Bisnis.com, JAKARTA – Keputusan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia bergabung ke dalam BRICS di tengah upaya akses ke dalam kelompok Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dinilai positif oleh pengamat dan kalangan usaha.

Sebagai informasi, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan minatnya masuk kelompok Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau BRICS. Adapun, Indonesia juga sedang mengurus aksesi untuk masuk ke OECD, proses yang telah dimulai sejak masa pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menilai pemerintah Indonesia memiliki tendensi dan pertimbangan dari segi geopolitik dalam berpartisipasi lewat dua organisasi dunia tersebut. Keputusan Presiden Prabowo, katanya, menjadi langkah yang baik bagi Indonesia.

"Mungkin perlu dilihat benefit-nya apa persisinya, tapi yang pasti supaya kita berimbang mungkin dari OECD tendensi nya kita sudah lihat seperti apa, kemudian BRICS itu seperti apa. Ini yang saya rasa perlu dianalisa lebih jauh," kata Shinta, Rabu (30/10/2024).

Shinta menerangkan keanggotan Indonesia di OECD dan BRICS cenderung kepada keterlibatan dalam standar-standar yang ditetapkan organisasi tersebut. Sementara itu, dia mengatakan kedua nya tidak langsung berdampak pada akses pasar, perdagangan maupun investasi.

"Ini maksudnya tidak ada kaitan langsung terhadap akses pasar dan lain-lain. Ini hanya kelompok yang kemudian mencoba untuk bersama, saya lihat salah satu aspek yang lagi didorong emngenai keuangan, dari segi swap [currency] dan segala macam," ujarnya

Sementara itu, ekonom senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai upaya RI masuk ke dalam BRICS dan OECD merupakan opsi terbaik seiring dengan potensi positif yang akan didapat dari kerja sama dengan kedua kelompok tersebut.

Wijayanto juga mengatakan, tidak ada larangan formal yang mengatakan bahhwa sebuah negara tidak boleh bergabung dengan BRICS dan OECD. Menurutnya, praktik serupa juga telah dilakukan oleh negara-negara lain seperti Brasil, Thailand, dan lainnya.

"Ini (bergabung ke BRICS dan OECD) mungkin dilakukan, karena tidak ada larangan formal. Thailand approachnya begitu, Turki sudah menjadi anggota OECD tapi sedang apply (ke BRICS), Brasil sebagai pemrakarsa BRICS juga sedang apply ke OECD," jelas WIjayanto dalam diskusi daring 'BRICS vs OECD: Indonesia Pilih Mana?'pada Rabu (30/10/2014).

Keuntungan Gabung BRICS dan OECD

Wijayanto memaparkan, salah satu keuntungan Indonesia bergabung dengan BRICS adalah meningkatkan kerja sama antara negara berkembang atau global south. Menurutnya, kerja sama global south belum secara maksimal dikembangkan oleh OECD. Padahal, Wijayanto mengatakan secara ekonomi potensi kerja sama ini sangat besar.

Selain itu, bergabungnya Indonesia ke BRICS bermanfaat untuk mempromosikan multilateralisme yang bersifat lebih egaliter. Hal tersebut berbeda dengan OECD yang beranggotakan 38 negara yang memiliki beberapa pihak lebih dominan, sehingga berpotensi meminimalkan peran Indonesia jika bergabung pada kelompok tersebut.

Selain itu, keuntungan Indonesia gabung BRICS dinilai akan mendorong pemanfaatan mata uang lokal dalam transaksi ekspor dan impor. BRICS juga memiliki porsi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dan populasi yang besar terhadap global.

"Kemudian, proses untuk menjadi anggota BRICS relatif sederhana, tidak seperti OECD yang membutuhkan waktu bertahun-tahun," lanjutnya.

Sementara itu, salah satu keuntungan Indonesia bergabung OECD adalah adanya potensi transfer teknologi. Hal tersebut mengingat posisi OECD sebagai organisasi beranggotakan negara-negara maju. Transfer teknologi tersebut dapat dimanfaatkan Indonesia dalam upaya pengembangan dan pembangunan negara.

Wijayanto menambahkan, OECD juga memiliki keunggulan dari sisi jumlah anggota yang telah mencapai 38 negara. Melalui organisasi ini, Indonesia juga dapat mempromosikan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, serta good governance dengan lebih optimal.

Selain itu, Indonesia juga dapat mempercepat dan mempermudah proses penyelesaian perjanjian kerja sama dengan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Pasalnya, hingga saat ini, proses perundingan terkait kerja sama tersebut sudah berjalan selama 10 tahun.

Tak Ganggu Aksesi OECD

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa keputusan bergabung dengan BRICS tidak akan mengganggu langkah Indonesia yang sejak tahun lalu telah memulai aksesi menjadi anggota OECD.

“Tidak, jadi kita kan negara nonblok dan itu sudah dipahami seluruh anggota OECD,” ujarnya kepada media massa di JCC, Rabu (30/10/2024).

Bersama BRICS, dapat memberikan Indonesia akses ke pendanaan alternatif dan kerja sama Selatan-Selatan yang lebih setara.

Sementara keterlibatan aktif Indonesia dengan OECD– yang beranggotakan 38 negara, termasuk di dalamnya Australia, Amerika Serikat, dan Inggris– dapat mendorong reformasi dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia disarankan untuk masuk ke dua organisasi, yakni BRICS dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) seiring dengan potensi positif yang akan didapat dari kerja sama dengan kedua kelompok tersebut.

Sebagai informasi, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan minatnya masuk kelompok Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau BRICS. Adapun, Indonesia juga sedang mengurus aksesi untuk masuk ke OECD, proses yang telah dimulai sejak masa pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, opsi terbaik untuk Indonesia adalah untuk bergabung dengan kedua organisasi tersebut. Hal tersebut seiring dengan potensi manfaat yang akan didapatkan Indonesia dengan langkah tersebut.

Wijayanto juga mengatakan, tidak ada larangan formal yang mengatakan bahhwa sebuah negara tidak boleh bergabung dengan BRICS dan OECD. Menurutnya, praktik serupa juga telah dilakukan oleh negara-negara lain seperti Brasil, Thailand, dan lainnya.

"Ini (bergabung ke BRICS dan OECD) mungkin dilakukan, karena tidak ada larangan formal. Thailand approachnya begitu, Turki sudah menjadi anggota OECD tapi sedang apply (ke BRICS), Brasil sebagai pemrakarsa BRICS juga sedang apply ke OECD," jelas WIjayanto dalam diskusi daring 'BRICS vs OECD: Indonesia Pilih Mana?'pada Rabu (30/10/2014).

Wijayanto memaparkan, salah satu keuntungan Indonesia bergabung dengan BRICS adalah meningkatkan kerja sama antara negara berkembang atau global south. Menurutnya, kerja sama global south belum secara maksimal dikembangkan oleh OECD. Padahal, Wijayanto mengatakan secara ekonomi potensi kerja sama ini sangat besar.

Selain itu, bergabungnya Indonesia ke BRICS bermanfaat untuk mempromosikan multilateralisme yang bersifat lebih egaliter. Hal tersebut berbeda dengan OECD yang beranggotakan 38 negara yang memiliki beberapa pihak lebih dominan, sehingga berpotensi meminimalkan peran Indonesia jika bergabung pada kelompok tersebut.

Selain itu, keuntungan Indonesia gabung BRICS dinilai akan mendorong pemanfaatan mata uang lokal dalam transaksi ekspor dan impor. BRICS juga memiliki porsi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dan populasi yang besar terhadap global.

"Kemudian, proses untuk menjadi anggota BRICS relatif sederhana, tidak seperti OECD yang membutuhkan waktu bertahun-tahun," lanjutnya.

Sementara itu, salah satu keuntungan Indonesia bergabung OECD adalah adanya potensi transfer teknologi. Hal tersebut mengingat posisi OECD sebagai organisasi beranggotakan negara-negara maju. Transfer teknologi tersebut dapat dimanfaatkan Indonesia dalam upaya pengembangan dan pembangunan negara.

Wijayanto menambahkan, OECD juga memiliki keunggulan dari sisi jumlah anggota yang telah mencapai 38 negara. Melalui organisasi ini, Indonesia juga dapat mempromosikan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, serta good governance dengan lebih optimal.

Selain itu, Indonesia juga dapat mempercepat dan mempermudah proses penyelesaian perjanjian kerja sama dengan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Pasalnya, hingga saat ini, proses perundingan terkait kerja sama tersebut sudah berjalan selama 10 tahun.

Kekurangan BRICS dan OECD

Di sisi lain, Wijayanto juga menyebut baik BRICS maupun OECD sama-sama memiliki kekurangan pada beberapa aspek. Dia mengatakan, BRICS belum memiliki tujuan akhir yang jelas sebagai sebuah organisasi baru.

Hal tersebut juga mengingat BRICS merupakan organisasi yang relatif baru dibandingkan dengan OECD.

"Bahkan juga ada anggapan bahhwa mereka bersatu karena punya problem yang sama, tetapi belum ada goal (tujuan) yang sama," jelas WIjayanto.

Bergabungnya Indonesia ke BRICS juga berpotensi menimbulkan masalah dengan AS mengingat hubungan Negeri Paman Sam dengan negara anggota BRICS seperti Rusia dan China yang cenderung memanas selama beberapa waktu belakangan.

Di sisi lain, Wijayanto mengatakan OECD juga terbagi atas kelompok-kelompok lain di dalam organisasinya. Menurutnya, ada kelompok negara yang cenderung lebih dominan dibandingkan anggota lain, sehingga peran Indonesia dinilai akan minimal jika nantinya resmi bergabung dengan OECD.

Selain itu, proses menjadi anggota OECD terbilang lebih lama, yakni sekitar 3 hingga 4 tahun. Hal tersebut juga ditambah dengan persyaratan masuk yang lebih rumit.

"Selain itu, negara-negara utama anggota OECD saat ini juga cenderung sedang bermasalah," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia berminat untuk masuk ke dalam blok kerja sama negara-negara yang tergabung dalam BRICS. Lantas, bagaimana nasib proses aksesi Ri ke OECD?

BRICS sendiri merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan South Afrika (Afrika Selatan). Kelimanya merupakan negara-negara awal yang tergabung dalam blok ini.

Adapun, BRICS awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, dan China. Afrika Selatan bergabung pada tahun 2010, sementara Mesir, Ethiopia, Iran dan Uni Emirat Arab (UEA) menjadi anggota BRICS tahun ini.

Prabowo mengungkapkan alasan Indonesia ingin bergabung dalam blok ini. Menurutnya, negara-negara anggota BRICS merupakan negara-negara besar. Terlebih lagi, dia juga melihat bahwa banyak beberapa negara tetangga juga sudah menyatakan minat pada blok tersebut.

“Dan BRICS kita lihat ekonomi-ekonomi besar, India, Brazil, Tiongkok, Afrika Selatan sudah di situ dan negara-negara tetangga kita banyak yang sudah ke situ. Thailand, Malaysia nyatakan minat, Emirat Arab, Mesir,” terang Prabowo dalam wawancara Eksklusif yang diunggah di YouTube Liputan 6 SCTV, dikutip Senin (28/10/2024).

Prabowo menilai, Indonesia perlu memiliki kehadiran dalam kelompok tersebut, sehingga dia memutuskan Indonesia bergabung dengan BRICS.

“Jadi kita ambil keputusan atau kita melihat bahwa saya kira Indonesia perlu juga punya kehadiran di tempat itu. Supaya kita baik di semua tempat lah,” terangnya.

Dia juga mengatakan bahwa alasan Indonesia bergabung BRICS karena ingin berada dalam berbagai blok.

“Indonesia ini kan tidak boleh ikut blok-blokan, tapi kita mau berada di mana-mana,” ungkap Prabowo.

Sebelumnya, Indonesia menyampaikan keinginan untuk bergabung dalam BRICS dalam pertemuan KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia (24/10/2024).

Dengan pengumuman tersebut, proses Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS telah dimulai.

Menteri Luar Negeri Sugiono memaparkan bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Namun, dia juga menegaskan hal ini bukan berarti Indonesia akan memihak satu kubu tertentu.

"Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum," kata Sugiono dalam keterangan resminya, Jumat (25/10/2024).

Negara Mitra BRICS

Indonesia beserta tiga negara Asia Tenggara lain yakni Malaysia, Vietnam dan Thailand juga telah resmi menjadi negara mitra (partner countries) kelompok BRICS.

Dalam postingan di X, yang sebelumnya bernama Twitter, pada Jumat (25/10/2024), akun @BRICSInfo menyebutkan 13 negara telah ditambahkan ke dalam aliansi sebagai negara mitra. Sembilan negara lainnya adalah Aljazair, Belarusia, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Nigeria, Turki, Uganda, dan Uzbekistan.

Mengutip Channel News Asia, ke-13 negara itu bukan anggota penuh kelompok yang didirikan pada 2006 tersebut.

Nasib Aksesi OECD

Upaya Prabowo agar Indonesia bergabung dengan BRICS berbeda arah dengan rencana Presiden Jokowi sebelumnya

Pada masa pemerintahannya, Jokowi memastikan bahwa Indonesia terus berkomitmen menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam waktu tiga tahun mendatang.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Yeta Purnama menilai langkah Indonesia untuk bergabung dalam BRICS berisiko memperkecil peluang RI untuk bermitra dengan OECD. Hal ini mengingat energi dan fokus pemerintahan yang akan sangat mahal apabila harus bergabung dalam banyak kerja sama multilateral.

Menurutnya, dibandingkan BRICS, urgensi Indonesia untuk bergabung dengan OECD jauh lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan upaya Indonesia menuju negara maju.

”Selain itu mengingat grup OECD memiliki anggota yang lebih besar sehingga dirasa lebih penting karena Indonesia perlu mendiversifikasi mitra yang lebih luas selain dari China," kata Yeta seperti dilansir Antara, Sabtu (26/10).

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Indonesia berupaya menggenjot aksesi ke OECD. Hal ini disampaikan usai mendampingi Kepala Negara menerima Sekjen OECD Mathias Cormann di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (28/5/2024).

Airlangga mengaku bahwa upaya bergabung dengan OECD menyandang peranan penting dalam mendorong transformasi ekonomi menuju tercapainya Visi Indonesia Emas 2045.

Dia mengatakan upaya penguatan kerja sama internasional yang dilakukan Pemerintah melalui penyampaian intensi untuk bergabung dalam keanggotaan OECD kian menunjukkan kepastian dengan berbagai tahapan yang berlangsung dengan optimal.

"Ini merupakan pertemuan kedua antara Presiden Joko Widodo dan Sekjen Cormann terkait dengan Proses Aksesi Indonesia," ujar Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD (Tim Nasional OECD) dalam sesi konferensi pers di Istana Bogor, Selasa (28/5/2024).

Menjelang akhir masa jabatan Jokowi, pemerintah mengungkapkan sedang mengerjakan sederet tugas sebagai syarat untuk aksesi menjadi anggota OECD

Airlangga yang juga menjadi Ketua Tim Nasional OECD menyampaikan tugas berupa perbaikan-perbaikan public service tersebut sebagai upaya agar standar pelayanan dapat setara dengan negara maju, sesuai dengan standar OECD.

“Kami berharap bahwa proses ini yang akan kita kerja sama antar-Kementerian/Lembaga, kita kerja sama juga dengan masyarakat, dengan institusi termasuk di sini dari KPK,” tuturnya dalam usai Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD dan Peluncuran Portal Aksesi OECD, Kamis (3/10/2024).

Pemerintah pun terus melakukan benchmarking atau tolok ukur dengan negara-negara yang telah menjadi anggota OECD.

KOMPAS.com - [emerintah terus bergerak cepat dalam upaya Indonesia menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Dalam mempersiapkan keanggotaan tersebut, pemerintah meluncurkan Portal Aksesi OECD sebagai platform yang akan digunakan oleh Tim Nasional OECD.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) sekaligus Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa tim nasional ini terdiri dari 64 kementerian/lembaga yang terbagi ke dalam 26 komite akan menggunakan portal ini untuk saling berkoordinasi terkait target dari tiap sektor.

Tim Nasional OECD juga akan menyiapkan initial memorandum yang merupakan gambaran kebijakan Indonesia yang dibandingkan dengan instrumen OECD.

Airlangga menjelaskan, Portal Aksesi OECD menjadi sistem digital akan mengawasi proses aksesi Indonesia sebagai anggota penuh OECD.

“Dalam melakukan hal ini, perlu dilakukan total football diplomacy karena Indonesia harus diterima secara konsensus,” ungkap Airlangga melalui siaran persnya, Jumat (4/10/2024).

Hal tersebut disampaikan Airlangga saat mengikuti Rakor Tim Nasional OECD dan Peluncuran Portal Aksesi OECD di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Adapun portal itu diluncurkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Pahala Mansury, dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron.

Platform digital ini merupakan upaya untuk mempercepat transparansi proses kerja dan mempercepat waktu aksesi yang memakan waktu hingga tiga tahun.

Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara ASEAN pertama yang mendaftar sebagai anggota penuh OECD dan sudah diterima untuk proses aksesi.

“Kami berharap proses awal aksesi ini bisa terus kita jaga dengan semangat untuk memperkuat perekonomian secara nasional, sehingga Indonesia memiliki standar yang setara dengan negara anggota OECD,” ujarnya.

Sementara itu, Menkeu sekaligus Wakil Ketua Tim Nasional OECD Sri Mulyani mengatakan, proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD juga dilakukan untuk perbaikan struktural terhadap berbagai instrumen OECD yang mana ini terkait dengan seluruh kementerian/lembaga.

Substansi dari instrumen tersebut saling lintas instansi sehingga penting untuk mempunyai rasa kepemilikan dalam mengerjakan aksesi ini.

“Kita melakukan ini untuk membangun negara kita sendiri dan juga untuk memenuhi persyaratan menjadi anggota OECD. Bahwa ini kemudian menjadi baik dan Indonesia bisa menjadi anggota OECD. Itu hasil akhir yang didapat,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa proses Indonesia untuk menjadi negara anggota OECD adalah momentum yang luar biasa.

Pemerintah akan melakukan reformasi yang mendalam untuk menyamakan indikator-indikator serta kebijakan terhadap instrumen OECD.

“Ini menjadi momentum yang luar biasa, karena kalau Indonesia lolos menjadi negara anggota OECD maka Indonesia akan sejajar dengan negara-negara maju di dunia. Diperlukan total football diplomacy dan ownership karena untuk melakukan proses aksesi ini tidak mudah,” lanjutnya.

Anas melanjutkan bahwa saat ini Kemenpan-RB sedang mengembangkan instrumen world class bureaucracy (WCB) yang akan mengidentifikasi gap yang ada di Pemerintah Indonesia dengan standar internasional, termasuk dengan standar OECD.

"Instrumen ini juga berfungsi sebagai pendorong pemenuhan kondisi-kondisi yang harus ditindaklanjuti untuk mendukung aksesi Indonesia menjadi anggota OECD," tuturnya.

Ia menjelaskan, Kemenpan-RB selaku Penanggung Jawab Bidang Tata Kelola Publik dalam Tim Nasional OECD telah melaksanakan beberapa hal, salah satunya berbagi tugas dengan kementerian/lembaga untuk menyusun initial memorandum di bidang tata kelola publik.

"Kemudian, memetakan hubungan legal instrument OECD dengan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN)," ucapnya.

Selain itu, sebut dia, Kemenpan-RB juga aktif mengikuti kegiatan OECD dan terlibat dalam survei yang dilaksanakan oleh OECD dengan harapan dapat mendukung penyelarasan kebijakan dan praktik bidang tata kelola publik sesuai dengan standar OECD.

Menurutnya, aksesi bisa membantu mendorong komitmen Indonesia agar indikatornya bisa selaras dengan negara-negara maju.

"Untuk memenuhi hal itu tidaklah mudah. Proses aksesi ini menuntut komitmen pemerintah Indonesia supaya selaras dengan nilai-nilai negara maju yang sedang diperjuangkan bersama," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah meluncurkan Portal Aksesi OECD untuk memonitoring proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Peluncuran portal digital ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD Airlangga Hartarto mengatakan, Menteri Keuangan sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron, dan Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury.

Airlangga mengatakan, Indonesia menjadi negara pertama yang menggunakan portal digital dalam proses aksesi anggota penuh OECD.

"Platform ini merupakan upaya untuk mempercepat transparansi dan proses kerja, mempercepat waktu dan aksesi yang menggunakan platform digital," ujar Airlangga saat konferensi pers di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Selain meluncurkan portal tersebut, Airlangga mengungkapkan, pemerintah telah membentuk tim nasional OECD untuk mempersiapkan dan mempercepat keanggotaam Indonesia dalam OECD.

Sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2024, tim nasional ini terdiri dari 64 kementerian dan lembaga yang akan mempersiapkan Inital Memorandum.

Initial Memorandum merupakan dokumen yang disampaikan negara kandidat aksesi OECD untuk mengukur tingkat keselarasan regulasi, kebijakan, dan praktik negara kandidat dengan OECD.

Dokumen ini merupakan proses awal dari rangkaian proses penyelarasan dari regulasi, kebijakan, dan standar suatu negara dengan OECD.

"Diharapkan Initial memorandum ini bisa disesuaikan di bulan Desember tahun 2024," kata Airlangga.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, Kementerian Keuangan akan terus bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain di bawah koordinasi Menko Perekonomian sebagai Ketua Pelaksana yang nantinya akan melakukan perbaikan di berbagai bidang, termasuk kebijakan perdagangan maupun investasi.

"Kita akan terus melakukan reformasi yang selama ini sudah dilakukan. Di kami sendiri seperti pengelolaan APBN, fiskal, perpajakan, belanja, pembiayaan, maupun reformasi di sektor keuangan dengan Undang-undang P2SK yang sekarang dalam proses untuk pelaksanaannya," tuturnya.

Airlangga bilang, Indonesia juga menjadi negara ASEAN pertama yang mendaftar dan diterima untuk menjalani proses aksesi anggota penuh OECD.

Setelah Indonesia, ada Thailand yang sudah mengajukan permohonan mengikuti aksesi OECD tapi belum sampai tahap diterima.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah meluncurkan Portal Aksesi OECD untuk memonitoring proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Peluncuran portal digital ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD Airlangga Hartarto mengatakan, Menteri Keuangan sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron, dan Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury.

Airlangga mengatakan, Indonesia menjadi negara pertama yang menggunakan portal digital dalam proses aksesi anggota penuh OECD.

"Platform ini merupakan upaya untuk mempercepat transparansi dan proses kerja, mempercepat waktu dan aksesi yang menggunakan platform digital," ujar Airlangga saat konferensi pers di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Selain meluncurkan portal tersebut, Airlangga mengungkapkan, pemerintah telah membentuk tim nasional OECD untuk mempersiapkan dan mempercepat keanggotaam Indonesia dalam OECD.

Sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2024, tim nasional ini terdiri dari 64 kementerian dan lembaga yang akan mempersiapkan Inital Memorandum.

Initial Memorandum merupakan dokumen yang disampaikan negara kandidat aksesi OECD untuk mengukur tingkat keselarasan regulasi, kebijakan, dan praktik negara kandidat dengan OECD.

Dokumen ini merupakan proses awal dari rangkaian proses penyelarasan dari regulasi, kebijakan, dan standar suatu negara dengan OECD.

"Diharapkan Initial memorandum ini bisa disesuaikan di bulan Desember tahun 2024," kata Airlangga.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, Kementerian Keuangan akan terus bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain di bawah koordinasi Menko Perekonomian sebagai Ketua Pelaksana yang nantinya akan melakukan perbaikan di berbagai bidang, termasuk kebijakan perdagangan maupun investasi.

"Kita akan terus melakukan reformasi yang selama ini sudah dilakukan. Di kami sendiri seperti pengelolaan APBN, fiskal, perpajakan, belanja, pembiayaan, maupun reformasi di sektor keuangan dengan Undang-undang P2SK yang sekarang dalam proses untuk pelaksanaannya," tuturnya.

Airlangga bilang, Indonesia juga menjadi negara ASEAN pertama yang mendaftar dan diterima untuk menjalani proses aksesi anggota penuh OECD.

Setelah Indonesia, ada Thailand yang sudah mengajukan permohonan mengikuti aksesi OECD tapi belum sampai tahap diterima.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengungkapkan sedang mengerjakan sederet tugas sebagai syarat untuk aksesi menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Tim Nasional OECD menyampaikan tugas berupa perbaikan-perbaikan public service tersebut sebagai upaya agar standar pelayanan dapat setara dengan negara maju, sesuai dengan standar OECD.

“Kami berharap bahwa proses ini yang akan kita kerja sama antar-Kementerian/Lembaga, kita kerja sama juga dengan masyarakat, dengan institusi termasuk di sini dari KPK,” tuturnya dalam usai Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD dan Peluncuran Portal Aksesi OECD, Kamis (3/10/2024).

Pemerintah pun terus melakukan benchmarking atau tolok ukur dengan negara-negara yang telah menjadi anggota OECD.

Menteri Keuangan yang menjadi Wakil Ketua Tim Nasional OECD, dalam hal ini Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan instansinya terus melakukan reformasi seperti pengelolaan APBN, fiskal, perpajakan, belanja, pembiayaan maupun reformasi yang tercantum dalam UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

“Jadi, banyak yang masuk di dalam OECD itu sebetulnya sudah masuk di dalam reform yang sudah kita kerjakan,” ujar Sri Mulyani.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan tugas instansinya untuk mendukung aksesi keanggotaan OECD, yakni dalam perbaikan tata kelola perusahaan dan terkait penyuapan pejabat asing.

Pasalnya, saat ini Indonesia belum memiliki kebijakan terkait bribery swap atau kriminalisasi suap terhadap pejabat publik asing atau internasional di Indonesia.

Hal tersebut sejalan dengan komitmen Indonesia dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi pada 2003.

“Salah satunya adalah kebutuhan kita untuk menkriminalisasi bagi penyuapan terhadap sektor ataupun pejabat asing, yang diundang-undang korupsi kita belum ada,” jelasnya.

Untuk mempercepat transparansi, proses kerja, waktu, dan aksesi OECD, pemerintah meluncurkan platform digital menggunakan platform INA yaitu INA OECD. Alhasil, proses aksesi Indonesia dapat terpantau dalam laman tersebut.

Saat ini, platformhttps://inadigital.co.id masih dalam proses pengembangan oleh pemerintah.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan bahwa Indonesia terus berkomitmen menjadi anggota OECD dan menargetkan rampung dalam waktu tiga tahun mendatang.

Upaya bergabung dengan OECD menjadi peranan penting dalam mendorong transformasi ekonomi menuju tercapainya Visi Indonesia Emas 2045.