JAKARTA, KOMPAS.com – Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 bakal memamerkan beragam teknologi otomotif terkini buat para pengunjung.

Dari booth Honda yang berlokasi di Hall 6B ICE BSD City di Tangerang, Banten, terlihat pabrikan Jepang bakal membawa motor listrik ringkas Motocompacto.

Hal ini berdasarkan pantauan Kompas.com pada Senin (15/7/2024), terlihat sebuah area di dalam booth yang bertuliskan ‘Motocompacto Test Ride’.

KOMPAS.com/DIO DANANJAYA Booth Honda di GIIAS 2024 bakal memajang Motocompacto

Untuk diketahui, motor listrik terbaru ini telah meluncur di pasar Amerika Serikat sejak akhir tahun lalu, dan dijual sekitar 995 dollar AS atau setara Rp 15 jutaan.

Motocompacto didesain dan dikembangkan oleh Honda di Ohio dan California. Motor ringkas ini jadi pendekatan inovatif untuk transportasi elektrik, unik karena bisa dilipat, bahkan bisa ditumpuk, bisa masuk ke bagasi mobil atau dibawa ke transportasi umum.

Fitur dari Motocompacto seperti jok yang empuk, pijakan kaki, tempat penyimpanan, lampu LED, dan speedometer digital. Kabel cas juga sudah termasuk ke motornya, tinggal tarik saja.

KOMPAS.com/DIO DANANJAYA Saat memantau persiapan GIIAS 2024, terlihat sebuah area di booth Honda pada hall 6B, yang bertuliskan Motocompacto Test Ride.

Bahkan Motocompacto bisa terhubung dengan Bluetooth, sehingga pemilik bisa menyetel berbagai personalisasi, seperti pencahayaan dan mode berkendara.

Baterai Motocompo berukuran 6,8 Ah, cukup dicas 3,5 jam dengan colokan 110 V. Baterai tadi menggerakkan roda depan (front wheel drive) yang memakai motor listrik bertenaga 490 W dan torsi 16 Nm.

Sekali cas, Motocompo bisa menempuh jarak sekitar 19 Km dan kecepatan puncak 24 Kpj. Sama seperti kakaknya, Motocompacto bisa dilipat sampai ukurannya cuma 74,1cm x 9,3cm x 53,5cm.

Dibandingkan motor listrik pada umumnya, bobot Motocompacto pun terbilang ringan, yakni hanya 18,7 Kg.

KEMISKINAN di daerah perkotaan di Indonesia merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks dan bersifat multidimensi.

Meskipun daerah perkotaan sering kali dilihat sebagai daerah dengan pusat ekonomi yang maju dengan banyaknya peluang kerja, namun kenyataannya banyak penduduk di daerah perkotaan yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1 Juli 2024 lalu memberikan memberikan potret kondisi kemiskinan terkini dengan pola berbeda antara daerah perkotaan dan perdesaan.

Secara angka, tingkat kemiskinan di daerah perkotaan lebih rendah jika dibandingkan dengan kemiskinan di daerah perdesaan.

Angka terakhir yang dikutip dari rilis BPS, di daerah perkotaan angka kemiskinan adalah sebesar 7,09 persen, sementara di daerah perdesaan sebesar 11,79 persen.

Meskipun secara persentase kemiskinan di perkotaan berada lebih rendah dibandingkan kemiskinan di perdesaan, namun terjadi adanya perbedaan kondisi lain antara kemiskinan perkotaan dan perdesaan dalam satu dekade terakhir.

Perbedaan pertama adalah berdasarkan kecepatan pemulihan pascapandemi Covid-19.

Kondisi kemiskinan perkotaan saat ini pada 2024 adalah sebesar 7,09 persen. Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan angka sebelum pandemi sebesar 6,69 persen pada Maret 2019.

Berbeda dengan kemiskinan perdesaan yang saat ini kondisinya sudah lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi. Tercatat kemiskinan perdesaan pada Maret 2024 sebesar 11,79 persen lebih rendah dibandingkan kondisi Maret 2019 sebesar 12,85 persen.

Perbedaan kedua adalah dari sisi kecepatan penurunan angka kemiskinan sebelum pandemi Covid-19. Di daerah perkotaan pada Maret 2014 – Maret 2019, angka kemiskinan perkotaan justru mampu turun lebih cepat dibandingkan dengan angka kemiskinan di perdesaan.

Pada periode tersebut, angka kemiskinan di daerah perkotaan mampu turun 1,65 persen poin dari 8,34 persen pada Maret 2014 menjadi 6,69 persen pada Maret 2019.

Sementara angka kemiskinan di perdesaan justru turun lebih rendah, yaitu hanya turun sebesar 1,32 persen poin atau turun dari 14,17 persen pada Maret 2014 menjadi 12,85 persen pada Maret 2019.

Ada apa dengan kemiskinan perkotaan saat ini?

Urbanisasi yang pesat di Indonesia telah menyebabkan lonjakan populasi daerah perkotaan. Hal ini tercermin dari melonjaknya proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dalam satu dekade terakhir.

Proporsi penduduk perkotaan meningkat tajam dari 50,1 persen pada 2014 menjadi 58,8 persen pada 2024. Artinya proporsi penduduk perkotaan meningkat 1,2 kali lipatnya dalam kurun waktu 10 tahun.

Sayangnya, pertambahan penduduk di daerah perkotaan yang cepat sering kali tidak diimbangi dengan perkembangan infrastruktur yang memadai.

Akibatnya, banyak penduduk perkotaan yang tinggal di permukiman kumuh dengan kondisi sanitasi buruk dan akses terbatas ke air bersih serta terbatasnya akses pada layanan kesehatan.

Kehadiran permukiman kumuh kemudian menjadi salah satu ciri khas kemiskinan di daerah perkotaan. Rumah-rumah di permukiman kumuh biasanya sempit, dibangun dari bahan-bahan tidak tahan lama, dan sering kali terletak di daerah rawan seperti bantaran sungai.

Daerah perkotaan yang sering dipandang sebagai daerah dengan pusat ekonomi yang maju dengan tersedia banyak peluang kerja. Namun seringkali faktor biaya hidup di perkotaan cenderung dikesampingkan.

Padahal biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar di perkotaan juga cenderung lebih tinggi. Hal ini terlihat dari besaran nilai garis kemiskinan perkotaan yang cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan garis kemiskinan perdesaan.

Berdasarkan Susenas Maret 2024 secara nasional garis kemiskinan perkotaan tercatat sebesar Rp 601.871 per orang per bulan, sementara di daerah perdesaan adalah sebesar Rp 556.874 per orang per bulan.

Kondisi ini terjadi di hampir seluruh daerah perkotaan di Indonesia dengan nilai yang bervariasi menurut provinsinya.

Sebagai contoh di Provinsi DI Yogyakarta, garis kemiskinan perkotaan tercatat sebesar Rp 628.626 per orang per bulan, sementara di daerah perdesaan adalah sebesar Rp 524.188 per orang per bulan.

Besarnya biaya hidup untuk memenuhi kebutuhan dasar di perkotaan dibandingkan dengan perdesaan seringkali tidak dibarengi dengan tercukupinya pendapatan atau penghasilan bagi penduduk miskin.

Rendahnya pendidikan kepala rumah tangga miskin daerah perkotaan mendorong mereka terbatas untuk terserap pada pekerjaan padat karya ataupun usaha informal.

Untuk memberikan gambaran, dapat dilihat pada Publikasi Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2023 bahwa mayoritas kepala rumah tangga miskin di perkotaan hanya berpendidikan SD sederajat ke bawah (58,05 persen).

Dengan pekerjaan yang terbatas, maka peluang pendapatan terbatas juga semakin besar. Potret ini tercermin salah satunya berdasarkan rata-rata upah buruh menurut pendidikan tertinggi dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2024.

Secara nasional tercatat bahwa penduduk dengan pendidikan tertinggi SD ke bawah merupakan kelompok dengan rata-rata upah buruh terendah yang tercatat sebesar Rp 1.915.731.

Jika dibandingkan dengan biaya hidup di perkotaan tentu angka ini masih jauh dari cukup.

Sebagai ilustrasi biaya minimal rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar di perkotaan dapat dihitung dengan mengalikan garis kemiskinan perkotaan dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin sebesar 4,78 anggota rumah tangga pada Maret 2024.

Melalui cara ini, maka didapatkan angka sekitar Rp 2,8 juta per rumah tangga. Artinya dengan pendapatan Rp 1.915.731, maka rumah tangga tadi masih memiliki kekurangan hampir satu juta rupiah untuk bisa mencukupi kebutuhan dasarnya sekaligus keluar dari kemiskinan di perkotaan.

Urbanisasi adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Diperlukan kesiapan dari dua sisi, yaitu para pemangku kepentingan dan dari masyarakat sendiri untuk saling berkolaborasi menghadapi urbanisasi ini.

Mengatasi kemiskinan perkotaan

Kompleksnya masalah kemiskinan perkotaan tidak hanya meliputi kekurangan pendapatan atau konsumsi, namun juga melibatkan dimensi lainnya seperti kurangnya akses terhadap tanah dan perumahan, pelayanan dan infrastruktur dasar, sumber ekonomi, dan juga fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan di daerah perkotaan, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Salah satu langkah penting adalah meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan.

Dengan pendidikan yang baik dan keterampilan memadai, maka diharapkan penduduk miskin memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan layak dan berpenghasilan lebih baik.

Hal itu tentu juga perlu dibarengi dengan upaya memperbaiki kondisi permukiman kumuh melalui program-program pembangunan infrastruktur.

Penyediaan fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi yang baik akan sangat membantu meningkatkan kualitas hidup penduduk miskin di daerah perkotaan.

Program-program perumahan yang terjangkau juga harus diperluas untuk memastikan bahwa setiap warga memiliki akses terhadap tempat tinggal yang layak.

Dari sisi ekonomi, pengembangan sektor informal juga perlu mendapatkan perhatian. Banyak penduduk miskin di daerah perkotaan bekerja di sektor informal, sehingga memberikan dukungan melalui pelatihan keterampilan, akses ke kredit mikro, dan perlindungan sosial dapat membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan, penyaluran pembiayaankendaraan bermotor masih dapat tumbuh 9-11 persen sampai akhir 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan, penyaluran pembiayaan terhadap sektor kendaraan bermotor masih tetap tumbuh positif.

Hal tersebut bahkan terjadi di tengah penurunan penjualan kendaraan bermotor.

"Piutang pembiayaan kendaraan bermotor Per Mei 2024 meningkat 12,62 persen secara tahunan menjadi sebesar Rp 400,57 triliun," kata dia dalam keterangan resmi, ditulis Senin (15/7/2024).

Ia menambahkan, dalam rangka menjaga kinerja perusahaan pembiayaan, OJK melalui Peraturan OJK terkait kegiatan usaha perusahaan pembiayaan telah memfasilitasi multifinance untuk dapat menyalurkan pembiayaan terhadap kendaraan bermotor dan pembiayaan terhadap sektor produktif.

"Seperti pembiayaan investasi dan modal kerja untuk mendukung usaha UMKM," imbuh dia.

Secara keseluruhan, piutang pembiayaan menjadi sebesar Rp 490,69 triliun per Mei 2024.

Angka tersebut tumbuh 11,21 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Industri pembiayaan mencatat rasio pembiayaan macet atau Non Performing Financing (NPF) gross sebesar 2,77 persen dan NPF net sebesar 0,84 persen.

Adapun, gearing ratio multifinance naik menjadi sebesar 2,37 kali, atau jauh di bawah batas maksimum 10 kali.

KEMISKINAN di daerah perkotaan di Indonesia merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks dan bersifat multidimensi.

Meskipun daerah perkotaan sering kali dilihat sebagai daerah dengan pusat ekonomi yang maju dengan banyaknya peluang kerja, namun kenyataannya banyak penduduk di daerah perkotaan yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1 Juli 2024 lalu memberikan memberikan potret kondisi kemiskinan terkini dengan pola berbeda antara daerah perkotaan dan perdesaan.

Secara angka, tingkat kemiskinan di daerah perkotaan lebih rendah jika dibandingkan dengan kemiskinan di daerah perdesaan.

Angka terakhir yang dikutip dari rilis BPS, di daerah perkotaan angka kemiskinan adalah sebesar 7,09 persen, sementara di daerah perdesaan sebesar 11,79 persen.

Meskipun secara persentase kemiskinan di perkotaan berada lebih rendah dibandingkan kemiskinan di perdesaan, namun terjadi adanya perbedaan kondisi lain antara kemiskinan perkotaan dan perdesaan dalam satu dekade terakhir.

Perbedaan pertama adalah berdasarkan kecepatan pemulihan pascapandemi Covid-19.

Kondisi kemiskinan perkotaan saat ini pada 2024 adalah sebesar 7,09 persen. Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan angka sebelum pandemi sebesar 6,69 persen pada Maret 2019.

Berbeda dengan kemiskinan perdesaan yang saat ini kondisinya sudah lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi. Tercatat kemiskinan perdesaan pada Maret 2024 sebesar 11,79 persen lebih rendah dibandingkan kondisi Maret 2019 sebesar 12,85 persen.

Perbedaan kedua adalah dari sisi kecepatan penurunan angka kemiskinan sebelum pandemi Covid-19. Di daerah perkotaan pada Maret 2014 – Maret 2019, angka kemiskinan perkotaan justru mampu turun lebih cepat dibandingkan dengan angka kemiskinan di perdesaan.

Pada periode tersebut, angka kemiskinan di daerah perkotaan mampu turun 1,65 persen poin dari 8,34 persen pada Maret 2014 menjadi 6,69 persen pada Maret 2019.

Sementara angka kemiskinan di perdesaan justru turun lebih rendah, yaitu hanya turun sebesar 1,32 persen poin atau turun dari 14,17 persen pada Maret 2014 menjadi 12,85 persen pada Maret 2019.

Ada apa dengan kemiskinan perkotaan saat ini?

Urbanisasi yang pesat di Indonesia telah menyebabkan lonjakan populasi daerah perkotaan. Hal ini tercermin dari melonjaknya proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dalam satu dekade terakhir.

Proporsi penduduk perkotaan meningkat tajam dari 50,1 persen pada 2014 menjadi 58,8 persen pada 2024. Artinya proporsi penduduk perkotaan meningkat 1,2 kali lipatnya dalam kurun waktu 10 tahun.

1. Kementerian BUMN Bantah Kereta Cepat Whoosh Jadi Penyebab WIKA Rugi

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membantah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh menjadi penyebab meruginya PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA).

Menurut Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, investasi WIKA pada proyek Whoosh masih bersifat awal, alias tidak langsung memberikan keuntungan. Ia bilang, kerugian terjadi jika proyek Whoosh dinyatakan batal.

"Bukan menyumbang kerugian, di mana-mana ada investasi dulu. Misalnya, kalau bikin rumah, rugi apa enggak? Kalau tahun pertama, gimana? Dia kan untuk bisnis, bikin rugi itu kalau misalnya perusahaan kereta cepatnya enggak jalan," ucapnya saat ditemui di Kantor Perum Perhutani, Jakarta, Senin (15/7/2024).

Selengkapnya simak di sini

2. OJK Cabut Izin Dua "Fintech Lending"

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui pengembalian izin usaha PT Akur Dana Abadi (Jembatan Emas) dan PT Semangat Gotong Royong (Dhanapala) sebagai Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa menuturkan, sehubungan dengan hal tersebut, OJK telah menindaklanjuti dengan melakukan pencabutan izin usaha keduanya.

"Sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP-33/D.0?6/2024 tanggal 3 Juli 2024 untuk PT Akur Dana Abadi dan Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP-35/D.0?6/2024 tanggal 5 Juli 2024 untuk PT Semangat Gotong Royong," kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Senin (15/7/2024).

Apa alasan OJK mencabut izin 2 pinjol fintech lending itu? Baca di sini

3. Impor Indonesia Naik Jadi Rp 298 Triliun, Paling Banyak dari China

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai impor Indonesia meningkat secara tahunan (year on year/yoy) pada Juni 2024. Impor paling banyak berasal dari China. Plt.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, nilai impor Indonesia mencapai 18,45 miliar dollar AS atau sekitar Rp 298 triliun (kurs Rp 16.154 per dollar AS).

Nilai ini meningkat 7,58 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar 17,15 miliar dollar AS.

Kenaikan terjadi pada impor komoditas minyak dan gas (migas) dan non migas. Tercatat impor komoditas migas naik menjadi 3,27 miliar dollar AS dan impor komoditas non migas menjadi 15,18 miliar dollar AS.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Kimia Farma (Persero) Tbk (KAEF) berencana menutup 5 pabriknya. Akibatnya, akan ada karyawan yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Terkait kondisi Kimia Farma tersebut, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, pihaknya telah meminta Kimia Farma untuk menyelesaikan tanpa merugikan kedua pihak alias win-win solution.

"Arahan kita, kalaupun dilakukan seperti itu, harus win-win solution bagi Kimiar Farma dan karyawan," ujarnya saat ditemui di Kantor Perum Perhutani, Jakarta, Senin (15/7/2024).

Kimia Farma akan menutup 5 dari total 10 pabrik yang dimiliki sebagai upaya dari rasionalisasi fasilitas produksi. Kimia Farma butuh waktu sekitar 2-3 tahun untuk merealisasikan penutupan pabrik.

Menurut Arya, hal itu harus dilakukan Kimia Farma untuk mendorong optimalisasi dan penurunan biaya operasional guna mendorong efisiensi.

"Kan mau enggak mau memang mereka (Kimia Farma) harus lakukan itu, terpaksa kan. Karena pabrik tutup ya pasti berlebih, tapi mereka harus bikin yang terbaik, enggak boleh enggak," jelasnya.

"Kalau kau punya rentalan mobil, 10 10 mobil tapi yang efektif cuma 5, yang 5 enggak efektif. Diapakan mobilnya? Dibiarkan? Enggak sehat," kata Arya.

Sebelumnya, Direktur Produksi dan Supply Chain Kimia Farma Hadi Kardoko mengatakan, rasionalisasi fasilitas produksi dilakukan sebagai upaya merespon tantangan yang ada.

Pertama reorientsi bisnis, kedua restuktusrisasi keuangan, dan ketiga efisiensi.

Rasionalisasi fasilitas produksi yang dilakukan diharapkan dapat mendorong optimaslisasi dan penurunan biaya operasional untuk mendorong efisiensi.

“Saat ini utilisasi kita, kurang dari 40 persen, dan nanti dengan penataan ini akan mengkatkan utilisasi kita tentunya akan di atas 40 persen dan terjadi proses efisiensi yang lebih baik," ujarnya dalam public expose KAEF di Jakarta, Selasa (25/6/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Kimia Farma (Persero) Tbk (KAEF) berencana menutup 5 pabriknya. Akibatnya, akan ada karyawan yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Terkait kondisi Kimia Farma tersebut, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, pihaknya telah meminta Kimia Farma untuk menyelesaikan tanpa merugikan kedua pihak alias win-win solution.

"Arahan kita, kalaupun dilakukan seperti itu, harus win-win solution bagi Kimiar Farma dan karyawan," ujarnya saat ditemui di Kantor Perum Perhutani, Jakarta, Senin (15/7/2024).

Kimia Farma akan menutup 5 dari total 10 pabrik yang dimiliki sebagai upaya dari rasionalisasi fasilitas produksi. Kimia Farma butuh waktu sekitar 2-3 tahun untuk merealisasikan penutupan pabrik.

Menurut Arya, hal itu harus dilakukan Kimia Farma untuk mendorong optimalisasi dan penurunan biaya operasional guna mendorong efisiensi.

"Kan mau enggak mau memang mereka (Kimia Farma) harus lakukan itu, terpaksa kan. Karena pabrik tutup ya pasti berlebih, tapi mereka harus bikin yang terbaik, enggak boleh enggak," jelasnya.

"Kalau kau punya rentalan mobil, 10 10 mobil tapi yang efektif cuma 5, yang 5 enggak efektif. Diapakan mobilnya? Dibiarkan? Enggak sehat," kata Arya.

Sebelumnya, Direktur Produksi dan Supply Chain Kimia Farma Hadi Kardoko mengatakan, rasionalisasi fasilitas produksi dilakukan sebagai upaya merespon tantangan yang ada.

Pertama reorientsi bisnis, kedua restuktusrisasi keuangan, dan ketiga efisiensi.

Rasionalisasi fasilitas produksi yang dilakukan diharapkan dapat mendorong optimaslisasi dan penurunan biaya operasional untuk mendorong efisiensi.

“Saat ini utilisasi kita, kurang dari 40 persen, dan nanti dengan penataan ini akan mengkatkan utilisasi kita tentunya akan di atas 40 persen dan terjadi proses efisiensi yang lebih baik," ujarnya dalam public expose KAEF di Jakarta, Selasa (25/6/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara Hasibuan, membantah bahwa Kemendag menjadi sumber banyaknya barang impor yang masuk ke Indonesia.

Bara bilang justru pihaknya terlibat aktif untuk melindungi industri lokal.

"Kami mendapat kesan bahwa dengan masuknya barang-barang impor ini sehingga banyak keluhan dari industri lokal seakan-akan kesalahan itu di Kemendag. Kami ingin meluruskan, sebetulnya Kemendag aktif untuk melakukan berbagai hal untuk bisa melindungi industri lokal," ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (15/7/2024).

Lebih lanjut Bara mengatakan, pihaknya mempunyai dua instrumen untuk merespons situasi masuknya barang-barang impor dalam jumlah besar yakni melalui safeguard atau Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan melalui Bea Masuk Anti Duming (BMAD).

Menurut dia, kedua instrumen itu berfungsi untuk menyelamatkan industri dalam negeri. Hal ini terlihat dari banyaknya penyelidikan dan pengenaan instrumen trade remedies untuk berbagai produk impor dalam lima tahun terakhir yakni dari 2019 sampai 2023.

Bara juga mengatakan, penyelidikan serta penerapan BMAD dan BMTP juga berhubungan dengan produk-produk impor yang berkaitan erat dengan bahan baku untuk industri di dalam negeri.

"Produk-produk tersebut di antaranya pakaian dan aksesori pakaian, kain, tirai, karpet, benang stapel, filamen benang (yarn), ubin keramik, evaporator kulkas dan pembeku (freezer), baja, kertas, lysine, pelapis keramik, dan pelatin kemasan," ungkap Bara.

Adapun MAD dan BMTP diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Menurut Bara, perebedaan mendasar antara tindakan antidumping dan tindakan pengamanan perdagangan terletak pada subjek pengenaannya.

Dalam menggunakan kedua instrumen itu, Bara menjelaskan ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.

"Hal utama yang harus ada yaitu industri dalam negeri mengalami kerugian atau ancaman kerugian. Selain itu, harus ada hubungan sebab akibat antara kedua persyaratan tersebut," ucap dia.

Untuk diketahui, negara yang pernah indonesia selidiki dan kenakan BMAD maupun BMTP antara lain India, Republik Korea, Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, Kazhakstan, Australia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Hongkong, Turki, Pakistan, Persatuan Emirat Arab, Singapura, Taiwan, Bangladesh, dan Mesir.

Tindakan antidumping bertujuan untuk mengatasi produk impor curang atau unfair trade, sehingga produk dalam negeri dapat bersaing secara sehat dengan produk impor.

Antidumping dikenakan kepada perusahaan eksportir atau produsen yang berpraktik dumping atau menjual produk ke Indonesia dengan harga lebih rendah dibanding harga jual di negara asal.

Jika kerugian atau ancaman kerugian diakibatkan praktik dumping, maka dikenakan tindakan antidumping yaitu BMAD.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat penerbangan Gerry Soejatman membantah klaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut harga tiket pesawat di Indonesia termahal kedua di dunia setelah Brasil.

Gerry pun mengungkapkan fakta sebaliknya bahwa harga tiket pesawat Indonesia lebih murah ketimbang negara lain.

"Kalau berdasarkan sample random terbatas tadi, iya (lebih murah harga tiket pesawat di Indonesia ketimbang negara lain)," ujarnya kepada Kompas.com, Senin (15/7/2024).

Dia membandingkan harga tiket pesawat domestik di Indonesia dengan harga tiket domestik di sejumlah negara lain, seperti Brasil, Amerika Serikat (AS), Italia, dan Argentina.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, harga tiket pesawat di Indonesia tercatat paling mahal kedua di dunia.

Di tingkat global, tingginya harga tiket maskapai udara di Indonesia hanya kalah dari Brasil. Sementara di ASEAN, Indonesia adalah negara yang rata-rata harga tiket pesawatnya paling mahal.

"Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dan negara berpenduduk tinggi, harga tiket penerbangan Indonesia jadi yang termahal kedua setelah Brasil," kata Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Minggu (14/7/2024).

Menurut pandangan Luhut, mahalnya harga tiket pesawat di Indonesia karena dampak melonjaknya aktivitas penerbangan setelah meredanya pandemi Covid-19.

"Harga tiket penerbangan yang cukup tinggi dikeluhkan oleh banyak orang akhir-akhir ini, penyebabnya karena aktivitas penerbangan global yang telah 90 persen pulih dibandingkan dengan situasi sebelum pandemi," beber Luhut.

Berdasarkan data IATA, pada 2024 akan ada 4,7 miliar penumpang global atau 200 juta penumpang lebih banyak daripada 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat penerbangan Gerry Soejatman membantah klaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut harga tiket pesawat di Indonesia termahal kedua di dunia setelah Brasil.

Gerry pun mengungkapkan fakta sebaliknya bahwa harga tiket pesawat Indonesia lebih murah ketimbang negara lain.

"Kalau berdasarkan sample random terbatas tadi, iya (lebih murah harga tiket pesawat di Indonesia ketimbang negara lain)," ujarnya kepada Kompas.com, Senin (15/7/2024).

Dia membandingkan harga tiket pesawat domestik di Indonesia dengan harga tiket domestik di sejumlah negara lain, seperti Brasil, Amerika Serikat (AS), Italia, dan Argentina.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, harga tiket pesawat di Indonesia tercatat paling mahal kedua di dunia.

Di tingkat global, tingginya harga tiket maskapai udara di Indonesia hanya kalah dari Brasil. Sementara di ASEAN, Indonesia adalah negara yang rata-rata harga tiket pesawatnya paling mahal.

"Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dan negara berpenduduk tinggi, harga tiket penerbangan Indonesia jadi yang termahal kedua setelah Brasil," kata Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Minggu (14/7/2024).

Menurut pandangan Luhut, mahalnya harga tiket pesawat di Indonesia karena dampak melonjaknya aktivitas penerbangan setelah meredanya pandemi Covid-19.

"Harga tiket penerbangan yang cukup tinggi dikeluhkan oleh banyak orang akhir-akhir ini, penyebabnya karena aktivitas penerbangan global yang telah 90 persen pulih dibandingkan dengan situasi sebelum pandemi," beber Luhut.

Berdasarkan data IATA, pada 2024 akan ada 4,7 miliar penumpang global atau 200 juta penumpang lebih banyak daripada 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat penerbangan Gerry Soejatman membantah klaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut harga tiket pesawat di Indonesia termahal kedua di dunia setelah Brasil.

Gerry pun mengungkapkan fakta sebaliknya bahwa harga tiket pesawat Indonesia lebih murah ketimbang negara lain.

"Kalau berdasarkan sample random terbatas tadi, iya (lebih murah harga tiket pesawat di Indonesia ketimbang negara lain)," ujarnya kepada Kompas.com, Senin (15/7/2024).

Dia membandingkan harga tiket pesawat domestik di Indonesia dengan harga tiket domestik di sejumlah negara lain, seperti Brasil, Amerika Serikat (AS), Italia, dan Argentina.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, hingga saat ini belum terdapat laporan realisasi penyuntikan modal oleh pemegang saham pengendali (PSP) perusahaan fintech peer-to-peer lending PT Investree Radhika Jaya alias Investree.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengungkapkan, Investree juga belum menyampaikan rencana penyelesaian permasalahan gagal bayar yang terjadi di platformnya.

"Hingga saat ini belum terdapat laporan realisasi penyuntikan modal dan rencana penyelesaian permasalahan gagal bayar di Investree," kata dia dalam keterangan resmi, ditulis Senin (15/7/2024).

Seiring dengan itu, Agusman menerangkan, OJK masih mendalami dugaan kecurangan (fraud) di dalam Investree.

"(OJK) menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum," imbuh dia.

Sebelumnya Agusman menjelaskan, OJK melakukan pengawasan ketat (closed monitoring) atas kondisi Investree.

Pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pengurus dan pemegang saham Investree secara intens.

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan komitmen penyelesaian permasalahan termasuk berkenaan dengan komitmen penambahan modal.

Padahal, induk Investree asal Singapura seolah memberi sinyal untuk melakukan penambahan dana investasi dari JTA Holdings.

Co-Founder dan Director of Investree Singapore Pte. Ltd. Kok Chuan Lim mengatakan, proses investasi yang dimaksud telah mulai dijalankan.

“Pencairan dana dari JTA Holding kami proyeksikan segera rampung, dan saat ini kami berada dalam proses pengecekan prosedur kelayakan skema JV (joint venture),” kata dia, Jumat (17/5/2024).

Lim menjelaskan, persiapan penggalangan dana dari JTA Holding ke Investree sudah dipersiapkan sejak lama, salah satunya di 2023.

Waktu itu, kedua belah pihak sepakat untuk membuat joint venture (JV) bernama JTA Investree Consultancy yang berbasis di Doha, Qatar.

Menurut dia, sampai saat ini Investree dan JTA terus menjaga komitmen dan itikad baik dalam memenuhi setiap prosedur yang dibutuhkan untuk finalisasi penggalangan dana ini.

“Dalam prosesnya, banyak sekali tahapan yang perlu kami jalani untuk memastikan elemen legalitas dan kepatuhan terpenuhi,” imbuh dia.

Di sisi lain, meski beroperasi terbatas, Lim memastikan perusahaan berupaya penuh untuk melakukan proses penagihan (collection) kepada borrower.

"Saat ini, kami mencatat cukup banyak borrower dengan status pinjaman outstanding, dan kami berharap ada itikad baik dari borrower untuk melakukan pembayaran kembali," tutup dia.