JAKARTA, investor.id - Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka Mudzakarah Perhajian 2024 di Bandung, Jawa Barat. Menag Nasaruddin berharap forum yang dihadiri para ahli fikih serta praktisi perhajian ini dapat melahirkan kebijakan yang dapat memberikan kemudahan bagi umat.

"Saya berharap melalui mudzakarah ini kita dapat menghasilkan sesuatu kebijakan yang memberikan kemudahan dan meringankan bagi umat," kata Menag Nasaruddin saat membuka kegiatan yang berlangsung di Institut Agama Islam Persatuan Islam (IAI Persis), Kamis (7/11/2024).

Ia pun menukil sebuah kaidah yang menyatakan bahwa melakukan tindakan untuk rakyat harus didasari untuk kemaslahatan. "Jangan justru sebaliknya, pembicaraan tentang rakyat melahirkan mudharat untuk rakyat. Harus menghasilkan yang dapat meringankan masyarakat bukan sebaliknya," pesan Menag.

Hadir dalam pembukaan kegiatan, Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang, Wakil Badan Penyelenggara Haji (BPH) Dahnil Anhar Simanjuntak, Ketua BPKH Fadhlul Imansyah, dan Dirjen PHU Hilman Latief.

Menurut Menag, ada tiga isu krusial yang menjadi pokok bahasan yakni skema murur, tanazul, dan respon hasil Ijtima MUI soal nilai manfaat dana haji.

Murur secara sistematis kali pertama diterapkan pada penyelenggaraan Haji 2024. Terobosan itu berhasil mempercepat proses mobilisasi jemaah dari Muzdalifah ke Mina.

Kebijakan ini mendapatkan apresiasi dan akan diterapkan kembali di tahun depan. Karenanya, lanjut Menag, sebelum skema murur ini dimatangkan pelaksanaanya, perlu pandangan para ahli fikih.

"Masalah murur, kami membutuhkan legitimasi para ahli dan ulama," kata Menag.

Selanjutnya terkait skema Tanazul, menurut Menag, kebijakan ini dalam rangka mengurangi kepadatan jemaah saat mabit (menginap) di tenda Mina. Konsepnya, jemaah yang tinggal di hotel dekat area jamarat, akan kembali ke hotel (tidak menempati tenda di Mina).

"Itu akan kita bicarakan secara detail," kata Menag.

Satu hal lagi yang menjadi perhatian Menag untuk dibahas dalam Mudzakarah Perhajian adalah terkait dengan Ijtima Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima Ulama/VIII/2024. Ijtima tersebut mengharamkan penggunaan hasil investasi setoran awal biaya haji (Bipih) untuk membiayai penyelenggaraan haji jemaah lain.

Menag berharap Mudzakarah hasilkan titik temu. "Perhitungkan dan pertimbangkan apa dampaknya, apa maslahatnya. Apa akibatnya kalau kita tidak komprehensif mempertimbangkan banyak hal. Tiba-tiba mengharamkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu," kata Menag.

Menurutnya langkah BPKH selama ini sudah sesuai jalur yakni memberikan subsidi agar jemaah tidak merasa berat saat melakukan pelunasan. Ia mencontohkan pada 2024 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mencapai Rp93 juta.

Kala itu, untuk dapat berangkat haji, jemaah hanya perlu membayar rata-rata Rp56 juta per orang. Selisih dari angka tersebut diambil dari Nilai Manfaat yang dikelola BPKH.

"Apa jadinya kalau ternyata nilai manfaat dianggap haram. Jemaah harus membayar utuh, tentu ini dapat memberatkan. Jadi, mari kita melihat ini semua dengan lebih komprehensif," ajak Menag

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat UMKM dan Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Mudrajad Kuncoro menyebut bahwa boikot terhadap produk yang dianggap berafiliasi dengan Israel masih berdampak pada kinerja sejumlah restoran cepat saji, termasuk Kentucky Fried Chicken (KFC) dan McDonald's di Indonesia.

Menurut laporan keuangan, PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), pemegang hak waralaba KFC di Indonesia, mencatatkan kerugian sebesar Rp 558,75 miliar per kuartal 3 tahun ini.

Angka ini melonjak 266,58% dibandingkan kerugian sebesar Rp 152,42 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Di tingkat global, McDonald's juga mengalami penurunan kinerja, dengan saham yang telah merosot 15% hingga pertengahan tahun.

Penjualan di AS turun 0,7% pada kuartal yang berakhir pada 30 Juni, dibandingkan dengan kenaikan 10,3% setahun sebelumnya. Penurunan juga terlihat di pasar internasional, terutama di Prancis.

Mudrajad menjelaskan bahwa faktor boikot terkait sentimen pro-Palestina menjadi salah satu penyebab penurunan ini.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023, yang mengatur dukungan terhadap perjuangan Palestina, memicu beberapa masyarakat Muslim di Indonesia dan negara tetangga untuk memasukkan KFC dan McDonald's dalam daftar produk yang diboikot, meskipun pihak restoran telah membantah keterlibatan dengan Israel.

Selain dampak boikot, KFC dan McDonald's menghadapi persaingan ketat dari merek lokal. Merek ayam goreng seperti Sabana, Hisana, Ayam Geprek Bensu, D'kriuk, dan d'Best O Chicken & Burger semakin populer di Indonesia.

Mudrajad mencatat bahwa merek-merek lokal ini memiliki keunggulan dari segi biaya modal yang lebih rendah, sehingga harga yang ditawarkan kepada konsumen pun lebih kompetitif.

“Persaingan semakin ketat dengan pemain lokal, di beberapa daerah bahkan muncul KFC dengan kepanjangan 'Klaten Fried Chicken', yang lebih diminati dari KFC asli. Ini menunjukkan bahwa para pemain lokal mampu menarik perhatian pasar dengan konsep usaha mikro dan menengah,” ujarnya, Jumat (8/11).

Ketua Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budiharjo Iduansjah menambahkan bahwa keberadaan waralaba ayam lokal turut menjadi tantangan besar bagi KFC dan McDonald's dalam mempertahankan pasar mereka di tengah sentimen boikot.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar membuka Mudzakarah Perhajian 2024 dan membahas kebijakan yang bisa meringankan jemaah haji asal Indonesia pada musim haji 1446 H/ 2025 M.

"Saya berharap melalui mudzakarah ini kita dapat menghasilkan sesuatu kebijakan yang memberikan kemudahan dan meringankan bagi umat," kata Menag Nasaruddin dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Dia menekankan, kaidah kebijakan adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Nasaruddin tak ingin kebijakan ini justru membuat para jemaah semakin kesulitan.

Ada tiga isu krusial yang menjadi pokok bahasan, seperti skema murur, tanazul, dan respon hasil Ijtima Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memberikan fatwa haram nilai manfaat dana haji.

Untuk skema murur atau bermalam di kendaraan saat berada di Muzdalifah diterapkan pada 2024 dan berhasil mempercepat proses mobililsasi jemaah.

Kebijakan ini mendapatkan apresiasi dan akan diterapkan kembali di tahun depan. Karenanya, lanjut Menag, sebelum skema murur ini dimatangkan pelaksanaanya, perlu pandangan para ahli fikih.

"Masalah murur, kami membutuhkan legitimasi para ahli dan ulama," kata Menag.

Selanjutnya terkait skema tanazul atau bermalam di hotel dekat Mina. Menurut Menag, kebijakan ini dalam rangka mengurangi kepadatan jemaah saat mabit (menginap) di tenda Mina.

Konsepnya, jemaah yang tinggal di hotel dekat area jamarat, akan kembali ke hotel dan tidak menempati tenda di Mina.

"Itu akan kita bicarakan secara detail," kata Menag.

Satu hal lagi yang menjadi perhatian Menag untuk dibahas dalam Mudzakarah Perhajian adalah terkait dengan Ijtima Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima Ulama/VIII/2024.

Ijtima tersebut mengharamkan penggunaan hasil investasi setoran awal biaya haji (Bipih) untuk membiayai penyelenggaraan haji jemaah lain. Menag berharap Mudzakarah hasilkan titik temu.

"Perhitungkan dan pertimbangkan apa dampaknya, apa maslahatnya. Apa akibatnya kalau kita tidak komprehensif mempertimbangkan banyak hal. Tiba-tiba mengharamkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu," kata Menag.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyampaikan inflasi medis masih menjadi tantangan serius di industri asuransi jiwa.

Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu mengatakan inflasi medis juga menjadi salah satu penyebab tingginya angka klaim kesehatan di industri. Berdasarkan data AAJI dari Januari 2024 hingga Juni 2024, klaim kesehatan terus menunjukkan peningkatan signifikan.

"Pada periode tersebut, total klaim kesehatan yang dibayarkan industri asuransi jiwa mencapai Rp 11,83 triliun, atau meningkat 26% dibandingkan periode yang sama tahun lalu," ujarnya kepada Kontan, Kamis (7/11).

Lebih lanjut, Togar Pasaribu mengatakan industri asuransi jiwa tengah berupaya untuk menekan biaya klaim kesehatan melalui berbagai langkah strategis.

Salah satu langkahnya, yakni melakukan sinergi dengan seluruh perusahaan asuransi jiwa guna menyamakan pemahaman dan berbagai informasi yang diperoleh untuk mendapatkan data klaim yang akurat, serta melakukan edukasi kepada masyarakat tentang kondisi yang saat ini sedang terjadi.

"Selain itu, melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dengan regulator maupun penyedia layanan kesehatan, seperti koordinasi pelayanan medis dengan BPJS Kesehatan maupun medical advisory board," ungkapnya.

Melalui berbagai kolaborasi tersebut, Togar menerangkan pelayanan medis oleh perusahaan diharapkan tidak hanya makin efisien, melainkan juga makin memperluas cakupan perlindungan masyarakat.

Dia juga bilang industri asuransi jiwa senantiasa mendorong implementasi berbagai langkah strategis OJK yang telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memperkuat ekosistem kesehatan melalui produk dan layanan asuransi kesehatan yang berkualitas.

Mengenai penyesuaian premi, Togar mengatakan kenaikan premi asuransi kesehatan akan disesuaikan dengan berbagai faktor, termasuk risiko, nilai klaim historis, dan stabilitas perusahaan. Untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan layanan, dia menyampaikan perusahaan asuransi dapat melakukan penyesuaian premi jika biaya kesehatan terus meningkat setiap tahunnya dan berdampak pada nilai klaim yang dibayarkan.

"Hal itu dilakukan agar perusahaan dapat memastikan pemegang polis tetap mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka," kata Togar.

Badan Pusat Statistik (SPB) merilis laporan Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2024, pada Selasa 5 November 2024 kemarin.

Berdasarkan laporan tersebut, komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 di Indonesia terdiri dari 144,64 juta orang penduduk bekerja dan 7,47 juta orang pengangguran.

Pada Agustus 2024, sebagian besar penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD). Persentasenya sebesar 35,80%.

Sementara, persentase penduduk bekerja tamatan diploma I/II/III dan diploma IV, S1, S2, S3 adalah 12,82%.

Jika dibandingkan Agustus 2023, penduduk bekerja dengan pendidikan SD ke bawah, SMP, dan diploma I/II/III mengalami penurunan 1,02%; 0,12%; dan 0,12%. Sementara, peningkatan penduduk bekerja justru ditemui pada tingkat pendidikan SMA, SMK, Diploma 4, S1, S2, dan S3.

Rata-rata Gaji di Indonesia

Berdasarkan laporan ini, rata-rata upah buruh di Indonesia pada Agustus 2024 adalah Rp 3,27 juta. Semula pada Agustus 2023 rerata gaji buruh Rp 3,18 juta.

Disebutkan rata-rata upah buruh tertinggi ada pada bidang pertambangan dan penggalian, yakni Rp 5,33 juta. Sedangkan terendah pada kategori aktivitas jasa lainnya, yaitu sebesar Rp 1,99 juta.

Di samping itu, berikut ini rata-rata gaji buruh berdasarkan pendidikan pada Agustus 2024:

• D4/S1/S2/S3: Rp 4,96 juta
• D1/D2/D3: Rp 4,25 juta
• SMK: Rp 3,091 juta
• SMA: Rp 3,092 juta
• SMP: Rp 2,38 juta
• SD ke bawah: Rp 2,08 juta

Kesenjangan Gaji Laki-laki dan Perempuan

Hasil Sakernas Agustus 2024 memperlihatkan upah buruh berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan. Sehingga, semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan, gaji yang diterima akan meningkat.

Apabila dilihat dari data di atas, gaji buruh tamatan D4/S1/S2/S3 dua kali besaran buruh tamatan SD ke bawah.

Namun, upah buruh laki-laki dan perempuan terdapat kesenjangan. Gaji buruh laki-laki selalu lebih tinggi daripada perempuan, pada setiap jenjang tamatan pendidikan.

Selisih gaji terbesar antara buruh laki-laki dan perempuan berdasarkan jenjang pendidikan, terdapat pada buruh tamatan D4/S1/S2/S3, yakni sebesar Rp 1,88 juta.

Jumlah Wisman Melonjak di Februari 2024, Walau Tak Setinggi Sebelum Pandemi

Jumlah Wisman Melonjak di Februari 2024, Walau Tak Setinggi Sebelum Pandemi

Perusahaan mobil listrik asal China, Neta menghentikan kegiatan produksi di pabrik Zhejiang untuk sementara dan memangkas gaji karyawannya karena kinerja penjualan produknya menurun di China.

Media China DoNews melaporkan bahwa pabrik Tongxiang milik Neta di Zhejiang menghentikan produksi selama setengah bulan.

Pabrik tersebut merupakan pabrik manufaktur utama yang berencana dengan kapasitas produksi sebesar 200 ribu unit per tahun. Pabrik tersebut terutama memproduksi crossover Neta L.

Tahun ini, Neta juga dilaporkan memangkas gaji karyawannya. Pada Oktober, beberapa pekerja Neta mengklaim bahwa perusahaan gagal membayar gaji bulan sebelumnya tepat waktu karena berutang kepada pemasok.

Pada saat yang sama, gaji karyawan tingkat tinggi Neta dipotong hingga 30 persen.

Dalam tanggapan resmi pada tanggal 31 Oktober, Neta mengatakan bahwa mereka meluncurkan rencana insentif ekuitas untuk seluruh staf.

Perusahaan akan mengambil 5 persen saham sebagai insentif bagi karyawan dan rencana penggajian baru diumumkan secara internal.

Sementara itu, kerugian bersih perusahaan induk Neta, Hozon Auto meningkat dari tahun ke tahun di China.

Nilai kerugian bersihnya meningkat dari 4,84 miliar yuan (Rp10,69 triliun) pada 2021 menjadi 6,67 miliar yuan (Rp14,7 triliun) pada 2022, dan 6,87 miliar yuan (Rp15,19 triliun) pada 2023.

Pada tahun ini, penjualan Neta di China dari Januari hingga September 2024hanya mendistribusikan 53.853 unit mobil, atau kurang dari 30 persen dari target penjualan tahunannya.

Di Indonesia, Neta menggandeng perusahaan otomotif PT Handal Indonesia Motor (HIM) dalam merakit mobil listrik.

Model pertama yang dirakit secara lokal adalah NETA V yang telah mendapatkan respons positif dan berhasil mencatat lebih dari 250 SPK sejak awal debutnya mengutip keterangan perusahaan.

Menurut data Gaikindo, penjualan Neta sejak Januari-September 2024 tembus 484 unit di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) membuka seleksi petugas penyelenggaraan ibadah haji (PPIH) atau petugas haji tahun 1446 H/2025 untuk tingkat daerah.

Direktur Bina Haji pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Arsad Hidayat mengemukakan pendaftaran seleksi akan dilakukan mulai 7-15 November 2024. Sementara ini, menurutnya, seleksi petugas haji baru dibuka untuk tingkatan daerah, namun untuk tingkat pusat akan diinfokan lebih lanjut.

"Ini baru tingkat daerah. Untuk pendaftaran seleksi petugas haji 1446 H/2025 M tingkat pusat akan diumumkan kemudian," tuturnya.

Dia menjelaskan bahwa ada dua tahapan pelaksanaan seleksi PPIH tingkat daerah. Seleksi pertama, menururnya, berlangung pada tingkat kabupaten/kota melalui penilian administrasi dan Computer Assisted Test (CAT).

"CAT akan digelar pada 21 November 2024. Hasilnya diumumkan sehari berikutnya, 22 November 2024,” katanya.

Kemudian, menurutnya, peserta yang lolos seleksi tingkat kabupaten/kota, mengikuti tahap berikutnya di tingkat provinsi.

"CAT dan wawancara akan digelar pada 5 Desember 2024. Hasil seleksi tingkat provinsi diumumkan pada 6 Desember 2024,” ujarnya.

Berikut Persyaratan Peserta Seleksi PPIH 1446 H/2025 M:

I. Syarat Umum

A. Warga Negara Indonesia

B. Beragama Islam

C. Sehat jasmani dan rohani

D. Tidak dalam keadaan hamil

E. Berkomitmen dalam pelayanan Jemaah

F. Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik serta tidak sedang menjadi tersangka pada proses hukum pidana

G. Mampu mengoperasikan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS

H. Pegawai ASN dan/atau pegawai pada Kementerian Agama, pegawai ASN kementerian/lembaga, TNI dan POLRI

I. Unsur masyarakat dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan islam, dan/atau tenaga profesional

J. Diutamakan Pejabat/Pegawai Kementerian Agama yang memiliki pengetahuan, pengalaman atau membidangi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

II. Syarat Khusus

A. PPIH Kloter

1. Ketua Kloter:a. Pegawai ASN Kementerian Agama; b. Berusia paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 58 tahun pada saat mendaftar; c. Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji; d. Memiliki kemampuan memimpin (leadership), koordinasi, dan komunikasi; e. Diutamakan berpendidikan paling rendah sarjana di bidang Agama Islam; f. Diutamakan sudah menunaikan ibadah haji; dan g. Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
2. Pembimbing Ibadah Kloter a. Berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar; b. Telah menunaikan ibadah haji; c. Memiliki sertifikat pembimbing manasik; d. Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji; e. Berkomitmen melaksanakan tugas bimbingan manasik kepada jemaah haji pra keberangkatan dibuktikan dengan surat pernyataan; f. Berpendidikan paling rendah sarjana; dan g. Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

B. PPIH Arab Saudi

Pelaksana Pelayanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi a. Usia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar; dan b. Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

• Pelaksana Bimbingan Ibadah a. Usia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar; b. Telah menunaikan ibadah haji; c. Memahami bimbingan ibadah dan manasik haji; d. Memiliki sertifikat pembimbing manasik haji; dan e. Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
• Pelaksana Siskohat a. Usia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar; b. Pegawai yang bertugas sebagai operator Siskohat pada Kementerian Agama Pusat, Kantor Wilayah, atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan masa kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan; c. Mampu mengoperasikan aplikasi Siskohat; d. Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris; dan e. Diutamakan pernah mengikuti bimbingan teknis Siskohat yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal atau memiliki sertifikat atau piagam.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) tengah membangun Bendungan Tiga Dihaji yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumatra Selatan.

Proyek ini merupakan salah satu dukungan atas pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) demi menunjang program swasembada pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Pengerjaan Bendungan Tiga Dihaji akan diikuti dengan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang diharapkan dapat langsung mengairi lahan pertanian masyarakat, sehingga meningkatkan Indeks Pertanaman (IP).

Pengerjaan bendungan tersebut terdiri atas empat paket. Waskita Karya bersama PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON) dan PT SAC Nusantara mengerjakan paket dua senilai Rp 1,34 triliun.

Per hari ini, progres konstruksi Bendungan Tiga Dihaji paket II kini telah mencapai 36,58%. Ditargetkan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) itu selesai pada tahun 2026 mendatang.

Corporate Secretary Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita mengatakan, perseroan berkomitmen segera menyelesaikan pembangunan Bendungan Tiga Dihaji, agar produktivitas petani di wilayah tersebut juga bisa cepat meningkat.

“Sebagai BUMN Konstruksi, Waskita bertekad turut menyukseskan program swasembada pangan yang tengah menjadi fokus pemerintah saat ini," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (6/11).

Lingkup pekerjaan Waskita Karya pada proyek ini meliputi pengerjaan timbunan tubuh bendungan atau main dam. Bendungan Tiga Dihaji dapat menampung air hingga 140 juta meter kubik.

Ermy menjelaskan, nantinya bendungan terbesar pertama di Sumsel itu akan mengaliri air pada Daerah Irigasi (DI) Komering untuk lahan pertanian seluas 34.824 hektare (ha) dari total kebutuhannya 124 ribu ha.

“Keberadaan Bendungan Tiga Dihaji dapat meningkatkan Indeks Pertanaman atau rata-rata masa tanam dan panen pada lahan yang sama dalam satu tahun, dari 1,78 menjadi sekitar 3,8. Indeks ini menjadi salah satu indikator peningkatan produktivitas lahan pertanian,” ungkapnya.

Bendungan ini dapat pula dimanfaatkan sebagai konservasi sumber daya air yang mampu memenuhi kebutuhan air baku sebesar satu meter kubik per detik. Selain itu, bisa mereduksi banjir hingga 39,5% Q50.

“Tujuan utama pembangunan Bendungan Tiga Dihaji untuk menjaga kestabilan pasokan air pada Daerah Irigasi Komering di musim kemarau. Selama ini, pasokan air tersebut hanya mengandalkan dari Sungai Komering,” paparnya.

Ermy melanjutkan, Bendungan Tiga Dihaji berpotensi pula menjadi pembangkit listrik sebesar 40 Megawatt (Mw). Masyarakat pun bisa memanfaatkannya untuk pariwisata dan olahraga air.

“Sehingga, keberadaan bendungan ini diharapkan bisa memberikan efek ganda bagi masyarakat sekaligus memacu kehadiran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),” ujarnya.

Asal tahu saja, Waskita Karya sendiri sudah membangun 24 bendungan yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia.

Sebanyak 15 di antaranya sudah selesai, sementara sembilan proyek lainnya seperti Bendungan Jragung, Rukoh, Mbay, dan Bener masih dalam proses dibangun.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memastikan akan adanya kenaikan gajiguru. Namun, dia belum mau membeberkan besaran nominal kenaikannya.

Menurut dia, kenaikan nominal ini akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Kenaikan gaji ini disebut sebagai kesejahteraan guru.

“Sudah saya sampaikan tadi, InsyaAllah ada kenaikan. Tapi untuk jumlahnya berapa, nanti nunggu pengumumannya saja,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Mu’ti menambahkan, kenaikan gaji guru ini tidak hanya untuk guru aparatur sipil negara (ASN) saja, tetapi juga berlaku untuk guru non-ASN.

“Jadi untuk kesejahteraan guru itu tidak hanya untuk guru ASN, tapi juga guru non-ASN. Jadi untuk semuanya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan memandang pendidikan berkualitas harus dimulai dari guru sehingga guru harus mendapat kesejahteraan yang jauh lebih baik.

“Jangan lagi mereka punya penghasilan Rp230 ribu per bulan. Kita sudah ada instrumen Undang-Undang Dasar, kita sudah menjamin itu,” ucapnya dalam rapat di Komisi X, Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Oleh sebab itu, dirinya ingin guru tidak lagi mendapatkan gaji di bawah upah minimum regional (UMR). Menurutnya, Kemendikdasmen dapat mewujudkan upaya pemberian gaji yang layak melalui program sertifikasi guru.

“Jangan ada yang dibawah UMR lagilah. Jangan ada lagi guru kita yang penghasilannya atau bekerja sebagai “pemulung” atau sebagai pekerjaan yang semestinya tidak dilakukan oleh seorang guru,” tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama RI menggelar Mudzakarah Perhajian Indonesia yang akan membahas isu-isu krusial kebijakan penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah/ 2025 Masehi.

Direktur Bina Haji pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Arsad Hidayat mengatkan, forum ini akan digelar selama tiga hari di Institut Agama Islam (IAI) Persis Bandung, Jawa Barat.

"Ini juga dalam rangka harmonisasi seluruh ormas Islam di mana pada tahun-tahun sebelumnya Mudzakarah Perhajian ini juga pernah diadakan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyyah Situbondo milik Nahdlatul Ulama serta di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,” ujar Arsad dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Untuk penyelenggaraan pertama di Bandung, akan digelar 7-9 November 2024.

Mudzakarah ini akan dihadiri oleh lembaga dan kementerian terkait untuk penyelenggaraan haji seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Badan Pengelola Keuangan Haji, dan PT Angkasa Pura.

Arsad menyampaikan, salah satu isu penting yang akan dibahas adalah penggunaan nilai manfaat dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Isu lainnya yang akan dibahas dalam Mudzakarah Perhajian Indonesia Tahun 2024 adalah terkait kepadatan jemaah haji di Mina.

Arsad mengatakan, saat ini Kementerian Agama berupaya untuk membangun pemahaman jemaah haji Indonesia yang meyakini bahwa tinggal di Mina hukumnya hanya keutamaan, atau tidak wajib.

“Saya kira juga tidak mudah untuk mengubah mindset jemaah yang selama ini mengatakan wajib, tapi setelah kita diskusi dengan para ulama, ternyata ada beberapa madzhab fikih yang mengatakan bahwa mabit di Mina itu bukan wajib ya, sebenarnya boleh saja, artinya ketika mereka mabit di Mina itu mendapatkan keutamaan dan ketika mereka meninggalkan itu tidak masalah,” tutur Arsad.

Selain itu, forum Mudzakarah Perhajian nantinya juga akan menyoroti isu pemanfaatan atau pemotongan hewan Dam di Arab Saudi serta skema distribusinya di Tanah Air.

“Upaya ini sebenarnya sudah kita lakukan dari tahun lalu, bagaimana memanfaatkan daging Dam melalui pemotongan di Tanah Suci kemudian dikirim ke Tanah Air lalu didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan, cuma di dalam perjalanannya emang ternyata tidak mudah. Saya kira ini juga menjadi PR kita kedepan untuk mengharmonisasikan regulasi antara Kementerian Agama dengan instansi lain,” ucap dia.

Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survei mengenai jumlah gaji karyawan atau buruh di Indonesia. Berdasarkan hasil survey per Agustus 2024, rata-rata gaji pekerja di Indonesia mencapai Rp 3,2 juta.

Dilansir detikEdu, berdasarkan hasil survey, gaji pria masih berada di atas perempuan yakni Rp 3,54 juta. Lantas apa saja pekerjaan di Indonesia yang memiliki gaji tertinggi?

Berdasarkan hasil survey, pekerja di bidang pertambangan dan penggalian rata-rata upahnya Rp 5,23 juta. Sedangkan profesi di bidang aktivitas jasa lainnya menjadi paling rendah dengan rata-rata gaji sebesar Rp 1,99 juta.

Pekerjaan Rata-rata Gaji Tertinggi di RI Berdasarkan Bidangnya

1. Konstruksi

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 3,29 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 3,25 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 4,85 juta

2. Aktivitas Kesehatan

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 3,80 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 4,09 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 3,68 juta

3. Pengangkutan

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 3,98 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 3,95 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 4,31 juta

4. Aktivitas Profesional dan Perusahaan

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 4,14 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 4,13 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 4,19 juta

5. Administrasi Pemerintahan

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 4,16 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 4,36 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 3,69 juta

6. Real Estate

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 4,30 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 4,12 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 4,84 juta

7. Pengadaan Listrik dan Gas

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 4,83 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 4,79 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 5,23 juta

8. Informasi dan Komunikasi

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 4,98 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 5,38 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 3,98 juta

9. Keuangan dan Asuransi

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 5,08 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 5,20 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 4,89 juta

10. Pertambangan

• Rata-rata upah pekerja perempuan & laki-laki: Rp 5,23 juta
• Rata-rata upah pekerja laki-laki: Rp 5,22 juta
• Rata-rata upah pekerja perempuan: Rp 5,36 juta

Video: Hasan Basri Tak Ingin Ada Tekanan yang Menakuti Masyarakat

Video: Hasan Basri Tak Ingin Ada Tekanan yang Menakuti Masyarakat

Bank Mega Syariah menjalin kerja sama pembiayaan Senilai Rp 221 Miliar pada sesi Business Deals, di acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024, 31 Oktober 2024. Perjanjian pembiayaan dilakukan dengan dua nasabah besar, yaitu PT Dua Empat Tujuh (Solusi 247) yang bergerak di bidang informasi dan komunikasi teknologi dan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

"Kemitraan strategis ini diharapkan dapat menjadi contoh positif bagi pelaku bisnis lainnya dalam mengakses pembiayaan syariah yang transparan dan sesuai dengan prinsip Islam," ungkap Direktur Bisnis Bank Mega Syariah Rasmoro Pramono Aji atau yang akrab disapa Oney, Rabu (6/11/2024).

Ia menambahkan, kinerja pembiayaan Bank Mega Syariah juga terus menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga kuartal ketiga 2024, Bank Mega Syariah mencatatkan pertumbuhan pembiayaan sebesar 3,8% dibandingkan tahun 2023 (year to date) atau menjadi lebih dari Rp 7 triliun.

Pada gelaran ISEF 2024, sesi Business Deals dirancang sebagai wadah kolaborasi antara perbankan syariah dan pelaku usaha, baik domestik maupun internasional, guna memperluas akses pembiayaan syariah.

Bank Mega Syariah juga membuka stan pameran di ISEF 2024, untuk memperkenalkan berbagai layanan keuangan syariah yang inovatif. Dengan menyediakan akses ke produk pembiayaan dan investasi syariah, Bank Mega Syariah berharap masyarakat dapat lebih mengenal dan memanfaatkan produk keuangan yang transparan dan sesuai prinsip syariah.

"Sesuai tema ISEF tahun ini yaitu Sinergy of Sharia Economy and Finance in Strengthening Resilience and Sustainable Economic Growth, Bank Mega Syariah berharap dapat menginspirasi lebih banyak pelaku usaha dan masyarakat luas dalam memanfaatkan ekonomi syariah untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif," ungkap Oney.

ISEF sendiri merupakan puncak dari serangkaian kegiatan bulan pembiayaan syariah yang diprakarsai oleh Bank Indonesia (BI) dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Kegiatan ini menghadirkan berbagai kegiatan menarik, mulai dari forum diskusi domestik hingga seminar internasional yang mengupas isu-isu terkini dalam ekonomi syariah.

Selain itu, ada juga pameran keuangan syariah, kompetisi yang melibatkan berbagai kelompok usia, pertunjukan musik, talkshow, dan kajian.ISEF 2024 juga menghadirkan pameran produk halal dari sektor kuliner dan fashion, menampilkan potensi produk halal Indonesia untuk pasar global.

Sebagai penutup acara, diadakan ISEF Family Run, yang mengajak peserta untuk berolahraga sambil mempromosikan gaya hidup sehat dan prinsip syariah. Acara ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya ekonomi dan gaya hidup berbasis syariah, serta memperluas jaringan dan kolaborasi di industri halal.