Jakarta: Komjen Pol (P) Dr.(H.C) Andap Budhi Revianto akan segera mengakhiri masa jabatan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra). Terhitung, tugasnya memimpin Wilayah Sultra hanya tinggal 15 hari lagi alias berakhir pada 5 September 2024.

Andap pun sudah berpamitan ketika menghadiri rapat evaluasi kinerja Triwulan IV Tahun 2024 di Ruang Rapat Utama (Rupatama), lantai 8 Gedung Itjen Kemendagri, Rabu, 21 Agustus 2024. Saat itu, ia bertemu dengan Inspektur Jenderal (Irjen) bersama Tim Evaluator Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pada kesempatan itu pula Andap menginformasikan masa jabatann sebagai Pj Gubernur Sultra yang akan segera berakhir. Ia tak lupa mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pemerintah yang sudah mempercayakannya untuk mengemban tugas menjadi pemimpin Sultra yang sudah berjalan sekitar 350 hari sejauh ini.

Perjalanan Andap selama setahun jabat Pj Gubernur Sultra

Andap didapuk menjadi Pj Gubernur Sultra pada 5 September 2023. Tugas tersebut dipercayakan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Amanah tersebut lantas dipegang dan dijalani dengan maksimal oleh Andap. Sejak dilantik, Andap pun langsung menunjukkan kinerja dengan membuat program-program yang mampu memberikan perubahan cukup signifikan untuk wilayah Sultra.

Salah satu perubahan yang dilakukan adalah di sektor pelayanan publik. Berkat ragam inovasinya di sektor tersebut, Sultra pun diganjar banyak prestasi dan penghargaan.

Salah satu penghargaan yang didapat, yakni TPID Provinsi Berkinerja Terbaik Tahun 2024 Wilayah Sulawesi. Penghargaan tersebut diserahkan Presiden Jokowi di Istana Negara.

"Penghargaan bukanlah tujuan utama. Yang terpenting adalah menjalankan tugas secara ikhlas dan sungguh-sungguh, karena amanah ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan," ujar Pj Gubernur Andap pada 21 Agustus 2024.

Selama memimpin Sultra, Andap juga membawa visi besar, yakni meningkatkan efisiensi pemerintahan, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Andap melakukan berbagai inovasi dalam hal digitalisasi.

Purnawirawan jenderal polisi bintang tiga itu menerapkan sistem digital dalam berbagai aspek pemerintahan seperti sistem surat menyurat hingga pembayaran zakat. Semua inovasi itu diintegrasikan dalam platform digital yang mempermudah akses layanan.

Selain itu, Andap memperkenalkan sistem data hewan kurban digital yang revolusioner. Sistem tersebut memungkinkan pelacakan dan distribusi hewan kurban lebih transparan dan akurat.

Keakuratan selalu menjadi prinsip Andap selama mengemban tugasnya sebagai Pj Gubernur Sultra. Termasuk, saat menetapkan kebijakan. Di mana ia harus membuat kebijakan didasari data akurat.

Mantan Kapolda Sultra itu juga memperjuangkan lahirnya Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Data Presisi. Perda ini menjadi landasan bagi integrasi tata kelola pemerintahan yang berpedoman pada data dasar yang presisi, mulai dari tingkat desa hingga kelurahan.

"Dengan data yang presisi, kita bisa menyusun kebijakan yang tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat," kata Andap.

Menurut Andap, data yang tidak akurat akan menghasilkan kebijakan yang carut marut, memperlemah kinerja pemerintahan, dan menyulitkan pencapaian target pembangunan. Sekjen Kemenkumham RI juga mengatakan visi dan misi Sultra harus sejalan dengan visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.

"Indikator tercapainya keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, adalah terpenuhinya hak rakyat atas sandang, pangan, papan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta lingkungan hidup yang baik," tegasnya.

Andap juga memastikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam masa jabatannya selalu berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Mantan Kapolda Maluku itu juga menekankan pentingnya integrasi antara kebijakan daerah dengan visi nasional untuk memastikan setiap langkah yang diambil bermanfaat nyata bagi masyarakat.

Prestasi Andap setahun jabat Pj Gubernur Sultra

Berikut sederet prestasi Andap selama menjabat Pj Gubernur Sultra:

1. Top CEO BUMD dan Top BUMD Bintang Empat
2. Juara III Pemanfaatan Mail Multidomain
3. Konsolidasi Pengadaan Aspal Buton untuk Katalog Elektronik Lokal
4. Peringkat III Anugerah Legislasi Tahun 2023
5. Rekor MURI penanaman 2,7 juta tanaman holtikultura
6. Terbaik pertama pertumbuhan industri
7. Provinsi Terbaik BBWI “Bangga Berwisata di Indonesia”
8. Predikat Baik Sistem Merit Wilayah II dengan skor 255, sebelumnya belum baik
9. 50 besar Desa Wisata Terbaik Indonesia Tahun 2024 untuk Pulau Labengki
10. Juara 2 Nasional Perempuan Berjasa dan Berprestasi
11. BPSDM Provinsi Sultra dengan akreditasi “B” sebagai Lembaga Pelatihan Barang dan Jasa
12. Berhasil meraih predikat WTP 2023
13. Peringkat 2 terbaik Indeks Integritas Pendidikan Tertinggi dari KPK
14. TPID Provinsi Berkinerja Terbaik Tahun 2024 Wilayah Sulawesi dari Presiden Jokowi
15. Anugerah Merdeka Belajar 2024 kategori “Transformasi Anggaran Pendidikan”
16. Penghargaan Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Domain Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Tertinggi ke-4 Tingkat Nasional dan Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja Tertinggi ke-3 Tingkat Nasional
17. Penghargaan sebagai BRIDA terbaik dalam kategori Manajemen Tata Kelola Riset Berbasis Bukti “TerKOMPAK” (Kolaboratif, Optimis, Mandiri, Produktif, Adaptif, Kompetitif) Tingkat Provinsi
18. Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2024 “Kategori Utama”
19. Berhasil menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (PKN II) setelah 17 tahun pemenuhan syarat administrasi di LAN.

(ROS)

JAKARTA, iNews.id - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto menerima duplikat Bendera PusakaSang Saka Merah Putih di Balai Samudera Jakarta, Senin (5/8/2024). Penyerahan duplikat bendera pusaka tersebut diinisiasi dan diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kepada seluruh kepala daerah menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia. 

Acara dimulai dengan sambutan Kepala BPIP Yudian Wahyudi yang mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran para gubernur dan penjabat gubernur. 

"Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran para gubernur dan penjabat gubernur pada acara ini," ujar Yudian, Senin (5/8/2024).

Yudian juga menjelaskan tentang Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2022 mengenai Program Paskibraka. BPIP bertanggung jawab untuk mendistribusikan bendera pusaka kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Kementerian/Lembaga.

"Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 mengamanatkan duplikat bendera pusaka ini digunakan dalam waktu 10 tahun. Namun apabila sebelum 10 tahun terjadi kerusakan, dapat mengajukan pergantian secara tertulis ke BPIP," katanya.

"Kami berharap agar duplikat bendera pusaka ini dijaga dengan sebaik-baiknya," ucapnya lagi.

Acara dilanjutkan dengan pengarahan Presiden Republik Indonesia ke-5 yang juga Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri. Dia mengajak para peserta kegiatan untuk berkontemplasi sekaligus mengingatkan kembali akan perjuangan para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan Indonesia. 

"Bendera ini bukan sekadar kain, melainkan lambang dari perjuangan, pengorbanan dan cita-cita bangsa kita," ujar Megawati. 

Megawati juga menekankan pentingnya menyosialisasikan sejarah dan visi bangsa serta membiasakan untuk memulai dengan Salam Pancasila. 

"Pekikan 'Merdeka' menggambarkan perjuangan yang tidak pernah luntur di era kemerdekaan ini. Indonesia adalah negara demokratis, rakyat memiliki hak untuk berbicara dan mengungkapkan pendapat," katanya.

Selain itu, Megawati juga mengingatkan gotong royong, kekeluargaan dan Bhinneka Tunggal Ika sudah mulai luntur oleh anak bangsa sendiri. 

"Duplikat Sang Saka Merah Putih sebenarnya moral kita yang membuat negara lain memberikan hormat, karena menggambarkan nilai perjuangan dan kejuangan. Jaga dan berikan tempat yang layak," ucapnya.

Acara ini diakhiri dengan penyerahan duplikat bendera pusaka, teks proklamasi dan buku pendidikan Pancasila kepada seluruh kepala daerah. 

"Alhamdulillah, selaku Pj Gubernur Sultra saya tadi mendapat amanah untuk menerima duplikat bendera pusaka dari Kepala BPIP yang disaksikan Ibu Presiden RI ke-5. Ini merupakan momentum bersejarah bagi kita semua," ujar Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto.

"Bendera Pusaka tersebut akan disimpan dengan baik, dan selanjutnya akan diserahkan kepada putra/i terbaik Sultra yang tergabung dalam Paskibraka untuk dikibarkan pada saatnya," katanya.

Andap mengutarakan rasa bangganya dapat menghadiri acara tersebut.

"Penyerahan duplikat bendera pusaka ini merupakan momen yang sangat penting untuk mengingatkan kita semua akan sejarah dan perjuangan bangsa. Ini juga menjadi dorongan bagi kita untuk terus berupaya menjaga keutuhan dan memajukan daerah masing-masing," kata Andap.

Acara penyerahan duplikat bendera pusaka ini diharapkan dapat mengokohkan semangat kebangsaan dan cinta akan tanah air di kalangan masyarakat Indonesia, utamanya generasi muda.

Sebagai informasi, penyerahan duplikat bendera pusaka ini dibuat dengan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terakhir dilaksanakan pada tahun 1969. Bendera yang akan dibagikan tidak memiliki jahitan antara warna merah dan putih, sesuai dengan ketentuan tersebut.

Turut hadir dalam acara ini, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Sekretaris Pengarah BPIP, anggota pengarah BPIP, Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Wakil Kepala BPIP, para gubernur/pj gubernur dan Ketua Umum Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Yuslihayanti.

Editor: Donald Karouw

KENDARI, iNews.id - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto memberikan penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sultra Tahun 2025-2045. Penjelasan tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra di ruang rapat Paripurna DPRD Provinsi Sultra, Senin (29/7/2024). 

Adapun agenda utama pada rapat paripurna DPRD ini yakni penetapan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sultra 2024 dan penjelasan gubernur mengenai ranperda tentang RPJPD Sultra 2025-2045.

Mengawali sambutan, Pj Gubernur Sultra memberikan penjelasan mengenai informasi program Presiden terpilih yang akan dituangkan ke dalam RPJPN dan RPJMN Indonesia.

"Ada 8 misi yang disebut Asta Cita, 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat," ujarnya, Senin (29/7/2024).

Dia juga menekankan pentingnya RPJPD sebagai acuan utama bagi pembangunan di Sultra.

"RPJPD ini disusun untuk menghadapi tantangan pembangunan dan mengoptimalkan potensi daerah guna mencapai visi pembangunan tahun 2045, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan di Sulawesi Tenggara," katanya.

Lebih lanjut, Andap memaparkan sejumlah data penting yang menjadi dasar penyusunan RPJPD ini. Pertumbuhan ekonomi Sultra pada tahun 2023 sebesar 5,35 persen dan pada triwulan I tahun 2024 sebesar 5,78 persen. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan capaian nasional pada tahun 2023 sebesar 5,02 persen dan pada triwulan I tahun 2024 sebesar 5,11 persen.

"Di sisi lain, capaian tingkat pengangguran terbuka Sultra pada Februari 2024 sebesar 3,22 persen dengan tingkat pendidikan penduduk yang bekerja paling banyak berpendidikan rendah sebesar 31,15 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama agar pertumbuhan ekonomi bukan hanya pertumbuhan yang menciptakan peluang ekonomi baru, melainkan memastikan kesempatan yang sama untuk semua laposan masyarakat," kata Andap.

Isu yang menjadi atensi dalam perumusan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJPD Sultra tahun 2025-2045 yakni :

1. Pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif;
2. Penurunan angka kemiskinan;
3. Pengurangan ketimpangan antar kelompok dan antar wilayah;
4. Daya saing dan produktivitas tenaga kerja;
5. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
6. Optimalisasi pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang lainnya;
7. Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik;
8. Mitigasi bencana menuju pembangunan berkelanjutan.

"Isu strategis ini perlu disikapi bersama melalui langkah-langkah strategis yang terarah dan terukur melalui perumusan arah kebijakan pembangunan yang tepat agar berbagai isu yang menjadi dapat teratasi dengan baik, holistik, komprehensif dan integral," ucapnya.

Pj Gubernur Sultra menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan memanfaatkan keunggulan lokal, inovasi, dan daya saing daerah.

"Semua pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, diharapkan berperan aktif sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing," ujarnya.

Dia juga menekankan pentingnya pemberdayaan segenap lapisan masyarakat sebagai langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Program pemberdayaan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan dan perkotaan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang dilaksanakan.

"Dengan adanya RPJPD yang holistik, komprehensif dan integral ini, diharapkan Sulawesi Tenggara dapat menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan mencapai kesejahteraan yang berkeadilan dan merata bagi seluruh masyarakatnya," ucapnya.

Editor: Donald Karouw

JAYAPURA, iNews.id - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-40 Tahun 2024 di Istora Papua Bangkit, Kabupaten Jayapura Papua, Selasa (23/7/2024). Peringatan HAN tahun ini mengusung tema 'Anak Terlindungi, Indonesia Maju'.

Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak dan tanggung jawab untuk melindungi mereka.

Pj Gubernur Papua Muhammad Rumasukun mengatakan, peringatan HAN merupakan momentum penting untuk mengingatkan seluruh pihak akan tanggung jawab dalam melindungi dan meningkatkan kesadaran anak-anak Indonesia.

Selanjutnya, Ketua Umum Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) Tri Tito Karnavian mengatakan pentingnya perlindungan dan pendidikan anak-anak sebagai fondasi kemajuan bangsa.

Selain itu, dalam acara ini juga disampaikan berbagai aspirasi dan harapan anak Indonesia untuk masa depan yang lebih baik. Harapan ini disampaikan 38 perwakilan Forum Anak Indonesia. Momen ini memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk berpartisipasi aktif dan menyampaikan pandangan mereka secara langsung.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan anak-anak juga dilaksanakan pemberian beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang menjadi bagian dari rangkaian acara. Beasiswa ini diharapkan dapat membantu anak-anak yang berprestasi untuk terus mengembangkan potensi mereka.

Puncak acara dimeriahkan dengan tarian kolosal 'Tari Pergaulan' Papua yang menunjukkan kekayaan budaya dan semangat kebersamaan masyarakat Papua. 

Pada acara ini, Presiden Jokowi tidak berpidato seperti kegiatan kenegaraan lainnya.

"Ini harinya anak-anak untuk bermain dan bersenang-senang," ujar Jokowi.

"Penting untuk kita persiapkan anak-anak Indonesia menjadi generasi penerus yang cerdas, berwawasan luas dan berkarakter kuat," kata Presiden.

Di lokasi yang sama, Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto menyampaikan apresiasinya terhadap acara yang penuh makna ini. 

"Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat Hari Anak Nasional ke-40 kepada seluruh anak-anak Indonesia. Melalui tema 'Anak Terlindungi, Indonesia Maju', mari kita rayakan HAN dengan berbagai kegiatan positif, kreatif, bermakna dan partisipatif dari anak untuk anak,” ucapnya.

“Semoga peringatan HAN dapat memperkuat komitmen kita bersama untuk terus memberikan perlindungan dan memastikan pemenuhan hak anak-anak Indonesia dalam menghadapi berbagai persoalan yang terus berkembang di tengah masyarakat,” kata Andap.

Sebagai informasi, pemilihan Papua sebagai lokasi puncak acara didasari pada nilai edukatif yang tinggi serta secara historis Papua sebagai tempat pertama kali peringatan HAN Tahun 1984, bersamaan dengan dimulainya program wajib belajar 6 tahun di Indonesia.

Dalam peringatan puncak HAN tahun 2024 ini turut hadir dalam acara ini Ketua Pj TP PKK Sultra Wa Ode Munanah Asrun Lio, serta anak-anak berprestasi perwakilan dari Provinsi Sultra, Nabiel Musyarraf dan Anugrah Nur Isnain.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, iNews.id - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto bersyukur Sultra menjadi salah satu dari 38 pemerintah provinsi yang mendapat apresiasi Proyek Strategis Nasional (PSN). Sultra saat ini memiliki 15 PSN, terdiri dari 13 PSN sektor industri dan 2 PSN sektor bendungan dan irigasi.

Apresiasi itu disampaikan saat acara peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper OMP (One Map Policy) Beyond 2024 dan penyampaian hasil capaian PSN dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di The St. Regis Jakarta, Kamis (18/7/24). Acara ini dipimpin langsung Presiden RI terpilih yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan dihadiri para menteri Kabinet Indonesia Maju, gubernur se-Indonesia serta perwakilan kementerian/lembaga.

"Alhamdulillah, tadi Sultra menjadi salah satu dari 38 pemerintah provinsi yang mendapat apresiasi Proyek Strategis Nasional dari Pak Menko Perekonomian. Semoga hal ini menjadi pertanda baik bagi kita semua," katanya.

Andap mengatakan, akan segera menindaklanjuti arahan Presiden terpilih untuk mengoptimalkan PSN di Sultra. "Pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara siap mengoptimalkan PSN yang ada di Sultra demi kemaslahatan masyarakat dan menciptakan iklim investasi di Sultra," ujar Andap.

Sementara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki daya tahan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Terbukti, saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5,11%.

"Ekonomi Indonesia tetap resilien di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Saat ini pertumbuhan ekonomi kita di angka 5,11% atau di antara negara G20 kita masuk dalam top 3. Inflasi kita juga rendah di angka 2,51%. Lembaga rating juga masih menilai Indonesia dalam investment grade," kata Airlangga.

Airlangga juga mengatakan target investasi Indonesia tumbuh 68 sampai 68,6%. Selanjutnya pada tahun 2025 target investasi sebesar Rp1.900 triliun. Untuk mencapai target tersebut, kebijakan Satu Peta menjadi penting karena menjadi bagian perizinan dari Online Single Submission (OSS) atau terkait dengan tata ruang. 

"Hal ini juga menjadi strategis untuk penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kami juga menyusun rekomendasi keberlanjutan dalam bentuk white paper yaitu dengan tema "Shaping Unite Faith Future Beyond 2024". Mungkin kalau itu beyond 2024, maka sudah di eranya Presiden terpilih," kata Airlangga.

Sementara Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya untuk pembangunan infrastruktur, baik fisik maupun konektivitas.

"One Map Policy (OMP) ini diharapkan untuk efisiensi dan tidak terjadi tumpang tindih pengelolaan tata ruang sehingga proses pembangunan bisa cepat," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan, Indonesia saat ini juga butuh investasi dan untuk memenuhinya dibutuhkan pemerintahan yang baik. Dia optimistis,  pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang naik dari 5% menjadi 8%.

"Saya sangat optimistis pertumbuhan ekonomi kita meningkat mengingat kekayaan dan potensi kita sangat besar. Namun kita harus lebih efisien dan mengelolanya dengan baik serta mengambil kebijakan yang masuk akal. Mitigasi segala kebocoran dan penyelewengan, serta menghilangkan kebijakan yang tidak menguntungkan bagi kepentingan nasional dan rakyat," pesannya.

Prabowo juga mengucapkan selamat kepada Menko Perekonomian dan seluruh menteri yang telah bekerja keras sehingga Geoportal kebijakan satu peta 2.0 dan white paper One Map Policy (OMP) beyond 2024 dapat diluncurkan hari ini.

Pada kegiatan tersebut juga diberikan penghargaan bagi dua KEK terbaik dan apresiasi PSN kepada 25 kementerian/lembaga maupun 38 pemerintah provinsi.

Peraih Penghargaan KEK:
1. Direktur Utama PT Berkah Kawasan Manyar Sejahteta selaku Badan Usaha KEK Gresik, kategori KEK Industri Terbaik.
2. ⁠Direktur Utama PT Pengembangan Pariwisata Indonesia selaku Badan Usaha KEK Mandalika, kategori KEK Jasa Terbaik.

Apresiasi PSN:
1. Menteri Perhubungan mewakili 25 kementerian/lembaga
2. ⁠Pj Gubernur Sumatera Selatan mewakili 38 pemerintah provinsi
3. ⁠Direktur Utama PT PLN (Persero) mewakili BUMN.

Editor: Maria Christina