JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-PMegawati Soekarnoputri menyindir Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang juga kader partainya.

Ia mengaku belakangan kerap menasihati Yasonna ihwal beberapa proses hukum terhadap partainya.

Momen ini terjadi saat Megawati berpidato di hadapan kader-kader PDI-P di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024). Yasonna turut hadir di acara ini.

"Saya suka ngamuk sama dia (Yasonna). Lu jadi menteri Kumham ngapain lho? Hah? Lha, anak buah kita maunya ditarget melulu. Nanti datang lagi hehehe," ucap Megawati seraya tertawa.

Presiden Kelima RI ini lantas bercerita bagaimana pengalamannya memenuhi panggilan polisi dan kejaksaan sebanyak tiga kali.

Namun, bukannya ketakutan, Megawati malah keheranan melihat aparat yang memanggilnya itu menunjukkan wajah ingin menakut-nakuti.

"Tiga kali, zaman dulu saya dipanggil polisi. Kejaksaan sekali. Kan orangnya tampang seram-seram. Yang dipanggil jadi mau ketawa bukannya takut," ucap Megawati.

Setelah itu, Megawati pun berkelakar menantang Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto untuk tidak takut jika dipanggil polisi maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Aku bilang sama Hasto. Lu berani datang enggak, To? Masa malah sama aku. Aku saja datang sampai tiga kali loh, To. 'Yo, datang, Bu," ujar Megawati.

Sebagai informasi, Hasto Kristiyanto memang sedang dibelit aparat penegak hukum. Politikus asal Yogyakarta itu satu bulan terakhir dipanggil oleh Polda Metro Jaya dan KPK.

Pemanggilan oleh Polda, Hasto diminta keterangan terkait dugaan menyebarkan berita bohon yang membuat kericuhan massa beberapa waktu lalu.

Sementara di KPK, Hasto dipanggil untuk memberikan keterangan dan informasi seputar Harun Masiku.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui bahwa pada Pilkada 2024, batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak waktu pelantikan pasangan terpilih dilakukan.

Namun, penentuan waktu pelantikan kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 tetap harus menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kami sedang berkonsolidasi, diskusi dengan teman-teman Kemendagri yang secara teknis juga nanti akan sangat berkepentingan untuk penentuan di teknis pelantikan dari kepala daerah,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin kepada wartawan, Jumat (5/7/2024).

Namun, Afifuddin belum menjelaskan secara terperinci hasil diskusi yang dilakukan pihaknya dengan Kemendagri.

Dia hanya mengatakan bahwa informasi lebih lanjut soal waktu pelantikan akan segera disampaikan kepada publik.

“Nanti kelanjutan dari hasil yang kita diskusikan, komunikasikan dengan para pihak akan kita sampaikan,” sambungnya.

Koordinator Divisi Sosialisasi Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU RI August Mellaz menambahkan, waktu pelantikan yang akan menjadi dasar penghitungan soal terpenuhi atau tidaknya batas usia minimum calon kepala daerah, bukan menjadi kewenangan KPU.

“Soal kemudian batas waktu pelantikan segala macam itu bukan wilayah KPU. Makanya tadi hari ini, ada koordinasi antara kami KPU dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” ungkap Mellaz.

Diberitakan sebelumnya, KPU mengakomodasi putusan MA yang mengabulkan perubahan tafsir penghitungan batas usia minimal calon kepala daerah dihitung saat pelantikan, bukan ketika penetapan pasangan calon usai pendaftaran seperti sebelumnya.

Hal itu diakomodasi KPU dengan mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

“Syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak pelantikan Pasangan Calon terpilih,” demikian bunyi Pasal 15 beleid tersebut.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi menilai langkah KPU mengakomodir putusan MA tak sejalan dengan konstitusi. Sebab, putusan MA hanya membatalkan aturan di PKPU soal perubahan penghitungan minimum usia calon kepala daerah.

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, KPU semestinya mengikuti ketentuan syarat usia calon kepala daerah di Undang-Undang Pilkada yang tak berubah.

“KPU seharusnya membuat aturan teknis atau PKPU merujuk pada UU pilkada. Sementara di UU pilkada disebut bahwa syarat usia itu adalah syarat calon, bukan saat pelantikan,” ujar Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati saat dihubungi, Senin (1/7/2024).

Publik pun mencurigai putusan MA dan langkah KPU menindaklanjutinya sarat dengan kepentingan. Pasalnya, Ketentuan itu membuka pintu bagi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk maju sebagai calon gubernur pada Pilkada 2024.

Putra bungsu Jokowi itu baru berusia 30 tahun pada 25 Desember 2024 ketika calon kepala daerah sudah ditetapkan. Dengan demikian, Kaesang belum dapat berlaga pada Pilkada 2024 apabila mengikuti aturan yang lama.

Sementara aturan baru, membuat Kaesang memenuhi syarat usia calon kepala daerah, karena sudah berusia 30 tahun apabila pelantikan digelar 2025.

BOGOR, KOMPAS.com - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor meminta agar proses pengalihan pengelolaan program Buy The Service (BTS) BiskitaTrans Pakuan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dilakukan secara bertahap.

Sebab, Pemkot Bogor masih harus mempelajari secara teknis tata kelola Biskita di lapangan karena selama tiga tahun pengelolaannya dilakukan langsung oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

“Masih berharap dan meminta juga kepada BPTJ atau Kemenhub untuk prosesnya bisa dilakukan secara bertahap,” ucap Kadishub Kota Bogor Marse Hendra saat diwawancarai Kompas.com, Jumat (5/7/2024).

Pengelolaan secara bertahap, menurut Marse, bisa dimulai dari satu atau dua koridor terlebih dahulu, sehingga Pemkot Bogor bisa belajar sambil melaksanakan pengelolaan sendiri.

“Bertahap lah jangan sekaligus, karena ada hal-hal yang harus kita pelajari di lapangan yang selama ini dikelolah oleh BPTJ. Pemkot Bogor juga ada hal-hal yang harus diselesaikan,” ujarnya.

Marse juga menyebut pihaknya perlu melakukan penyesuaian dengan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk membiayai pengelolaan Trans Pakuan secara mandiri.

Menurut dia, biaya pengelolaan untuk 49 Biskita di empat koridor bisa mencapai Rp 58 miliar dalam satu tahun.

Untuk itu, Marse akan melihat terlebih dahulu ketersediaan dan kesanggupan APBD Kota Bogor.

Jika pengelolaan Biskita harus diambil alih secara mandiri pada 2025 mendatang, Marse menegaskan perlunya perencanaan matang dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.

“Kalau kebutuhan untuk empat koridor selama satu tahun itu kurang lebih Rp 57-58 miliar. Berbicara keuangan daerah, kami akan usulkan dan kami akan sampaikan nanti kita lihat berapa kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, pengelolaan Biskita Trans Pakuan di Kota Bogor akan sepenuhnya dialihkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Bogor mulai 2025.

Keputusan ini mengikuti permintaan dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang ingin pelaksanaan BTS Biskita tidak lagi dibiayai melalui APBN, melainkan melalui APBD.

“Dari BPTJ itu minta pelaksanaan BTS Biskita itu sudah tidak dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui APBN. Diminta kita mandiri dialihkan ke Pemkot semuanya koridor,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) kota Bogor Syarifah Sofiah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro mengamini pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menyebut prajurit bisa dipecat jika terlilit judi online.

Namun, Kresno mengatakan bahwa proses pemecatan itu harus melalui proses peradilan.

“Nanti kan melalui proses pengadilan, itu (pemecatan) salah satu sanksinya,” kata Kresno saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Saat ini, menurut dia, Babinkum TNI sedang fokus menggalakkan penyuluhan hukum kepada prajurit mengenai bahaya pinjaman dan judi online.

“Penyuluhan hukum sekarang difokuskan pada pinjaman online dan judi online, mengenai masalah ancaman dan sanksinya,” ujar Kresno.

Penyuluhan itu juga difokuskan pada cara mengatasi prajurit yang sudah terjerat pinjaman dan judi online.

“Gimana seandainya dia (prajurit) sudah terlibat, langkah apa yang harus mereka lakukan, sudah kami buat,” kata Kresno.

Kresno menyebut bahwa materi penyuluhan itu juga telah diturunkan ke dinas hukum ketiga matra.

Selain itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto disebut juga telah mengeluarkan telegram mengenai bahaya pinjaman dan judi online.

Sebelumnya, Panglima Agus menyatakan bahwa dia akan menghukum berat prajurit yang kedapatan judi online.

Bahkan, dia juga mengancam prajurit yang terlibat judi online bisa dipecat.

“Yang jelas, yang melanggar, saya hukum. Hukuman berat. Bisa dipecat. Pecat. Supaya tobat,” ujar Agus di Kantor Pusat MUI, Jakarta Pusat pada 14 Juni 2024.

KOMPAS.com - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk meraih delapan penghargaan bergengsi pada ajang Asian Banking and Finance (ABF) Awards 2024. Hal ini sekaligus menegaskan dominasinya di industri perbankan.

Delapan penghargaan itu, yakni Digital Transformation of the Year, Domestic Retail Bank of the Year, Mobile Banking and Payment Initiative of the Year, AI and Machine Learning Initiative of the Year, Data Governance Initiative of the Year, Private Bank of the Year, Domestic Trade Finance Bank of The Year, dan Domestic Cash Management Bank of The Year.

Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto mengatakan bahwa penghargaan tersebut menunjukkan komitmen Bank Mandiri dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah dan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia.

Pencapaian tersebut mencerminkan keandalan bisnis wholesale dan retail Bank Mandiri yang menunjukkan kemampuannya dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar.

Menurut Aquarius, keberhasilan Bank Mandiri dalam kategori Digital Transformation of the Year mencerminkan inisiatif digital yang inovatif, termasuk pengembangan platform mobile banking untuk mempermudah transaksi nasabah.

“Penghargaan ini juga mencerminkan dedikasi Bank Mandiri untuk terus berinovasi dalam menghadirkan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan zaman,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (5/7/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Aquarius saat menerima penghargaan di ajang Asian Banking and Finance (ABF) Awards 2024 di Singapura, Kamis (4/7/2024).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas upaya perseroan dalam mentransformasi layanan perbankan melalui teknologi digital.

Bank Mandiri akan terus berinovasi dan berinvestasi dalam teknologi untuk memberikan pengalaman terbaik bagi nasabah dan masyarakat.

Keunggulan dalam layanan ritel dan perbankan

Bank Mandiri telah menunjukkan keunggulannya dalam layanan perbankan ritel dengan meraih penghargaan Domestic Retail Bank of the Year.

Melalui berbagai produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, Bank Mandiri berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu bank terkemuka di Indonesia.

Bank Mandiri mencatat pertumbuhan positif dalam penyaluran kredit segmen ritel jika merujuk pada kinerja perseroan.

Pada akhir Maret 2024, total penyaluran kredit segmen retail banking Bank Mandiri tumbuh 10.9 persen secara year-on-year (YoY) menjadi Rp 363 triliun secara bank only.

Bank Mandiri juga memperoleh penghargaan Mobile Banking and Payment Initiative of the Year, yang menegaskan posisinya sebagai pelopor dalam solusi pembayaran mudah melalui aplikasi Livin’ by Mandiri.

Dengan fitur-fitur yang ramah pengguna dan keamanan yang andal, Bank Mandiri terus berkomitmen untuk memberikan akses layanan perbankan yang mudah bagi semua nasabah.

Selain itu, hingga Mei 2024, aplikasi Livin' by Mandiri telah digunakan oleh 25,4 juta pengguna, atau meningkat 37 persen secara tahunan.

Total nilai transaksi Livin' by Mandiri hingga bulan Mei 2024, secara year to date (YtD) mencapai Rp 1.552 triliun dengan volume transaksi mencapai 1,45 miliar transaksi.

Livin’ by Mandiri tidak hanya menyediakan solusi keuangan komprehensif yang menggabungkan pengalaman perbankan dengan gaya hidup, tetapi juga terus memperkenalkan layanan inovatif, termasuk fitur terbaru Livin’ KPR untuk memudahkan nasabah dalam mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR).

Fitur Livin' KPR hadir sebagai solusi inovatif untuk menyederhanakan proses pembiayaan KPR, memastikan pengajuan KPR yang cepat dan efisien.

Keuntungan yang dapat dinikmati nasabah Bank Mandiri dengan Livin’ KPR meliputi pilihan properti yang variatif, suku bunga yang kompetitif, diskon biaya provisi, serta formulir pengajuan dan proses KPR yang mudah dan sederhana.

Kehadiran fitur Livin’ KPR diharapkan dapat mengoptimalkan akuisisi KPR dan meningkatkan portfolio Mandiri KPR pada 2024. Saat ini, pencairan KPR Bank Mandiri telah meningkat sebesar 31,4 persen YoY.

“Kami percaya bahwa inovasi dan kualitas adalah kunci dalam memberikan pengalaman perbankan terbaik bagi nasabah kami. Sudah menjadi komitmen kami di Bank Mandiri untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan melalui inovasi-inovasi terdepan,” tutur Aquarius.

Bank dengan logo pita emas ini juga mendapatkan pengakuan internasional dalam kategori Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning Initiative of the Year.

Lewat penghargaan itu, Bank Mandiri dinilai berinisiatif menerapkan teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan nasabah.

Pada saat yang sama, penghargaan Data Governance Initiative of the Year menunjukkan komitmen Bank Mandiri dalam menjaga integritas dan keamanan data nasabah, yang merupakan prioritas utama dalam operasional bank.

Pengakuan sebagai Private Bank of the Year mencerminkan kepercayaan nasabah terhadap layanan Private Banking yang ditawarkan oleh Bank Mandiri kepada nasabah utama.

Hal tersebut sejalan dengan peningkatan terus-menerus dalam asset under management (AUM) yang mencapai lebih dari Rp 15 triliun hingga Maret 2024. Layanan ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan nasabah kelas atas dengan berbagai solusi keuangan, investasi, dan bisnis yang eksklusif dan personal.

Dominasi pasar wholesale

Tak berhenti di situ, Bank Mandiri kembali menunjukkan dominasinya di pasar wholesale dengan meraih gelar Indonesia Domestic Trade Finance Bank of The Year.

Penghargaan tersebut mencerminkan komitmen Bank Mandiri dalam menyediakan layanan trade finance yang komprehensif, mendukung nasabah di setiap tahap operasional bisnis.

Bank Mandiri memastikan kelancaran transaksi baik menggunakan metode documentary credit, documentary collection, maupun open account.

Aquarius menjelaskan bahwa Bank Mandiri juga menawarkan solusi pembiayaan yang komprehensif, mencakup tahap pre-shipment, in-transit, dan post-shipment.

Di samping itu, dia menjelaskan, Bank Mandiri juga berhasil menerima penghargaan Indonesia Domestic Trade Finance Bank of The Year pada ajang ABF Wholesale Banking Awards setiap tahun sejak 2015.

Hingga kuartal I-2024, kredit segmen wholesale banking Bank Mandiri mencatat pertumbuhan sebesar 25,1 persen secara YoY.

Di bidang layanan wholesale, Bank Mandiri juga meraih gelar Indonesia Domestic Cash Management Bank of The Year. Prestasi ini menunjukkan keunggulan Bank Mandiri dalam menyediakan produk dan layanan cash management untuk nasabah korporasi.

Aquarius menambahkan bahwa pengakuan tersebut didukung oleh inovasi digital Kopra by Mandiri yang diluncurkan pada Oktober 2021.

Kopra by Mandiri telah secara signifikan meningkatkan jumlah transaksi nasabah wholesale, dengan pengguna meningkat dua kali lipat menjadi 200.000 nasabah korporasi pada kuartal I-2024. Platform ini telah mengelola lebih dari Rp 4.800 triliun transaksi wholesale, dengan total 302 juta transaksi pada kuartal I-2024.

Kopra by Mandiri bukan hanya sekedar platform digital, tetapi menawarkan sejumlah fitur bermanfaat, seperti Centralized Account Management, Consolidated Financial Dashboard, dan Multiple Company IDs Soft Token. Fitur-fitur ini memungkinkan nasabah wholesale Bank Mandiri untuk mengelola dan memantau transaksi secara real-time dengan mudah.

Aquarius menegaskan bahwa semua inisiatif tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan, efisiensi operasional, dan pengalaman transaksi yang tanpa batas kepada seluruh pelaku ekosistem bisnis melalui satu platform digital.

“Seluruh penghargaan yang diterima Bank Mandiri pada ABF Awards 2024 merupakan bukti dari dedikasi Bank Mandiri dalam memberikan layanan terbaik bagi nasabah, yang juga berkontribusi terhadap masyarakat dan perekonomian Indonesia,” jelasnya.

Bank Mandiri akan terus berkomitmen untuk mengembangkan layanan dan produk yang inovatif serta menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh nasabah dan mitra bisnis.

Aquarius menjelaskan bahwa penghargaan tersebut adalah hasil kerja keras seluruh tim di Bank Mandiri.

“Kami berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik bagi nasabah kami dan berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Terima kasih kepada seluruh nasabah dan mitra bisnis atas kepercayaan dan dukungannya,” ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rem blong bukan cuma terjadi pada kendaraan besar seperti truk dan bus, tapi motor juga bisa mengalaminya.

Penyebab rem blong di motor bisa karena salah cara berkendara atau teknis. Cuma jika sudah terjadi, biasanya motor akan sulit dikendalikan dan dihentikan.

Amizar Maas, Instruktur Keselamatan Berkendara PT Daya Adicipta Motora (DAM), mengatakan, jika motor sudah alami rem blong, lebih baik segera loncat dari motor.

Tangkapan layar Sepeda motor matik alami rem blong di jalur Jurang Ampel yang terletak di Desa Lumbangrejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

"Usahakan saat blong, pengendara tidak mengikuti kecepatan atau arus motor. Loncat kalau bisa," kata Amizar.

Amizar menjelaskan, saat pengendara tetap bertahan di motor, cedera yang dialami bisa lebih parah. Cuma ketika loncat, harus perhatikan juga posisi tangan, jangan ke mana-mana.

"Biasanya kami sarankan (tangan) menutup bagian rahang sampai dada. Supaya pernafasan tidak terganggu," kata Amizar.

Lebih aman lagi jika pengendara sudah antisipasi dari jauh, sehingga tidak alami rem blong. Pastikan sebelum masuk turunan, kecepatan tidak terlalu tinggi dan lakukan pengereman bergantian, antara depan dan belakang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mengakui, proses pemberkasan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Firli Bahuri berjalan lambat.

Menurut dia, ada perkara lain yang diduga menjerat Firli dan saat ini tengah diselidiki penyidik.

“Pada prinsipnya, dalam asas hukum pidana, kami tidak boleh mencicil perkara. Makanya agak lambat,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Karyoto kepada wartawan, Jumat (5/7/2024).

Karyoto mengatakan, penyidik kini tengah menyelidiki kasus dugaan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan terkait Pasal 36 Undang-Undang KPK oleh Firli.

“Karena memang Pasal 36 UU KPK (dan TPPU) agak belakang, kami fokus ke kasus dugaan pemerasan. Makanya akan kami tuntaskan dua sisanya,” tutur dia.

Lebih lanjut, Karyoto menerangkan, langkah ini telah didiskusikan dengan jaksa Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Pihak kejaksaan telah memberikan petunjuk untuk menyelesaikan semua perkara secara bersamaan.

“Kami sudah koordinasi dengan jaksa, bahwa kami tidak boleh mencicil perkara, makanya agak lambat,” ungkap dia.

Maka dari itu, Karyoto berjanji, semua kasus yang diduga menyeret nama Firli akan dituntaskan seluruhnya.

“Kami akan tuntaskan dua-duanya sekaligus. Mohon waktu, semuanya perlu koordinasi,” tutup dia.

Sebagai informasi, Polda Metro Jaya menetapkan Firli sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada 22 November 2023.

Firli Bahuri diduga melanggar Pasal 12 e dan atau Pasal 12 B dan atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup.

Namun, hingga kini Polda Metro Jaya belum menahan Firli Bahuri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dokter konsultasi hip dan knee Kolonel dr Yos Sunaryo mengungkapkan, Presiden terpilih Prabowo Subianto hanya menjalani rawat jalan usai kaki kirinya yang cedera dioperasi.

Sunaryo menyebut Prabowo sudah tidak perlu dirawat inap lagi di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Nasional (RSPPN) Panglima Besar Soedirman.

"Ya seperti operasi-operasi yang lainnya, seperti operasi lainnya, dirawat, setelah itu namanya rawat jalan, adalah tidak dirawat lagi di rumah sakit," ujar Sunaryo dalam jumpa pers di Pusat Rehabilitasi (Pusrehab) Kemenhan, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Sunaryo mengatakan, Prabowo sudah dalam kondisi sehat, seperti yang terlihat ketika berjalan kaki di HUT Bhayangkara ke-78.

Dia menyebut Prabowo bisa berjalan kaki tanpa bantuan orang lain dan alat bantu seperti tongkat.

"(Operasi) ya tujuannya memperbaiki cedera yang lama. Itu tujuannya," ucapnya.

Sementara itu, Sunaryo menegaskan Prabowo masih perlu melakukan kontrol ke RS.

Dia menyebut kaki Prabowo yang telah dioperasi itu juga sudah diperban.

"Pasti ada, rawat... Kan diperban, dan lain-lain pasti ada," imbuh Sunaryo.

Sebelumnya, Presiden terpilih 2024-2029 sekaligus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengungkapkan dirinya telah berhasil menjalani operasi cedera kaki satu minggu yang lalu.

Prabowo menjalani operasi itu di RSPPN Panglima Besar Soedirman, Bintaro, Jakarta.

"Saya ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT beserta ucapan terima kasih kepada tim dokter yakni Brigjen TNI Purn dr Robert Hutauruk, Kolonel dr Sunaryo, dr Siska Widayati, dibantu dengan dr Thomas dan seluruh perawat serta pada tenaga medis di RSPPN Sudirman atas keberhasilan tindakan operasi besar yang dilakukan kepada saya," ujar Prabowo dalam keterangannya, Minggu (30/6/2024) malam.

Prabowo lantas berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena telah memberikan dukungan moril dan doa.

Meski sadar bahwa operasi itu berisiko tinggi, namun Prabowo meyakini semua dokter sangat handal.

“Semua ini untuk negara dan bangsa, saya juga yakin tim dokter dan seluruh tenaga medis yang menanganinya pun handal dan profesional," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penelitian dari Health Collaborative Center (HCC) mengungkapkan, 72 persen atau tujuh dari 10 ibu di Indonesia mengalami mom-shaming. Dari 72 persen itu, hanya 23 persen yang berani melawan.

Ketua HCC Dr. dr. Ray Wagiu Basrowi, MKK, FRSPH. mengungkapkan, alasan seorang ibu berani melawan mom-shaming adalah faktor pelindung.

"Dia berani melawan ketika tahu ada satu protective factor yang mendukung. Contohnya entah suami yang paling dekat, atau teman kerja," ujar dia di Jakarta, Senin (1/7/2024).

Mom-shaming adalah tindakan mengkritik atau mempermalukan seorang ibu terkait cara dia membesarkan anaknya.

Biasanya, kritik yang dituturkan tidak membangun dan justru berdampak pada kesehatan fisik dan mental ibu.

Dalam penelitian yang sama, terungkap bahwa teman kerja bisa menjadi pelindung ibu dari mom-shaming.

Sebab, hanya 29 dari 72 persen ibu mengalami mom-shaming dari teman di lingkungan tempat tinggal dan tempat kerja.

Dengan kata lain, dari lingkup pekerjaan, proteksi ibu dari mom-shaming relatif lebih tinggi.

Ray menduga, ini karena tempat kerja para responden memiliki aturan agar para karyawan tidak saling menghina, dalam hal ini mencakup mom-shaming.

Kendati demikian, ketika ibu kembali ke lingkungan tempat tinggal, proteksinya terhadap mom-shaming kembali menurun.

Sebab, sebanyak 53 persen atau lima dari sepuluh ibu di Indonesia mengalami mom-shaming dari keluarga dan lingkungan tempat tinggal.

Lebih rinci, sebanyak 50,6 persen dari responden mengalami mom-shaming justru dari anggota keluarga.

"Ketika balik ke lingkungan tempat tinggal, ketemu kerabat atau tetangga, gede lagi tekanannya,” terang Ray.

"Teman kerja itu dukungannya besar sekali. Kalau rekan kerja bisa asertif, maka dia akan bilang "jangan lakukan mom-shaming dan parenting adalah subyektif" (ke pelaku)," lanjut dia.

Sebagai informasi, penelitian HCC berlangsung sejak Maret 2024 dan melibatkan 892 ibu di Indonesia sebagai responden.

Masing-masing partisipan cukup beragam perihal pendidikan terakhir, usia, pekerjaan, status pernikahan, dan jumlah anak.

Studi mengungkapkan, dampak mom-shaming signifikan terhadap kesehatan mental dan emosional ibu.

Pasalnya, para pelaku atau aktor mom-shaming berasal dari lingkungan inti mereka, yaitu keluarga, kerabat, dan lingkungan tempat tinggal.

KOMPAS.com -Bank Mandiri meluncurkan fitur terbaru Livin' KPR di aplikasi Livin' by Mandiri, yang memungkinkan nasabah mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) secara online.

Livin’ KPR adalah salah satu fitur di aplikasi Livin’ by Mandiri yang menyediakan berbagai fitur terkait pembelian properti melalui KPR untuk nasabah, mulai dari showcase properti, simulasi KPR, janji temu dengan petugas Bank, hingga pengajuan aplikasi dan pelacakan aplikasi KPR.

Dilansir dari informasi resmi yang diterima Kompas.com, fitur Livin’ KPR juga memudahkan nasabah menemukan properti berdasarkan preferensi harga dan fasilitas umum di sekitarnya.

"Fitur Livin' KPR ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan kami dalam memberikan nilai tambah bagi nasabah,” kata Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto dalam keterangan resmi yang dikutip pada Jumat, 5 Juli 2024.

Aquarius menambahkan, fitur Livin' KPR hadir sebagai solusi inovatif untuk merampingkan proses pembiayaan KPR menjadi lebih seamless, dengan memastikan proses pengajuan KPR yang cepat dan efisien.

Selain itu, Livin’ KPR juga menawarkan fleksibilitas bagi nasabah dalam merencanakan keuangan secara akurat dengan fitur Simulasi Angsuran dan Tracking KPR yang memungkinkan nasabah memantau secara real-time status aplikasi KPR.

"Kami percaya bahwa memiliki rumah impian bukan hanya sekadar pencapaian pribadi, tetapi juga bukti dari kecerdasan finansial dan keteguhan hati dalam mencapai tujuan hidup. Dengan Livin' KPR, impian tersebut dapat diwujudkan lebih cepat!," imbuh Aquarius.

Sebagai informasi, saat ini pencairan KPR Bank Mandiri telah meningkat sebesar 31,4 persen secara year on year (YoY).

Fitur Livin' KPR di aplikasi Livin' Mandiri

Dilansir dari laman resmi Bank Mandiri, jenis agunan yang bisa diajukan melalui Livin' KPR yaitu rumah tinggal dan apartemen.

Perlu diketahui bahwa nasabah yang dapat mengajukan KPR melalui aplikasi Livin’ by Mandiri adalah nasabah yang terpilih berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh Bank Mandiri.

Sejauh ini, pengajuan KPR melalui aplikasi Livin’ by Mandiri dikhususkan untuk pengajuan pembelian properti baru di developer rekanan Bank Mandiri.

Adapun maksimum limit pengajuan KPR melalui Livin' by Mandiri sebesar Rp 10 miliar, dengan tenor maksimal 25 tahun untuk pembelian rumah tinggal dan maksimal 15 tahun untuk pembelian apartemen.

Nasabah akan memperoleh informasi bahwa pengajuan KPR berhasil dikirim dan bisa melakukan pelacakan status pengajuan KPR melalui Inbox di Livin’ by Mandiri atau Menu Status di laman Livin’ KPR.

Setelah nasabah mendapatkan approval/persetujuan, nasabah akan dihubungi oleh petugas Bank dan proses KPR akan dilanjutkan secara konvensional di Consumer Loan Area.

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Menteng, Ditha (24), mengungkapkan alasannya mengapa tidak menggunakan kendaraan pribadi untuk berangkat bekerja.

Kata dia, kemacetan dan polusi udara di Jakarta menjadi persoalan yang enggan dia hadapi. Belum lagi jarak rumah ke kantornya di kawasan Puri Kembangan, Jakarta Barat yang sangat jauh bisa memakan waktu lebih dari satu jam.

“Kalau naik motor, bisa satu jam dan harus melewati macet plus polusi yang bikin sampai kantor sudah enggak semangat karena capek duduk di motor dalam waktu lumayan lama,” kata Ditha kepada Kompas.com, Jumat (5/7/2024).

Oleh karena itu, Ditha hampir setiap hari memutuskan untuk menumpang transportasi umum. Dengan begitu, dia bisa meminimalisasi pengeluaran sehari-hari.

“Secara harga, masih terjangkau buat pekerja yang mau on budget untuk uang transportasi. Jadi, so far transportasi umum masih jadi best option sih,” kata Ditha.

Terlepas dari hal tersebut, Ditha tidak perlu lagi repot-repot membawa kendaraan ke kantornya yang berlokasi di kawasan Puri Kembangan, Jakarta Barat.

“Transportasi umum sekarang (juga) sudah cukup memadai buat turun di tempat-tempat strategis, Jadi, kadang terasa lebih ‘sat-set’ saja, turun halte, sudah sampai depan kantor,” ujar Ditha.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat pengguna transportasi publik di Jakarta hanya sekitar 4 juta orang atau dipresentasikan mencapai 18,86 persen pada 2023.

Pemprov DKI berencana meningkatkan jumlah pengguna transportasi umum hingga mencapai 30 persen di 2030.

Salah satu permasalahan klasik di Jakarta adalah soal kemacetan yang berdampak pada polusi udara.

Saat ini, Pemprov berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggencarkan tingginya angka penggunaan transportasi publik.

"Ini fakta yang saat ini kita lihat dalam keseharian. Mudah-mudahan Pemprov DKI terus melakukan upaya-upaya perbaikannya," kata Wakil Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syaripudin dalam diskusi Publik Institut Studi Transportasi (INSTRAN) yang diikuti Kompas.com melalui Zoom, Kamis (4/7/2024).

Syaripudin berujar, fokus Pemprov DKI saat ini tertuju pada pejalan kaki dan pesepeda, angkutan umum, kendaraan ramah lingkungan dan disinsentif kendaraan pribadi.

Upaya transportasi terintegrasi juga tengah digencarkan guna meningkatkan jumlah penumpang angkutan umum di Jakarta baik itu TransJakarta, LRT, MRT, KRL, dan lainnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perselisihan pengemudi mobil berpelat dinas dengan sopir taksi terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di Simpang Susun Semanggi.

Cekcok kedua pengendara ini diduga dipicu karena pengemudi mobil berpelat dinas tidak diberikan jalan prioritas oleh sopir taksi.

Awal mula

Aksi keributan keduanya direkam lalu videonya beredar di media sosial, salah satunya akun Instagram @jakartaselatan24jam yang menggungah pada Kamis (4/7/2024).

Dalam video, mobil berpelat dinas itu berjenis Toyota Fortuner berwarna hitam, sedangkan untuk jenis taksi tidak terlihat.

Sopir taksi mulanya mempertanyakan mengapa pengemudi mobil berpelat dinas tak sabar saat mengemudi kendaraan.

Tak lama kemudian, sopir taksi dan pengemudi mobil pelat dinas berhenti di kolong Simpang Susun Semanggi.

Pengemudi mobil pelat dinas itu lalu menghampiri sopir taksi dan meminta untuk memberikan jalan.

"Kamu kasih jalan dikit kenapa sih,” kata pengemudi mobil berpelat dinas.

“Lah lu mau ngapain? Hak lu apa? Mentang-mentang lu pelat dinas, minta jalan. Lu cuma sopir, jangan belagu,” balas sopir taksi

“Kamu juga, malah nyari ribut di jalan. Kamu nutup ruang, masih ada yang kosong,” timpal pengemudi pelat dinas.

“Lu juga sama, udah tau lagi macet, malah nyerobot-nyerobot,” kata sopir taksi.

Polisi belum terima laporan

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan, jajarannya belum menerima laporan mengenai keributan sopir mobil itu.

"Kami komunikasi dengan teman-teman di Direktorat Lalu Lintas, sementara belum ada laporan dari kedua belah pihak,” ujar dia kepada wartawan, Kamis (4/7/2024).

Namun, Ade mengaku telah melihat video keributan dua pengemudi mobil itu. Ia menyarankan pihak yang merasa dirugikan untuk membuat laporan.

"Apabila ada yang merasa dirugikan silahkan bisa melapor ke polsek, polres atau Direktorat Lalu Lintas Polda Metro,” ucap Ade.

(Reporter : Dzaky Nurcahyo | Editor : Irfan Maulana)