Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut jangkauan internet di Indonesia sudah menjangkau 97% daerah. Namun, sebagian koneksi internetnya masih 2G.

Meutya menuturkan, pemerintahan presiden sebelumnya yaitu Joko Widodo (Jokowi) berhasil membuat jangkauan internet di Indonesia mencapai 97%.Akan tetapi, setelah dirinya melakukan pengecekan jaringan, masih banyak daerah yang hanya terjangkau sinyal 2G dan belum sampai 3G.

Jaringan 2G merupakan jaringan seluler generasi kedua yang menggunakan sistem digital untuk melayani komunikasi suara dan teks.

“Periode yang lalu dan sebelumnya kita sudah mencapai jangkauan yaitu 97% konektivitas, tapi ini belum ada artinya kalau memang koneksinya masih sebagian 2G. Jadi artinya masih lambat,” kata Meutya saat rapat kerja dengan Komisi I DPR, Selasa (5/11/2024).

Melihat hal ini, Meutya menegaskan bahwa dalam jangka pendek Komdigi bakal memprioritaskan agar jaringan internet lebih cepat dan terjangkau luas di seluruh daerah.

“Prioritas kami meningkatkan kapasitas sehingga di beberapa daerah koneksi internetnya sudah bisa lebih cepat tidak hanya luas tapi lebih cepat,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Meutya Hafid menekankan terdapat sejumlah prioritas yang bakal dikerjakan oleh instansinya dalam 100 hari masa kerja pertama.

Dia menjabarkan bahwa usai menerima Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan perubahan nama dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) menjadi Menkomdigi. Maka, instansinya juga akan fokus dalam mengawasi perihal digital di Tanah Air.

Oleh sebab itu, dia memerinci bahwa dalam 100 hari masa kerja instansinya bakal fokus dalam perlindungan data pribadi, judi daring atau online, dan pemerataan internet khususnya jaringan 2G.

“Jadi kalau kemarin beberapa temuan yang kami sebagai Komisi I kemarin ya, memang yang paling banyak juga diharapkan masyarakat adalah bagaimana mengamankan data, bagaimana security PDNS kita, TDN kita, kemudian juga bagaimana mengamankan anak-anak muda kita dari hal-hal yang buruk di internet,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa untuk fokus selanjutnya yaitu judi online dan pinjamanonline(pinjol) turut memberikan imbas yang tak terlihat selama ini yaitu kekerasan anak hingga pornografi anak.

Krisis internet ramah anak, kata Meutya, merupakan kerugian tak berwujud yang seringkali tak disadari oleh masyarakat.

“Adatangible lossatau kehilangan-kehilangan yang kita nggak rasakan dari internet yang tidak tertata dengan baik. Kekerasan anak, trafficking anak, pornografi anak. Nah, ini yang kami coba benahi dengan pembobotan baru yaitu memasukkan data digital,” imbuhnya.

Jakarta -

Toyota memastikan akan meluncurkan pikap terbaru Toyota Hilux Rangga. Pikap baru andalan Toyota ini akan resmi diluncurkan pekan depan.

Dalam undangan yang diterima redaksi detikOto, PT Toyota-Astra Motor (TAM) akan meluncurkan pikap All New Hilux Rangga minggu depan, tepatnya pada Selasa (15/10/2024). Peluncuran Hilux Rangga ini dilakukan di daerah Kemayoran, Jakarta.

Toyota Hilux Rangga sudah beberapa kali dipamerkan Toyota sebelum resmi diluncurkan. Toyota juga sudah membuka pre-booking untuk Toyota Hilux Rangga.

Toyota Hilux Rangga bukan pikap biasa. Mobil ini bahkan bisa dimodifikasi hingga memiliki berbagai konfigurasi berkat kerja sama dengan para karoseri. Toyota Hilux Rangga bisa dijadikan berbagai jenis kegunaan mulai dari food truck, cooler box, dry box, ambulans, hingga mobil campervan.

Toyota belum mengungkapkan secara detail spesifikasi mesin dari Toyota Hilux Rangga. Namun, ada bocoran bahwa Toyota Hilux Rangga akan ditawarkan dengan pilihan mesin diesel dan bensin. Untuk mesin dieselnya menggunakan mesin diesel kode GD yang sudah dipakai di model Toyota Innova Reborn dan Toyota Fortuner.

Sebagai gambaran, di Thailand Hilux Champ yang notabene kembaran Toyota Hilux Rangga dibekali tiga varian mesin, yakni bensin 4-silinder 2.000 cc dan 2.700 cc, serta diesel 4-silinder 2.400 cc. Pembekalan tersebut disalurkan ke roda melalui transmisi otomatis dan manual 5-percepatan.

Mesin bensin kendaraan tersebut menggunakan kode TR-FE, sementara untuk mesin dieselnya berkode 2GD-FTV.

Di sini, Toyota Hilux Rangga akan ditawarkan dengan tipe High dan Standard dengan mesin diesel dan bensin. Pilihan transmisinya ada manual dan otomatis.

Meski hadir sebagai pikap dengan bonnet atau kap mesin di depan, Toyota Hilux Rangga memiliki radius putar yang kecil. Jadi, untuk dikendarai di perkotaan bahkan untuk putar balik, manuver menggunakan Hilux Rangga sangat mudah.

Belum terungkap harga resmi dari Hilux Rangga. Namun, Toyota mengungkapkan perkiraan harganya sedikit di bawah Rp 300 juta sampai di atas Rp 300 juta.

(rgr/dry)

Jakarta: Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim segera mengakhiri tugasnya menyusul berakhirnya pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Oktober 2024. Nadiem dinilai meninggalkan beban digital kepada guru.

Beban digital itu ada pada Platform Merdeka Mengajar (PMM). Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, menilai PMM membuat guru terbebani.

"Justru guru merasakan PMM ini menjadi beban digital. Karena PMM tidak memberikan efesiensi dalam pengadministasian guru," kata Satriwan dalam Kongres P2G di YouTube P2G, Senin, 16 September 2024.
Belum lagi, kata dia, guru harus menyelesaikan sejumlah pelatihan lewat PMM. Menurutnya, pelatihan juga tidak efektif.

"Justri sebaliknya itu. Yang ada jam kerja guru bertambah lagi, digital lagi kan, sekolah jadi lemah. Sambil ngajar mereka harus isi PMM juga," tutur dia.

Sebelumnya, pengamat pendidikan Doni Koesoema juga menilai Kurikulum Merdeka membuat guru lebih tertekan. Sebab, Kurikulum Merdeka memiliki administrasi yang banyak .

"Ketika Kurikulum Merdeka diterapkan, administrasi semakin menumpuk. Hal ini membuat guru dalam tekanan," kata Doni dalam YouTube Pendidikan Karakter dikutip Rabu, 20 September 2023.

Doni menyebut administrasi yang dibebankan tidak diiringi dengan pelatihan. Sekolah di saat yang bersamaan hanya bisa menerima.

Dia mengatakan memberikan tugas administrasi dan laporan tanpa pembekalan akan melahirkan persoalan. Bahkan, guru kini juga diminta mengerjakan hal yang bukan kepentingannya sendiri.

"Seperti mengerjakan pelatihan di platform Merdeka Mengajar. Ini akan menyita banyak waktu yang membuat guru tidak konsenterasi melayani peserta didik," tutur dia.

Baca juga: Nadiem Sebut Platform Merdeka Mengajar Berdampak pada Mental Guru

(REN)

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat telekomunikasi menilai base transceiver station (BTS) berteknologi 2G masih relevan dan dibutuhkan di era internet. Kontribusi pendapatan dari teknologi lawas ini juga cukup besar.

Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Yosef M. Edward mengatakan bahwa sinyal 2G masih akan terus bertambah ke depan.

Menurut Ian, jika dilihat berdasarkan layanan, voice masih cukup tinggi dan menghasilkan rata-rata pendapatan per pengguna atau Average Revenue Per Unit (ARPU) yang menarik. Triliunan rupiah mengalir dari teknologi lawas ini.
Info memo Telkom semester I/2024 mengungkapkan meski terus mengalami penurunan, pendapatan Telkom dari layanana 2G seperti panggilan suara dan SMS masih di atas Rp4 triliun.

Dikutip dari Investopedia, Kamis (1/8/2024), ARPU biasanya dihitung sebagai total pendapatan dibagi jumlah unit, pengguna, atau pelanggan.

“Sebenarnya BTS 2G pasti ditarik layanan 4G juga, ditempatkan pada frekuensi yang berbeda,” kata Ian kepada Bisnis, Kamis (1/8/2024).

Ian menjelaskan bahwa perangkat radio memiliki jaringan 2G dan 4G. Terlebih, bandwidth 2G tidak terlalu besar. Di samping itu, lanjut Ian, juga ada beberapa operator yang memiliki bandwidth pada 900 MHz, yang cocok hanya untuk ekosistem 2G.

Untuk itu, Ian menilai bahwa jaringan 2G tidak bisa dimatikan seperti 3G. Hal ini seiring dengan adanya beberapa operator yang memiliki bandwith sebesar 7.5 MHz.

Sementara itu, untuk jaringan 2G bandwidth yang diperlukan adalah 200 KHz, yaitu 3G sebesar 5 MHz dan 4G sebesar 15 MHz. Mengingat pemerintah telah mematikan jaringan 3G, maka pada bandwidth 7.5 MHz hanya bisa untuk jaringan 2G.

“Jadi 2G tidak akan mendapat perlakuan yang sama dengan 3G. BTS 2G tidak akan di-shut down, karena masalah bandwidth-nya,” jelasnya.

Sepakat, Pengamat Telekomunikasi sekaligus Dosen Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (STEI ITB) Agung Harsoyo mengatakan bahwa BTS 2G masih menjadi pilihan, lantaran masih adanya perangkat yang menggunakan 2G, seperti mesin Electronic Data Capture (EDC).

Di sisi operator selular, Agung menyebut bahwa pembagian sumber daya dapat dioptimasi bergantung pada proporsi 2G dan 4G.

“Konsepnya adalah 'BTS Umbrella', misal pelanggan yang di lokasi dekat dengan BTS akan mendapat layanan 4G/5G, ketika jauh dapat layanan 2G. Saat ini layanan terbanyak adalah kombinasi 2G/4G,” ujar Agung kepada Bisnis.

Dari sisi investasi, Agung menyampaikan bahwa dengan menyediakan jaringan 2G/4G merupakan pilihan yang optimal. Dalam hal ini, masing-masing operator seluler memantau perangkat yang digunakan pelanggannya, yakni 2G atau 4G. Sedangkan proporsi 5G disebut relatif masih kecil.

Terkait pemadaman 2G, Agung menuturkan bahwa keputusan tersebut bergantung data pelanggan yang selalu dipantau oleh operator seluler. “Ketika pengguna 2G tinggal sedikit, operator seluler dapat melakukan shutdown 2G,” katanya.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menilai bahwa pemerintah perlu melakukan pemadaman BTS 2G, seperti 3G.

“Harus ada dorongan dari pemerintah agar 2G di shut down sebab banyak negara sudah bertahun-tahun lalu shut down 2G. Di Indonesia saja 3G sudah di-shut down,” kata Heru kepada Bisnis.

Kendati demikian, Heru tak memungkiri masih ada sejumlah perangkat yang menggunakan jaringan 2G. “Tetapi banyak yang pakai untuk terima SMS atau telepon saja agar lokasi tidak terdeteksi,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten telekomunikasi PT Indosat Tbk. (ISAT) atau Indosat Ooredoo Hutchison masih menambah stasiun pemancar atau base transceiver station (BTS) berteknologi 2G pada semester I/2024, di tengah era 4G dan 5G sebagai infrastruktur penunjang layanan data.

Seperti diketahui, Indosat mengelola 52.149 BTS 2G pada Juni 2024 atau naik 6,7% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 48.860 BTS 2G. Alhasil, BTS 2G Indosat bertambah 3.289 unit pada semester I/2024.

Sementara itu, BTS 4G yang dikelola Indosat juga terpantau tumbuh dua digit sebesar 13% yoy dari 166.536 unit menjadi 188.218 unit. Peningkatan BTS juga terjadi pada jaringan 5G yang naik 14,4% yoy dari 90 BTS menjadi 103 BTS.

Secara keseluruhan, Indosat mengalami peningkatan BTS dari 215.486 unit pada Juni 2023 menjadi 240.470 unit pada Juni 2024.

SVP Head of Corporate Communications Indosat Ooredoo Hutchison Steve Saerang mengatakan bahwa emiten bersandi saham ISAT itu memiliki misi menghubungkan dan memberdayakan masyarakat Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, lanjut Steve, Indosat terus melakukan perluasan jangkauan dan meningkatkan kualitas jaringan hingga ke pelosok perdesaan.

“Kami tetap membangun BTS 2G untuk melengkapi kapabilitas BTS 4G dengan mempertimbangkan adanya sebagian pelanggan yang hanya membutuhkan layanan telekomunikasi dasar, seperti telepon dan sms dengan menggunakan feature phone,” kata Steve kepadaBisnis, Rabu (31/7/2024).

Steve menyampaikan bahwa Indosat secara berkala mengkaji strategi untuk memperluas dan meningkatkan kualitas jaringan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, termasuk mengimplementasikan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan (AI) dan machine learning pada infrastruktur jaringan.

Sepanjang enam bulan pertama tahun ini, Indosat mengantongi 100,9 juta pelanggan. Pelanggan ISAT naik hingga 900.000 pelanggan dari periode yang sama tahun sebelumnya hanya 100 juta pelanggan.

Secara terperinci, peningkatan pelanggan Indosat berasal dari pelanggan pra bayar yang naik 1 juta pelanggan, dari 98,4 juta pelanggan pada semester I/2023 menjadi 99,4 juta pelanggan pra bayar pada periode yang sama tahun ini.

Di sisi lain, pelanggan pascabayar Indosat turun dari 1,6 juta pelanggan semester I/2023 menjadi 1,5 juta pelanggan pada semester I/2024.

Sejalan dengan peningkatan jumlah pelanggan, Indosat mencatat rata-rata pendapatan per pengguna (ARPU) gabungan naik 10,5% yoy dari Rp34.300 menjadi Rp37.900.

Dari sana, ARPU pasca bayar naik dua digit, yakni 31,9% yoy atau naik dari Rp70.000 menjadi Rp92.300, sedangkan ARPU pra bayar naik 9,8% yoy menjadi Rp37.100 dari sebelumnya Rp33.800.

Sementara itu, trafik data mengalami peningkatan sebesar 13,4% yoy pada paruh pertama 2024, dari 7.027 PB menjadi 7.965 PB. Di sisi lain, rata-rata menit pemakaian (MOU) per pelanggan Indosat turun menjadi 5,7 menit atau turun 24,3% yang disebabkan tren di industri atas penurunan layanan suara.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat telekomunikasi menilai investasi PT Indosat Tbk. (ISAT) pada jaringan 2G kurang menarik jika dibandingkan dengan 4G dan 5G, mengingat sejumlah negara telah memadamkan jaringan tersebut dan masyarakat telah beralih ke komunikasi data.

Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Mastel Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan bahwa investasi BTS terhadap layanan jaringan 2G dinilai bukan pilihan yang dianjurkan.

“Di masa negara-negara transisi ke 5G, dan cukup banyak yangswitchofflayanan 2G atau 3G seperti sekarang, maka investasi baru ke 2G mungkin bukan pilihan yangpreferable,” kata Sigit kepadaBisnis, Rabu (31/7/2024).

Bahkan, jika ditinjau dari sisi keamanan, Sigit menyebut bahwa jaringan 2G memiliki sengkarut permasalahan. “Secara teknologi [2G] sudah juga tertinggal, alasan keamanan juga banyak masalah, beban buat core network juga mungkin bakal meningkat,” jelasnya.

Untuk itu, Sigit mengimbau agar operator seluler memperbaiki cakupan layanan 4G jika dirasa belum sanggup beralih ke layanan 4G. Namun, beda halnya jika operator hanya merelokasi BTS 2G ke tempat lain.

“Kalau investasi baru, lebih baik 4G atau 5G. Tetapi kalau relokasi kan lain ceritanya,” ujarnya.

Seperti diketahui, emiten telekomunikasi PT Indosat Tbk. (ISAT) atau Indosat Ooredoo Hutchison masih mempertahankan BTS 2G sepanjang enam bulan pertama 2024.

Tercatat, BTS 2G yang dikelola Indosat mencapai 52.149 BTS 2G pada Juni 2024 atau naik 6,7% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari 48.860 BTS 2G. Dengan demikian, BTS 2G Indosat bertambah 3.289 unit pada semester I/2024.

Sementara itu, BTS 4G yang dikelola Indosat terpantau naik dua digit sebesar 13% yoy dari 166.536 unit menjadi 188.218 unit. Peningkatan BTS juga terjadi pada jaringan 5G yang naik 14,4% yoy dari 90 BTS menjadi 103 BTS. Secara keseluruhan, Indosat mengalami peningkatan BTS dari 215.486 unit pada Juni 2023 menjadi 240.470 unit pada Juni 2024.

Jakarta: Penghimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) membantah pernyataan Disdik bahwa ratusan guru-guru honorer yang dipecat dalam kebijakan cleansing Disdik baru-baru ini dikarenakan tidak memiliki Dapodik dan NUPTK.

Sebelumnya, saat ditemui di gedung Balai Kota Jakarta Pusat, Rabu sore. Budi Awaludin, selaku pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengutarakan bahwa guru-guru yang dipecat tidak sesuai prosedur dan dibayar menggunakan dana BOS.

Budi menjelaskan, dalam Permendikbud, guru yang mendapatkan dana BOS harus memenuhi empat kriteria. Pertama, bukan ASN. Kedua, terdata dalam Dapodik. Ketiga, mempunyai NUPTK. Keempat, tidak ada tunjangan guru.
“Dari keempat kriteria tersebut, ada dua yang tidak dimiliki, yaitu, mereka tidak terdata dalam Dapodik dan mereka tidak memiliki NUPTK”, Ujar Budi.

Budi mengungkapkan, persyaratan NUPTK berdasarkan Persesjen Kemdikbud No. 1 Tahun 2018 (Pasal 5) adalah guru honorer harus diangkat oleh Kepala Dinas, sementara guru honorer selama ini diangkat oleh kepala sekolah tanpa proses administrasi ke tingkat dinas.

Merespons klaim tersebut, Iman Zanatul Haeri, selaku Kepala Bidang Advokasi Guru P2G membantah pernyataan Disdik.

“Dari laporan yang kami terima 76 persen dari mereka memiliki Dapodik dan NUPTK, yang berarti mereka seharusnya tidak terkena pemecatan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh permendikbud,” Imbuh Iman dalam konferensi pers di kantor LBH Jakarta, Rabu.

“Ini menunjukkan adanya kesalahan informasi yang disebabkan oleh Disdik Jakarta, dan kami menilai ini sebagai kebohongan publik” Lanjut Iman.

Imam kemudian menguraikan bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan yang tidak manusiawi dan tidak bermartabat.

“Kamu melihat ini bukan hanya sebagai masalah administratif, tapi juga sebagai tindakan yang tidak berprikemanusiaan dan tidak memartabatkan guru,” Tambah Iman.

(Riza Aslam Khaeron)

(WAN)

Jakarta: Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul mengatakan saat ini ada upaya mengusir guru honorer dari sekolah. Utamanya upaya 'pengusiran' guru honorer dari sekolah negeri.

"Bahwa sedang terjadi pengusiran guru-guru honorer di sekolah-sekolah negeri. Ini fenomena nasional yang harus dideklarasikan," kata Iman dalam RDPU Panja Pembiayaan Pendidikan, Komisi X DPR, dikutip Sabtu 6 Juli 2024.

Upaya mengusir guru ini, kata Iman, dilakukan secara halus. Tidak dengan surat resmi. "Tapi melalui broadcast, verbal, non-verbal, jamnya dikurangi, dan lain sebagainya," terang dia.
Lebih lanjut, Iman menerangkan modus yang dilakukan. Di mana pengusiran guru honorer dari sekolah menggunakan relokasi dan retribusi.

"Seolah-olah ada yang dipindahkan padahal jamnya berkurang. Jadi kami ulangi lagi, kita harus mendeklarasikan hari ini, ini terjadi pengusiran besar-besaran, PHK besar-besaran secara massal, tetapi diklasterkan di tiap-tiap daerah dan tiap-tiap sekolah," kata dia.

Akibat dari hal itu, guru honorer kata dia mendapat tekanan secara verbal. Hal ini kian membuat gamang para guru honorer karena para guru tersebut memang tak memiliki jaminan secara regulasi.

"Karena itu kita butuh jaminan regulasi untuk guru honorer, bahwa jangan sampai dia di PHK begitu ya," ujarnya.

Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR mengundang sejumlah organisasi guru dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), pada Kamis, 4 Juli 2024. Sejumlah organisasi guru yang diundang antara lain Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Forum Guru Prioritas Pertama KCD XII Kota Tasikmalaya dan Kabupaten
Tasikmlaya, Forum Guru Honorer Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI)
PPPK Guru 2021, Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia
(AGPAII), Guru Honorer Negeri 10+ (GHN 10+) Lampung Utara

RDPU dengan organisasi guru tersebut mendengar penyampaian aspirasi mengenai hal berikut:

1. Guru honorer terdampak penempatan Guru P3K
2. Guru Honorer P1
3. Guru lulus Passing Grade yang belum mendapatkan formasi.

Baca juga: P2G Ungkap 3 Masalah Utama Guru Honorer

(CEU)

Jakarta: Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul mengungkap persoalan guru honorer di Indonesia saat ini. Setidaknya, kata dia, ada tiga persoalan yang kerap dihadapi guru honorer di Tanah Air.

Pertama, kata Iman, ada pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, persoalan perekrutan guru ini tak kunjung selesai.

"Kebijakan PPPK ini malah memetakan konflik antarguru. Karena seleksi tidak adil, akhirnya timbul korban, begitu seterusnya," ujar dia dalam RDP Komisi X DPR RI, dikutip Jumat 5 Juli 2024.
Menurut dia, kebijakan terkait PPPK ini sudah menjadi persoalan sistemik. Sehingga, persoalan menjadi berulang dan menahun.

"Jadi kami kira kita harus punya solusi yang agak ekstrem untuk menghentikan ini," tambah dia.

Kedua, soal kesejahteraan. Menurutnya saat ini guru honorer masih jauh dari kata sejahtera.

"Mereka sudah sulit untuk hidup mempertahankan dirinya. Ada yang harus kerja serabutan, jadi ojol (ojek online), jadi penceramah salat Jumat," sambung dia.

Ketiga, saat ini ada upaya untuk mengusir guru honorer dari sekolah negeri. Hal ini dilakukan secara halus.

"Mungkin tidak ada suratnya, tetapi melalui broadcast, verbal, non-verbal, jamnya dikurangi, dan lain sebagainya Jadi ini fenomena yang menurut kami adalah fenomena nasional," tutup dia.

Baca juga: PHK2I: Angkat Seluruh Guru Honorer, Jangan Bebankan Tapera!

(CEU)