JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menegaskan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki fungsi utama sebagai oposisi untuk mengawasi dan mengontrol pemerintah.

Menurutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak perlu mengeluhkan tidak adanya oposisi di Indonesia, karena seharusnya DPR yang menjalankan peran tersebut.

"Oposisi itu tak harus disebutkan dalam regulasi politik. Oposisi itu melekat pada fungsi dewan. Gunanya DPR itu check and balance terhadap pemerintah. Itulah oposisi," ujar Adi saat dihubungi Kompas.com, Senin (23/9/2024).

Adi menjelaskan, masalah muncul ketika DPR menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah, yang membuatnya kehilangan daya kontrol.

Dia mengingatkan bahwa belum ada partai yang berani melawan kebijakan pemerintah setelah masuk ke dalam kekuasaan.

"Problemnya DPR giginya ompong kalau sudah menjadi bagian kekuasaan pemerintah. Belum ada sejarahnya partai yang masuk kekuasaan melawan kebijakan pemerintah," tegasnya.

Lebih lanjut, Adi menyatakan, meskipun DPR seharusnya berfungsi sebagai oposisi, kenyataannya, DPR sering kali hanya menjadi alat stempel bagi pemerintah ketika partai-partai politik bergabung dalam pemerintahan.

"Meski DPR itu ajang jadi oposan, tapi karena semua partai merapat ke pemerintah, maka fungsi oposan DPR wassalam. DPR pasti hanya jadi alat stempel pemerintah," kata Adi.

"Secara politik DPR itu lembaga oposan. Tapi fungsi oposan ini dikerdilkan, bahkan dibumihanguskan sendiri oleh partai dengan berkongsi dengan pemenang," imbuhnya.

Diketahui bahwa PKS saat ini mengajak PDI-P untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Jika hal ini terwujud, maka tidak akan ada partai yang berfungsi sebagai oposisi di pemerintahan Prabowo.

PKS mengeklaim bahwa tidak ada oposisi di Indonesia yang menganut sistem presidensial, dan menyatakan bahwa DPR akan berperan sebagai pengawas kerja pemerintah.

JAKARTA, investor.id  - Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai cuitan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memastikan pengesahan RUU Pilkada batal dilaksanakan, membantu mendinginkan suasana politik.

“Saya kira tweet (cuitan) Wakil Ketua DPR ini akan membantu dan mendinginkan suasana politik, minimal memberikan kepastian bahwa revisi UU Pilkada itu batal dan yang berlaku adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK)” kata Adi ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (22/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai bahwa Anies Baswedan telah menggantung kesetiaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap dirinya.

Hal tersebut membuat Anies terancam batal diusung PKS pada Pilkada Jakarta karena PKS diisukan bakal bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan mendukung Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur Jakarta.

"Keselahan terbesar anies mengambangkan kesetiaan PKS selama ini," kata Adi kepada Kompas.com, Senin (12/8/2024).

Menurut Adi, Anies terkesan menolak dan tak menyeriusi proposal PKS soal calon pendampingnya pada Pilkada Jakarta, yakni Sohibul Iman selaku kader PKS.

Anies dianggap tidak terlalu sreg dengan sosok Sohibul Iman sebagai calon pendampingnya.

"Malah Anies sibuk cari kepastian dengan calon dan partai lain yang sampai hari ini tak pernah ada yang pasti," jelas Adi.

Oleh sebab itu, kata Adi, bukan tak mungkin pencalonan Anies pada Pilkada Jakarta 2024 bakal kandas jika PKS batal mendukungnya.

"Kalau PKS tak usung Anies, nasib pencalonan Anies wassalam. Karena selama ini yang serius jual anies ke partai lain hanya PKS," ungkap Adi.

"Mungkin Anies mulai merasa, bahwa yang selama ini cintanya tulus ke dirinya hanya PKS. Sepertinya anies mulai menyesal setelah PKS (bakal) menarik dukungan ke Anies. Menyesal karena kehilangan cinta setianya," imbuhnya.

Sebagai informasi, PKS sebelumnya mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur pada Pilkada Jakarta pada 25 Juni 2024.

Anies kemudian diberikan tenggat waktu selama 40 hari atau sampai 4 Agustus 2024 untuk mencari dukungan tambahan pada Pilkada Jakarta.

Hal ini diperlukan karena PKS masih kekurangan 4 kursi untuk mengusung calon gubernur lantaran hanya memiliki 18 kursi di DPRD DKI Jakarta.

Sayangnya, hingga 4 Agustus, tidak ada parpol yang memberikan dukungan secara resmi untuk pasangan Anies-Sohibul.

Juru Bicara PKS, M Kholid, mengatakan, Anies sudah melewati batas 40 hari yang diberikan oleh PKS untuk memastikan duet Anies-Sohibul bisa berlayar. Kholid bahkan menyebut, seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies mencari dukungan.

"Sebenarnya, tenggat waktu 40 hari yakni sejak 25 Juni deklarasi pasangan Anies-Sohibul Iman adalah waktu yang seharusnya cukup bagi Mas Anies untuk sama-sama mengusahakan agar tiket ini berlayar," ujar Kholid saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Rabu (7/8/2024) malam.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zainudin Paru mengatakan, Anies kemungkinan batal maju sebagai calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.

PKS juga menjalin komunikasi dengan parpol-parpol di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk Pilkada Jakarta. Partai Golkar sendiri sudah mendukung Ridwan Kamil maju sebagai calon gubernur Jakarta pada Pilkada tahun ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai pencalonan Anies Baswedan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 terancam kandas jika PKS batal mendukungnya.

"Kalau PKS tak usung Anies, nasib pencalonan Anies wasalam. Karena selama ini yang serius jual anies ke partai lain hanya PKS," ungkap Adi kepada Kompas.com, Senin (12/8/2024).

Menurut Adi, Anies seolah-olah mengambangkan kesetiaan PKS selama ini, yang mana hal itu menjadi kesalahan terbesarnya.

Anies, kata Adi, terkesan menolak dan tak menyeriusi proposal pencalonan dirinya dengan Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta.

"Malah Anies sibuk cari kepastian dengan calon dan partai lain yang sampai hari ini tak pernah ada yang pasti," jelas Adi.

Lebih lanjut, Adi merasa bahwa Anies mulai menyesal setelah PKS menunjukkan sinyal bakal merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan mendukung pencalonan Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta.

"Mungkin Anies mulai merasa bahwa yang selama ini cintanya tulus ke dirinya hanya PKS. Sepertinya Anies mulai menyesal setelah PKS menarik dukungan ke Anies. Menyesal karena kehilangan cinta setianya," tuturnya.

Sebagai informasi, PKS sebelumnya mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur pada Pilkada Jakarta pada 25 Juni 2024.

Anies kemudian diberikan tenggat waktu selama 40 hari atau sampai 4 Agustus 2024 untuk mencari dukungan tambahan pada Pilkada Jakarta. Hal ini karena PKS masih kekurangan 4 kursi untuk mengusung calon gubernur karena hanya memiliki 18 kursi.

Sayangnya, hingga 4 Agustus, tidak ada parpol yang memberikan dukungan secara resmi untuk pasangan Anies-Sohibul.

Juru Bicara PKS, M Kholid, mengatakan, Anies sudah melewati batas 40 hari yang diberikan oleh PKS untuk memastikan duet Anies-Sohibul bisa berlayar. Kholid bahkan menyebut, seharusnya waktu 40 hari cukup bagi Anies mencari dukungan.

"Sebenarnya, tenggat waktu 40 hari yakni sejak 25 Juni deklarasi pasangan Anies-Sohibul Iman adalah waktu yang seharusnya cukup bagi Mas Anies untuk sama-sama mengusahakan agar tiket ini berlayar," ujar Kholid saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Rabu (7/8/2024) malam.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zainudin Paru mengatakan, Anies kemungkinan batal maju sebagai calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.

PKS juga menjalin komunikasi dengan parpol-parpol di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk Pilkada Jakarta. Partai Golkar sendiri sudah mendukung Ridwan Kamil maju sebagai calon gubernur Jakarta pada Pilkada tahun ini.

JAKARTA, KOMPAS.com -Anies Baswedan berada di ambang kegagalan untuk maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Pasalnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kini menunjukkan sinyal untuk menarik dukungan kepada Anies setelah sebelumnya menyatakan dukungan.

Seperti diketahui, sejak Juni 2024 lalu, PKS mengumumkan akan mengusung Anies dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur (bacagub) dan bakal calon wakil gubernur (bacawagub) Jakarta.

Namun, beberapa hari terakhir, PKS menunjukkan gelagat bakal bermanuver. Berembus isu partai pimpinan Ahmad Syaikhu itu akan merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta 2024.

PKS jajaki komunikasi dengan KIM

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan, partainya kini menjajaki komunikasi dengan KIM.

Langkah ini disebut Kholid sebagai opsi kedua setelah tenggat waktu pengusungan Anies Baswedan-Sohibul Iman berakhir pada 4 Agustus 2024 lalu.

Kata Kholid, hingga 4 Agustus 2024, tidak ada satupun parpol yang memberikan dukungan secara resmi kepada pasangan Anies-Sohibul Iman.

"Ketika tenggat waktu 4 Agustus itu sudah lewat, maka opsi kedua inilah yang akan kita kaji, kita bahas dan kita perdalam. Itulah kemudian pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan parpol lain termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju," kata Kholid di DPP PKS, Jalan Tb Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (10/8/2023).

Kholid enggan menegaskan bagaimana nasib Anies ketika PKS akhirnya melanjutkan opsi kedua lewat komunikasi dengan parpol lain.

Ia hanya memastikan, komunikasi dengan Anies yang notabene mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga masih berlanjut.

"Sampai detik ini kita juga masih membangun komunikasi dengan Mas Anies. Dan opsi kedua sudah berjalan saat ini. Kalau sebelumnya kerangka kerja kita tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus itu opsi satu saja," jelasnya.

"Sekarang kita mendalami komunikasi di opsi yang kedua. Lebih mendalami opsi kedua ini dengan pimpinan KIM," bebernya.

Golkar sebut pendamping Ridwan Kamil hampir pasti kader PKS

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, kader PKS sudah hampir pasti menjadi calon wakil gubernur (cawagub) pendamping Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta 2024.

"Hampir, hampir (pasti kader PKS jadi cawagub Ridwan Kamil)," ujar Doli di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu (11/8/2024).

Doli menjelaskan, KIM dan partai di luar KIM sudah sepakat bahwa cawagub Ridwan Kamil akan dibicarakan secara musyawarah mufakat.

Dia meminta publik untuk menanti siapa cawagub Ridwan Kamil yang akan diputuskan.

"Jadi kita sudah sepakat bahwa wakilnya itu akan dibicarakan secara musyawarah mufakat dari partai politik yang nanti akan gabung sebagai pengusung Pak Ridwan Kamil. Jadi ditunggu saja," kata Doli.

Pencalonan Anies wasalam

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, peluang Anies maju pada Pilkada Jakarta akan kandas jika PKS menarik dukungan.

"Kalau PKS tak usung Anies, nasib pencalonan Anies wasalam. Karena selama ini yang serius jual Anies ke partai lain hanya PKS," jelas Adi kepada Kompas.com, Senin (12/8/2024).

Menurut Adi, kesalahan terbesar Anies adalah mengambangkan kesetiaan PKS selama ini.

Bahkan, kata Adi, Anies terkesan menolak dan tak menseriusi proposal pencalonan dirinya dengan Sohibul Iman.

"Malah Anies sibuk cari kepastian dengan calon dan partai lain yang sampai hari ini tak pernah ada yang pasti. Mungkin Anies mulai merasa bahwa yang selama ini cintanya tulus ke dirinya hanya PKS," kata Adi.

"Sepertinya Anies mulai menyesal setelah PKS menarik dukungan ke Anies. Menyesal karena kehilangan cinta setianya," sambungnya.

Meski begitu, Adi menilai bahwa Anies masih memiliki peluang untuk maju Pilkada Jakarta 2024.

Namun, hal itu akan mungkin terjadi apabila Anies bisa meyakinkan PKB, Nasdem, dan PDI-P.

"Anies bisa ke Nasdem, PKB, dan PDI-P. Masih mungkin bangun komunikasi tentu dengan modal elektabilitas Anies yang menjulang. Problemnya, apakah modal elektabilitas Anies bisa yakinkan tiga partai itu? Rasa-rasanya sulit," ujar Adi.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Zainudin Paru mengatakan, Anies kemungkinan batal maju sebagai calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.

Pasalnya, rencana duet Anies dengan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman tak mendapat dukungan partai lain.

“Karena baru dapat SK (surat keputusan) usungan dari PKS, Anies dan Sohibul Iman (Aman) kemungkinan gagal jadi cagub/cawagub di Pilkada Jakarta,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Jumat (9/8/2024).

Zainudin mengatakan, sampai saat ini, hanya PKS yang mendeklarasikan dukungan untuk Anies-Sohibul.

Sementara, Anies dianggap gagal menggandeng partai lain untuk berkoalisi sebagai syarat memenuhi ambang batas pencalonan gubernur dan wakil gubernur Jakarta.

(Penulis: Fika Nurul Ulya, Adhyasta Dirgantara | Editor: Dani Prabowo, Ardito Ramadhan)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menduga, "dewa-dewa" yang disebut dapat menentukan kandidat pada Pilkada Jakarta 2024 adalah elite partai politik yang ingin menggagalkan pencalonan Anies Baswedan.

Istilah "dewa-dewa" dimunculkan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni merujuk kepada sosok yang mampu menentukan siapa yang dapat atau tidak dapat mencalonkan sebagia gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.

"Tentu pernyataan Ahmad Sahroni ini ada kaitannya dengan soal kemungkinan, bagaimana partai-partai pengusung Anies terus dilobi supaya mereka itu batalkan dukungannya ke Anies. Saya kira di situ konteksnya," kata Adi kepada Kompas.com, Jumat (26/7/2024).

Adi mengingatkan bahwa pencalonan kepala daerah hanya bisa dilakukan oleh elite partai, bukan orang lain, sehingga "dewa-dewa: yang dimaksud adalah para elite partai.

"Secara umum yang disebut dengan 'dewa-dewa' politik itu tentu adalah elite-elite partai. Karena konfigurasi terkait dengan pencalonan gubernur dan kepala daerah yang bisa memutuskan adalah elite partai," ujar Adi

Namun, ia meyakini bahwa 'dewa' yang dimaksud bukanlah elite partai pendukung Anies, melainkan mereka yang berada di kekuasaan politik pemerintah.

Menurut Adi, elite-elite partai ini bisa mengendalikan, mengorkestrasi, dan mengatur bagaimana konstelasi politik terkait pencalonan di Pilkada Jakarta.

Adi pun menduga elite-elite partai ini bertugas untuk melobi para pendukung Anies untuk membatalkan dukungannya ke Anies.

Sejauh ini, Anies sudah mengantongi dukungan dari Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera.

"Siapa mereka yang mampu melakukan supaya partai pendukung Anies khususnya PKS dan Nasdem ini tidak terus mendukung Anies? Ya bagi saya, yang melihat dari jauh, mungkin elite-elite partai yang saat ini punya kekuasaan besar. Yang bisa meyakinkan dan bisa melobi supaya PKS atau Nasdem batalkan dukungan politiknya ke Anies," kata Adi.

Sebelumnya, Sahroni mengatakan bahwa ada "dewa-dewa" yang akan menentukan sosok calon gubernud dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.

Menurut Sahroni, keberadaan para "dewa" tersebut membuat nama-nama yang akan maju pada Pilkada Jakarta sulit diprediksi oleh para pengamat politik.

"Ini kan masih sangat dinamis, Jakarta agak sedikit unik. Karena ini tidak mudah dan tidak bisa ditafsirkan oleh para pengamat-pengamat itu. Yang hanya tahu adalah para dewa-dewa yang ada di republik ini," ujar Sahroni di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

"Nah in the end, kapan akan terjadi keputusannya, siapa dengan siapanya, itu nanti pada waktunya nanti teman-teman akan tahu," kata dia melanjutkan.

Sahroni menjelaskan, sulit untuk memprediksi berapa poros yang akan maju di Jakarta.

Dia kembali mengungkit peran para dewa ini dalam menentukan jumlah poros dan sosok yang boleh maju di Jakarta.

"Selama fleksibilitas dinamisnya politik di Jakarta itu ditentukan oleh para 'dewa-dewa' yang ada di republik ini, saya enggak bisa simpulkan, tetapi para dewa-dewa itulah yang akan mengambil keputusan," kata Sahroni.

Jakarta: Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik tiga wakil menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juli 2024. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya akselerasi kinerja menteri.

“Tentu untuk mengakselerasi kinerja menteri. Posisi wamen di situ,” kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno saat dikutip dari Media Indonesia, Kamis, 18 Juli 2024.

Kebijakan tersebut juga dinilai sebagai upaya meningkatkan capian kinerja kementerian. Mengingat, sisa pemerintahan Jokowi tersisa tiga bulan.
“Melipatgandakan capaian kinerja menteri. Di luar itu pasti dikaitkan dengan sharing power mengingat usia kabinet Jokowi tinggal 3 bulan,” ungkap dia.

Baca juga: Presiden Jokowi Resmi Lantik 3 Wakil Menteri

Namun, dia tidak yakin akselerasi kinerja menteri bisa dilakukan dalam waktu tiga bulan. Setidaknya adanya tambahan posisi wamen bisa mengantisipasi ekonomi yang tak stabil.

“Setidaknya bisa mengantisipasi kondisi ekonomi yang tak stabil, up and down tak menentu,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik tiga wakil menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juli 2024.

Mereka yang dilantik yakni Thomas Djiwandono, sebagai Wakil Menteri Keuangan. Kini Menkeu Sri Mulyani memiliki wakil menteri lain selain Suahasil Nazara.

Kemudian Yuliot yang mengisi posisi baru Wakil Menteri Investasi. Serta Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian menggantikan Harvick Hasnul Qolbi.

(ABK)

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Adi Prayitno mengatakan, Tangerang Selatan (Tangsel) merupakan salah satu wilayah yang diperebutkan partai-partai politik di Indonesia.

Hal ini sehubungan dengan munculnya bakal calon Wali Kota (bacawalkot) dan bakal calon Wakil Wali Kota (bacawawalkot) Tangsel yang sudah diusung oleh beberapa partai politik, di antaranya Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan (Golkar) dan Ahmad Riza Patria-Marshel Widianto (Gerindra).

"(Soal mulai munculnya bacawalkot dan bacawawalkot Tangsel) Pertama ini menegaskan bahwa Tangsel itu merupakan salah satu wilayah yang saya kira memang sejak lama selalu menjadi perebutan partai-partai politik untuk memenangkan pertarungan," kata Adi dalam Obrolan Newsroom Kompas.com, Senin (8/7/2024).

Adi menjelaskan, Tangsel menjadi salah satu wilayah yang berhimpitan dekat dengan Jakarta.

Oleh sebab itu, eksposur politik di Tangsel, kata Adi, relatif lebih kuat dibandingkan dengan daerah-daerah lain.

"Jadi Tangsel ini setara dengan Depok, setara dengan Bekasi," jelas Adi.

Menurut Adi, apabila Wali Kota Tangsel sukses dalam kepemimpinannya, hal itu bisa menaikkan level politiknya.

"Kalau (walikota) jago memimpin di tempat ini (Tangsel), dia akan kemungkinan bisa naik pada level nasional," kata Adi.

"Ya buktinya Airin, setelah menjadi Walikota Tangerang Selatan 2 periode dianggap sukses, approval rating-nya relatif di atas rata-rata, maka Airin kemudian juga dikaitkan dengan sosok politisi yang naik levelnya, bukan hanya di Tangsel, Banten tapi juga dalam konteks nasional," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan, akan kembali mencalonkan diri pada Pilkada 2024.

Kepastian langkah tersebut setelah Benyamin dan Pilar yang merupakan kader Golkar telah mendapatkan mandat dari pimpinan partai.

"Pertama saya telah diberikan surat tugas dari Partai Golkar. Surat tugas saya, dengan bang Pilar hanya kami berdua," ujar Benyamin saat dikonfirmasi, Sabtu (20/4/2024).

Adapun Gerindra akan mengusung eks Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tangerang Selatan, berpasangan dengan Marshel Widianto sebagai bakal calon wakil wali kota.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai bahwa langkah Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka mengajak selebritas Raffi Ahmad untuk blusukan ke beberapa daerah di Jakarta merupakan cara untuk mendapatkan atensi lebih dari masyarakat.

"Blusukan ada artis yang pastinya dibaca sebagai upaya untuk mendengungkan supaya aktivitas blusukan ini diperbincangkan oleh publik," kata Adi kepada Kompas.com, Rabu (3/7/2024).

"Artis ini kan sering kali dipakai untuk mendengungkan segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang aktor-aktor politik," sambungnya.

Di lain sisi, Adi menganggap kegiatan blusukan yang dilakukan Gibran ke sejumlah wilayah Jakarta adalah upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat.

Hal itu sehubungan dengan akan dilantiknya Gibran sebagai wakil presiden terpilih.

"Mungkin ini sebagai upaya dari Gibran untuk semakin akrab dengan Jakarta dan sekitarnya, mengingat tanggal 20 Oktober 2024 di masa yang akan datang akan dilantik sebagai wakil presiden terpilih Republik Indonesia mendampingi Prabowo Subianto," kata Adi.

Lebih lanjut, Adi menilai kegiatan blusukan yang dilakukan Gibran ke sejumlah wilayah Jakarta selama beberapa hari terakhir adalah hal yang positif.

Namun, ia berharap kegiatan blusukan itu tak hanya dilakukan di Jakarta saja, tetapi juga daerah lainnya yang membutuhkan perhatian.

"Jadi blusukan semacam ini sepertinya bagus. Itu artinya apa? Calon pemimpin di masa yang akan datang memang harus semakin mendekatkan diri kepada publik, kepada rakyat secara umum," jelas Adi.

"Ya kalau bisa blusukannya jangan hanya di Jakarta, di daerah-daerah terpencil daerah-daerah yang selama ini tidak terjangkau oleh perubahan apa pun ya, terutama perubahan terkait dengan situasi ekonominya," imbuhnya.

Sebagai informasi, Gibran mulai kembali rajin blusukan ke sejumlah wilayah di Jakarta dalam beberapa hari terakhir.

Pertama, Gibran blusukan bersama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, dan Kamal Muara, Jakarta Utara, Jumat (28/6/2024).

Kemudian, Gibran melanjutkan blusukan ke tiga tempat, yakni Pasar Manggis di Jakarta Selatan, Kampung Deret di Johar Baru, dan Pasar Nangka di Kemayoran, Jakarta Pusat, ditemani selebritas Raffi Ahmad, Rabu (3/7/2024).

Gibran mengatakan, kegiatan blusukan yang ia lakukan ke sejumlah wilayah di Jakarta adalah untuk “belanja masalah”.

“Minggu lalu kami mengunjungi tempat-tempat yang kumuh, tempat-tempat yang kebanjiran. Hari ini kami belanja masalah di tiga titik,” ujar Gibran saat memberikan keterangan di Pasar Nangka, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu.

Adapun Gibran sengaja mengajak Raffi Ahmad untuk blusukan di sejumlah titik di Jakarta karena lama tak bertemu.

“(Blusukan) sama Mas Raffi (karena) sudah lama enggak ketemu,” ujar Gibran.

Selain itu, kata Gibran, ada sejumlah isu dan persoalan di sejumlah wilayah Jakarta yang hendak ia diskusikan bersama Raffi.

“Ya, ini kita ingin update-update lagi, terutama untuk masalah yang ada di beberapa tempat,” katanya.