JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) transparan dalam kasus yang menjerat Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong ( Tom Lembong ). Sahroni meminta Korps Adhyaksa memberikan pencerahan kepada publik terkait kasus tersebut.

"Saya berharap ini menjadi terang benderang dan terlihat di publik bahwa tidak ada indikasi terkait intervensi dan kasihan nanti pemerintah dianggapnya wah ini ada main-main misalnya gitu. Kan kita enggak berharap begitu," kata Sahroni saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Sahroni mengaku kasihan dengan pemerintah bila muncul tuduhan dari publik terhadap kasus Tom Lembong. Untuk itu, ia mengajak publik untuk menunggu proses selanjutnya. "Ya kita tunggu nanti proses selanjutnya," katanya.



Bendahara Umum Partai Nasdem ini meminta Kejagung transparan dalam menegakan hukum di kasus Tom Lembong. Ia meminta Kejagung tak menimbulkan persepsi miring masyarakat terhadap citra pemerintah.

"Kita berharap transparansi yang dilakukan oleh penegakan hukum ini adalah menindaklanjuti prosesnya. Kan jangan sampai menduga-duga. Kan kalau nanti orang udah dijadiin tersangka tiba-tiba dugaan yang terjadi enggak ada misalnya. Misalnya kan gitu," kata Sahroni.

"Nah kita berharap ini menjadi penjernihan di ruang publik, dan publik tidak bertanya-tanya ada apa sebenarnya. Kan nanti kalau dituduh-tuduh nanti disangkanya pihak yang menang misalnya mengintervensi ini, gimana caranya untuk supaya orang diperkarain. Mungkin saja salah saya berpikirnya, tapi kan mudah-mudahan ini objektif," tandas Sahroni.

Diketahui, Tom dijebloskan ke penjara oleh Kejagung setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2016. Pada Pilpres 2024, Tom Lembong bagian dari tim sukses (timses) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Dia menjabat Co-Captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Tim Amin).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menanggapi Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mencokok eks pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar. Zarof ditangkap terkait kasus vonis bebas Ronald Tannur.

Selain itu, Kejagung menduga Zarof menerima gratifikasi sejumlah perkara di MA selama 12 tahun dalam kurun 2012-2024. Mereka menemukan uang senilai Rp 920 miliar dan emas Antam seberat 51 kilogram dari rumah Zarof Ricar.

Sahroni mengatakan, penangkapan Zarof ini harus menjadi momentum bersih-bersih di MA.

“Komisi III memberi apresiasi luar biasa kepada Kejagung, yang berhasil mengungkap dan mengeksekusi temuan ini. Jadikan ini sebagai momentum bersih-bersih MA, sikat semua hakim yang korup. Karena hakim yang korupsi seperti ini justru mengotori reputasi hakim lainnya, yang memang bekerja secara tulus dan amanah," kata Sahroni dalam keterangannya, Minggu (27/10).

"Bayangkan, di saat para hakim se-Indonesia mengeluh kesusahan, dan akhirnya mendapat kenaikan gaji, namun di sisi lain ada hakim korup yang menampung uang haram sebanyak ini. Gak beres!” tambah dia.

Bendahara Umum NasDem ini berharap Kejagung dapat melacak asal muasal uang tersebut. Ia menduga uang tersebut terkumpul dari banyak jenis tindak kejahatan.

“Dan saya yakin Kejagung bakal segera mengetahui asal muasal setiap rupiah dari uang sitaan tersebut. Mulai dari siapa yang bermain, apa titipannya, siapa saja oknum yang terlibat, pasti bakal terungkap," kata Sahroni.

"Karena ini benar-benar di luar nalar kewajaran, hampir Rp 1 triliun uang cash, ini sudah korup sekorup-korupnya,” tambah Sahroni.

Sahroni berharap momentum bersih-bersih MA ini dijadikan sebagai titik balik peningkatan kualitas keadilan di Indonesia.

“Saya harap Kejagung bisa total dalam momentum bersih-bersih MA ini. Biar sekalian disikat semua yang bermasalah. Agar habis ini, kualitas peradilan kita bisa semakin bagus karena tidak ada oknum,” tutup Sahroni.

Ronald Tannur merupakan anak eks Anggota DPR RI fraksi PKB Edward Tannur yang didakwa membunuh pacarnya, Dini Sera Afrianti.

Di PN Surabaya, Ronal divonis bebas. Ternyata para hakim pembebas Ronald itu diduga dibayar—terdapat uang Rp 20 miliar yang ditemukan penyidik Kejagung.

Ada tiga Hakim yang diduga menerima suap dari Lisa -- Lisa Rachmat-- pengacara Ronald Tannur yakni Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul. Ketiganya adalah Majelis Hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada Ronald Tannur pada Juli 2024.

Diduga, Lisa menjanjikan fee sebesar Rp 5 miliar untuk hakim kasasi. Kemudian Rp 1 miliar kepada Zarof --mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar-- sebagai uang jasa pengurusan perkara.

Ketiga Hakim sudah dijerat sebagai tersangka dan ditahan. Pihak pemberi suap, Lisa Rachmat, juga kemudian dijerat sebagai tersangka. Keempatnya ditangkap pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Di tingkat kasasi, meski ada percobaan pemberian suap, namun vonisnya Tannur dinyatakan bersalah. Dia dihukum 5 tahun penjara atas meninggalnya sang kekasih, Dini Sera. Vonis kasasi diketok 22 Oktober 2024.

Ketua Majelis Kasasi ini adalah Hakim Agung Soesilo dengan Anggota Hakim Agung Sutarjo dan Ainal Mardhiah.

Menurut Abdul Qohar, uang belum sempat diberikan Zarof Ricar kepada 3 Hakim Agung tersebut. "Belum. Namanya saja pemufakatan jahat. Kalau sudah penyerahan namanya delik selesai," ujar dia.

Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (23/10). Ketiga hakim tersebut merupakan hakim yang pernah memvonis bebas Gregorius Ronald Tannur.

Ronald Tannur merupakan anak mantan Anggota DPR, terdakwa kasus pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afriyanti.

Terkait penangkapan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi Kejagung. Menurut Sahroni, langkah Kejagung sudah tepat dalam menegakkan hukum.

“Saya acungkan 4 jempol untuk Kejagung, yang tanpa pandang bulu menangkap para hakim bermasalah tersebut," ujar Sahroni dalam keterangan (23/10).

"Dari sini kita bisa melihat bahwa Kejagung objektif dan tegas dalam menindak oknum-oknum, tanpa terkecuali, termasuk hakim sekalipun. Pokoknya dapat laporan, ada temuan, langsung tangkap. Tanpa basa-basi, tanpa negosiasi,” jelas dia.

Lebih lanjut, Sahroni pun ingin kasus ini dijadikan pelajaran bagi seluruh penegak hukum, untuk tidak menyelewengkan kekuasaan dan jabatan.

“Sampai saat ini kita belum tahu tindak kejahatan apa yang dilakukan ketiganya. Tapi yang jelas kalau sudah ditangkap Kejagung, 100% dipastikan mereka bermasalah," tutur dia.

"Jadi saya harap, kasus ini jadi pelajaran untuk seluruh penegak hukum, khususnya para hakim. Jangan gunakan kewenangan dan jabatan untuk sesuai yang melanggar, pasti akan ketahuan,” tambah Bendum Partai NasDem.

Terakhir, Sahroni berharap para penegak hukum bisa amanah dalam mengemban tugas dan jabatannya.

“Penegak hukum, apalagi hakim, ini sangat menentukan kualitas keadilan kita. Kalau malah sibuk main-main, hengky pengky, ya susah,” tutup Sahroni.

Dalam kasus ini, tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya memvonis bebas Gregorius Ronald Tannur atas kasus penganiayaan hingga menyebabkan kematian terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti.

Ketiga hakim yang mengadili adalah Hakim Ketua Erintuah Damanik serta dua anggota hakim Heru Hanindyo dan Mangapul. Belum ada keterangan dari pihak PN Surabaya maupun ketiga hakim itu atas penangkapan tersebut.

Ketiga hakim itu sudah dibawa ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tidak ada keterangan yang disampaikan ketiganya.

Dalam putusannya, hakim menilai Ronald Tannur tidak terbukti terlibat dalam kematian Dini Sera.

Ronald Tannur dinilai tak terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian, maupun kealpaan yang membuat orang mati.

Komisi Yudisial (KY) menyatakan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tannur terbukti melanggar etik. Ketiga hakim itu direkomendasikan untuk diberi sanksi berat berupa pemberhentian alias pemecatan.

Atas vonis bebas itu, jaksa langsung mengajukan kasasi. Belum diketahui vonis kasasi tersebut.

Keluarga Gonzalo Algazali yang merupakan pengusaha kosmetik dan klinik kecantikan—dijuluki anak "crazy rich Makassar", kena tipu hingga Rp 4,9 miliar.

Penipu itu berinisial AFR yang dikenal sebagai aktivis antikorupsi asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, telah menjadi tersangka dan bahkan ditahan.

Rusdiana, nenek Gonzalo menceritakan bagaimana mereka ditipu seorang perempuan berinisial AFR hingga Rp 4,9 miliar dengan iming-iming Gonzalo bisa masuk Akademi Kepolisian (Akpol).

"Saya ini sudah melapor di Polrestabes Makassar terkait dengan cucu saya daftar Akpol diiming-imingi akan lulus," kata Rusdiana kepada wartawan, Rabu (16/10) malam.

Rusdiana menceritakan awalnya dia didatangi langsung oleh AFR. Saat itu, AFR mengaku dapat meluluskan Gonzalo dalam pendaftaran Taruna Akpol lantaran dekat dengan anggota DPR RI Sahroni.

"Dia mengaku dekat dengan Pak Sahroni. Begitu dua bulan saya kenal, dia bilang sudah nikah siri dengan Pak Sahroni. Makanya kita percaya, karena katanya ada jatahnya Pak Sahroni, satu orang bisa masuk Akpol melalui dengan Kapolri," ucapnya.

Singkat cerita, saat pendaftaran dan atau tes Akpol berlangsung, AFR mulai meminta sejumlah uang. Ia mengaku, uang tersebut untuk diserahkan ke pejabat kepolisian di Polda Sulsel.

"Pertama, Rp 250 juta, kemudian Rp 200 juta. Setelah itu, dibuatkan rekening yang totalnya itu berisi Rp 3 miliar. Diambil secara bertahap. Alasannya uang untuk diberikan kepada pengurus, Dokpol, Irwasda, Karo Rena karena banyak saingan, berat. Pas mau akademik dan psiko," sebut dia.

Gozalo lalu mengikuti tes masuk Akpol. Namun ternyata Gonzalo dinyatakan tidak lulus di tingkat daerah, Polda Sulsel.

"Sudah ada pengumuman di Polda, Gonzalo tidak lulus. Tapi di depan keluarga kami, dia (AFR) bilang ada kuota khusus, jadi tenang saja ikut mi saya ke Jakarta. Jadi (AFR) bawa Gonzalo ke Jakarta dan Semarang selama satu bulan lebih," tambahnya.

Gonzalo berangkat ke Jakarta. Dia janjikan masuk kuota khusus Akpol oleh AFR. Setibanya di Jakarta, Gonzalo dijemput oleh dua orang pria suruhan AFR.

"Ada dua orang yang jemput di bandara, katanya mau dibawa pergi pendidikan dan pintarnya dibawa dan lewat depan gerbang pendidikan Akpol. Jadi Gonzalo, sempat melapor ke grup keluarga bahwa alhamdulillah sudah sampai di tempat pendidikan Akpol. Ini tempatnya (foto). Padahal, ini Gonzalo dibawa masuk ke hotel, sekitar 1 kilo. Jadi cuma lewat. Alasannya masih ada acara di Akpol belum bisa masuk," kata Serly, tante Gonzalo di kesempatan yang sama.

Selain Jakarta, Gonzalo dibawa ke Semarang. Di sana, ia tinggal hidup secara berpindah-pindah di hotel. Untuk meyakinkan keluarga korban, AFR disebut kerap kali mengabari keluarga korban jika Gonzalo akan makan siang dan menghadiri pesta Kapolri.

"Saya dibodohi dengan sekeluarga bahwa ini ada undangan pengantin dari Pak Kapolri. Kita ini sudah bangga ini di undang Pak Kapolri. Jadi Ummi sama AFR pergi beli emas senilai 100 juta, katanya untuk kado ibu Kapolri. Jadi Ummi sudah pergi beli baju, pas sorenya dia (AFR) telepon ke saya bilang Ummi tidak bisa ikut cuma dua orang. Makanya Ummi tidak pergi dan kado emas itu diserahkan ke AFR. Ummi bertanya ke AFR bilang siapa kau kasi itu kado emas, AFR bilang istrinya Pak Kapolri," ucap dia.

Di pesta tersebut, Gonzalo juga diminta foto dengan karangan bunga untuk menyakinkan keluarga korban bahwa benar datang ke acara pengantin undangan Kapolri.

"Seolah-olah pernikahan atau acaranya Pak Kapolri. Di situlah Gonzalo foto dengan karangan bunga di acara itu," sambungnya

Meski sudah sebulan lebih di Semarang-Jakarta, Gonzalo tak kunjung masuk pendidikan Akpol. Ia hanya kerap di janji oleh komplotan AFR. Sehingga, Gonzalo memutuskan kabur dan pulang ke Makassar.

Tetapi sebelum Gonzalo kabur ke Makassar, pelaku sempat kembali meminta uang Rp 2 miliar kepada keluarga Gonzalo di Makassar. Alasannya untuk lulus masuk taruna Akpol melalui jalur khusus itu.

Tapi, keluarga Gonzalo hanya mengirimkan uang Rp 1 miliar. Sisanya akan diserahkan apabila Gonzalo benar-benar telah masuk Akpol.

"Pada saat mau pengumuman sempat minta uang Rp 2 miliar karena jatah kuota khusus makin bersaing. Katanya, sisa dua dan salah satunya Gonzalo, asal menambah uang Rp 2 miliar. Tapi cuma Rp 1 miliar saya berikan. Saya sampaikan masuk pi Gonzalo baru saya serahkan 1 miliar sisanya. Setelah saya kasihkan Rp 1 miliar itu, besoknya Gonzalo ada pulang," jelasnya.

Gonzalo pulang karena sudah mengetahui dirinya menjadi korban penipuan. Ia dipastikan tidak lulus Akpol.

"Gonzalo pulang dari Semarang karena melarikan diri, bukan karena pulang biasa. Saya teleponkan cepat driver dan belikan tiket. Jadi dia itu diikuti terus, Gonzalo ketakutan. Sampai di rumah baru bicara semua kalau tidak masuk pendidikan, tidak dibawa ke Mabes dan lain-lain," tandasnya.

Gonzalo tiba di Makassar pada 1 September 2024. Kemudian, keluarganya melaporkan kasus ini di Polrestabes Makassar pada 4 September 2024.

Di kesempatan terpisah, Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Devi Sujana mengatakan AFR sudah ditangkap dan ditahan sejak bulan lalu.

"Terlapor sudah ditahan sejak bulan kemarin (September)," kata Devi, Rabu (16/10).

Politisi NasDem Sahroni memberikan klarifikasi. Dia mengaku tidak kenal dengan AFR yang disebut-sebut oleh crazy Makassar itu.

"Saya nggak kenal sama itu penipu yang mengatasnamakan saya. Siapa pun yang bawa-bawa nama saya lebih baik kroscek ulang melalui DM saya. Pelaku penipuan sudah ditangkap oleh Polres langsung," kata Sahroni.

Sahroni mengimbau agar masyarakat jangan mudah percaya dengan modus penipuan serupa.

"Semoga Ibu (korban) dapat rezeki berlimpah ruah ke depannya yah amin.. Ambil hikmahnya yah dari segala cobaan," ucap Sahroni.

Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni memberikan penjelasan terkait sikap partainya yang memutuskan tidak bergabung dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Sahroni mengatakan, tidak bergabungnya NasDem dalam kabinet bukan berarti mereka berubah sikap dan tidak jadi mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Tidak masuk kabinet bukan berarti NasDem enggak mendukung pemerintahan," kata Sahroni ketika dikonfirmasi, Senin (14/10).

"NasDem mendukung pemerintahan Prabowo secara totalitas sekalipun enggak ada menteri," tambah dia.

Anggota DPR 2024-2029 ini membeberkan, NasDem berkomitmen dan mempunyai tanggungjawab untuk memajukan bangsa Indonesia bersama Prabowo sekali presiden terpilih.

"Itu tanda bahwa NasDem punya tanggung jawab bersama pemerintahan Pak Prabowo untuk kemajuan Indonesia lebih baik lagi ke depannya," jelas Sahroni.

Sebelumnya Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim, menyebut partainya memutuskan untuk tidak masuk dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Pemerintahan ini sukses, tetapi atas dasar pertimbangan banyak hal, kita memutuskan juga untuk tidak masuk dalam kabinet (Prabowo-Gibran),” kata Hermawi usai melayat wafatnya Cagub Malut Benny Laos di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, pada Minggu (13/10).

Menurut Hermawi, jauh lebih penting jika pemikiran NasDem diterima oleh pemerintah ke depan daripada masuk dalam kabinet.

“Menurut kita, pikiran-pikiran kita kalau diterima itu jauh lebih penting daripada kita masuk dalam kabinet, pikiran-pikiran kita kontribusi kita terhadap berbagai hal itu akan jauh lebih berarti daripada secara fisik kita masuk,” ujarnya.

Meski tak masuk Kabinet, Hermawi menyebut NasDem tetap menjadi bagian pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono telah mendapatkan gelar doktor terbuka dari Universitas Airlangga. Ia meraih gelar usai menyelesaikan ujian terbuka program studi pengembangan sumber dana manusia.

Disertasi AHY mengangkat judul "Transformational Leadership and Human Resources Orchestration Towards Indonesia Emas 2045". Ia mendapatkan gelar setelah mengikuti kuliah selama tiga tahun.

"Saya berharap bisa dikontribusikan untuk pengambilan kebijakan ke depan," kata AHY usai ujian terbuka di Unair, Surabaya, Senin (8/10) dikutip dari Antara.

Proses ujian terbuka juga dihadiri oleh Presiden keenam Indonesia yang juga ayah AHY yakni Susilo Bambang Yudhoyono. AHY bukan satu-satunya politisi yang mendapatkan gelar doktor lewat proses perkuliahan. Berikut nama-nama politisi bergelar doktor:

Anies Baswedan

Gubernur Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan juga merupakan peraih gelar doktor. Anies merupakan pemegang gelar Doktor Ilmu Politik dari Northern Illinois University, Amerika Serikat pada 2005.

Ia meraih gelar doktor usai mempertahankan disertasi berjudul "Regional Autonomy and Patterns of Democracy in Indonesia". Disertasinya membahas otonomi serta model demokrasi dengan mengambil sampel pada 177 daerah.

Hasto Kristiyanto

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mendapatkan gelar Doktor Ilmu Pertahanan dalam Sidang Promosi terbuka Universitas Pertahanan pada 6 Juni 2022 lalu.

Hasto lulus usai memaparkan disertasi yang berjudul "Diskursus Pemikiran Geopolitik Soekarno dan Relevansinya Terhadap Pertahanan Negara". Sejumlah tokoh yang menjadi penguji eksternalnya adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, hingga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Ahmad Sahroni

Politisi Partai Nasdem Ahmad Sahrono mendapatkan gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Borobudur, Jakarta pada Minggu, 8 September 2024.
Ia meraih gelar doktor usai mempertahankan disertasi dengan judul "Pemberantasan Korupsi melalui Prinsip Ultimum Remedium: Suatu Strategi Pengembalian Keuangan Negara".

Dalam sidang, Sahroni diuji oleh Rektor Universitas Borobudur Prof. Bambang Bernanthos, Bambang Soesatyo yang saat itu menjabat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), hingga Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani.

Bambang Soesatyo

Politisi Partai Golkar yang juga Ketua MPR 2019-2024 Bambang Soesatyo juga merupakan peraih gelar doktor. Gelar Doktor Ilmu Hukum didapatkannya dari Universitas Padjadjaran pada sidang tanggal 28 Januari 2023.

Ia meraih gelar usai mempertahankan disertasinya yang berjudul "Peranan dan Bentuk Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) Sebagai Payung Hukum Pelaksanaan Pembangunan Berkesinambungan dalam Menghadapi Revolusi Industri 5.0 dan Indonesia Emas".

Anggota DPR periode 2024-2029 Ahmad Sahroni ikut menanggapi aksi hakim di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia menggelar aksi 'mogok' cuti bersamaan

Para hakim menggelar aksi cuti sebagai bentuk protes karena gaji mereka tidak mengalami kenaikan selama 12 tahun terakhir.

Sekretaris Fraksi NasDem ini berharap para hakim bisa segera mengalami kenaikan gaji, sesuai dengan beban profesi yang mereka tanggung.

“Komisi III tentu akan memperjuangkan kesejahteraan para Hakim. Nantinya Komisi III akan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama para stakeholder, termasuk Mahkamah Agung dan juga Menkumham, terkait aspirasi ini," kata Sahroni dalam keterangannya, Selasa (8/10).

"Karena menurut saya, memang sudah seharusnya Hakim mendapatkan gaji yang besar. Itu selaras dengan tanggungan profesinya sebagai perwakilan Tuhan di muka bumi. Jadi pokoknya, Komisi III full support untuk kesejahteraan para hakim, salah satunya dengan mendukung rencana kenaikan gaji,” tambah eks Wakil Ketua Komisi III itu.

Sahroni menyebut, Komisi III DPR bakal membantu mendorong dan memastikan kesejahteraan para hakim. Karena bagaimanapun, ia menilai hakim merupakan aktor penentu kualitas keadilan.

“Ada beberapa catatan yang akan sama-sama kita selesaikan. Beberapa di antaranya terkait gaji Hakim yang tak kunjung mendapat kenaikan, tunjangan kinerja yang hilang sejak 2012, jaminan keselamatan, dan kesetaraan gender di profesi kehakiman. Pokoknya kita akan temukan titik keseimbangannya, agar beban kerja para hakim dapat selaras dengan kesejahteraan yang diterimanya,” kata Sahroni.

Sahroni berharap setelah masalah hakim diselesaikan, para hakim dapat bekerja dengan lebih profesional, objektif dan fokus.

“Karena kualitas keadilan di Indonesia sangat bergantung kepada para hakim. Di sisi lain, bagaimana hakim bisa fokus kalau kesejahteraannya belum terpenuhi seperti ini? Nah itu yang akan kita selesaikan,” tutup Sahroni.

Sebelumnya sejumlah perwakilan hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) melakukan audiensi dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Senin (7/10).

Audiensi itu terkait dengan aksi cuti "mogok" massal para hakim yang berlangsung pada 7-11 Oktober 2024.

Dalam audiensi itu, perwakilan tim SHI menyampaikan tuntutannya kepada Menkumham, Supratman Andi Agtas, terkait gaji dan tunjangan mereka yang tak kunjung naik selama 12 tahun.

Salah satu perwakilan yang juga merupakan hakim Pengadilan Negeri Sampang, Aji Prakoso, menyebut bahwa tuntutan itu akan segera ditindaklanjuti oleh Menkumham bersama dengan lembaga terkait.

Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni menanggapi terkait penyusunan kabinet Prabowo-Gibran yang masih terus berjalan. NasDem bukan pengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Meski begitu, partai besutan Surya Paloh ini menyatakan akan mendukung penuh pemerintahan Prabowo-Gibran setelah Pilpres berakhir.

Beredar kabar NasDem setelah mendukung Prabowo, akan mendapat posisi menteri. Sahroni pun tak membantah terkait tawaran ini.

"Yang saya dengar sih sudah pernah diminta perwakilan. Tapi Ketua Umum kami (Surya Paloh) lebih bicara tentang dukungan kepada pemerintahan Pak Prabowo yang akan datang," kata Sahroni kepada wartawan, Senin (7/10).

Sahroni menuturkan, Surya Paloh tidak ingin ambil pusing mengenai masalah menteri. Ia memastikan NasDem tetap akan mendukung penuh pemerintahan Prabowo-Gibran meski tidak ada kadernya yang menjadi menteri.

"(Surya Paloh bilang) tidak penting bicara menteri tapi bicara terkait dukungan penuh pemerintahan," kata Sahroni.

"Kagak ada menteri NasDem di kabinet Pak Prabowo, tapi NasDem all out mendukung pemerintahan yang super kuat 5 tahun mendatang," jelas Sahroni.

Anggota DPR 2024-2029 ini menuturkan, sejauh ini dirinya belum menerima kabar kader NasDem yang akan menjadi menteri. Oleh sebab itu, ia menyebut kecil kemungkinan ada kader NasDem bakal menjadi menteri.

"Sampai detik ini enggak ada (kader NasDem bakal jadi menteri)," ucap Sahroni.

Sejauh ini memang belum ada nama politikus NasDem yang masuk bursa menteri Prabowo. Di masa akhir kabinet Jokowi, tersisa Menteri LHK Siti Nurbaya yang masih bertahan di kabinet.

Anggota DPR periode 2024-2029 tidak akan lagi mendapat fasilitas rumah dinas. Rumah dinas DPR terletak di Kalibata, Jakarta Selatan dan Ulujami, Jakarta Barat.

Nantinya, anggota DPR akan mendapat tunjangan perumahan sebagai ganti rumah dinas. Besarannya sekitar Rp 30 juta hingga Rp 50 juta, menunggu keputusan BURT.

Sekretaris Fraksi NasDem di DPR, Ahmad Sahroni, menanggapi soal anggota DPR yang tidak lagi mendapat rumah dinas.

Sahroni mengatakan, memang kondisi dan fasilitas rumah dinas DPR di Kalibata masih sangat layak huni. Meski begitu, ia menyebut biaya perawatan sangat tinggi.

"Memang layak huni, tapi perawatannya mahal sekali," kata Sahroni kepada wartawan, Senin (7/10).

Bendahara Umum NasDem ini mengatakan, nantinya rumah dinas DPR di Ulujami dan Kalibata akan dikembalikan kepada negara. Ia sepakat anggota DPR tidak perlu mendapat fasilitas rumah dinas dan cukup diganti dengan tunjangan perumahan.

"Sangat tepat (tidak mendapat rumah dinas) karena kalau terus melalui rumah dinas, akan bengkak pembiayaan perawatannya," ucap Sahroni.

"Rumah dinas yang DPR RI semua akan dikembalikan ke negara," tutup dia.

Sebelumnya keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR RI nomor B/733/RT.01/09/2024 pada 25 September 2024. Di sana disebutkan para anggota dewan tidak lagi mendapatkan rumah dinas atau fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA).

“Iya betul (tidak dapat rumah dinas),” kata Sekjen DPR RI Indra Iskandar saat dihubungi, Kamis (3/10).

Dalam surat edaran tersebut, peniadaan rumah dinas ini merupakan hasil rapat Pimpinan DPR RI, pimpinan fraksi-fraksi DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 24 September 2024.

Sebagai gantinya, para anggota dewan akan diberikan tunjangan perumahan. Adapun untuk para anggota DPR RI periode lama yang kembali terpilih periode 2024-2029 diminta untuk mengembalikan rumah dinas paling lambat 30 September 2024.

Politikus NasDem Ahmad Sahroni menanggapi kasus tewasnya siswa SMP N 1 STM Hilir bernama Rindu Syahputra Sinaga (14 tahun). Rindu disebut-sebut tewas lantaran hukuman squat jump 100 kali yang diberikan oleh guru agamanya.

Sahroni menyesalkan masih ada budaya pemberian hukuman fisik tidak wajar kepada para siswa.

“Hari gini masih ada aja pemberian hukuman fisik tidak wajar kepada siswa seperti itu. Zaman sudah modern, kurikulum sudah diperbaharui, tapi cara mengajarnya masih kuno," kata Sahroni dalam keterangannya, Minggu (6/10).

"Ini benar-benar harus jadi momentum pembenahan di pendidikan kita, di mana tak boleh ada lagi hukuman fisik tak wajar di lingkungan pendidikan,” tambah dia.

Anggota DPR periode 2024-2029 ini mengatakan setalah dilakukan ekshumasi terhadap jenazah korban, kepolisian harus segera mengungkap penyebab kematian korban.

“Maka saya minta pihak forensik kepolisian segera mengungkap penyebab kematian korban. Jika benar kelelahan akibat hukuman tidak wajar tersebut, saya minta oknum guru itu langsung diberi hukuman setimpal. Agar memberi pesan bahwa, tidak boleh lagi ada guru yang menerapkan cara-cara pengajaran seperti itu," ucap Sahroni.

"Kalau murid ada salah ya dinasihati, pun jika diperlukan hukuman, bisa yang lebih mendidik, bukan menyiksa,” kata Sahroni.

Sahroni berharap kejadian seperti ini tidak kembali terulang dalam dunia pendidikan.

“Dan saya harap kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi. Kalau masih ada, murid melapor saja ke pihak sekolah atau orang tua. Nanti biar dilaporkan ke polisi dan diusut,” tutup Sahroni.

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Nasdem DPR mengumumkan sejumlah pimpinan Fraksi Nasdem DPR untuk periode 2024-2029.

Artis era 90an, Nafa Urbach didapuk menjadi Bendahara Fraksi Nasdem DPR. Ketua Fraksi Nasdem DPR periode 2024-2029 adalah mantan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat.

"Ketua Fraksi, Viktor Bungtilu Laiskodat, Sekretaris Fraksi, Ahmad Sahroni Bendahara Fraksi, Nafa Urbach," ucap Nafa Urbach yang juga menjadi Juru Bicara Fraksi Nasdem DPR, dalam rapat paripurna pemilihan dan penetapan pimpinan DPR 2024-2029, Selasa (1/10/2024).

Setelah membacakan nama-nama pimpinan fraksi Nasdem, Nafa Urbach mendapatkan tepuk tangan dari seluruh hadirin rapat paripurna.

Nafa Urbach juga membacakan nama anggota Fraksi Nasdem yang diusulkan sebagai pimpinan DPR, yakni Saan Mustopa.

"Pimpinan DPR RI, wakil ketua DPR bapak Saan Mustopa. Demikian usulan nama fraksi, pimpinan fraksi dan pimpinan DPR RI dari Partai Nasdem. Terima kasih," ungkap Nafa Urbach.

Adapun Fraksi Nasdem DPR periode 2024-2029 berjumlah 69 anggota DPR.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengapresiasi kepolisian yang bertindak cepat dalam kasus pembubaran paksa diskusi Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang, Sabtu (28/9) kemarin.

Lima pelaku sudah ditangkap. Mereka adalah FEK, GW, JJ, LW, dan MDM.

Sahroni menilai, perbuatan pembubaran diskusi secara sepihak tersebut merupakan tindakan brutal, serta melawan hukum dan merusak demokrasi.

“Apresiasi respons cepat pihak kepolisian dalam menindak para pelaku pembubaran sepihak tersebut. Sudah 100% tepat. Karena aksi-aksi seperti itu jelas merusak demokrasi dan mengangkangi aparat kepolisian selaku penegak hukum. Tidak ada hak dan kewenangan mereka melakukan itu. Apalagi diduga ada penganiayaan di sana," kata Sahroni dalam keterangannya, Senin (30/9).

"Maka dengan ini, melalui tindakan tegas kepolisian, menjadi simbol bahwa negara menjamin dan melindungi kebebasan bersuara bagi rakyatnya. Sekaligus melawan keras segala bentuk aksi premanisme,” tambah dia.

Bendahara Umum NasDem ini mendesak kepolisian mengusut motif para pelaku pembubaran. Menurutnya, ada potensi para pelaku memiliki motif tertentu.

“Polisi juga wajib telusuri motif para pelaku. Apa maksudnya? Kenapa sampai berbuat sejauh itu? Karena tak menutup kemungkinan ada suatu agenda khusus di baliknya. Malah bisa jadi mereka disuruh atau diprovokasi oleh aktor tertentu. Jadi banyak kemungkinan yang bisa mengarah ke sana. Harus dibongkar sampai clear,” ucap Sahroni.

Sahroni menegaskan, pola premanisme seperti ini tidak boleh sampai terulang dalam negara demokrasi.

“Sebagai negara demokrasi, negara harus memastikan kebebasan rakyatnya dalam bersuara. Maka upaya pembungkaman melalui pola-pola premanisme dan penggunaan kekerasan seperti ini harus ditindak tegas,” tutup Sahroni.

Diskusi FTA dihadiri oleh beberapa tokoh, seperti Din Syamsudin, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, Said Didu, eks Danjen Kopassus Soenarko, Marwan Batubara, Rizal Fadhilah. Selain itu juga Tata Kesantra dan Ida N Kusdianti yang merupakan Ketua dan Sekjen Forum Tanah Air. Diskusi ini dibubarkan paksa oleh sekelompok orang tak dikenal.

Di tengah diskusi, mereka merangsek masuk ke dalam tempat diskusi untuk membubarkan paksa. Mereka merusak beberapa properti dan membuat kericuhan.

Dua orang satpam menjadi korban luka dalam kejadian ini. Sementara itu, polisi memastikan para tokoh yang hadir tidak ada yang terluka.