JAKARTA, investor.id – Industri penerbangan di Indonesia belum sepenuhnya keluar dari dampak pandemi Covid-19. Sejumlah maskapai penerbangan terpaksa menghentikan operasi armadanya selama beberapa tahun.

Demikian disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Jakarta Globe Forum dengan tema “Konektivitas Kunci Pemerataan Ekonomi” yang digelar di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, pada Jumat (20/9/2024). Bertindak sebagai pembawa acara yakni Enggartiasto Lukita.

Menhub menuturkan, sektor penerbangan masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk kembali ke tingkat sebelum pandemi, meskipun terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah penumpang udara selama dua tahun terakhir.

“Selama pandemi, banyak perusahaan penerbangan yang berhenti beroperasi selama dua hingga tiga tahun, yang menyebabkan mereka kolaps. Hal yang sama terjadi di Indonesia,” kata Budi Karya. Sebagai gambaran, sebelum pandemi Covid-10, terdapat sekitar 650 pesawat komersial yang beroperasi, tetapi kini jumlahnya menyusut menjadi sekitar 420 armada.

Selain itu, Budi Karya mencatat daya beli konsumen belum pulih sepenuhnya, sehingga banyak dari mereka yang memilih alternatif transportasi lain dengan biaya yang lebih hemat, seperti kereta api maupun angkutan laut untuk perjalanan jarak jauh.

“Kami melihat ada peningkatan jumlah penumpang laut yang melakukan perjalanan ke destinasi seperti Ambon dan Papua,” kata Menhub.

Budi Karya menambahkan, saat ini pemerintah sedang berupaya melakukan langkah-langkah untuk menghidupkan kembali industri penerbangan dan memaksimalkan utilisasi pesawat penumpang, dengan tujuan kembali ke kapasitas sebelum pandemi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) angkat bicara terkait rencana pembentukan Komite Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati menuturkan rencana pembentukan komite tersebut telah dibahas dalam Rapat Koordinasi tingkat Menteri tentang Tarif Penerbangan pekan lalu. Pertemuan tersebut dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

Adita menuturkan, selain Kemenhub dan Kemenko Marves, beberapa instansi lain yang dilibatkan dalam pembentukan komite ini diantaranya adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan lainnya.

Meski demikian, Adita enggan memperinci secara detail terkait progres dan target terbentuknya komite tersebut.

"Sebaiknya ditanyakan langsung ke Kemenko Marves, karena lead-nya di sana. Apalagi, anggotanya lintas sektoral," jelas Adita saat dikonfirmasi pada Senin (22/7/2024).

Sementara itu, Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA), Denon Prawiraatmadja menyambut baik rencana pembentukan Komite Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional.

Meski demikian, Denon menyebut, agar komite ini berjalan efektif, pemerintah wajib memperhatikan beberapa aspek seperti anggota-anggota yang akan terlibat serta kewenangan, program kerja, hingga cara kerja komite tersebut.

Dia menuturkan, aspek-aspek tersebut perlu dicermati mengingat permasalahan yang melingkupi penerbangan nasional sangat kompleks dan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.

"Untuk itu komite tersebut harus benar-benar kuat baik secara legal maupun operasional serta melibatkan berbagai stakeholder penerbangan, sehingga kinerjanya baik dan benar,” kata Denon dalam keterangan resminya.