ada di Jawa Barat, yaitu Bank Indonesia Jawa Barat di Bandung yang mencakup kawasan Bandung Raya, kemudian Bank Indonesia Cirebon yang mencalup Ciayumajakuning dan Bank Indonesia Tasikmalaya yang mencakup daerah Priangan Timur.

Ia menilai, penting bagi pihaknya untuk terus berkoordinasi di bawah Botasupal untuk menjaga agar rupiah palsu tidak diproduksi dan beredar di masyarakat.

“Peredaran uang palsu ini merugikan masyarakat dan juga mengancam stabilitas rupiah,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, daerah Bandung Raya menjadi daerah peredaran uang palsu tertinggi dalam lima tahun ini yakni hampir 63.000 lembar.

Kemudian yang kedua paling banyak adalah di Ciayumajakuning, sebanyak sekitar 20.000 lembar dan yang paling sedikit di Tasikmalaya, sebanyak 5.000 lembar.

Sementara itu, jalur peredaran yang paling banyak menemukan uang palsu menurutnya melalui perbankan, sedangkan yang lainnya melalui masyarakat dan melalui aparat penegak hukum melalui temuan penyidikan tindak pidana.

“Tentunya perbankan yang paling banyak karena memang secara reguler teman-teman perbankan ini memang bertugas untuk melakukan pengecekan melalui sistem melalui mesin-mesin yang dimiliki PCPUR dan perbankan menggunakan alat-alat sehingga ditemukan uang palsu tersebut,” ungkapnya.

Meski demikian, Achris mengklaim setiap tahunnya peredaran uang palsu di masyarakat terus menurun. Pada 2023, secara nasional ditemukan sebanyak 132.255 lembar uang palsu yang beredar.

“Kalau kita bandingkan di tahun 2022 itu 135.879 lembar. Artinya kita turun sekitar 3% Di Jawa Barat sendiri, di tahun 2023 kemarin ditemukan 21.327 lembar di tahun ini sampai dengan September, mudah-mudahan gak tambah ya, masih 3 bulan ditemukan sebanyak 14.851 lembat dan ini merupakan penurunan,” ungkapnya.

“Kalau secara kita sebut angkanya lebih mudah kita ingat di nasional pada tahun 2023 itu setiap 1 juta lembar ditemukan 5 uang palsu di Jawa Barat di tahun yang sama setiap 1 juta lembar ditemukan 3 lembar uang palsu artinya Jawa Barat itu sebenarnya relatif lebih rendah dibandingkan nasional,” imbuhnya.

Ia juga menjelaskan, ancaman peredaran uang palsu itu bisa dilihat dari siklus momentum hari besar. Seperti Hari Raya Idulfitri dan hari besar keagaam lain. Juga di momentum Pilkada.

“Tahun politik data tahun 2014 kita berharap ini data yang final kita akan turun mudah-mudahan meskipun tahun politik kita ternyata bisa dibanding tahun 2023 di Jawa Barat yang sebelumnya 21.000 sekarang sampai dengan September baru ditemukan 14.851 mudah-mudahan tidak nambah,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal mengalihkan kendali Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di bawah Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa ketentuan kepemilikan tunggal alias single presence policy yang mengonsolidasikan kepemilikan satu BPR untuk satu pemerintah daerah itu akan berlaku dalam dua tahun ke depan.

“Ketentuan single presence policy atau kebijakan bahwa satu pemerintah harus memiliki satu BPR itu sudah dikeluarkan oleh kita, dan memang akan ada waktu dua tahun untuk bisa menyelesaikannya,” katanya kepada wartawan usai peluncuran Roadmap Penguatan BPD 2024-2027 di Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

Dia memaparkan, di atas kertas, kepemilikan BPR tersebut akan tetap melekat pada pemerintah daerah terkait, baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Namun demikian, pengelolaan operasional akan dilakukan oleh BPD. Menurut Dian, hal ini dilakukan karena bank daerah dinilai memiliki fondasi yang lebih kuat.

“Jadi BPD ini kita asumsikan lebih kuat. Dalam segalanya dia lebih kuat, termasuk dalam permodalan, governance dan lain sebagainya,” tuturnya.

Dengan demikian, apabila nantinya terjadi permasalahan yang mendera BPR, maka langkah penyelamatan dapat dilakukan dengan segera tanpa harus melalui proses birokrasi yang panjang.

“Jadi tidak lagi mengandalkan proses politik di DPRD dan lain sebagainya, tetapi lebih cepat diselesaikan oleh BPD. Sebetulnya, kalau kita lihat, skalanya BPR itu sangat kecil kalau dibandingkan kekuatan BPD,” pungkas Dian.

Adapun, OJK juga resmi meluncurkan peta jalan atau Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024-2027 pada hari ini.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa roadmap ini merupakan bentuk langkah reformasi, perbaikan, sekaligus transformasi terhadap BPD yang berperan krusial dalam sistem perekonomian nasional.

“Dalam kaitan ini adalah untuk penguatan sektor jasa keuangan, terutama juga untuk di provinsi, di daerah, tetap kita lakukan sesuai jadwal,” katanya dalam sambutan.

Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Indonesia saat ini fokus pengembangan eksplorasi minyak dan gas di wilayah timur mencakup Buton, Timor, Seram, Aru dan Papua.

Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan saat ini ada 34 joint study eksplorasi yang menunjukkan potensi migas di Indonesia memiliki daya tarik tersendiri.

"Kita telah sama-sama menyaksikan dua tandatangan kontrak tahun 2024 tahap 1, pemerintah terus menyiapkan blok migas yang baru. Lebih dari 60 blok migas disiapkan untuk 5 tahun ke depan, tahun 2024 akan segera dilakukan penawaran tahap kedua," ujar Dadan di hadapan 550 peserta Indonesia Exploration Forum (IEF) yang digelar di Surabaya, Senin (14/10/2024).

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melakukan penandatanganan Kontrak Kerjasama Wilayah Kerja Migas atau Production Sharing Contract (PSC) pada dua wilayah kerja di Sumatera dan Sulawesi dengan skema cost recovery.

Untuk Wilayah kerja Amanah ditandatangani oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama yaitu Direktur PT Medco Energi Amanah Amri Siahaan, Direktur Utama PT Sele Raya Sejati, Ham Eddy Tampi serta Direktur Kufpec Indonesia (Amanah) B.V, Tareq Ebrahim, sedangkan untuk Wilayah Kerja Melati ditandatangani oleh Direktur PT Pertamina Hulu Energi Sulawesi Melati Muhamad Arifin, Direktur SIEI Melati Limited Qin Shenggao dan Direktur Kufpec Indonesia (Melati) B.V Tareq Ebrahim.

Dadan Kusdiana menyampaikan pemerintah terus menyiapkan blok migas yang baru. "Tahun 2024 akan segera dilakukan penawaran tahap kedua setelah kabinet Pemerintahan yang baru terbentuk," jelasnya.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, menyampaikan bahwa dalam upaya meningkatkan produksi migas nasional, SKK Migas telah merumuskan strategi utama, dengan fokus yang kuat pada eksplorasi sebagai strategi jangka panjang.

Dwi menyampaikan apresiasi kepada para explorationists SKK Migas maupun di kontraktor KKS karena dalam perjalanan lima tahun sudah melakukan cukup banyak pekerjaan dengan melakukan pengeboran 130 sumur eksplorasi, 11 study regional dan lebih dari 600 study G&G.

"SKK Migas dan KKKS sudah melakukan survei seismik 2D sepanjang sekitar 48.500 km, survei 3D seluas sekitar 10.000 km2 serta aktivitas 4 full tensor gradiometry seluas sekitar 250.000 km2. Ini adalah bukti kegiatan eksplorasi migas yang masif untuk menemukan cadangan baru," ujar Dwi.

Dalam 5 tahun terakhir banyak penemuan migas, termasuk giant discovery Geng North dan Layaran-1. Penemuan migas belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan dan diproduksikan. Selain itu, ada potensi cadangan yang tidak dikembangkan

"Saat ini SKK Migas sedang melakukan evaluasi terhadap idle fields, stranded POD dan undeveloped discoveries yang ada," tegas Dwi.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. atau Bank Jatim (BJTM) merespons wacana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bakal mengalihkan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah (Pemda) kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman mengatakan sebagai pemain di sektor keuangan, Bank Jatim harus dapat memberikan kontribusi positif terhadap program Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, langkah ini juga merupakan bagian dari upaya memperkuat sektor keuangan, terutama dalam hal akselerasi bisnis BPR.

"[Terkait BPD yang harus menyuntik modal ke BPR] itu bisa dikaji permasing-masing daerah kan setiap provinsi ya, enggak sama," ujarnya di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan yang bakal mengalihkan BPR milik Pemda kepada BPD juga berkaitan dengan ketentuan dengan single presence policy itu, di mana otoritas melarang pemerintah mengendalikan lebih dari satu bank, seperti yang berlaku untuk bank umum.

"Sudah dikeluarkan oleh kita [single presence policy, kebijakan satu pemilik itu harus memiliki satu BPR], dan ini juga akan ada waktu dua tahun untuk bisa menyelesaikannya," ucap Dian.

Nantinya, kata Dian, keberadaan BPR sendiri masih akan tetap dimiliki oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten secara tidak langsung dan kepemilikannya dilakukan melalui BPD sebagai institusi.

Alasannya adalah karena BPD dianggap sebagai lembaga keuangan yang lebih kuat dibandingkan dengan BPR, baik dari segi permodalan serta tata kelola (governance).

"Nah, sehingga ke depannya, kalau ada terjadi sesuatu permasalahan dengan BPR, itu BPR itu di-rescue lebih cepat. Tidak lagi mengandalkan proses politik di DPRD dan lain sebagainya. Tapi ini lebih cepat diselesaikan oleh BPD yang sebetulnya [jika] dilihat skalanya, BPR itu sangat kecil, kalau dibandingkan kekuatan BPD," ungkapnya.

Bisnis.com, BANDUNG--Penjabat Ketua Dekranasda Jabar Amanda Soemedi meminta dekranasda kabupaten dan kota mendorong para perajin berinovasi menggabungkan unsur tradisional dengan modern dalam produk.

Barang lokal khas daerah nyatanya banyak diminati asalkan cara pemasarannya mengikuti tren yang yang sedang berkembang.

"Penguatan pemasaran berfokus pada produk kerajinan melalui platform digital dan pameran baik lokal atau internasional," ujar Amanda Soemedi, dikutip Senin (14/10/2024).

Amanda juga meminta perajin dalam kreasinya mulai memilih bahan baku yang ramah lingkungan, atau melalui bahan daur ulang.

"Suistainability dan lingkungan yang menekankan pentingnya penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan," katanya.

Ia pun menuturkan perlu ada pelatihan bagi perajin dalam upaya meningkatkan keterampilan dan pengetahuan manajemen usaha.

"Pengembangan produk unggulan dengan mengidentifikasi dan mengembangkan produk kerajinan unggulan yang dapat menjadi kebanggaan Jawa Barat," tuturnya.

Amanda juga menekankan peningkatan jaringan dan dukungan terhadap UMKM, terutama dalam mendapat akses permodalan dan pasar. "Membangun jaringan antara perajin untuk saling mendukung dan berbagi pengalaman," katanya.

Rakerda juga dihadiri Ketua Harian Dekranasda Kabupaten Kota se-Jabar. Menurut Amanda, ini adalah bentuk kolaborasi yang baik dalam mempromosikan produk unggulan Jabar.

"Semoga kolaborasi yang kita bangun bersama menjadi peran penting mengembangkan produk unggulan Jawa Barat," katanya.

Dalam satu tahun kepemimpinannya, Amanda mengapresiasi seluruh insan yang berkomitmen dan berdedikasi tinggi untuk memajukan indutri kreatif.

"Hari ini saya sangat berbahagia dan berbangga hati bisa bekerja sama kurang lebih satu tahun ini bersama bapak ibu sekalian yang berkomiten dan berdedikasi tinggi," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) akan kembali menempati kursi ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR Periode 2024—2029, sama seperti periode sebelumnya. Banggar merupakan salah satu alat kelengkapan dewan (AKD) DPR yang mengurusi alokasi APBN.

Kepastian itu disampaikan oleh anggota DPR dari Fraksi PDIP Said Abdullah. Said sendiri merupakan ketua Banggar DPR Periode 2019—2024.

Selain Banggar, dia mengaku Fraksi PDIP turut akan mendapatkan jatah kursi ketua di tiga AKD DPR lainnnya.

"PDIP itu dapat Komisi I, Komisi V, Badan Anggaran, dan BAKN [Badan Akuntabilitas Keuangan Negara]," ungkap Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

Dia belum mau mengonfirmasi apakah akan kembali menempati posisi ketua Banggar DPR seperti periode sebelumnya. Menurutnya, keputusan akhir ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Keputusannya belum. Kalau saya diperintahkan [kembali menjadi ketua Banggar], tergantung kawan-kawan," kata Said.

Sebagai informasi, dalam dokumen berjudul "Gambaran Nomenklatur Mitra AKD" yang diterima Bisnis direncakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak akan lagi bermitra dengan Banggar DPR periode 2024—2029 atau berbeda dari periode-periode sebelumnya.

Banggar DPR direncanakan hanya akan bermitra dengan kementerian-kementerian koordinator (Kemenko) yaitu Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Kemenko Bidang Kemasyarakatan.

Namun demikian, dokumen Gambaran Nomenklatur Mitra AKD belum final alias masih bersifat sementara. Wakil Ketua DPR Adies Kadir menyatakan rencana pengumuman AKD beserta anggotanya dan masing-masing mitranya akan dilakukan dalam rapat paripurna pada Selasa (15/10/2024) esok.

"Insyaallah Selasa pada saat paripurna sudah bisa ada pembentukan komisi," kata Adies di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup menguat ke level 7.559,65 pada perdagangan hari ini, Senin (14/10/2024). Kinerja saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dan PT WIR ASIA Tbk. (WIRG) mencatatkan peningkatan jelang pelantikan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto.

Berdasarkan data RTI Business, IHSG membukukan penguatan sebesar 0,52% atau 39,05 poin ke level 7.559,65. IHSG dibuka di level 7.520,6 pada perdagangan hari ini dan bergerak di rentang 7.518,88 hingga 7.570,26.

Nilai transaksi mencapai Rp8,77 triliun dengan volume saham mencapai 21,65 miliar saham dan transaksi ditutup dengan frekuensi 1,17 juta kali.

Pada perdagangan hari ini, Saham BBCA menguat 1,2% ke level Rp10.500, GOTO naik 8,33% ke level Rp65 per saham, ANTM meningkat 4,15% ke level Rp1.630, dan WIRG melonjak 14,29% ke level Rp112 per saham. Dalam sepekan terakhir, saham WIRG meningkat 21,74%.

Di sisi lain, terdapat deretan saham yang berkinerja kinclong dan menjadi top gainers. PT Agro Yasa Lestari Tbk. (AYLS), misalnya, mencatatkan kenaikan harga saham 34,67%.

Harga saham PT Carsurin Tbk. (CRSN) juga meningkat 34,31% dan saham PT Integra Indocabinet Tbk. (WOOD) melejit 19,69% pada perdagangan hari ini.

Adapun, terdapat deretan saham mencatatkan kinerja jeblok atau jadi top losers di tengah penguatan IHSG. PT Soraya Berjaya Indonesia Tbk. (SPRE) misalnya mencatatkan kinerja harga saham yang jeblok 8,66%.

Lalu, harga saham PT Mark Dynamics Indonesia Tbk. (MARK) turun 7,36% serta saham PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk. (AKSI) turun 6,15% pada perdagangan hari ini.

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas mengatakan pada pekan ini pergerakan IHSG dipengaruhi sejumlah faktor. Investor mencermati penantian terhadap rilis data laporan keuangan emiten kuartal III/2024 yang diperkirakan membaik dapat mendongkrak performa dari IHSG untuk kembali menanjak.

“Selain itu, faktor penunjang lain dari sisi perekonomian yang stabil tecermin dari data yang telah terlansir, juga turut menopang kenaikan IHSG," tulisnya.

Sementara itu, Equity Analyst Indo Premier Sekuritas Dimas Krisna Ramadhani menjelaskan IHSG cenderung melanjutkan konsolidasinya menunggu aliran dana asing masuk kembali ke Indonesia.

"Jika melihat tren kenaikan yang terjadi pada indeks saham global seperti Dow Jones, S&P500, dan FTSE yang berhasil mencatatkan level tertinggi barunya pekan lalu maka IHSG juga berpotensi mengalami kenaikan dalam waktu dekat. Sebagai referensi, Juli lalu pergerakan indeks saham global mengalami kenaikan terlebih dahulu baru diikuti oleh kenaikan pada IHSG," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM siap menyukseskan pembentukan family office atau perusahaan yang memanajemen kekayaan para konglomerat tanpa dikenai pajak.

Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim menjelaskan bahwa family office merupakan usulan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Imigrasi, sambungnya, hanya bisa mendukung apabila diperlukan jasanya.

"Kalau saya konteksnya untuk mendukung dari sisi Imigrasi, karena itu kan ada hubungannya juga dengan KEK [kawasan ekonomi khusus]. Itu juga [ada] fasilitas-fasilitas yang di luar kita. Tapi kalau yang urusan kita sih, siap saja," ujar Silmy ditemui usai acara Repnas National Conference di Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Sebagai informasi, Luhut pertama kali mengungkapkan keinginan membangun family office di Indonesia pada awal Juni lalu. Dia ingin menjadikan Bali sebagai markas family office tersebut.

Dia menjelaskan, praktik family office sudah banyak tersebar di negara-negara Asia lain. Oleh sebab itu, dia ingin mereplikasinya di Indonesia.

"Jadi family office itu, nanti banyak orang-orang kaya di dunia itu melihat Bali menjadi alternatif untuk mereka naruh duitnya di Indonesia, seperti di Singapura, di Hong Kong, juga di Abu Dhabi, tapi jangan dipajakin," jelas Luhut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2024).

Meski uang orang kaya tersebut tidak dikenakan pajak, Luhut menjelaskan yang terpenting banyak kurs asing yang akan tersimpan di Indonesia sehingga cadangan devisa negara semakin kuat.

Luhut mengklaim bahwa di Singapura ada sekitar 1.500 family office dengan dana tersimpan US$1,6 triliun. Oleh sebab itu, Luhut menargetkan akan ratusan miliar dolar di family office Bali nantinya.

Terbaru, Luhut mengaku presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menyetujui rencana pembentukan family office. Hanya saja, sambungnya, terdapat kendala di satu kementerian sehingga proses pembentukannya terhambat.

"Saya mengusulkan membuat family office, saya laporkan kepada presiden terpilih, beliau bilang, ‘bang setuju, kita kerjakan’. Tetapi berhenti di satu kementerian hanya karena, enggak ngerti kenapa," ungkapnya dalam 15th Kompas 100 CEO Forum, Jumat (11/10/2024).

Hanya saja, dia tidak mengungkapkan nama-nama kementerian yang dimaksudnya tersebut. Luhut hanya mengklaim, pemerintah Indonesia akan semakin kehilangan momentum dalam menghimpun dana asing.

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan bersiap menggenjot sektor ekonomi kreatif (ekraf) khususnya ditengah kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Penjabat (Pj.) Wali Kota Balikpapan Ahmad Muzakkir menyatakan Kota Minyak akan menjadi kota transit yang strategis bagi para pendatang.

"Balikpapan harus siap mendukung IKN, terutama dalam hal transportasi dan kebutuhan sehari-hari seperti sandang dan pangan," ujarnya belum lama ini.

Ahmad mengakui bahwa kehadiran IKN akan membawa tantangan baru bagi Balikpapan. Namun, dia optimis bahwa dampak positif, terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi, akan lebih dominan.

"Kehadiran IKN akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Balikpapan," tambahnya.

Menurut Ahmad, ekraf memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Ekraf akan menjadi sektor andalan di Balikpapan sebagai pintu masuk ke IKN," jelasnya.

Ahmad menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi ekstraktif yang mengandalkan sumber daya alam.

"Kami berupaya mengembangkan ekraf melalui pelatihan, insentif bagi pelaku usaha, dan analisis faktor keberhasilan," ungkapnya.

Adapun, dia menuturkan kolaborasi dengan para pelaku industri ekraf juga terus dilanjutkan dan menjadi fokus utama Pemkot Balikpapan saat ini.

Sebagai informasi, Balikpapan telah ditetapkan sebagai kota kreatif oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Penetapan ini disampaikan langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno pada 2021.