PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) atau Surge mencatatkan kinerja yang terus meningkat untuk hingga periode September 2024. Melansir dari keterbukaan informasi BEI, Surge meraih laba bersih Rp159 miliar atau meroket sebesar 355% dibandingkan periode sama tahun lalu yang hanya Rp35 miliar.

Sejalan dengan itu, pendapatan bersih Perseroan turut melonjak 46% dari Rp345 miliar pada kuartal III 2023 menjadi Rp505 Miliar pada kuartal III 2024. Pencapaian tersebut terutama berasal dari segmen telekomunikasi yang meningkat sebesar 351% menjadi Rp253 miliar jika dibandingkan dengan kuartal III 2023 yang hanya sebesar Rp56 miliar.

Direktur Utama PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI), Yune Marketatmo, mengungkap rahasia dari keberhasilan Perseroan, ”Pencapaian ini merupakan hasil konsistensi dalam menunjukkan kinerja terbaiknya, yang terlihat dari peningkatan pendapatan bersih di berbagai segmen bisnis dan pertumbuhan laba yang berkelanjutan. Pencapaian ini merupakan hasil dari inisiatif strategis, kerja keras, dan komitmen untuk memberikan nilai lebih bagi para pemangku kepentingan."

Lebih lanjut, gross profit Surge juga meningkat dari Rp138 miliar menjadi Rp307 miliar, dengan gross profit margin (GPM) naik dari 40% menjadi 61%, menunjukkan efisiensi yang lebih baik dalam operasional perusahaan.

Di sisi neraca, total aset Surge tumbuh dari Rp1,5 triliun pada akhir tahun lalu menjadi Rp2,7 triliun pada kuartal III 2024. Ekuitas perusahaan juga meningkat dari Rp742 miliar menjadi Rp899 miliar yang mencerminkan fundamental keuangan yang kuat dan stabil.

Surge (WIFI) terus memperluas fokus pada infrastruktur telekomunikasi dan ekosistem digital di Indonesia, dengan mempersiapkan diri menghadapi peningkatan kebutuhan konektivitas melalui program internet terjangkau berkecepatan tinggi.

Saat ini, Surge mengoperasikan infrastruktur backbone serat optik sepanjang 7.000 km di Pulau Jawa dengan kapasitas besar dan bandwidth hingga 64.000 Gbps, serta telah membangun 58 Edge Data Center (EDC) dengan potensi ekspansi hingga 592 lokasi.

Perusahaan juga menjalin kemitraan dengan Arsari Group untuk menyediakan infrastruktur internet bagi 25 juta rumah tangga, berkolaborasi dengan PT Indonesia Connectivity Investasi (ICONVEST) dalam berbagi kompetensi dan kapasitas, serta dengan Pertamina Gas Negara (PGN) untuk pengembangan jaringan pipa gas dan layanan ICT. Selain itu, Surge telah menyelesaikan tahap pertama pembangunan 200 ribu homepass untuk ISP lokal.

"Perseroan terus bertransformasi menjadi perusahaan teknologi yang kuat dan berdaya saing tinggi. Seiring dengan berbagai perkembangan, kolaborasi, dan integrasi dalam ekosistem digital yang ada, Perseroan siap menjadi pilar utama konektivitas yang mendukung transformasi digital di Indonesia serta memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," pungkas Yune.

Pemerintah berencana menerapkan aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Seperti diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (PP Kesehatan) telah ditetapkan pada 26 Juli 2024 lalu. Yang diundangkan dan berlaku juga pada tanggal 26 Juli 2024.

PP tersebut memuat 13 bab dan 1171 pasal, memuat pengaturan hal-hal terkait kesehatan. Termasuk, pengamanan zat adiktif yang diatur dalam bagian ke 21. Terkait pengamanan zat adiktif yang diatur dalam bagian ke 21, pasal 429 sampai 463. Termasuk, mengenai kemasan produk tembakau dan rokok elektronik.

Head of Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho mengatakan aturan tersebut berdampak pada ekonomi Indonesia, termasuk dari sisi penerimaan negara.

"Jadi Indef sudah melakukan perhitungan terkait dengan jika rancangan Permenkes ini dilakukan, kurang lebih dampaknya sendiri itu ada Rp 308 triliun, itu dari dampak ekonomi saja," katanya dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Lebih lanjut, dari sisi penerimaan negara, Andry menyebut bisa kehilangan Rp 160,6 triliun. Angka itu setara 7% dari penerimaan perpajakan.

Di sisi lain, penerimaan negara semakin turun tiap tahun dari industri tembakau. Target penerimaan cukai dari sektor tersebut pada 2023 belum melampaui target, yakni Rp 213 triliun dari target sebesar Rp 218,7 triliun.

"Jadi ada ketidaktercapaian di Rp 5 triliun untuk tahun 2023. Nah bayangkan kalau kita langsung ya pada hari ini diterapkan itu kurang lebih Rp 160,6 triliun itu akan hilang begitu saja. Padahal kita tahu Rp 160,6 triliun itu 7% dari penerimaan perpajakan negara," terangnya.

Selain itu dari sisi tenaga kerja, Andry menerangkan sebanyak 2,29 juta tenaga kerja yang mungkin akan terdampak. Apabila merujuk pada data tenaga kerja industri hasil tembakau 2019 lalu, angka itu setara 32% yang terdampak.

"Jadi kalau kita lihat secara total, kalau total penduduk bekerja ini ada di 1,6%. Kalau merujuk kepada tenaga kerja industri hasil tembakau tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kemenperin pada saat itu, itu kurang lebih 32% lah yang akan terdampak. Jadi cukup besar begitu," jelas dia.

Nilai tukar rupiah tampak sukses menampilkan kinerja terbaiknya pada perdagangan Jumat, 8 November 2024. Berdasarkan data RTI Business pada pukul 09.35 WIB, mata uang Garuda terapresiasi 0,75% atau naik 118 poin sehingga kursnya kini berada di angka Rp15.612 per dolar AS.

Senasib dengan itu, rupiah turut berhasil menunjukkan ketangguhannya saat disandingkan dengan mata uang dunia. Merujuk dari sumber yang sama, mata uang Indonesia itu kompak menguat atas dolar Australia (1,03%), euro (0,89%), dan poundsterling (0,87%).

Sementara jika dihadapkan dengan mata uang Asia, rupiah juga memperlihatkan performa positif. Sebab, mata uang Garuda itu menghijau atas delapan mata uang dan tak satu pun yang berada di zona merah.

Rupiah hari ini perkasa berjamaah atas yuan (0,82%), dolar Hong Kong (0,74%), yen (0,81%), won (0,09%), ringgit (0,25%), dolar Singapura (0,86%), baht (0,63%), dan dolar Taiwan (1,08%).

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau mencetak rapor hijau pada pembukaan perdagangan Jumat, 8 November 2024. Berdasarkan data RTI Business pada pukul 09.10 WIB, indeks Indonesia itu menguat 0,99% dan mendapatkan tambahan 71,56 poin sehingga posisinya langsung meloncat ke level 7.315,42 setelah sempat merosot ke level 7.200-an pada perdagangan sebelumnya.

Pergerakan saham pada awal perdagangan hari ini juga tampak didominasi oleh tren positif. Merujuk dari sumber yang sama, ada 244 saham terapresiasi, 177 saham stagnan, dan hanya 145 saham yang terkoreksi.

Sebelum menempati levelnya saat ini, IHSG sempat berada pada posisi yang lebih tinggi di level 7.322,77. Sementara posisi terendahnya berada pada level 7.265,58.

Per pagi hari ini, IHSG tercatat telah memperdagangkan 1,47 miliar lembar saham dengan frekuensi sebanyak 119.909 kali. Adapun nilai transaksi yang berhasil dibukukan mencapai Rp1,34 triliun.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono alias Mas Dar, mengungkapkan bahwa pemerintah akan selalu mendukung industri kelapa sawit serta menetapkan kebijakan yang mengutamakan keberlanjutan dan memperkuat kapasitas industri nasional.

“Apalagi, merujuk kisah the Goose with the Golden Eggs, menurut Sudaryono, industri kelapa sawit ibarat “angsa yang bertelur emas” bagi Indonesia. Karena itu, menjadi sangat penting bagi Indonesia untuk menjaga dengan baik serta merawatnya agar industri sawit itu terus bertelur emas dan mensejahterakan bangsa Indonesia.” jelas Sudaryono dalam Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2024 di Bali, Kamis (7/11/2024).

Hal itu juga menguatkan pernyataan dari Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartanto. Menurut dia, pemerintah berharap banyak pada industri kelapa sawit nasional. Oleh sebab itu, diharapkan semua pihak bisa bekerja sama dan bersinergi dalam mendorong komoditas strategis ini bersama dengan pemerintah.

“Sikap kita terhadap EUDR (European Union Deforestation Regulation) sudah sangat jelas, bahwa kita menentang kebijakan tersebut,” kata Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto saat membuka International Palm Oil Conference 2024, di Bali yang berlangsung 7-8 November 2024.

Adapun langkah pemerintah yang menunjukkan dukungan terhadap industri sawit tersebut dilakukan guna mengatasi berbagai hambatan ekspor minyak sawit di pasar global. Dia memastikan saat ini pemerintah telah mengenali berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia. Misalnya tekanan dari luar terhadap industri sawit terkait dengan isu-isu lingkungan yang kian marak.

Di sisi lain, di dalam negeri pemerintah juga mendorong peningkatan produktivitas. Untuk diketahui, industri kelapa sawit nasional sendiri merupakan hal yang penting bagi perekonomian Indonesia. minyak sawit Indonesia saat ini menyumbang sekitar 25% dari produksi minyak nabati dunia, atau setara dengan 59% dari produksi minyak kelapa sawit dunia. Selain itu, kelapa sawit sendiri turut membuka lapangan kerja bagi jutaan orang.

Menurut Airlangga, sikap dan komitmen ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Terutama mengenai pangan dan energi yang fokus dalam mendorong pemenuhan pasokan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor, serta menjamin keberlanjutan daya tahan ekonomi dan tujuan-tujuan pelestarian lingkungan.

“Kita sudah memperkenalkan beberapa strategi yang dilakukan untuk mengelola produksi minyak sawit yang kemudian mendorong basis ekonomi, energi dan ketahanan pangan sekaligus melakukan perlindungan terhadap lingkungan,” ujarnya.

Strategi yang dimaksud termasuk meningkatkan program replanting petani sawit seperti program peremajaan sawit rakyat (PSR) sejak 2017. Pemerintah juga mendorong adopsi tata kelola perkebunan yang lebih baik dan panen yang lebih tinggi. Ketiga mendorong sertifikasi di industri minyak sawit seperti ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).

Dukungan serupa juga disampaikan Menteri Perdagangan, Budi Santoso, yang menyampaikan sambutan melalui video. Ia berharap konferensi sawit internasional 2024 dapat menghasilkan masukan yang konstruktif bagi kementerian perdagangan. Terutama, untuk mendukung tiga fokus utama kemendag saat ini. Pemerintah tengah berkonsentrasi pada program pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, serta peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Saya dan jajaran kemendag berkomitmen untuk mendukung dan terus bersinergi dengan para pemangku kepentingan di industri sawit,” ujar Menteri Perdagangan, Budi Santoso.

Dukungan tersebut akan diberikan baik melalui penerbitan kebijakan maupun melalui kemudahan akses pasar dalam perjanjian perdagangan

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI berkolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah menggelar kuliah umum di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga dengan tema “Generasi Cerdas Keuangan, Aman dan Nyaman Bertransaksi Digital”.

Kegiatan yang dikemas dalam bentuk talkshow yang diikuti oleh 1.500 mahasiswa UKSW Salatiga dari berbagai jurusan ini diselenggarakan pada Selasa (5/11/2024). Tujuan kegiatan tersebut untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di kalangan mahasiswa serta wujud komitmen BNI dalam mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa depan dengan memberikan akses keuangan yang mudah, cepat, aman dan terjangkau.

Hadir sebagai narasumber, Direktur Network and Services BNI Ronny Venir, Kepala Perwakilan Bank Indonesaia Jawa Tengah Rahmat Dwisaputra serta Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jawa Tengah Sumarjono. Bertindak sebagai moderator Rektor UKSW Prof. Dr. Intiyas Utami, S.E., M.Si., Ak.

“Perubahan perilaku masyarakat yang saat ini serba digital menjadi tantangan tersendiri dalam memerangi berbagai modus kejahatan berkedok penipuan yang sering kali terjadi,” kata Direktur Network and Services BNI Ronny Venir dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Ronny menyatakan BNI akan terus aktif memberikan edukasi kepada nasabah dan masyarakat agar berhati-hati dan sadar terhadap ancaman berbagai modus penipuan. BNI berfokus pada Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang telah diimplementasikan secara penuh pada 17 Oktober 2024.

Melalui penerapan aturan tersebut, para oknum tidak bisa lagi mengakses data nasabah untuk menawarkan produk keuangan tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan. “Setelah undang-undang ini diberlakukan, kebocoran data bisa diminimalisir,” tutur dia.

Menurutnya, modus penipuan saat ini terbilang beragam dan targetnya tak spesifik pada satu kelompok, mulai dari pejabat negara hingga ibu rumah tangga.

Oleh sebab itu, data yang bersifat pribadi harus dilindungi seperti OTP, User ID, Password, PIN, CVC/CVV. Dia juga mengimbau mahasiswa untuk mengganti PIN secara berkala serta mengaktifkan fitur notifikasi transaksi keuangan.

Rektor UKSW Prof. Dr. Intiyas Utami, S.E., M.Si., Ak mengapresiasi inisiatif BNI bersama dengan BI dan OJK dalam memberikan edukasi kepada generasi muda sebagai upaya untuk mewujudkan mahasiswa cerdas keuangan sehingga dapat mengambil keputusan finansial yang tepat.

"Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan, memberikan edukasi sekaligus pengalaman bagi para mahasiswa untuk mengenal lebih banyak produk dan layanan bank serta melindungi masyarakat dari berbagai jenis tindak kejahatan di sektor keuangan," kata Intiyas.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, BNI dan UKSW juga me-launching Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) sebagai salah satu komitmen perusahaan dalam memperluas akses keuangan kepada segmen mahasiswa. Selain berfungsi sebagai kartu identitas bagi mahasiswa, KTM ini juga dapat digunakan sebagai kartu uang elektronik. Hal ini sejalan dengan semangat BNI dalam mewujudkan digital ecosystem di lingkungan kampus.

Industri kelapa sawit, khususnya Indonesia dan Malaysia menghadapi tekanan besar dari kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR). Regulasi tersebut mengharuskan produk sawit yang masuk ke Uni Eropa bebas dari jejak deforestasi mulai dari tahap panen hingga ekspor.

Yang mana, seluruh proses tersebut harus terdokumentasi secara rapi dan sesuai dengan standar keberlanjutan tinggi.

“Bagi banyak perusahaan, ini bukan sekadar tantangan administrasi, melainkan peningkatan biaya produksi yang signifikan. Nilai Ekspor Indonesia ke Uni Eropa tercatat mencapai USD 4,4 miliar pada 2023, sekitar 75% dari total ekspornya adalah kelapa sawit. Sementara itu, Malaysia, eksportir utama lainnya, menyumbang sekitar USD 2,5 miliar dan 75% nya terdiri dari kelapa sawit ke Uni Eropa,” ujar Rizal Affandi Lukman, Sekretaris Jenderal Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) pada gelaran Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2024, dikutip Jumat, (8/11/2024).

Menurut Rizal, EUDR membawa dampak yang besar serta kompleks pada industri sawit. Dia merinci, yang pertama regulasi ini akan memaksa perusahaan untuk menerapkan transparansi dalam rantai pasok, menggunakan teknologi seperti analisis data geospasial, pembelajaran mesin, hingga observasi bumi untuk memastikan produk bebas deforestasi.

Selain itu, dampak lainnya juga memperkuat konsentrasi rantai pasok yang mana hanya perusahaan besar yang mampu memenuhi standar tinggi sehingga mendominasi regulasi. Sementara itu, petani kecil berisiko terpinggirkan. Hambatan perdagangan di Eropa juga mendorong banyak perusahaan untuk mulai mengalihkan pasar ke negara-negara lain seperti Tiongkok serta India yang memiliki standar keberlanjutan lebih longgar. Sehingga, hal tersebut memicu pergeseran arus perdagangan global.

EUDR, imbuhnya, menambah beban finansial bagi konsumen serta perusahaan. Yang mana, biaya pemenuhan standar kemungkinan bakal dibebakna ke konsumen khususnya di pasar sensitive harga.

“EUDR juga berpotensi menjadi acuan global, yang mendorong negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat untuk mengadopsi aturan serupa,” jelas Rizal.

Regulasi tersebut juga berdampak pada skema sertifikasi keberlanjutan seperti Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) yang perlu disesuaikan agar diterima di pasar Uni Eropa. Lebih lanjut, klasifikasi risiko negara dalam EUDR dapat memengaruhi daya saing komoditas dari negara yang dinilai berisiko tinggi dan menimbulkan diskriminasi serta mengurangi pangsa pasar global untuk sawit.

Dua Anggota BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID, yakni PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) dan PT Freeport Indonesia menyepakati jual beli emas batangan atau gold bar sebesar 150 ton dalam jangka waktu lima tahun.

Langkah ini akan semakin memperkuat kinerja operasional Grup MIND ID dalam mengoptimalkan peningkatan nilai tambah emas di dalam ekosistem grup.

Adapun, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, dan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana hadir menyaksikan penandatangan perjanjian kerja sama antar sesama Grup MIND ID ini di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (07/11/2024).

Dalam kesepakatan ini, ANTAM akan membeli sebanyak 30 ton emas per tahun dalam jangka 5 tahun dengan kemurnian 99,99% dari Freeport Indonesia.

Bahan baku emas tersebut kemudian akan diolah ANTAM di Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia untuk menjadi produk logam mulia.

Erick Thohir menyampaikan Sinergi Indonesia Emas ini akan mampu menjadikan Indonesia lebih mandiri. Momentum ini juga akan menaikkan level Indonesia di kancah global, yang saat ini baru masuk sebagai pemilik cadangan emas batangan terbesar ke-43 dunia.

"MIND ID memastikan dua anak usahanya Freeport dan ANTAM bersinergi untuk kebaikan bangsa, ini bukan masalah sinergi BUMN yang jadi monopoli, tidak, karena memang selama ini tidak terjadi. Di mana ANTAM selama ini beli bahan baku impor, dengan sekarang Freeport punya smelter bisa produksi sampe 50 ton ini nanti dibeli 30 ton itu penghematannya (devisa) hampir Rp200 triliun, itu besar sekali.," katanya.

Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan perseroan memiliki mandat untuk mengelola cadangan sumber daya alam mineral. Cadangan sumber daya mineral tersebut perlu ditingkatkan nilai tambahnya melalui program hilirisasi secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Oleh karena itu, MIND ID bersama seluruh Anggota konsisten mencari kesempatan sinergi di internal grup, serta kolaborasi dengan berbagai mitra di sektor industri pertambangan mineral baik nasional serta global.

Hendi menyampaikan, melalui sinergi dan kolaborasi antara ANTAM dan Freeport Indonesia, maka potensi pengembangan usaha Grup MIND ID dapat lebih diperkuat, sehingga menambah basis kekuatan bisnis perusahaan sebagai tulang punggung hilirisasi sumber daya mineral Indonesia.

Menurut Hendi, ekonomi Indonesia akan mendapatkan dampak positif khususnya dari penghematan devisa, yang selama ini digunakan untuk mengimpor bahan baku emas dari luar negeri.

Parlemen Uni Eropa mengaku tidak bisa menjelaskan sistem dalam implementasi benchmarking sebagaimana yang disyaratkan dalam European Union Regulation on Deforestation-free Products (EUDR). Sistem tersebut dinilai tak hanya mendiskriminasi industri kelapa sawit saja, melainkan secara general Indonesia berpotensi terdampak oleh regulasi yang diberlakukan oleh negara lain.

Dalam pemaparannya, Duta Besar Indonesia untuk EU, Andri Hadi, mengungkapkan bahwa pemberlakukan benchmarking tersebut berpotensi menuai masalah.

“Karena bahkan di suatu negara sendiri, hal itu susah untuk dilakukan dengan system benchmarking yang sama. Sama dengan negara-negara lain, Indonesia itu juga mempunyai wilayah yang berbeda. Tidak bisa benchmarking yang sama dilakukan misalnya pada suatu kebun kopi di Sumatra dan kebun kopi di Nusa Tenggara Timur,” katanya dalam acara Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2024 di Nusa Dua Bali, dikutip Jumat (8/11/24).

Sebagai akibat dari benchmarking ini, kata Hadi, suatu negara dikategorikan sebagai high risk dalam hal deforestasi. Maka, konsekuensinya yakni kemungkinan beberapa negara partner dagangnya di luar Uni Eropa bisa ikut mengambil tindakan yang merugikan negara tersebut.

“Ya memang EUDR itu dari awal memaksakan “one size fit all” (Satu ukuran diberlakukan untuk semua). Sebenarnya dari awal kita sudah minta perundingan untuk menyamakan persepsi tentang aturan deforestasi ini. Tapi UE tetap memaksakan pemberlakuannya dan sekarang ini kita lihat sedang ditunda,” jelas Hadi.

Senada dengan Hadi, professor sekaligus pengamat minyak nabati dari Universitas John Cabot di Roma, Italia, Pietro Paganini menilai jika negara-negara produsen sawit harus mengintensifkan perundingan dengan Uni Eropa dalam semangat kerja sama. Tujuannya adalah menemukan cara terbaik untuk mematuhi peraturan bebas deforestasi tersebut yang penearpannya diperkirakan tak hanya di Eropa saja, melainkan di luar Eropa.

Dalam kesempatan yang sama, Ian Suwarganda selaku penasehat bidang sawit untuk Golden Agri-resources (GAR) mengingatkan bahwa negara-negara lain saat ini nampaknya sedang mempersiapkan aturan yang sama.

Seluruh pemangku kepentingan industri kelapa sawit sepakat mendorong produktivitas kebun swasta dan rakyat untuk meningkatkan produksi crude palm oil (CPO) agar program jangka panjang pemerintah mampu terlaksana. Demikian salah satu poin sesi pertama di Indonesian Palm Oil Conference (IPOC), sesi pertama yang berlangsung di Bali, 7 November 2024.

Berdasarkan data Riset Perkebunan Nusantara (RPN), dari total 6,94 juta hektare (ha) milik petani, 1,36 juta ha diantaranya ditanami oleh pohon-pohon yang berusia di atas 25 tahun. Adapun tanaman muda dengan usia di bawah 3 tahun mencapai 1,64 juta ha dan tanaman dewasa antara 4 -25 tahun seluas 3,94 juta ha. Hal itu membuat produksi CPO nasional mengalami stagnansi dan cenderung menurun di masa depan.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengatakan salah satu hal penting yang perlu segera direalisasikan adalah peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Dengan begitu, stagnansi produksi kelapa sawit dalam beberapa tahun terakhir bisa diselesaikan.

Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat menerapkan praktik budidaya yang baik dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas kebun kelapa sawit, lanjutnya, dapat mendukung program biodiesel pemerintah yang ditargetkan menjadi B50 pada 2026, tanpa menganggu ekspor CPO.

Senada dengan Ketua Gapki, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman mengungkapkan pemerintah juga berupaya mendorong produktivitas kelapa sawit nasional. Hal itu terlihat dari tambahan dana bantuan replanting yang semula Rp30 juta per hektare menjadi Rp60 juta per hektare (ha).

“Bantuan itu kami tingkatkan dengan harapan bisa mendorong para petani ikut serta program replanting. Kalau dulu bantuan Rp30 juta per ha membuat mereka harus mencari pendanaan lain hingga tanaman menghasilkan, maka dengan Rp60 juta per ha ini bisa sampai tanaman menghasilkan,” jelasnya.

Eddy menambahkan bantuan replanting telah menjagkau 156.000 petani atau setara dengan 350.000 ha lahan. Adapun lahan potensial yang bisa di-replanting mencapai 2 juta ha di Indonesia. Secara jangka panjang, BPDPKS menargetkan program replanting bisa meningkatkan produksi CPO petani mencapai 8 juta ton per tahun guna mendukung program strategis pemerintah.

Penyelenggaraan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi konsen Ombudsman Republik Indonesia untuk terus dioptimalkan. Melalui kegiatan diskusi publik yang diselenggarakan di Kantor Bupati Manggarai Barat, Kamis 7 November 2024, Pimpinan Ombudsman Robert Na Endi Jaweng menyerahkan hasil evaluasi dan kajian sistematik kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Manggarai Barat, tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta pihak BPJS Ketenagakerjaan.

Kajian yang menjadi rekomendasi kepada pemerintah tersebut menyatakan beberapa kondisi yang dapat menyebabkan kelompok pekerja informal dan pekerja rentan tidak dapat memiliki perlindungan sosial ketenagakerjaan.

Salah satunya adalah disharmonisasi regulasi di tingkat pusat dan daerah. Kebijakan pemerintah pusat seperti Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021 telah mengatur optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsosnaker), namun banyak daerah belum memiliki regulasi yang kuat untuk mendukungnya.

“Isunya memang di tingkat regulasi, berbicara secara nasional secara umum sebenarnya sudah komprehensif, problemnya di tingkat daerah, tidak banyak provinsi/kabupaten/kota punya regulasi. Kabupaten Manggarai Barat sudah ada namun masih umum, ke depan kita harapkan Kabupaten Manggarai Barat itu menyusun perbup terkait pengalokasian dana bagi para pekerja rentan seperti petani, nelayan dan pekerja informal lainnya sehingga ada payung hukumnya,” jelas Robert Na Endi Jaweng kepada pers.

Secara nasional diketahui klasifikasi pekerja informal mendominasi status pekerja di Indonesia. Sekitar 59,17% dari jumlah pekerja di Indonesia atau 84,13 juta penduduk merupakan pekerja informal atau dalam sistem jaminan sosial pekerja informal dikategorikan sebagai Peserta Bukan Penerima Upah (BPU).

Dalam klasifikasi tersebut, profesi petani dan nelayan merupakan profesi yang paling rentan terhadap risiko sosial-ekonomi seperti penyakit hingga kematian akibat kerja, kecelakaan kerja, hingga kesulitan ekonomi di masa tua.

Mirisnya, dalam situasi ringkih demikian, sebagian besar petani dan nelayan justru belum tersentuh skema jaminan sosial ketenagakerjaan. Baru sekitar 2 juta jiwa atau 6,9% dari jumlah petani se-Indonesia yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan jumlah BPU dari profesi nelayan baru mencapai 491 ribu jiwa atau 38,7% dari jumlah nelayan yang ada di Indonesia.

Merespon hasil kajian tersebut, Sekda Kabupaten Manggarai Barat Fransiskus Sales Sodo mengucapkan terima kasih atas evaluasi dan kajian Ombudsman terkait optimalisasi BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, program jaminan sosial ketenagakerjaan ini sudah sejalan dengan program pihaknya dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem.

“Saran dari Ombudsman pemda harus menyiapkan regulasi secara spesifik khususnya pendataan pekerja informal yang nantinya akan dicover oleh pemerintah daerah. Tahun depan kami akan meningkatkan kuota pekerja-pekerja informal yang rentan melalui APBD, kalau tahun ini kita sudah siapkan 1.000 pekerja, tahun depan kita harapkan bisa jauh dari pada ini,” ucap Fransiskus Sales Sodo.

Pekerja Informal Sulit Mengiur

Temuan di beberapa daerah menunjukkan masih banyak masyarakat khususnya pekerja informal yang terhambat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan diakibatkan faktor kemampuan ekonomi (ability to pay), hal ini ditengarai lantaran pekerja informal atau pekerja mandiri tidak terikat dengan perusahaan tempat bekerja (pemberi upah) sehingga cenderung rentan menjadi peserta tidak aktif.

Mengutip keterangan Robert Na Endi Jaweng sebelumnya, Ombudsman RI akan merekomendasikan kepada pemerintah agar pekerja informal rentan seperti petani dan nelayan yang kesulitan membayar iuran tersebut bisa mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dengan keberadaan skema penerima bantuan iuran (PBI).

"Sehingga di sisi regulasi kita meminta, pertama, agar Kemenko ini duduk bersama dengan kementerian terkait untuk menyusun SKB, Surat Keputusan Bersama, yang memastikan agar para petani dan nelayan itu bisa mendapatkan bantuan iuran, PBI," katanya.

Keseluruh langkah mengharmonisasi regulasi di tingkat pusat dan daerah, serta peningkatan peran pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk program Jamsosnaker (PBI) ini diperlukan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia yang menjadi salah satu fokus pemerintah baru Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas.

Selanjutnya Kepala Wilayah Bali Nusa Tenggara dan Papua BPJS Ketenagakerjaan Kuncoro Budi Winarno menyampaikan, bahwa pihaknya akan terus meningkatkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, selain itu sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya pekerja informal akan semakin masif lagi sehingga semakin banyak lagi pekerja yang terlindungi.

“Kami terus meningkatkan pelayanan kami, sosialisasi dan edukasi menjadi hal yg terus kami kerjakan secara masif, agar semakin banyak pekerja yang sadar akan pentingnya perlindungan Jamsostek. Risiko bisa terjadi kapan saja, dengan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, pekerja dan keluarga dapat kerja keras dan bebas cemas dari risiko kerja seperti kecelakaan kerja hingga terjadinya kematian,” tutup Kuncoro.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengungkapkan bahwa butuh dana sebesar Rp47 triliun untuk dapat merealisasikan bahan bakar ramah lingkungan jenis B40 pada tahun 2025 nanti.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman dalam acara Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2024 di Bali. Menurut dia, kebutuhan dana tersebut diambil berdasarkan asumsi harga metil ester asam lemak (Fatty Acid Methyl Ester/FAME) atau biodiesel yang lebih tinggi daripada harga solar.

"Kira-kira butuh sekitar Rp46-47 triliun untuk menerapkan B40," kata Eddy, dikutip Jumat (8/11/2024).

Menurut dia, penerapan B40 memerlukan sekitar 16 juta kiloliter biodiesel. Angka itu meningkat sebesar 2,6 juta kiloliter dari kebutuhan minyak sawit atau crude palm oil (CPO) untuk implementasi B35 yang membutuhkan biodiesel sebesar 13,4 juta kiloliter.

Maka dari itu, berdasarkan hal tersebut biaya yang mesti disiapkan oleh BPDPKS menjadi lebih besar apabila harga biodiesel lebih mahal dibandingkan dengan harga solar.

"Kecuali nanti karena geopolitik dan sebagainya, mungkin harga solar bisa meningkat itu kan kita pernah alamin, di tahun 2023 yang lalu justru harga solar lebih tinggi dari harga Fame, itu berarti BPDPKS tidak akan menanggung, karena tidak ada selisih," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pada akhir tahun 2024 nanti pihaknya mengantongi saldo sebesar Rp32 triliun. Sementara pada tahun 2025 pendapatan pungutan ekspor CPO diproyeksikan mencapai Rp21,5 triliun. Sehingga, imbuhnya, apabila diakumulasikan saldo yang dimiliki oleh BPDPKS yakni Rp53,5 triliun.

Untuk diketahui, Airlangga Hartanto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) menilai jika Indonesia telah siap untuk menerapkan wajib bahan bakar minyak (BBM) biodiesel 40 pada tahun 2025 nanti.

Untuk diketahui, B40 merupakan BBM dengan campuran bahan bakar komposisi 40% minyak kelapa sawit dan 60% solar.

Sementara itu, program peningkatan biodiesel B35 menjadi B40 merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjalankan transisi energi dari ketergantungan pada bahan balar fosil ke sumber energi terbarukan.

Nantinya, pemberlakuan B40 akan menyedot banyak penggunaan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sebagai bahan dasar untuk BBM tersebut.