Bisnis.com, JAKARTA -- Mantan Direktur Utama PT Timah Tbk. (TINS) Mochtar Riza Pahlevi melalui kuasa hukumnya mengungkap fakta tak adanya laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berisi hitungan kerugian negara.

Penasehat Hukum Mochtar Riza Pahlevi, Junaedi Saibih menyebut laporan tersebut belum pernah ditunjukan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dan tidak terlampir dalam berkas perkara.

“Akibat tidak pernah ditunjukan dan tidak dilampirkan dalam berkas perkara maka kami selaku penasehat hukum belum bisa melakukan analisa laporan tersebut,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (7/11/2024).

Sementara itu, dia mengatakan perihal laporan hasil pemeriksaan BPKP terdapat hal menarik dalam pemeriksaan saksi ahli Hukum Administrasi Negara Bidang Hukum Lingkungan Hidup, Kartono yang dihadirkan Jaksa.

Junaedi juga telah menanyakan kepada Kartono perihal kedudukannya sebagai ahli apakah pernah ditunjukan hasil perhitungan BPKP terkait kerugian negara. Kartono juga menjawab tak pernah.

Sementara itu kepada Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjelaskan laporan hasil BPKP akan diserahkan sebagai alat bukti surat yang akan disampaikan bersamaan dengan ahli BPKP hadir. Majelis hakim mengingatkan JPU bahwa penyampaian informasi mengenai alat bukti harus berimbang.

Menurut majelis hakim jangan sampai hanya JPU saja yang mengetahui mengenai informasi tersebut, sementara penasehat hukum tidak memiliki laporannya. Majelis hakim mengingatkan bahwa laporan hasil pemeriksaan BPKP penting bagi penasehat hukum sebagai bahan pembelaan dan itu menjadi hak terdakwa.

Junaedi menambahkan bawa apabila tidak terlampir dalam berkas dan daftar barang bukti maka JPU tidak boleh menggunakan laporan hasil BPKP ini sebagai bukti.

“Ini fatal. Karena kami tidak pernah melihat laporan pemeriksaan BPKP itu maka kami tidak bisa mengklarifikasi kepada ahli, kami pun tidak bisa menggunakan informasi itu sebagai bahan pledoi, padahal hasil perhitungan kerugian negara Rp300 triliun ada disana,” kata Junaedi.

Adapun, Mochtar Riza Pahlevi merupakan mantan Direktur Utama PT Timah periode 2016 – 2021. Mochtar didakwa telah mengakomodir kegiatan pertambangan timah illegal di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah yang diduga merugikan keuangan negara senilai Rp300 triliun

Perbuatan terdakwa, mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan dalam wilayah IUP PT Timah, berupa kerugian ekologi, kerugian ekonomi lingkungan dan pemulihan lingkungan.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program makanan bergizi gratis.

Melansir Infopublik.id, pernyataan tersebut disampaikan oleh Zulhas, sapaan akrabnya, setelah rapat bersama kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Pangan di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, pada Rabu (30/10/2024).

“Anggaran untuk program makanan bergizi ini mencapai Rp 71 triliun," jelasnya.

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: Rp 63,356 triliun untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp 7,433 triliun untuk program dukungan manajemen.

Zulhas juga mengungkapkan bahwa anggaran ketahanan pangan untuk tahun 2025 mencapai Rp 139,4 triliun. Anggaran ini akan tersebar di beberapa kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta dana pupuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Kita perlu menyatukan langkah dan membentuk satu tim kerja sama yang kuat untuk mencapai tujuan swasembada pangan,” ungkapnya.

Selain itu, terdapat juga dana desa untuk ketahanan pangan sebesar Rp 16,259 triliun dan anggaran pemerintah daerah sebesar Rp 19 triliun.

Zulhas menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi untuk memastikan program swasembada pangan dapat terintegrasi dan terarah, sehingga target swasembada pangan tercapai.

Selain itu, Zulhas juga mengamini adanya alokasi khusus untuk program cetak sawah pada tahun mendatang. Nilainya sebesar Rp 15 triliun.

Target program ini mencakup ekstensifikasi sawah baru seluas 150 ribu hektare (ha) dan intensifikasi 80 ribu ha untuk sawah yang sudah ada.

"Kami alokasikan anggaran ini untuk memperluas dan mengoptimalkan lahan sawah demi mendukung ketahanan pangan nasional," ujar Zulhas.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut temuan harta milik, tersangka kasus dugaan suap makelar vonis Ronald Tannur, Zarof Ricar (ZR) senilai Rp996 miliar.

Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan pendalaman itu akan dilakukan melalui pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus ini hingga Zarof Ricar.

"Nah ini [uang tunai Rp920 miliar dan emas 51 kilogram] akan terus dilakukan pendalaman itu, itu bagian dari itu ya," ujarnya di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Harli menambahkan, salah satu yang telah diperiksa soal harta yang dimiliki eks petinggi Mahkamah Agung (MA) itu adalah Lisa Rahmat (LR).

Lisa diperiksa terkait dengan posisi aset Zarof Ricar senilai Rp996 miliar itu di kasus dugaan suap vonis kasus Ronald Tannur.

"Kemarin langsung didalami pemeriksaan saksi terhadap LR ya kan, pengacara itu. Nah termasuk kepada ZR, nah ini seperti apa nanti posisi 920 miliar dan 51 kg emas ini," pungkasnya.

Sebagai informasi, Zarof Ricar telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur pada Jumat (25/10/2024).

Dalam penetapan tersangka itu, Kejagung telah menyita uang Rp5,7 miliar, 74,4 juta dolar Singapura, US$1,8 juta, 71.200 euro, 483.320 dolar Hong Kong, dan 51 kilogram emas batangan. Totalnya, jika dikonversikan mencapai Rp996 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Profesi hakim di Indonesia kembali menjadi sorotan setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil menciduk eks petinggi Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar yang menimbun uang tunai dan emas seberat 51 kilogram dengan total hampir Rp1 triliun di rumahnya.

Kejagung telah mengamankan barang bukti dari tersangka Zarof Ricar, eks petinggi Mahkamah Agung (MA), berupa uang tunai dan emas batangan hingga mencapai Rp996 miliar.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar AF mengatakan bahwa uang Rp996 miliar tersebut berupa emas batangan seberat 51 kilogram dan uang tunai dalam berbagai pecahan mata uang. Qohar merinci bahwa ada Rp5,7 miliar, 74,4 juta dolar Singapura, US$1,8 juta, 71.200 euro, 483.320 dolar Hong Kong, dan 51 kilogram emas batangan.

"Semua barang bukti itu kita amankan dari rumah tersangka mantan petinggi MA inisial ZR (Zarof Ricar) yang berlokasi di kawasan Senayan dan di penginapan ZR di Hotel Le Meridien Bali," tuturnya di Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Menurut Qohar, setelah ditelusuri penyidik, uang tersebut didapatkan oleh tersangka Zarof Ricar dari sejumlah kliennya sejak tahun 2012-2022.

Selama menjadi petinggi MA Zarof Ricar sering menjadi makelar kasus dan mendapatkan imbalan dari kliennya.

"Penyidik juga sebenarnya kaget ya bahwa tersangka ini menyimpan uang hampir Rp1 triliun di rumahnya dan emas beratnya 51 kilogram," katanya.

Kasus Ronald Tannur

Penggeledahan rumah serta penangkapan Zarof Ricar tidak terlepas dari kasus penganiayaan hingga menyebabkan kematian yang dilakukan oleh Ronald Tannur.

MA mengendus adanya campur tangan Zarof dengan para hakim yang menangani kasus Ronald Tannur hingga yang bersangkutan sempat diputus bebas. Lantaran mendapat sorotan masyarakat, MA bakal mendalami dugaan tersangka Zarof Ricar (ZR) yang menghubungi salah satu hakim berinisial S sebelum putusan kasus Ronald Tannur di tingkat kasasi.

Perlu diketahui, terdapat tiga hakim agung yang memutus kasus penganiayaan Ronald Tannur di tingkat kasasi, yakni Ketua Majelis Soesilo (S) serta hakim anggota Ainal Mardhiah (A) dan Sutarjo (S). Ketiganya memvonis Ronald Tannur 5 tahun pidana.

Juru Bicara MA Yanto mengatakan pihaknya mendapatkan informasi soal komunikasi Zarof dengan hakim S dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Ada tersangka [ZR] yang tertangkap itu keterangan dari Kejagung bahwa sudah menghubungi salah satu majelis hakim dengan inisial S. Oleh karena itu, ya tentunya itu lah yang akan kita tindak lanjuti ya itu," ujarnya di MA, Senin (28/10/2024).

MA kini telah memutuskan untuk membuat tim khusus yang akan memeriksa etik ketiga hakim agung yang diduga terlibat dalam kasus dugaan pemufakatan jahat suap kasasi Ronald Tannur.

Tim itu terdiri dari hakim agung Dwiarso Budi Santiarto sebagai ketua dan dua hakim anggota Jupriyadi dan Nor Ediyono.

"Pimpinan Mahkamah Agung secara kolektif kolegial telah memutuskan membentuk tim pemeriksa yang bertugas untuk melakukan klarifikasi kepada majelis hakim kasasi," pungkasan.

Hakim Minta Naik Gaji

Terungkapnya uang dengan jumlah hampir Rp1 triliun di kediaman eks petinggi MA semakin mencoreng wajah peradilan di Indonesia. Bukan cuma perkara mafia kasus, kelakuan Zarof Hicar justru ironis jika dibandingkan dengan nasib banyak hakim di Indonesia.

Pada awal Oktober 2024, Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) melakukan aksi mogok kerja untuk meminta kenaikan gaji dan tunjangan. Para hakim ini menilai kerja keras mereka tidak sepadan dengan pendapatan yang mereka terima. Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Camilla Bania Lombia mengemukakan meskipun hanya 148 hakim yang ikut aksi mogok kerja, namun ada 1.800 hakim dari seluruh Indonesia yang mendukung aksi tersebut dan memberikan donasi.

"Jadi yang mendukung aksi gerakan ini tuh mulai dengan berbagai donasi dan segala macamnya itu 1.800-an hakim," tuturnya di Jakarta, Selasa (8/10).

Camilla juga mengungkapkan alasan para hakim tersebut menggelar demo lantaran sudah mengangkat 'bendera putih' atas gaji yang mereka terima selama ini.

"Jadi keadaan hidup di daerah yang sangat mahal, itu sudah tidak bisa lagi untuk kami [para hakim] bertahan dengan keadaan seperti ini," katanya.

Bahkan, kata dia, untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari tidak sedikit hakim yang mengambil pekerjaan sampingan, seperti mengajar dan berjualan. Namun, dia memastikan hal tersebut dilakukan tanpa melanggar kode etik hakim

"Kalau saya, untuk tetap menjaga integritas, saya banyak mengambil side job ya seperti translation atau mengajar yang masih sesuai dengan kode etik hakim," ujar Camilla.

Saat mengadu para hakim diterima oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memperhatikan kesejahteraan hakim di Indonesia. Dirinya mengakui sudah sejak lama menaruh perhatian yang besar dan sudah memiliki rencana untuk memperbaiki kondisi para hakim.

Hal ini disampaikan Prabowo melalui panggilan telepon saat audiensi Pimpinan DPR RI dengan Solidaritas Hakim Indonesia di Ruang Komisi III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024). Prabowo berpendapat bahwa lembaga yudikatif Indonesia harus sangat kuat. Dia memandang kualitas-kualitas hidup para hakim harus diperbaiki.

“Harus dijamin supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya. Karena itu dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik. Itu pandangan saya dari dulu,” tutur dia.

Lebih lanjut, presiden terpilih itu meminta para hakim untuk sabar sebentar karena begitu dia menerima estafet dan mandat kepemimpinan, dia akan benar-benar memperhatikan para hakim.

Supaya, tambah Prabowo, negara bisa menghilangkan korupsi, para hakim tidak bisa disogok, para hakim tidak bisa dibeli, dan para hakim harus terhormat. Maka dari itu, para hakim harus mendapat perhatian negara dan mendapatkan penghasilan yang memadai.

“Sehingga dia [para hakim] punya harga diri yang sangat tinggi. Dan dia tidak perlu untuk cari tambahan,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengamankan barang bukti dari tersangka Zarof Ricar, eks petinggi Mahkamah Agung (MA), berupa uang tunai dan emas batangan hingga mencapai Rp996 miliar.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar AF mengatakan bahwa uang Rp996 miliar tersebut berupa emas batangan seberat 51 kilogram dan uang tunai dalam berbagai pecahan mata uang.

Qohar merinci bahwa ada pecahan mata uang rupiah sebesar Rp5,7 miliar, pecahan mata uang dollar Singapura 74.494.427, mata uang dollar Amerika Serikat sebesar US$1.897.362, 71.200 euro, dan mata uang Hongkong 483.320 dan 51 kilogram emas batangan.

"Semua barang bukti itu kita amankan dari rumah tersangka mantan petinggi MA inisial ZR (Zarof Ricar) yang berlokasi di kawasan Senayan dan di penginapan ZR di Hotel Le Meridien Bali," tuturnya di Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Menurut Qohar, setelah ditelusuri penyidik, uang tersebut didapatkan oleh tersangka Zarof Ricar dari sejumlah kliennya sejak tahun 2012-2022.

Menurutnya, selama menjadi petinggi MA, Zarof Ricar sering menjadi makelar kasus dan mendapatkan imbalan dari kliennya.

"Penyidik juga sebenarnya kaget ya bahwa tersangka ini menyimpan uang hampir Rp1 triliun di rumahnya dan emas beratnya 51 kilogram," katanya.

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam.

Penetapan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 39/2024 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 7 Oktober 2024.

Pelaksana Harian Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) Purwiyanto menyambut baik penetapan KEK tersebut.

Ia optimis bahwa KEK pariwisata dan kesehatan internasional Batam akan semakin mendorong pengembangan Kota Batam dan perekonomian nasional.

"KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam dicanangkan mampu meraup investasi sebesar Rp6,91 triliun sampai dengan tahun 2032, dan menyerap tenaga kerja 105.406 orang hingga 80 tahun ke depan," ujarnya dalam siaran pers, Selasa (8/10/2024).

Penetapan KEK ini dilakukan setelah usulan tersebut disetujui oleh Menko Bidang Perekonomian dan dinyatakan memenuhi kriteria pembentukan KEK.

KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam memiliki luas 47,17 hektar (ha), yang terbagi menjadi dua wilayah: Sekupang seluas 23,10 ha untuk Wisata Kesehatan Terpadu, dan Nongsa seluas 24,07 ha yang akan difokuskan pada pariwisata.

Di wilayah Sekupang, akan dilaksanakan kegiatan utama kesehatan dengan rencana bisnis yang mencakup Rumah Sakit Internasional, Nursing Academy International, dan Medical Technology (Medtech) Park.

Fasilitas ini juga akan dilengkapi dengan MICE (Meetings, Incentive, Convention & Exhibition), serta perumahan dokter, dormitori, hotel, dan retail.

"Rumah Sakit Badan Pengusahaan (RSBP) Batam beserta sarana pendukung juga akan menjadi bagian dalam KEK yang layanannya akan terintegrasi dengan Mayapada Apollo Batam International Hospital," jelas Purwiyanto.

Sementara itu, di wilayah Nongsa, kegiatan utama pariwisata akan meliputi rencana bisnis Retirement Village & Clinic serta akomodasi penunjang berupa pondok (cottages), bungalow, dan motel yang diperuntukkan bagi wisatawan, pasien, dan keluarga pendamping.

"KEK ini diharapkan menjadi pusat layanan kesehatan terdepan dan harapan baru bagi pelayanan kesehatan di Indonesia," tambahnya.

BP Batam optimis bahwa pengembangan kawasan ini akan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, serta berdampak pada peningkatan lapangan kerja, pengembangan infrastruktur, dan pertumbuhan investasi yang berkelanjutan.

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam.

Penetapan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 39/2024 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 7 Oktober 2024.

Pelaksana Harian Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) Purwiyanto menyambut baik penetapan KEK tersebut.

Ia optimis bahwa KEK pariwisata dan kesehatan internasional Batam akan semakin mendorong pengembangan Kota Batam dan perekonomian nasional.

"KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam dicanangkan mampu meraup investasi sebesar Rp6,91 triliun sampai dengan tahun 2032, dan menyerap tenaga kerja 105.406 orang hingga 80 tahun ke depan," ujarnya dalam siaran pers, Selasa (8/10/2024).

Penetapan KEK ini dilakukan setelah usulan tersebut disetujui oleh Menko Bidang Perekonomian dan dinyatakan memenuhi kriteria pembentukan KEK.

KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam memiliki luas 47,17 hektar (ha), yang terbagi menjadi dua wilayah: Sekupang seluas 23,10 ha untuk Wisata Kesehatan Terpadu, dan Nongsa seluas 24,07 ha yang akan difokuskan pada pariwisata.

Di wilayah Sekupang, akan dilaksanakan kegiatan utama kesehatan dengan rencana bisnis yang mencakup Rumah Sakit Internasional, Nursing Academy International, dan Medical Technology (Medtech) Park.

Fasilitas ini juga akan dilengkapi dengan MICE (Meetings, Incentive, Convention & Exhibition), serta perumahan dokter, dormitori, hotel, dan retail.

"Rumah Sakit Badan Pengusahaan (RSBP) Batam beserta sarana pendukung juga akan menjadi bagian dalam KEK yang layanannya akan terintegrasi dengan Mayapada Apollo Batam International Hospital," jelas Purwiyanto.

Sementara itu, di wilayah Nongsa, kegiatan utama pariwisata akan meliputi rencana bisnis Retirement Village & Clinic serta akomodasi penunjang berupa pondok (cottages), bungalow, dan motel yang diperuntukkan bagi wisatawan, pasien, dan keluarga pendamping.

"KEK ini diharapkan menjadi pusat layanan kesehatan terdepan dan harapan baru bagi pelayanan kesehatan di Indonesia," tambahnya.

BP Batam optimis bahwa pengembangan kawasan ini akan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, serta berdampak pada peningkatan lapangan kerja, pengembangan infrastruktur, dan pertumbuhan investasi yang berkelanjutan.

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam.

Penetapan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 39/2024 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 7 Oktober 2024.

Pelaksana Harian Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) Purwiyanto menyambut baik penetapan KEK tersebut.

Ia optimis bahwa KEK pariwisata dan kesehatan internasional Batam akan semakin mendorong pengembangan Kota Batam dan perekonomian nasional.

"KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam dicanangkan mampu meraup investasi sebesar Rp6,91 triliun sampai dengan tahun 2032, dan menyerap tenaga kerja 105.406 orang hingga 80 tahun ke depan," ujarnya dalam siaran pers, Selasa (8/10/2024).

Penetapan KEK ini dilakukan setelah usulan tersebut disetujui oleh Menko Bidang Perekonomian dan dinyatakan memenuhi kriteria pembentukan KEK.

KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam memiliki luas 47,17 hektar (ha), yang terbagi menjadi dua wilayah: Sekupang seluas 23,10 ha untuk Wisata Kesehatan Terpadu, dan Nongsa seluas 24,07 ha yang akan difokuskan pada pariwisata.

Di wilayah Sekupang, akan dilaksanakan kegiatan utama kesehatan dengan rencana bisnis yang mencakup Rumah Sakit Internasional, Nursing Academy International, dan Medical Technology (Medtech) Park.

Fasilitas ini juga akan dilengkapi dengan MICE (Meetings, Incentive, Convention & Exhibition), serta perumahan dokter, dormitori, hotel, dan retail.

"Rumah Sakit Badan Pengusahaan (RSBP) Batam beserta sarana pendukung juga akan menjadi bagian dalam KEK yang layanannya akan terintegrasi dengan Mayapada Apollo Batam International Hospital," jelas Purwiyanto.

Sementara itu, di wilayah Nongsa, kegiatan utama pariwisata akan meliputi rencana bisnis Retirement Village & Clinic serta akomodasi penunjang berupa pondok (cottages), bungalow, dan motel yang diperuntukkan bagi wisatawan, pasien, dan keluarga pendamping.

"KEK ini diharapkan menjadi pusat layanan kesehatan terdepan dan harapan baru bagi pelayanan kesehatan di Indonesia," tambahnya.

BP Batam optimis bahwa pengembangan kawasan ini akan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, serta berdampak pada peningkatan lapangan kerja, pengembangan infrastruktur, dan pertumbuhan investasi yang berkelanjutan.

Kementerian ESDM menjelaskan modus yang dipakai warga negara asing Tiongkok (YH) dalam kasus tambang ilegal di Ketapang, Kalimantan Barat. Kasus tersebut membuat negara rugi Rp 1,02 triliun.

Dikutip dari siaran pers Kementerian ESDM, Kamis (26/9/2024), pelaku melakukan aksinya dengan memanfaatkan lubang tambang atau tunnel pada wilayah tambang yang berizin yang seharusnya dilakukan pemeliharaan.

Namun, YH Justru memanfaatkannya untuk melakukan aktivitas penambangan secara ilegal. Setelah dilakukan pemurnian, hasil emas dibawa keluar dari terowongan tersebut dan kemudian dijual dalam bentuk ore (bijih) atau bullion emas.

Sesuai Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, pelaku terancam hukuman kurungan selama 5 tahun dan denda maksimal Rp 100 miliar. Kejaksaan Negeri Ketapang masih terus mengembangkan perkara pidana dalam undang-undang lain.

Sidang selanjutnya akan dilakukan enam tahap sidang, yaitu saksi dari pihak penasihat hukum, ahli dari penasihat hukum, pembacaan tuntutan pidana (requisitor), pengajuan/pembacaan nota pembelaan(pleidool), pengajuan/pembacaan tanggapan-tanggapan(replik dan dupplik), dan terakhir siding pembacaan putusan. (ER)
Adapun nilai kerugian berasal dari cadangan emas yang hilang sebanyak 774,27 kg dan perak sebanyak 937,7 kg. Hal ini terungkap pada persidangan kasus pertambangan tanpa izin di Pengadilan Negeri Ketapang, Kalimantan Barat (29/8).

Dari hasil penyelidikian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, terungkap bahwa volume batuan bijih emas tergali sebanyak 2.687,4 m3.

Batuan ini berasal dari koridor antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dua perusahaan emas PT BRT dan PT SPM, yang saat ini belum memiliki persetujuan RKAB untuk produksi tahun 2024-2026.

Dari uji sampel emas di lokasi pertambangan, hasil kandungan emas di lokasi tersebut memiliki kadar yang tinggi (high grade). Sampel batuan mempunyai kandungan emas 136 gram/ton, sedangkan sampel batu tergiling mempunyai kandungan emas 337 gram/ton.

Dari fakta persidangan juga terungkap merkuri atau air raksa (Hg) digunakan untuk memisahkan bijih emas dari logam atau mineral lain, dalam pengolahan pertambangan emas ini. Dari sampel hasil olahan, ditemukan Hg (mercuri) dengan kandungan cukup tinggi, sebesar Hg 41,35 mg/kg.

Lihat juga Video: Tampang WN Korsel Tersangka Kasus Tambang di Hutan Lindung Sulbar

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Bisnis.com, JAKARTA - Tim penasihat hukum crazy rich Surabaya, Budi Said mengaku heran soal dasar penghitungan kerugian negara Rp1,1 triliun pada kasus dugaan korupsi transaksi emas di butik emas logam mulia (BELM) Surabaya 01 PT Antam Tbk. (ANTM).

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah mendakwa Budi telah merugikan negara Rp92 miliar. Jumlah itu, ditambah Rp1,07 triliun sebagai nilai kewajiban penyerahan Antam terkait emas 1.136 kg berdasarkan putusan kasasi oleh Mahkamah Agung (MA).

"Kerugian keuangan negara sebesar nilai kewajiban penyerahan emas oleh PT Antam, Tbk. kepada terdakwa Budi Said atas putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1666 yaitu sebesar 1.136 kg emas atau setara dengan Rp1.073.786.839.584," ujar JPU dalam dakwaan Budi Said.

Penasihat Hukum Budi Said, Hotman Paris menyampaikan dasar dari dakwaan itu tidak jelas. Sebab, dia mengklaim bahwa emas 1.136 kg itu belum dilaksanakan oleh Antam.

"Kalau dasar dakwaan itu kan karena adanya putusan kasasi dan PK yang memberi hak kepada dia. 1,1 ton [emas] yang belum diserahkan, sehingga katanya negara rugi 1,1 ton. Padahal putusan pun itu belum dilaksanakan, belum dilaksanakan, belum pernah diberikan itu emas. Jadi, kerugian negara dimana?' ujarnya di PN Tipikor, Selasa (27/8/2024).

Dia menambahkan, jika memang keputusan itu dinilai salah maka seharusnya hakim yang memutuskan Antam harus mengembalikan 1,1 ton emas itu juga harus menjadi tersangka.

"Karena kalau benar itu adalah kerugian negara karena putusan kasasi, PK ya harusnya semua jadi tersangka. Kan menurut teori hukum, pelaku dan penyertaan harus jadi tersangka, ibarat pembunuhan, yang membunuh dan menyerahkan pisau jadi tersangka," pungkasnya.

Kata Budi Said Usai Didakwa Rugikan Negara Rp1,1 Triliun

Usai persidangan, Budi Said membantah semua tuduhan yang didakwakan kepadanya. Sebab, dakwaan tersebut berbeda dengan fakta yang dialaminya.

Dia juga mengaku bahwa dirinya merupakan individu yang murni untuk membeli emas di BELM Surabaya. Oleh karenanya, Crazy Rich Surabaya itu mengaku telah ditipu oleh Eksi Anggraeni selaku broker dan Kepala BELM Surabaya 1 Endang Kumoro.

Back Office BELM Surabaya 1 Misdianto General Trading Manufacturing and Service Senior Officer PT Antam Pulo Gadung yang diperbantukan ke BELM Surabaya sejak 2018, Ahmad Purwanto; dan eks General Manager PT Antam sekaligus terdakwa Abdul Hadi Avicena.

"Saya adalah tidak korupsi, saya adalah murni pembeli beritikad baik yang mulia, tetapi kami ditipu oleh Saudara Eksi dan pejabat Antam di butik Surabaya, bernama Endang Kumoro, Ahmad Purwanto dan Misdianto," ujar Budi di persidangan.

Selain itu, tim penasihat hukum Budi Said menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi lantaran dakwaan yang dibacakan JPU sudah masuk ke dalam pokok perkara.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merancang anggaran tematik 2025 untuk mendukung agenda prioritas pembangunan pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, total senilai Rp2.322,1 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan program prioritas tersebut meski disusun oleh petahana Kabinet Indonesia Maju, namun telah mengakomodir program-program presiden terpilih.

“Kalau kita lihat postur ini didesain dengan konsultasi supaya program-program prioritas bisa diakomodasi, diwadahi, dan mulai bisa dilaksanakan pada tahun pertama pemerintahan Prabowo,” ungkapnya saat Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jumat (16/8/2024).

Di antara enam program prioritas yang senilai Rp2.322,1 triliun, terdiri dari pendidikan mendapatkan anggaran paling jumbo senilai Rp722,6 triliun. Jumlah ini terpantau melesat Rp57,6 triliun dari pagu tahun ini.

Selain untuk memberikan bantuan pendidikan berupa Program Indonesia Pintar (PIP) dan beasiswa, dalam anggaran ini termasuk pemberian makan bergizi gratis serta renovasi sekolah.

Kemudian anggaran perlindungan sosial (perlinsos) untuk pertama kalinya menembus Rp504,7 triliun, meningkat dari tahun ini yang senilai Rp496,8 triliun.

Antara lain, melanjutkan pemberian bantuan yang selama ini sudah dilakukan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) juga memberikan program baru berupa Kartu Kesejahteraan.

Selanjutnya anggaran infrastruktur mencapai Rp400,3 triliun atau turun lebih dari Rp20 triliun dari pagu tahun ini senilai Rp423,4 triliun. Alokasi ini termasuk mencakup keberlanjutan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Sri Mulyani tercatat mengalokasikan Rp372,3 triliun dalam RAPBN 2024 untuk hukum dan hankam yang diperuntukkan modernisasi alutsista hingga penguatan TIK dan ancaman siber.

Anggaran untuk Ketahanan Pangan juga terpantau mengalami peningkatan dari Rp114,3 triliun pada tahun ini menjadi Rp124,4 triliun pada tahun depan.

Terakhir, anggaran kesehatan meski tak lagi memiliki mandate 5% dari APBN, mencapai Rp197,8 triliun atau 5,45% dari total rencana belanja senilai Rp3.613,1 triliun.

Mengingat dalam masa transisi, Sri Mulyani menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dan berkomunikasi serta terus menjaga sinkronisasi dari RAPBN 2025.

Alhasil, dapat menampung semaksimal mungkin seluruh program prioritas yang temanya pada tahun depan adalah berkelanjutan, akselerasi, dan penguatan.

Berikut daftar Anggaran Prioritas RAPBN 2025

-Pendidikan Rp722,6 triliun

-Perlindungan Sosial Rp504,7 triliun

-Infrastruktur Rp400,3 triliun

-Kesehatan Rp197,8 triliun

-Ketahanan Pangan Rp124,4 triliun

-Hukum & Hankam Rp372,3 triliun

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat pagu indikatif pada 2025 sebesar Rp75,63 triliun. Angka tersebut susut 50,5% jika dibandingkan dengan pagu TA 2024 yakni Rp149,74 triliun. Adapun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) nominalnya relatif kecil.

Alhasil, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah menyebut porsi yang digelontorkan PUPR untuk mendukung pembangunan infrastruktur IKN pada tahun depan hanya sebesar Rp4,13 triliun.

“Angkanya Rp4,13 triliun yang anggaran PUPR 2025 [untuk IKN] tidak tahu nanti apakah ada tambahan lagi kita gak tau,” jelasnya usai melakukan Konferensi Pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Zainal Fatah menjelaskan, rumusan anggaran IKN Rp4,13 triliun untuk akan digunakan untuk mendukung penyelesaian proyek infrastruktur seperti penanganan banjir, jalan dan jembatan, hingga penyelesaian Jalan Tol Akses IKN.

Angka dukungan anggaran untuk pembangunan IKN dari Kementerian PUPR itu berbeda drastis dengan posisi pada 2024. Di mana, Kementerian PUPR menganggarkan dukungan infrastruktur IKN sebesar Rp35,37 triliun pada 2024.

Zainal menegaskan pagu anggaran mini tersebut emang kerap terjadi di masa transisi pemerintahan. Dia mengaku Kementerian PUPR juga mendapat alokasi anggaran yang tak jauh berbeda pada awal pemerintahan Presiden Jokowi menjabat.

Hal itu terjadi lantaran dalam rangka proses penyesuaian dengan program-program prioritas pemerintahan baru. Di mana, pada tahun ini Presiden dan Wapres terpilih mengutamakan pengadaan program ketahanan pangan dan energi.

“Tahun depan 2025 Kementerian PUPR telah dialokasikan sebesar Rp75,63 triliun. Ini kurang lebih sama dengan awal pemerintahan Pak Jokowi. Besaran alokasi ini tentu kita akan mengantisipasi dan dukung apa yang menjadi astacita dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih terutama pada ketahanan pangan dan energi,” pungkasnya.