Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal perkembangan terkini kasus Investree. Izin usaha Investree sudah dicabut OJK dan mantan CEO Investree Adrian Asharyanto Gunadi kabur ke luar negeri.
Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman, pihaknya siap menggandeng aparat penegak hukum untuk membawa Adrian pulang ke Indonesia.
"OJK bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap Sdr. Adrian Gunadi terkait dengan dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan, termasuk antara lain mengupayakan untuk mengembalikan Sdr. Adrian Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan," jelas Agusman dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).
Menurutnya, sesuai POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPPBTI) (POJK 10/2022), Investree wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pembubaran dan membentuk Tim Likuidasi paling lama 30 hari kalender sejak tanggal dicabutnya izin usaha.
Ia menambahkan, setelah pencabutan izin usaha PT Investree Radhika Jaya, penagihan kepada penerima dana atau borrower akan tetap dilakukan. Borrower tetap berkewajiban untuk melakukan pelunasan seluruh kewajibannya kepada Pemberi Dana atau Lender.
"Proses penyelesaian kewajiban tersebut dilakukan melalui Tim Likuidasi," tuturnya.
Ia menyatakan dalam rangka menciptakan industri LPBBTI yang sehat, berintegritas, inklusif, tangguh dan resiliens, OJK telah dan akan terus melakukan langkah-langkah penguatan pengawasan (supervisory enhancement) terhadap industri Penyelenggara LPBBTI.
Lalu menyusun perubahan POJK 10/2022, serta melakukan upaya pengembangan dan penguatan industri LPBBTI sebagaimana tertuang dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri LPBBTI periode 2023 - 2028.
Sejumlah kebijakan Indonesia diperkirakan bakal terdampak hasil Pilpres AS 2024, mulai dari "potensi ketegangan geopolitik" dan konflik di Laut China Selatan. [1,749] url asal
Donald Trump yang diusung Partai Republik dan Kamala Harris yang diusung Partai Demokrat saat ini tengah memperebutkan kursi presiden dalam Pilpres Amerika Serikat 2024.
Terlepas dari siapapun yang terpilih, sejumlah kebijakan Indonesia diperkirakan bakal terdampak hasil Pilpres AS 2024, mulai dari perdagangan, target penurunan emisi, hingga "potensi ketegangan geopolitik" di Laut China Selatan, menurut akademisi dan pengamat hubungan internasional.
Berikut analisis dari akademisi, pengusaha, diplomat, dan pengamat hubungan internasional mengenai dampak Pilpres AS bagi Indonesia.
Siapa yang diinginkan menang oleh ekonom dan pengusaha Indonesia?
Kalangan pengusaha Indonesia mengaku tidak memiliki ekspektasi tinggi terhadap hasil Pilpres AS.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Kamdani, menuturkan merujuk pada rekam jejak pergantian presiden AS, siapa pun yang terpilih tidak banyak berdampak terhadap perdagangan dan investasi antara Indonesia-AS.
"Dalam parameter pertumbuhan ekspor Indonesia ke AS dan pertumbuhan investasi AS di Indonesia selama ini tidak berubah signifikan antara era Trump dengan era Biden," ujar Shinta kepada Nurika Manan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Kamis (04/11).
"Keduanya hanya menciptakan pertumbuhan aktivitas ekonomi bilateral secara modest, pertumbuhan kurang lebih 5% - 10% per tahun, dan konsentrasi kerja sama ekonomi pun tak banyak berubah," kata perempuan yang juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Getty Images
Shinta memprediksi perbedaan yang kentara kemungkinan akan terjadi pada cara pendekatan hubungan bilateral antara Trump dengan Harris. Selebihnya, menurut Shinta, "akan relatif sama".
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengamini pendapat kalangan pengusaha.
Menurut peneliti INDEF, Andry Satrio Nugroho, pendapat tersebut berkaca pada rekam jejak beberapa tahun belakangan dan ketika Trump menjabat Presiden AS.
"Para pelaku usaha kan maunya biaya untuk ketidakpastian itu bisa ditekan. Tapi untuk kedua pasangan sih menurut saya, berkaca pada yang kemarin dan sebelum-sebelumnya, masih belum begitu besar dampaknya ke Indonesia," kata dia.
Getty Images
Akan tetapi, Direktur Pusat Kajian Wilayah Amerika di Universitas Indonesia (UI), Suzie Sudarman, mengingatkan kebijakan ekonomi Indonesia sama-sama berisiko mengalami kendala, siapa pun pemenang Pilpres AS nanti.
"Kita akan terkendala dalam berdagang karena aturan Biden bahwa jangan sampai perusahaan China di Indonesia memiliki saham lebih [dari] 25%," jelas Suzie, dengan asumsi Kamala Harris menang dan melanjutkan kebijakan perdagangan pendahulunya, Joe Biden.
"Kalau Trump sudah mengatakan, anggota BRICS akan terkendala, dalam berdagang ada tarif tinggi."
Trump, lanjut Suzie, pernah melontarkan ancaman bakal mempersulit perdagangan dengan siapa pun yang mengecilkan nilai tukar mata uang AS.
Sementara situasi tersebut, menurutnya, kemungkinan tak akan terjadi jika Harris yang menang.
"Harris tetap menaruh perhatian pada potensi Indonesia dan akan mendisiplinkan jika memang Indonesia tidak good governance dan akuntabel," kata dia.
Apa dampak Pilpres AS pada perdagangan Indonesia?
Andry Satrio Nugroho dari INDEF mengatakan, selama ini kebijakan ekonomi dan perdagangan Indonesia "masih berkiblat pada China".
Perdagangan Indonesia, menurut Andry, langsung terdampak ketika permintaan domestik dari China menurun.
Indonesia kesulitan melarikan produk ekspor mengingat ketergantungan yang tinggi terhadap China.
Andry menekankan, perlu antisipasi jika kelak Trump yang memenangi Pilpres AS.
Ia menduga kebijakan pembatasan produk-produk China yang diterapkan Trump berpotensi "lebih ekstrem dan akan cukup berdampak bagi Indonesia".
"Kalau Harris terpilih, kita akan melihat business as usual saja gitu. Tapi kalau Trump yang terpilih, siap-siap saja."
Perang dagang antara AS dan China mempengaruhi sektor perdagangan global sejak 2018saat Donald Trump menjabat presiden Amerika Serikat.
Andry mengatakan era Biden-Harris memang telah menaikkan tarif impor terhadap sejumlah produk China, namun dia memperkirakan jika Trump terpilih maka kebijakan pembatasan akan lebih ketat.
"China berpotensi lebih sulit menjual produknya dengan kondisi ketika Trump yang memimpin," jelas Andry.
Akibatnya, Indonesia diprediksi akan mendapatkan "limpahan produk-produk China lantaran kemungkinan besar sulit terserap di pasar Amerika".
Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia.
BBC
Konsekuensinya, menurut Andry, industri dalam negeri akan kian tertekan.
"Sekarang kan dengan daya beli yang rendah ya, mereka akan banyak membeli produk-produk China. Karena harganya jauh lebih rendah. Produk-produk ini kan disupport kebijakan dumping," cetus Andry.
Dumping adalah praktik dagang eksportir dengan cara menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri.
Praktik ini dianggap sebagai hambatan lantaran merupakan praktik perdagangan yang tidak jujur dan tidak adil.
Praktik dumping dianggap akan membahayakan kelangsungan industri dalam negeri dari negara tujuan karena produsen lokal tidak dapat bersaing.
Getty Images
"Harus berhati-hati karena banyak negara kan sudah melakukan proteksionisme. Proteksionisme yang menurut saya belum terlihat juga di Indonesia," tambah Andry.
Shinta dari KADIN mengungkapkan, kedua kandidat memiliki agenda ekonomi yang sama-sama berpotensi bisa mendatangkan restriksi atau pembatasan ekspor dan impor bagi Indonesia.
Hanya saja, kepemimpinan Trump diduga akan lebih "mudah merestriksi atau lebih tepatnya mencari celah untuk mencegah produk Indonesia masuk ke AS".
Sementara pengamat hubungan internasional, Suzie Sudarman, memperkirakan jika Trump terpilih sebagai presiden, dia akan mudah melarang impor produk tertentu karena alasan "national security".
Apa dampak Pilpres AS terhadap konflik Laut China Selatan?
Suzie Sudarman menilai Kamala Harris diprediksi tidak akan banyak memedulikan geopolitik di Laut China Selatan.
Sementara pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, memprediksi Trump akan lebih "berani mengganggu kredibilitas dari nine dash line China".
"Dengan berani berlayar di situ [Laut China Selatan], karena ini adalah hukum internasional," terang dia.
Nine dash line atau sembilan garis putus-putus adalah klaim klasik China atas wilayah mereka di Laut China Selatan.
Pada saat yang bersamaan Trump, kata Rezasyah, diperkirakan bakal memperkuat aliansi bilateral, masing-masing dengan Filipina dan Vietnam.
Getty Images
Kemenangan Trump, menurut Rezasyah, akan berdampak pada ketegangan di kawasan, sebab China kemungkinan juga akan mencoba keberanian Trump.
"Misalnya dengan mengganggu Taiwan, dengan mengganggu aset-aset di Laut China Selatan. Memang suasana akan tegang, tapi untuk itu memang Trump membutuhkan coalition of the willing yang semakin banyak," tambah dia.
Soal potensi ketegangan geopolitik jika Trump menang ini juga diutarakan mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, dengan asumsi Trump melanjutkan kebijakannya dalam periode pertama pemerintahannya.
Kemungkinan ketegangan itu muncul lantaran negara-negara sekutu di kawasan menghadapi ketidakpastian komitmen payung keamanan AS.
"Negara-negara sekutu di kawasan kemungkinan terdorong untuk mengembangkan kemandirian kemampuan pertahanannya, termasuk pada bidang ballistic missile technology dan maritim.
Ketegangan ini, menurut Marty, menganduk risiko "action-reaction".
Apa dampak Pilpres AS pada kebijakan iklim?
Direktur pusat kajian wilayah Amerika di Universitas Indonesia, Suzie Sudarman, memperkirakan Indonesia akan semakin sulit menerapkan kebijakan penanganan krisis iklim dan mencapai target penurunan emisi, jika Donald Trump menang.
Sebab, arah kebijakan Trump disebut Suzie "hanya mementingkan kebutuhan korporasi" dan tidak mempedulikan persoalan lingkungan.
Dengan begitu, perusahaan tidak bakal dibebankan tanggung jawab menangani krisis iklimtermasuk upaya menekan emisi, menurut Suzie.
"[Dampaknya] ke Indonesia kita akan kena climate change karena emisi dilakukan negara-negara kaya. Kita kena imbasnya," tukas Suzie.
Sebaliknya, Suzie meyakini jika Harris terpilih sebagai presiden, dia akan cenderung menempuh langkah menanggulangi krisis iklim.
"Kita [Indonesia] akan mendapat perhatian karena rain forest ada di kita. Juga ada upaya-upaya mengajarkan teknologi energi baru terbarukan yang kita butuhkan," Suzie memprediksi.
Harris juga diyakini akan menjaga pola yang dibangun Obamadalam perjanjian Parisberlanjut melalui aturan-aturan dalam negeri yang membatasi ketamakan korporasi, menurut Suzie.
Beberapa di antaranya soal ketentuan tanggung jawab penurunan emisi dan kewajiban menyertakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
Getty Images
Sebelumnya, ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, sempat mengingatkan upaya Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca berpotensi terhambat jika Donald Trump kembali terpilih sebagai Presiden AS.
Indonesia sendiri berulang kali menyatakan komitmen untuk mengurangi emisi demi mengatasi krisis iklim. Salah satunya tertuang dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC).
Indonesia berkomitmen menurunkan target emisi dari semula 29 persen menjadi 31,89% pada 2030 melalui transisi energi terbarukan dan perdagangan karbon.
Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat tercapainya Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat dengan dukungan internasional.
Apa yang perlu disiapkan Indonesia?
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah Indonesia memantau perkembangan Pilpres AS, yang diperkirakan bakal mengubah kebijakan pemerintahan negara itu jika berganti kepemimpinan.
Menurut Airlangga, penurunan jumlah kelas menengah di Amerika saat ini akan mengurangi permintaan sejumlah barang dan jasa di Indonesia. Sebab, Indonesia dan negara-negara ASEANmasih mengandalkan konsumsi di AS, Eropa, dan China.
"Itu makanya pekerjaan presiden terpilih itu penting untuk mengangkat kelas menengah. Nah, bagi Indonesia, tentu kelas menengah yang turun akan mengurangi demand terhadap produk-produk Indonesia," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (05/11), seperti dikutip dari Kompas.com.
Sementara itu, ketua asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengingatkan Indonesia perlu menavigasi relasi bilateral Indonesia-AS sesuai karakter dan fokus kebijakan presiden AS terpilih.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Kamdani. (Getty Images)
Sementara, mantan menteri luar negeri Marty Natalegawa menyarankan pemerintah menyusun rencana kebijakan yang jelas seraya mengingatkan tidak ada yang bisa menebak secara pasti arah kebijakan presiden AS terpilih ke depan.
"Yang hanya kita bisa lakukan adalah kita identifikasi exposure kita, keterpaparan Indonesia atau keterpaparan Asia Tenggara terhadap apa yang sedang terjadi di Washington, itu di bidang apa saja," ujar Marty.
"Setelah kita ada bidang-bidangnya, baru kita memberikan penilaian, kalau Presiden Trump bentuknya kayak gimana, kalau Presiden Harris seperti apa. Ada skenario, dengan berbagai opsi-opsinya," usul Marty.
"Jadi bagi negara seperti Asia, apa pun yang terjadi, apakah itu Presiden Trump atau apakah itu Presiden Harris, kita harus mengembangkan apa yang sebenarnya kita harapkan dan inginkan di kawasan," tutur Marty.
Sebelum lahirnya Fazzio dan Grand Filano, Yamaha mengandalkan motor Yamaha Fino untuk mengisi kelas motor retro yang stylish. Apa kabarnya sekarang?
Diperkenalkan sejak 2012, Yamaha Fino mendapat penyegaran pada medio 2017 silam dengan melahirkan varian Grande. Motor 125 cc ini tak kunjung mendapat perubahan total dari segi fitur ataupun mesin.
Yamaha beberapa kali menyegarkan Fino lewat perilisan warna baru. Sementara itu Yamaha Fino masuk generasi ketiga sejak 2016 tanpa embel-embel Mio hingga sekarang hadir dalam 3 varian. Ada Fino Grande, Fino Premium dan Fino Sporty, yang dibanderol mulai dari Rp 20.400.000 hingga Rp 21.610.000.
Rifki Maulana Public Relation, YRA & Community Manager PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) menjelaskan Yamaha Fino masih memiliki penggemar di Indonesia.
"Fino, masih ada di beberapa daerah. Terutama untuk di (area) Timur, masih cukup tinggi," kata Rifki di Tangerang Selatan, belum lama ini.
Fino diketahui juga tidak dibawa dalam gelaran Indonesia Motorcycle Show 2024.
"Untuk produksi (Fino) harus dicek dulu," tambah Rifki.
Untuk segmen kelas skutik neo retro atau retro modern yang stylish, Yamaha tampaknya fokus bermain di kategori classy, di sana terdapat Fazzio dan Grand Filano.
Fino dibandingkan kompetitor terdekatnya, Honda Scoopy yang sudah mengaspal di Indonesia selama satu dekade dan telah sampai ke generasi ke-5. Bahkan model terbarunya hari ini meluncur, Honda Scoopy terbaru dijual Rp 22.525.000 hingga Rp 23.330.000.
Hal yang bikin Fino ketinggalan dari kompetitornya ialah kapasitas bagasi. Fino punya penyimpanan 8,7 L. Sedangkan Honda Scoopy punya bagasi yang luas sebesar 15,4 L. Selain itu untuk memudahkan pengguna, Scoopy sudah dilengkapi dengan fitur soket pengisian gadget.
Kalau soal performa mesin, Fino boleh unggul. Honda Scoopy pakai generasi terbaru mesin injeksi 110cc enhanced Smart Power (eSP) berpendingin udara. Mesin yang dikombinasikan dengan transmisi otomatis ini dapat menghasilkan tenaga 6,6 kW / 7.500 rpm dan torsi 9,3 Nm / 5.500 rpm.
Kemudian Yamaha Fino pakai mesin lebih besar. Ia mengandalkan mesin Blue Core 125 cc berpendingin udara. Lewat transmisi otomatisnya, motor ini dapat menghasilkan 7,0 kW / 8000 rpm dan torsi 9,6 Nm / 5500 rpm.
Permasalahan judi online (judol) masih menjadi perhatian pemerintah, termasuk di sektor keuangan. Hingga saat ini sudah ada sebanyak 8.000 rekening bank yang diblokir karena terafiliasi dengan judol.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya telah meminta perbankan untuk memblokir rekening bank. Selain itu, dia juga meminta perbankan untuk menutup rekening yang berada dalam satu data customer identification file (CIF) yang sama.
"Dalam rangka pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan OJK telah meminta perbankan untuk blokiran lebih dari 8.000 rekening yang berasal dari data Komunikasi dan Digital dan meminta perbankan untuk menutup rekening yang berada dalam satu data customer identification file yang sama," kata Dian dalam Konferensi Pers yang disiarkan secara virtual, Jumat (1/11/2024).
Pada kesempatan yang berbeda, Dian juga meminta bank meningkatkan uji tuntas atau Enhanced Due Diligence (EDD) secara lebih mendalam atas nasabah yang terindikasi terkait transaksi judi online. Langkah ini diambil sebagai upaya meminimalisasi pemanfaatan rekening bank untuk kegiatan transaksi judi online.
Setelah itu, melakukan analisis atas transaksi nasabah-nasabah tersebut. Jika ditemukan indikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait judi online, diminta melaporkannya ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Melaporkannya sebagai transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK jika ditemukan indikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait judi daring dan membatasi bahkan menghilangkan akses nasabah tersebut apabila akan melakukan pembukaan rekening bank di Indonesia atau blacklist," terangnya.
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan, saat ini PT Pindad sedang mengerjakan 4.600 unit mobil Maung pesanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Hal itu diungkapkannya usai melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).
Erick menuturkan, pesanan 4.600 mobil Maung oleh Kemenhan tersebut adalah untuk kebutuhan dua tahun ke depan.
Meski begitu, jumlah pesanan itu berpotensi meningkat seiring adanya rencana penggunaan mobil Maung menjadi mobil dinas kementerian.
"Jadi ada tahapan. Enggak bisa harus cepat karena line produksinya harus ditata," ujar Erick.
Adapun rencana mobil Maung digunakan untuk para menteri, wakil menteri, dan pejabat eselon I merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Erick mengaku mendukung arahan Prabowo tersebut. Menurut dia, arahan itu merupakan hal yang positif yang menunjukkan komitmen Prabowo dalam mendukung produk dalam negeri.
"Kita mendukung rencana program pemerintah," kata dia.
Pihaknya pun telah meminta Pindad untuk mempersiapkan kendaraan sesuai dengan kebutuhan.
Erick bilang, Pindad akan memetakan kembali antara kebutuhan dengan produksinya.
Hal ini bertujuan agar Pindad dapat memenuhi permintaan kebutuhan untuk kendaraan operasional para menteri ke depan.
"Alokasi produksinya di situ, apakah ada tambahan order kementerian kembali, nanti bisa tanya ke Dirut Pindad, agar line of production-nya ini diproyeksikan," ucapnya.
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan, saat ini PT Pindad sedang mengerjakan 4.600 unit mobil Maung pesanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Hal itu diungkapkannya usai melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).
Erick menuturkan, pesanan 4.600 mobil Maung oleh Kemenhan tersebut adalah untuk kebutuhan dua tahun ke depan.
Meski begitu, jumlah pesanan itu berpotensi meningkat seiring adanya rencana penggunaan mobil Maung menjadi mobil dinas kementerian.
"Jadi ada tahapan. Enggak bisa harus cepat karena line produksinya harus ditata," ujar Erick.
Adapun rencana mobil Maung digunakan untuk para menteri, wakil menteri, dan pejabat eselon I merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Erick mengaku mendukung arahan Prabowo tersebut. Menurut dia, arahan itu merupakan hal yang positif yang menunjukkan komitmen Prabowo dalam mendukung produk dalam negeri.
"Kita mendukung rencana program pemerintah," kata dia.
Pihaknya pun telah meminta Pindad untuk mempersiapkan kendaraan sesuai dengan kebutuhan.
Erick bilang, Pindad akan memetakan kembali antara kebutuhan dengan produksinya.
Hal ini bertujuan agar Pindad dapat memenuhi permintaan kebutuhan untuk kendaraan operasional para menteri ke depan.
"Alokasi produksinya di situ, apakah ada tambahan order kementerian kembali, nanti bisa tanya ke Dirut Pindad, agar line of production-nya ini diproyeksikan," ucapnya.
IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut PT Pindad mendapat pesanan 4.600 unit Maung Garuda dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Menurutnya, Pindad akan menyiapkan 4.600 unit Maung sesuai dengan orderan Kemenhan, meskipun bakal diproduksi secara bertahap hingga 2 tahun mendatang.
“Pindad tentu sudah menyiapkan sesuai dengan orderan dari Kementerian Pertahanan, itu kurang lebih 4.600 maung untuk 2 tahun ke depan,” ujar Erick saat ditemui di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).
Selain itu, Erick menyebut Pindad bakal menambah produksinya setelah Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh menteri, wakil menteri, eselon I, gubernur, wali kota, TNI, dan Polri menggunakan mobil dinas Maung Garuda.
Soal jumlah Maung Garuda yang bakal disiapkan anggota Holding BUMN Industri Pertahanan, Erick belum menjelaskan secara detail. Menurutnya, produksi Maung Garuda itu bakal dijelaskan oleh Direktur Utama Pindad
“Tentu alokasi daripada produksinya ya nanti di situ. Apakah ada tambahan order untuk tadi kementerian kembali,” tuturnya.
“Mohon tanyakan kepada Dirut Pindad, supaya ini kan produksinya harus diproyeksikan jangan sampai nanti jadi menjadi isu yang lain,” tambahnya.
Erick pun mendukung permintaan Prabowo ihwal penggunaan Maung Garuda hasil produksi Pindad. Dia memandang instruksi Kepala Negara merupakan bagian dari optimalisasi penggunaan produksi dalam negeri, sekalipun produksi mobil tersebut butuh waktu.
“Tentu kita mendukung yang memang bagaimana penggunaan daripada produksi dalam negeri harus kita tingkatkan. Tapi pasti ada tahapannya, enggak bisa harus langsung hari ini,” kata dia.
Acara retreat Kabinet Merah Putih di Magelang dibiayai pakai dana pribadi Presiden Prabowo Subianto. Persiapan dilakukan sejak sebulan sebelum dilantik. [313] url asal
Presiden Prabowo Subianto menggelar Retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang Jawa Tengah. Kegiatan berlangsung sejak Kamis hingga Minggu (24-27 Oktober 2024).
Usai acara tersebut, sempat hangat jadi pembicaraan publik soal dari mana sumber dana untuk membiayai kegiatan yang diikuti Menteri, Wakil Menteri hingga Penasihat dan Utusan Khusus Presiden itu.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pun buka suara. Hasan menjelaskan biaya penyelenggaraan retreat dan pembekalan Kabinet Merah Putih tidak menggunakan anggaran negara.
Prabowo, kata Hasan, menggunakan dana pribadi untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut. Hasan menegaskan kegiatan tersebut sudah disiapkan langsung oleh Prabowo dan timnya sendiri sejak sebulan sebelum dilantik.
Saat itu Prabowo masih menjabat Menteri Pertahanan.
"Kegiatan tersebut dipersiapkan oleh beliau (Prabowo) dan tim sejak 1 bulan sebelum dilantik. Jadi menggunakan dana dari Pak Prabowo sendiri," kata Hasan kepada wartawan, Senin (28/10/2024).
Secara teknis, Hasan menjelaskan, kegiatan retreat menteri bukan merupakan kegiatan Kementerian Pertahanan, maka dari itu Prabowo yang saat itu masih jadi Menteri Pertahanan tak mau menggunakan anggaran kementerian.
Sementara itu, bila mau menggunakan anggaran Sekretariat Negara juga tidak bisa. Sebab saat masa persiapan agenda retreat, Prabowo belum jadi Presiden. Maka dari itu, semua acara disiapkan Prabowo dengan merogoh kocek pribadi.
"Waktu persiapan itu beliau tidak menggunakan biaya Kemenhan karena bukan untuk kegiatan Kemenhan. Beliau juga belum dilantik sebagai presiden sehingga tidak mungkin menggunakan biaya dari Setneg, sehingga semua biaya persiapan beliau handle sendiri," beber Hasan.
Sebelumnya, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding juga menyatakan biaya retreat para pejabat negara di Akmil Magelang dibiayai pakai uang dari kantong pribadi Prabowo.
"Pak Prabowo yang membiayainya sendiri," ujar Karding dilansir Antara.
Para menteri melakukan retreat selama sekitar 4 hari sejak Kamis sore hingga Minggu siang. Agenda yang dilakukan mulai dari pengarahan, olahraga bersama, latihan baris berbaris untuk keakraban, hingga mendengarkan berbagai materi pembekalan dari berbagai pembicara.
PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) telah meluncurkan All New Hyundai Santa Fe di Tanah Air, Kamis (24/10). Menariknya, kendaraan tersebut bukan produk terakhir yang akan diluncurkan oleh Hyundai di Indonesia tahun ini, melainkan masih ada dua mobil lagi.
Fransiskus Soerjopranoto selaku Chief Operating Officer (COO) PT HMID memang tak memberikan bocoran mengenai kapan tanggal pasti peluncuran produk-produk tersebut. Namun, dia memastikan, kendaraan itu berasal dari segmen ramah lingkungan.
"Tahun ini kita memperkenalkan model baru itu mungkin termasuk produk enhancement, termasuk model full baru yang seperti All New Santa Fe ini, itu kira-kira nanti ada tujuh model. Kita masih punya sisa dua (model lagi) tahun ini," ujar Frans di Senayan, Jakarta Pusat.
"Jadi kita akan meluncurkan lagi, mobil listrik ada gitu, ya. Terus kemudian ada mobil hybrid. Jadi tunggu saja tanggal mainnya," tambahnya.
All New Hyundai Santa Fe Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto
Hingga kini, belum ada bocoran mengenai dua model baru tersebut. Namun, besar kemungkinan mobil yang dimaksud merupakan Hyundai Tucson Hybrid dan Hyundai Ioniq 6 facelift. Selain itu ada kemungkinan Hyundai Venue, namun kendaraan tersebut tak tersedia dalam versi ramah lingkungan.
"Terus kemudian tahun depan tadi pertanyaannya, kita sudah buat plan, rencana untuk memperkenalkan produk baru. Biasanya seperti yang saya bilang, kalau bisa kita memperkenalkan minimum 5-6 produk baru di Indonesia," ungkapnya.
Hyundai Ioniq 6 facelift. Foto: Carscoops.
Frans kemudian mengurai alasan mengapa pihaknya ingin meluncurkan 5-6 produk baru setahun di Indonesia. Menurutnya, agar setiap dua bulan sekali, konsumen punya pilihan baru.
"Why? Kenapa? Jadi setiap dua bulan itu ada produk baru di Indonesia dan terutama kan karena tadi yang saya sampaikan, market di Indonesia atau pasar di Indonesia lagi turun," tuturnya.
"Nah, dengan produk baru harapannya kita bisa mencapai minimal 1 juta unit lah setahun. Di situ Hyundai ingin berkontribusi apalagi sudah berinvestasi di Indonesia," kata dia menambahkan.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, bicara mengenai kemungkinan Rancangan Undang-Undang TNI untuk kembali dibahas di periode ini.
“Nanti tergantung. Kita tunggu rapat dengan Menhan (Menteri Pertahanan), baru nanti Menhan akan menyerahkan draftnya,” kata Dave saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/10).
Hal ini terkait dengan pemekaran kementerian yang terjadi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. UU TNI ini membahas soal aturan mengenai kementerian dan badan apa saja yang bisa dijabat oleh perwira TNI.
Dalam undang-undang sebelumnya, ditetapkan bahwa hanya ada 10 kementerian dan lembaga yang bisa diisi oleh TNI yakni Badan Intelijen Negara, Kementerian Pertahanan, Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Narkotika Nasional, Sekretaris Militer Presiden, Mahkamah Agung, Politik Hukum dan HAM, Dewan Pertahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, dan SAR.
Dalam Kabinet Merah Putih, terjadi beberapa perubahan seperti di antaranya Sekretaris Kabinet yang bisa diisi oleh perwira TNI karena berada di bawah Mensesneg.
Namun terkait hal ini, Dave mengatakan bahwa masih menunggu pembahasan lebih lanjut apakah akan diatur dalam RUU TNI atau dari peraturan presiden.
“Kan kemarin itu seperti dibahas, untuk direvisi undang-undangnya, Apakah mau dilanjutkan atau cukup dengan Perpres, nanti kita lihat bagaimana, seperti apa nantinya,” kata Dave.
Sebelumnya, usulan untuk mengubah RUU TNI untuk menyesuaikan kebijakan Prabowo melantik Perwira TNI aktif, Mayor Teddy, sebagai Seskab disuarakan oleh anggota DPR RI dari fraksi PDIP, TB Hasanuddin.
TB Hasanuddin menilai, meskipun Seskab tidak lagi merupakan pejabat setingkat menteri karena posisinya berada di bawah kementerian lain, ini harus diatur dalam undang-undang baru.
“Bukan masalah setingkat menteri atau tidak, tapi penempatan prajurit TNI aktif itu hanya di tempat-tempat yang telah ditentukan,” ungkap TB Hasanuddin Senin (21/10) lalu.
Presiden Prabowo Subianto resmi meninggalkan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI yang sebelumnya merupakan tempat dia bekerja selama 5 tahun. Halaman all [351] url asal
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto resmi meninggalkan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI yang sebelumnya merupakan tempat dia bekerja selama 5 tahun terakhir, pada Selasa (22/10/2024) sore.
Jajaran Kemenhan mengantarkan Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara, Jakarta menggunakan kendaraan taktis (rantis) Maung.
Pengamatan Kompas.com, peristiwa ini terjadi pukul 15.00 WIB, setelah Prabowo mengikuti upacara penyerahan memorandum Menteri Pertahanan RI kepada Sjafrie Sjamsoeddin.
Prabowo mulanya keluar dari gedung utama Kemenhan dan mulai menyalami para tamu yang berdiri di sisi kanan dan kiri. Saat menyalami para tamu, Prabowo didampingi Menhan Sjafrie Sjamsoeddin.
Prabowo juga menyapa para prajurit yang menjadi peserta upacara. Prosesi ini diiringi dengan penampilan meriah dari pasukan marching band.
Setiba di luar gerbang Kemhan, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat, Prabowo langsung naik Maung dengan kap terbuka. Maung itu berwarna hitam hijau.
Di atas mobil, Prabowo tampak menyapa warga yang riuh menyambutnya.
Sesekali, Ketua Umum Partai Gerindra itu memberikan salam hormat ke masyarakat yang terus menerus meneriakkan namanya.
Dalam prosesi itu, Prabowo terus didampingi Sjafrie Sjamsoeddin. Di belakang keduanya, tampak Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Muhammad Ali.
Di belakang mobil Prabowo, rombongan marching band dan pasukan TNI terlihat berjalan mengiringi hingga ke Istana Negara, Jakarta.
Adapun Prabowo dilantik sebagai Presiden RI untuk periode 2024-2029 pada Minggu (20/10/2024).
Setelah pelantikan yang dilakukan di Gedung MPR/DPR, Prabowo melaksanakan upacara pisah sambut dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Berdasarkan pantauan kumparan di lokasi, Prabowo mulai meninggalkan Kemhan sekitar pukul 15.00 WIB. Saat berjalan keluar melalui Lapangan Bela Negara, Ketum Partai Gerindra itu terlihat menyalami tamu-tamu undangan yang datang.
Begitupun Prabowo menyapa para prajurit yang menjadi peserta upacara. Prosesi diiringi dengan penampilan meriah dari pasukan marching band.
Sesampainya di luar gerbang Kemhan, tepatnya di Jalan Merdeka Barat, Prabowo langsung menaiki kendaraan rantis Maung Pindad terbuka berwarna hitam hijau berpelat 'Indonesia 1'.
Saat perjalanan pulang menuju Istana Negara, Prabowo ditemani oleh Sjafrie, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan KSAL Laksamana Muhammad Ali. Mereka semua diarak, dengan marching band berada di depan dan belakang mobil Prabowo.
Di atas mobil Prabowo menyapa warga yang menyambutnya dengan sorak-sorai. Sesekali dia melemparkan hormat kepada masyarakat yang memanggilnya.