Jakarta -

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi menunjuk Mochamad Iriawan atau akrab disapa Iwan Bule sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), menggantikan Simon Aloysius Mantiri yang kini menjadi Direktur Utama perusahaan.

Penunjukan Iwan Bule dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang keputusannya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Lantas seperti apa sosok Iwan Bule yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina?

Iwan Bule merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Pria kelahiran 31 Maret 1962 ini tercatat bergabung dengan partai yang dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada April 2023 kemarin.

Dalam catatan detikcom, Mochamad Iriawan atau Iwan Bule memulai kariernya sebagai anggota Kepolisian setelah lulus dari Akademi Polisi (Akpol) pada 1984 lalu. Selama di kepolisian, dirinya akrab di bidang reserse kriminal dan sempat menjadi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

Kemudian dirinya juga pernah menjabat Kapolda Metro Jaya, kemudian dimutasi menjadi Asisten Operasional Kapolri. Selanjutnya Iwan Bule juga sempat menjadi Kapolda NTB dan Jabar.

Di luar tugasnya sebagai Polisi, Iwan Bule juga sempat menjadi Plt Gubernur Jawa Barat pada 2018 lalu. Kemudian di tahun yang sama ia juga menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Pangkat terakhir Iwan Bule di kepolisian adalah Komisaris Jenderal (Komjen) atau Polisi bintang tiga.

Setelah itu Iwan Bule juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI periode 2019-2023. Iriawan terpilih lewat Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI di Jakarta pada November 2019 lalu.

Kini berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang keputusannya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024, Mochamad Iriawan alias Iwan Bule resmi menjadi Komisaris Utama Pertamina.

(fdl/fdl)

TEMPO.CO, Jakarta - Akademi Kepolisian (Akpol) merupakan unsur pelaksana lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mencetak Perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Akpol berada di bawah naungan Lembaga Pendidikan dan Latihan (Lemdiklat) Polri serta bergabung sebagai anggota International Association of Police Academies (Interpa).

Mengacu pada Peraturan Kepala Polri (Kapolri) Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar (Mabes) Kepolisian Negara Republik Indonesia, pendidikan Akpol diselenggarakan selama empat tahun atau delapan semester. Lantas, lulusan Akpol akan mendapatkan pangkat apa?

Pangkat Lulusan Akpol

Melansir laman resminya, lulusanAkpolakan memperoleh pangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda). Pendekatan pendidikan di Akpol berdasarkan metode pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan.

Adapun Ipda termasuk ke dalam golongan kepangkatan Perwira Pertama (Pama), di bawah Ajun Komisaris Polisi (AKP) dan Inspektur Polisi Satu (Iptu). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Perkapolri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebelum 2001, pangkat Ipda dikenal dengan sebutan Letnan Dua, setara dengan pangkat di militer. Tanda kepangkatan Ipda yang dipakai adalah satu balok berwarna emas.

Gaji Lulusan Akpol

Besaran gaji pokok Ipda tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas atas PP Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu berkisar antara Rp2.954.200 hingga Rp4.779.300 per bulan, yang berada pada ruang golongan III/a dengan masa kerja golongan (MKG) selama 0-32 tahun.

Selain gaji pokok, anggota Polri juga memperoleh tunjangan kinerja yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tunjangan kinerja anggota Polri yang paling rendah sebesar Rp1.968.000 untuk kelas jabatan 1, sedangkan nominal tertinggi diraih oleh wakapolri, yaitu Rp34.902.000.

Kemudian, anggotaPolri, termasuk Ipda juga berhak menerima tunjangan-tunjangan, seperti halnya pada pegawai negeri sipil (PNS), misalnya tunjangan hari raya (THR) keagamaan dan gaji ke-13.

Komponen tunjangan bagi anggota Polri termaktub dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nomor PER-43/PB/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi:

-Tunjangan suami/istri sebesar 10 persen dari gaji pokok.

-Tunjangan anak sebesar 2 persen dari gaji pokok untuk dua orang anak, belum pernah menikah atau belum memiliki penghasilan sendiri, dan berusia selambat-lambatnya 25 tahun.

-Tunjangan pangan atau tunjangan beras sebanyak 18 kilogram untuk anggota Polri dan 10 kilogram untuk anggota keluarga yang berhak mendapatkan tunjangan.

-Uang lauk pauk diberikan kepada anggota berdasarkan jumlah hari kalender dalam bulan berkenaan.

-Tunjangan umum diberikan kepada anggota Polri yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

-Tunjangan jabatan struktural/fungsional.

-Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

-Tunjangan khusus Provinsi Papua.

-Tunjangan pengabdian di wilayah terpencil.

-Tunjangan khusus Polisi Wanita (Polwan).

-Tunjangan petugas Pemolisian Masyarakat (Polmas) atau Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

-Tunjangan khusus wilayah pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan.

-Tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

-Tunjangan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21.

TEMPO.CO, Jakarta - Akademi Kepolisian (Akpol) merupakan unsur pelaksana lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mencetak Perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Akpol berada di bawah naungan Lembaga Pendidikan dan Latihan (Lemdiklat) Polri serta bergabung sebagai anggota International Association of Police Academies (Interpa).

Mengacu pada Peraturan Kepala Polri (Kapolri) Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar (Mabes) Kepolisian Negara Republik Indonesia, pendidikan Akpol diselenggarakan selama empat tahun atau delapan semester. Lantas, lulusan Akpol akan mendapatkan pangkat apa?

Pangkat Lulusan Akpol

Melansir laman resminya, lulusanAkpolakan memperoleh pangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda). Pendekatan pendidikan di Akpol berdasarkan metode pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan.

Adapun Ipda termasuk ke dalam golongan kepangkatan Perwira Pertama (Pama), di bawah Ajun Komisaris Polisi (AKP) dan Inspektur Polisi Satu (Iptu). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Perkapolri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebelum 2001, pangkat Ipda dikenal dengan sebutan Letnan Dua, setara dengan pangkat di militer. Tanda kepangkatan Ipda yang dipakai adalah satu balok berwarna emas.

Gaji Lulusan Akpol

Besaran gaji pokok Ipda tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas atas PP Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu berkisar antara Rp2.954.200 hingga Rp4.779.300 per bulan, yang berada pada ruang golongan III/a dengan masa kerja golongan (MKG) selama 0-32 tahun.

Selain gaji pokok, anggota Polri juga memperoleh tunjangan kinerja yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tunjangan kinerja anggota Polri yang paling rendah sebesar Rp1.968.000 untuk kelas jabatan 1, sedangkan nominal tertinggi diraih oleh wakapolri, yaitu Rp34.902.000.

Kemudian, anggotaPolri, termasuk Ipda juga berhak menerima tunjangan-tunjangan, seperti halnya pada pegawai negeri sipil (PNS), misalnya tunjangan hari raya (THR) keagamaan dan gaji ke-13.

Komponen tunjangan bagi anggota Polri termaktub dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nomor PER-43/PB/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi:

-Tunjangan suami/istri sebesar 10 persen dari gaji pokok.

-Tunjangan anak sebesar 2 persen dari gaji pokok untuk dua orang anak, belum pernah menikah atau belum memiliki penghasilan sendiri, dan berusia selambat-lambatnya 25 tahun.

-Tunjangan pangan atau tunjangan beras sebanyak 18 kilogram untuk anggota Polri dan 10 kilogram untuk anggota keluarga yang berhak mendapatkan tunjangan.

-Uang lauk pauk diberikan kepada anggota berdasarkan jumlah hari kalender dalam bulan berkenaan.

-Tunjangan umum diberikan kepada anggota Polri yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

-Tunjangan jabatan struktural/fungsional.

-Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

-Tunjangan khusus Provinsi Papua.

-Tunjangan pengabdian di wilayah terpencil.

-Tunjangan khusus Polisi Wanita (Polwan).

-Tunjangan petugas Pemolisian Masyarakat (Polmas) atau Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

-Tunjangan khusus wilayah pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan.

-Tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

-Tunjangan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21.

Keluarga Gonzalo Algazali yang merupakan pengusaha kosmetik dan klinik kecantikan—dijuluki anak "crazy rich Makassar", kena tipu hingga Rp 4,9 miliar.

Penipu itu berinisial AFR yang dikenal sebagai aktivis antikorupsi asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, telah menjadi tersangka dan bahkan ditahan.

Rusdiana, nenek Gonzalo menceritakan bagaimana mereka ditipu seorang perempuan berinisial AFR hingga Rp 4,9 miliar dengan iming-iming Gonzalo bisa masuk Akademi Kepolisian (Akpol).

"Saya ini sudah melapor di Polrestabes Makassar terkait dengan cucu saya daftar Akpol diiming-imingi akan lulus," kata Rusdiana kepada wartawan, Rabu (16/10) malam.

Rusdiana menceritakan awalnya dia didatangi langsung oleh AFR. Saat itu, AFR mengaku dapat meluluskan Gonzalo dalam pendaftaran Taruna Akpol lantaran dekat dengan anggota DPR RI Sahroni.

"Dia mengaku dekat dengan Pak Sahroni. Begitu dua bulan saya kenal, dia bilang sudah nikah siri dengan Pak Sahroni. Makanya kita percaya, karena katanya ada jatahnya Pak Sahroni, satu orang bisa masuk Akpol melalui dengan Kapolri," ucapnya.

Singkat cerita, saat pendaftaran dan atau tes Akpol berlangsung, AFR mulai meminta sejumlah uang. Ia mengaku, uang tersebut untuk diserahkan ke pejabat kepolisian di Polda Sulsel.

"Pertama, Rp 250 juta, kemudian Rp 200 juta. Setelah itu, dibuatkan rekening yang totalnya itu berisi Rp 3 miliar. Diambil secara bertahap. Alasannya uang untuk diberikan kepada pengurus, Dokpol, Irwasda, Karo Rena karena banyak saingan, berat. Pas mau akademik dan psiko," sebut dia.

Gozalo lalu mengikuti tes masuk Akpol. Namun ternyata Gonzalo dinyatakan tidak lulus di tingkat daerah, Polda Sulsel.

"Sudah ada pengumuman di Polda, Gonzalo tidak lulus. Tapi di depan keluarga kami, dia (AFR) bilang ada kuota khusus, jadi tenang saja ikut mi saya ke Jakarta. Jadi (AFR) bawa Gonzalo ke Jakarta dan Semarang selama satu bulan lebih," tambahnya.

Gonzalo berangkat ke Jakarta. Dia janjikan masuk kuota khusus Akpol oleh AFR. Setibanya di Jakarta, Gonzalo dijemput oleh dua orang pria suruhan AFR.

"Ada dua orang yang jemput di bandara, katanya mau dibawa pergi pendidikan dan pintarnya dibawa dan lewat depan gerbang pendidikan Akpol. Jadi Gonzalo, sempat melapor ke grup keluarga bahwa alhamdulillah sudah sampai di tempat pendidikan Akpol. Ini tempatnya (foto). Padahal, ini Gonzalo dibawa masuk ke hotel, sekitar 1 kilo. Jadi cuma lewat. Alasannya masih ada acara di Akpol belum bisa masuk," kata Serly, tante Gonzalo di kesempatan yang sama.

Selain Jakarta, Gonzalo dibawa ke Semarang. Di sana, ia tinggal hidup secara berpindah-pindah di hotel. Untuk meyakinkan keluarga korban, AFR disebut kerap kali mengabari keluarga korban jika Gonzalo akan makan siang dan menghadiri pesta Kapolri.

"Saya dibodohi dengan sekeluarga bahwa ini ada undangan pengantin dari Pak Kapolri. Kita ini sudah bangga ini di undang Pak Kapolri. Jadi Ummi sama AFR pergi beli emas senilai 100 juta, katanya untuk kado ibu Kapolri. Jadi Ummi sudah pergi beli baju, pas sorenya dia (AFR) telepon ke saya bilang Ummi tidak bisa ikut cuma dua orang. Makanya Ummi tidak pergi dan kado emas itu diserahkan ke AFR. Ummi bertanya ke AFR bilang siapa kau kasi itu kado emas, AFR bilang istrinya Pak Kapolri," ucap dia.

Di pesta tersebut, Gonzalo juga diminta foto dengan karangan bunga untuk menyakinkan keluarga korban bahwa benar datang ke acara pengantin undangan Kapolri.

"Seolah-olah pernikahan atau acaranya Pak Kapolri. Di situlah Gonzalo foto dengan karangan bunga di acara itu," sambungnya

Meski sudah sebulan lebih di Semarang-Jakarta, Gonzalo tak kunjung masuk pendidikan Akpol. Ia hanya kerap di janji oleh komplotan AFR. Sehingga, Gonzalo memutuskan kabur dan pulang ke Makassar.

Tetapi sebelum Gonzalo kabur ke Makassar, pelaku sempat kembali meminta uang Rp 2 miliar kepada keluarga Gonzalo di Makassar. Alasannya untuk lulus masuk taruna Akpol melalui jalur khusus itu.

Tapi, keluarga Gonzalo hanya mengirimkan uang Rp 1 miliar. Sisanya akan diserahkan apabila Gonzalo benar-benar telah masuk Akpol.

"Pada saat mau pengumuman sempat minta uang Rp 2 miliar karena jatah kuota khusus makin bersaing. Katanya, sisa dua dan salah satunya Gonzalo, asal menambah uang Rp 2 miliar. Tapi cuma Rp 1 miliar saya berikan. Saya sampaikan masuk pi Gonzalo baru saya serahkan 1 miliar sisanya. Setelah saya kasihkan Rp 1 miliar itu, besoknya Gonzalo ada pulang," jelasnya.

Gonzalo pulang karena sudah mengetahui dirinya menjadi korban penipuan. Ia dipastikan tidak lulus Akpol.

"Gonzalo pulang dari Semarang karena melarikan diri, bukan karena pulang biasa. Saya teleponkan cepat driver dan belikan tiket. Jadi dia itu diikuti terus, Gonzalo ketakutan. Sampai di rumah baru bicara semua kalau tidak masuk pendidikan, tidak dibawa ke Mabes dan lain-lain," tandasnya.

Gonzalo tiba di Makassar pada 1 September 2024. Kemudian, keluarganya melaporkan kasus ini di Polrestabes Makassar pada 4 September 2024.

Di kesempatan terpisah, Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Devi Sujana mengatakan AFR sudah ditangkap dan ditahan sejak bulan lalu.

"Terlapor sudah ditahan sejak bulan kemarin (September)," kata Devi, Rabu (16/10).

Politisi NasDem Sahroni memberikan klarifikasi. Dia mengaku tidak kenal dengan AFR yang disebut-sebut oleh crazy Makassar itu.

"Saya nggak kenal sama itu penipu yang mengatasnamakan saya. Siapa pun yang bawa-bawa nama saya lebih baik kroscek ulang melalui DM saya. Pelaku penipuan sudah ditangkap oleh Polres langsung," kata Sahroni.

Sahroni mengimbau agar masyarakat jangan mudah percaya dengan modus penipuan serupa.

"Semoga Ibu (korban) dapat rezeki berlimpah ruah ke depannya yah amin.. Ambil hikmahnya yah dari segala cobaan," ucap Sahroni.

SEMARANG, iNews.id - Sosok AKBP Muhammad Yoga Buanadipta Ilafi, perwira Polri yang menjabat sebagai Kapolres Boyolali. Lulusan Akpol 2023 yang dikenal sebagai Akpol Batalyon Tantya Sudhirajati meninggal dunia dalam perawatan di RS Tlogorejo Semarang Minggu (6/10/2024) pukul 20.12 WIB.

AKBP M Yoga menjadi korban meninggal ketiga dalam kecelakaan maut mobil Toyota Fortuner berpelat nomor  H 1981 MY menabrak truk bermuatan tiang listik di Tol Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dua korban sebelumnya Bripda Vabrillian Dean Artono dan Bripda Rio Risna, sopir serta ajudan Kapolres Boyolali.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto membenarkan kabar duka tersebut.

“Betul, innalillahi wainnalillahi rojiun, semoga arwah Beliau diterima di sisi Allah SWT... Amiin YRA,” kata Artanto saat dikonfirmasi, Minggu (6/10/2024).

AKBP Muhammad Yoga Buanadipta Ilafi merupakan Kapolres Boyolali yang baru menjabat selama dua bulan. Dia menggantikan AKBP Petrus Parningotan Silalahi sejak Rabu 17 Juli 2024.

Baca Juga

Begini Kondisi Kapolres Boyolali usai Kecelakaan Maut Fortuner Tabrak Trailer di Tol Batang

Sebelum ditunjuk menjadi Kapolres Boyolali, AKPB M Yoga pernah bertugas sebagai penyidik KPK selama 6 tahun. Almarhum tercatat sebagai lulusan Akpol 2003.

Sebelum ditugaskan di KPK, Yoga pernah bertugas di Polda Maluku, Kepulauan Riau, Banjarmasin dan Sumatra Utara (Sumut). 

Di Polda Kepri dia menjadi sebagai Kasat Reskrim di Polresta Barelang, Kasat Reskrim di Polres Karimun, Kasat Polair di Polres Karimun.

AKBP M Yoga merupakan perwira menengah Polri  kelahiran Solo, Jawa Tengah. Almarhum besar dan lama tinggal di Kota Medan, Sumut.

Sebelumnya, mobil yang ditumpangi Kapolres Boyolali AKBP M Yoga mengalami kecelakaan di Tol Kandeman, Kabupaten Batang, Selasa (1/10/2024) pukul 01.25 WIB. Mobilnya menabrak truk trailer bermuatan tiang listrik, ajudan dan sopirnya meninggal di lokasi kejadian.

Pada kecelakaan tersebut, AKBP M Yoga duduk di kursi belakang mobil yang ditumpanginya. Dia sempat dirawat selama kurang lebih sepekan hingga akhirnya mengembuskan napas terakhir.

Editor: Donald Karouw

Jakarta: Kasus perundungan atau bullying makin marak terjadi di dunia Pendidikan. Kondisi ini mengundang keprihatinan sejumlah pihak, tak terkecuali Ketua Mahkamah Konstitusi RI 2003-2008, Jimly Asshiddiqie.

Ia pun turut memberi tanggapan atas makin maraknya tindak perundungan di dunia pendidikan. Ia mengatakan, persoalan ini harus ditanggapi secara serius.

Bahkan pemerintah harus turun tangan melihat fenomena yang terus terjadi dan berulang ini. "Pemerintah harus turun tangan menyelesaikan ini, harus ada pelarangan, terutama kegiatan-kegiatan yang berpotensi membuka ruang perundungan," ujar dia di sela-sela Diskusi Pendidikan Menggugat Kebijakan Pendidikan di Jakarta, Sabtu 6 September 2024.
Apabila terjadi di perguruan tinggi, maka kata Jimly, rektor juga harus bertanggung jawab. Bahkkan jika perlu ada tindakan tegas yang diambil.

"Harus ditindak. Pelanggaran umum saja ditindak, apalagi hal seperti ini," sebut dia.

Bahkan, pejabat di lingkungan pendidikan itu bisa dicopot apabila tak bisa mengentaskan masalah ini. "Pemerintah pun bisa memberikan rekomendasi dia (rektor atau dekan) dipecat, ya pecat aja, karena itu tanggung jawab," tegasnya.

Terbaru, beredar sebuah video yang merekam keributan antara siswa taruna Akademi Kepolisian (Akpol) dengan pengasuhnya viral di media sosial. Kejadian itu diduga karena seorang siswa taruna Akpol tidak terima laptopnya diperiksa.

Selain itu terdapat pula kasus perundungan terhadap mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip), Aulia Rahma Lestari. Aulia diduga mengalami perundungan yang memicunya melakukan tindak bunuh diri.

Kini buntut kasus tersebut, Dekan FK Undip Yan Wisnu diberhentikan sementara sebagai dokter spesialis onkologi di RSUP Dr Kariadi Semarang. Selain itu Program Studi Anestesi dan Reanimasi FK Undip di RSUP Dr Kariadi Semarang juga ditangguhkan.

Baca juga: Siswa Curhat Soal Perundungan, Paus Fransiskus: Mari Saling Rangkul

(CEU)

Beredar video memperlihatkan seorang taruna Akademi Kepolisian atau Akpol berinisial B ribut dengan perwira pengasuhnya atau guru sekaligus seniornya.

Dalam video tersebut, tampak seorang taruna Akpol menarik baju seorang perwira dan mendorongnya hingga terjatuh. Aksi taruna Akpol itu berusaha dicegah rekan-rekannya. Namun, taruna Akpol itu tak menghiraukannya. Aksi taruna itu baru berhenti setelah seorang perwira datang dan memperingatkan pelaku.

"Saya perwira dini, kamu siapa, saya perwira," kata pria dalam video tersebut.

Dari narasi yang beredar, taruna Akpol itu menyerang perwira pengasuhnya karena tak terima laptopnya dibuka oleh pengawas.

Gubernur Akpol, Irjen Pol Krisno Siregar membenarkan kasus tersebut.

"Iya, sudah viral," kata Krisno kepada kumparan, Kamis (5/9).

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto juga membenarkan adanya peristiwa itu. Artanto juga sudah melihat video yang beredar di media sosial ini.

Namun, dirinya tidak bisa memberikan pernyataan lain terkait kegaduhan ini termasuk kondisi kaki taruna Akpol tersebut.

"Sudah (lihat), (peristiwanya) tidak tahu kapan, tapi saya monitor juga," ujar Artanto di Lapangan Simpang Lima, Semarang, Kamis (5/9).

Gubernur Akpol Irjen Pol Krisno Siregar bicara terkait kasus taruna Akpol berinisial B yang menyerang perwira pengasuh atau guru sekaligus seniornya di Akpol, Semarang. Pertikaian itu diduga dipicu razia laptop.

Krisno mengatakan, kasus itu saat ini didalami Provos Akpol karena telah masuk ke ranah pelanggaran peserta didik.

"Kasus sedang ditangani oleh Provos Akpol," kata Krisno kepada kumparan, Kamis (5/9) malam.

Menurut Krisno, tindakan taruna Akpol tersebut diduga telah melanggar Peraturan Kepala Lemdiklat Polri.

"Karena telah terjadi pelanggaran peserta didik (taruna) Akpol sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Lemdiklat Polri," ujarnya.

Krisno mengatakan taruna Akpol itu melanggar Peraturan Kepala Lemdiklat Polri. Kasus itu tengah diselidiki.

"Karena telah terjadi pelanggaran peserta didik (taruna) Akpol sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Lemdiklat Polri," kata Krisno kepada kumparan, Kamis (5/9).

Sanksi terhadap taruna Akpol itu, lanjut Krisno, akan diputuskan di Sidang Dewan Akademi.

"Sanksi akademik akan diputuskan melalui sidang dewan akademi," ujar Krisno.

Taruna Akpol berinisial B menyerang perwira pengasuh yang juga guru sekaligus seniornya di asrama Akpol, Semarang, Jawa Tengah. Kasus itu saat ini tengah diusut Provos Akpol.

Gubernur Akpol, Irjen Pol Krisno Siregar, mengatakan taruna Akpol itu melanggar Peraturan Kepala Lemdiklat Polri. Kasus itu tengah diselidiki.

"Karena telah terjadi pelanggaran peserta didik (taruna) Akpol sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Lemdiklat Polri," kata Krisno kepada kumparan, Kamis (5/9).

Sanksi terhadap taruna Akpol itu, lanjut Krisno, akan diputuskan di Sidang Dewan Akademi.

"Sanksi akademik akan diputuskan melalui sidang dewan akademi," ujar Krisno.

Saat ditanyai kapan peristiwa itu terjadi, Krisno belum dapat membeberkannya.

Sekilas Kasus

Beredar video memperlihatkan seorang taruna Akademi Kepolisian atau Akpol berinisial B ribut dengan perwira pengasuhnya atau guru sekaligus seniornya.

Dalam video tersebut, tampak seorang taruna Akpol menarik baju seorang perwira dan mendorongnya hingga terjatuh. Aksi taruna Akpol itu berusaha dicegah rekan-rekannya. Namun, taruna Akpol itu tak menghiraukannya. Aksi taruna itu baru berhenti setelah seorang perwira datang dan memperingatkan pelaku.

"Saya perwira di sini, kamu siapa, saya perwira," kata pria dalam video tersebut.

Dari narasi yang beredar, taruna Akpol itu menyerang perwira pengasuhnya karena tak terima laptopnya dibuka oleh pengawas.

Gubernur Akpol Irjen Pol Krisno Siregar bicara terkait kasus taruna Akpol berinisial B yang menyerang perwira pengasuh atau guru sekaligus seniornya di Akpol, Semarang. Pertikaian itu diduga dipicu razia laptop.

Krisno mengatakan, kasus itu saat ini didalami Provos Akpol karena telah masuk ke ranah pelanggaran peserta didik.

"Kasus sedang ditangani oleh Provos Akpol," kata Krisno kepada kumparan, Kamis (5/9) malam.

Menurut Krisno, tindakan taruna Akpol tersebut diduga telah melanggar Peraturan Kepala Lemdiklat Polri.

"Karena telah terjadi pelanggaran peserta didik (taruna) Akpol sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Lemdiklat Polri," ujarnya.

Saat ditanyai kapan peristiwa itu terjadi, Krisno belum dapat membeberkannya.

Sekilas Kasus

Beredar video memperlihatkan seorang taruna Akademi Kepolisian atau Akpol berinisial B ribut dengan perwira pengasuhnya atau guru sekaligus seniornya.

Dalam video tersebut, tampak seorang taruna Akpol menarik baju seorang perwira dan mendorongnya hingga terjatuh. Aksi taruna Akpol itu berusaha dicegah rekan-rekannya. Namun, taruna Akpol itu tak menghiraukannya. Aksi taruna itu baru berhenti setelah seorang perwira datang dan memperingatkan pelaku.

"Saya perwira dini, kamu siapa, saya perwira," kata pria dalam video tersebut.

Dari narasi yang beredar, taruna Akpol itu menyerang perwira pengasuhnya karena tak terima laptopnya dibuka oleh pengawas.

Beredar video diduga seorang taruna Akademi Kepolisian (Akpol) menyerang perwira pengasuhnya. Diduga taruna itu tidak terima lantaran laptopnya akan diperiksa oleh pengasuhnya.

Dalam video itu, warganet juga menyoroti kondisi fisik taruna tersebut.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto membenarkan adanya peristiwa itu. Artanto juga sudah melihat video yang beredar di media sosial ini.

"Sudah (lihat), (peristiwanya) tidak tahu kapan, tapi saya monitor juga," ujar Artanto di Lapangan Simpang Lima, Kamis (5/9).

Namun, dirinya tidak bisa memberikan pernyataan lain terkait kegaduhan ini termasuk kondisi kaki taruna Akpol tersebut.

"Itu ranahnya Akpol, nanti Akpol yang menjelaskan," kata Artanto.

Beredar video memperlihatkan seorang taruna Akademi Kepolisian atau Akpol berinisial B ribut dengan perwira pengasuhnya atau guru sekaligus seniornya.

Dalam video tersebut, tampak seorang taruna Akpol menarik baju seorang perwira dan mendorongnya hingga terjatuh. Aksi taruna Akpol itu berusaha dicegah rekan-rekannya. Namun, taruna Akpol itu tak menghiraukannya. Aksi taruna itu baru berhenti setelah seorang perwira datang dan memperingatkan pelaku.

"Saya perwira dini, kamu siapa, saya perwira," kata pria dalam video tersebut.

Dari narasi yang beredar, taruna Akpol itu menyerang perwira pengasuhnya karena tak terima laptopnya dibuka oleh pengawas.

Gubernur Akpol, Irjen Pol Krisno Siregar membenarkan kasus tersebut.

"Iya, sudah viral," kata Krisno kepada kumparan, Kamis (5/9).

Krisno belum mengungkap kronologi kejadian tersebut. Termasuk apakah taruna Akpol itu disanksi atau tidak, belum dijelaskan.

AsSDM Kapolri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, penghentian jalur kuota khusus Akpol merupakan arahan dari Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kuota khusus ini berbeda dengan jalur reguler masuk Akpol.

Jalur kuota khusus artinya adalah calon Akpol yang diterima memiliki catatan prestasi dan kemampuan khusus. Calon Akpol dari kuota khusus ini diusulkan salah satunya dari polda.

Dedi mengatakan, penghentian kuota khusus ini karena ditemukannya calon taruna Akpol tak bisa mengikuti proses pendidikan dan pelatihan dengan baik.

"Kita tidak mau lagi dilakukan rekrutmen dengan friksi-friksi seperti itu. Nanti ke depannya belum ikut pendidikan di Akpol, baru ikut pendidikan integrasi sudah sakit, sudah cedera dengan proses latihan. Bahkan, mohon maaf, ada yang meninggal ketika proses pelatihan. 2024. Ini harus zero accident," kata Dedi lewat keterangannya yang diterima kumparan, Selasa (30/7).

Dedi menyebut, penghapusan jalur kuota khusus dan rekpro di seleksi tingkat pusat Akpol, didasari masukan berbagai pihak, salah satunya Gubernur Akpol, Irjen Krisno Halomoan Siregar.

"Kita terus melakukan evaluasi terhadap rekrutmen-rekrutmen yang dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Masukan dari gubernur Akpol yang tiap saat berinteraksi dengan para taruna, masukan dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal," ujar Dedi.

Dedi menegaskan untuk tahun 2024 ini, penetapan hasil kelulusan akhir seleksi tingkat pusat hanya melalui satu jalur seleksi, yakni jalur reguler. Hal itu, kata Dedi, guna mendapatkan calon taruna terbaik dalam proses seleksi.

Pada tahun ini, 490 calon taruna Akpol mengikuti seleksi di tingkat pusat sampai akhir. Hasilnya, hanya 325 orang yang akan lulus. Sebanyak 325 catar yang lulus terpilih terdiri dari 284 calon taruna dan 41 calon taruni.