Komisi VII DPR RI memanggil Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita siang ini. Komisi VII memanggil Agus Gumiwang untuk rapat kerja membahas laporan keuangan pemerintah pusat APBN tahun anggaran 2023.

Wakil Ketua Komisi VII Dony Maryadi Oekon bertindak sebagai pemimpin dalam rapat ini. Dony mengatakan, rapat ini dihadiri 12 anggota dari 53 anggota Komisi VII, yang berasal dari 6 fraksi dari 9 fraksi yang ada. Dengan kondisi tersebut, dia mengatakan, rapat telah memenuhi kuorum.

"Dengan demikian kuorum sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 2020 tentang Tata Tertib Pasal 281 Ayat 1 telah terpenuhi," katanya di Komisi VII, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Sesuai ketentuan, kata dia, setiap rapat di DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Pada kesempatan itu, ia meminta persetujuan anggota agar rapat bersifat terbuka.

"Apakah dapat disetujui?" tanya Dony.

"Setuju," saut peserta rapat.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 berhasil menjadi sebuah payung yang melindungi APBN 2024 dari guncangan global.

Pasalnya, Indonesia menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sehingga minim melakukan pembiayaan utang dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

"Jadi istilah APBN 2023 telah menyediakan payung sebelum hujan itu adalah tepat sekali. Waktu hujan terjadi di 2024 ini harga komoditas drop, batu bara, CPO, itu menyebabkan guncangan namun kita telah menyediakan payung di 2023," ujarnya dalam Penyampaian Pokok-pokok RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN ΤΑ 2023 di DPR, Selasa (20/8/2024).

Sri Mulyani menjelaskan, APBN 2023 berhasil merealisasikan pembiayaan utang senilai Rp356,7 triliun, atau hanya 74,32% dari rancangan APBN 2023 awal seharusnya senilai Rp479,9 triliun. Realisasi tersebut juga terpantau lebih rendah hingga 39,65% dari realisasi 2022.

Alhasil, kinerja Surat Berharga Negara (SBN) dapat stabil dan cukup terjaga pada saat negara-negara lain di dunia dunia menghadapi kenaikan suku bunga yang luar biasa tinggi. Sebagaimana Amerika Serikat (AS) yang mengalami kenaikan Fed Fund Rate (FFR) hingga 500 basis poin.

Di saat likuiditas global diperketat dan mendorong lonjakan tinggi yield surat utang di sejumlah negara, tetapi Indonesia tetap terjaga.

Melalui defisit dan realisasi pembiayaan yang pemerintah kontrol rendah, menciptakan SILPA sangat kecil hanya Rp19,38 triliun, turun tajam dari SILPA 2022 yang senilai Rp130,35 triliun.

Dalam hal ini, APBN tetap menjadi instrumen untuk peredam shock terutama dalam melindungi daya beli saat terjadi El Niño dan guncangan.

Di mana APBN 2023 mengalami defisit senilai Rp337,3 triliun atau 1,61% terhadap PDB. Lebih rendah dari rencana awal defisit sebesar 2,27% dan lebih rendah dari realisasi defisit 2022 yang setinggi 2,35% dari PDB.

"Situasi ini yang menyebabkan APBN kita realtif siap pada saat masuk 2024, di mana kemudian komoditas mengalami penurunan yang cukup tajam," jelasnya.

Sementara tahun ini, pemerintah merencakan defisit APBN senilai Rp522,83 triliun atau setara 2,29% terhadap PDB.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengincar dana hingga Rp36 triliun melalui lelang 7 seri Surat Utang Negara (SUN) pada Selasa (9/7/2024). Dana tersebut akan digunakan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan APBN 2024.

Adapun, Kemenkeu menetapkan target maksimal sebesar Rp36 triliun, sedangkan target indikatif Rp24 triliun. Lelang dibuka pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 11.00 WIB, sementara itu tanggal setelmen jatuh pada Kamis (11/7/2024).

Berdasarkan pengumuman di laman resmi DJPPR Kemenkeu, ada 2 jenis SUN yang akan dilelang besok yaitu Surat Perbendaharaan Negara (SPN) sebanyak 2 seri dan Obligasi Negara (ON) sebanyak 5 seri.

Secara terperinci, seri SPN yang akan dilelang yakni SPN03241009 (New Issuance) yang jatuh tempo pada 9 Oktober 2024, dan SPN12250710 (New Issuance) yang jatuh tempo pada 10 Juli 2025. Keduanya memiliki tingkat kupon diskonto dengan alokasi pembelian non-kompetitif maksimal 50% dari yang dimenangkan.

Selanjutnya, ada 5 seri obligasi negara yang ditawarkan yakni FR0097, FR098, FR0100, FR0101, dan FR0102. Alokasi pembelian seri ON maksimal 30% dari seluruh lelang yang dimenangkan.

Tingkat kupon obligasi negara yang ditawarkan pun bervariatif, mulai dari 6,62% hingga 7,12%. Sementara itu periode jatuh tempo mulai dari 2029 hingga 2054.

Perlu diketahui, penjualan SUN tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI). SUN yang akan dilelang mempunyai nominal per unit sebesar Rp1 juta.

"Pemerintah memiliki hak untuk menjual ketujuh seri SUN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari jumlah indikatif yang ditentukan. SUN yang akan dilelang mempunyai nominal per unit sebesar Rp1 juta," tulis DJPPR Kemenkeu.

Lelang bersifat terbuka (open auction), menggunakan metode harga beragam (multiple price). Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif (competitive bids) akan membayar sesuai dengan yield yang diajukan.

Sementara itu, pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif (non-competitive bids) akan membayar sesuai dengan yield rata-rata tertimbang (weighted average yield) dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang.

Pada prinsipnya, semua pihak baik investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian (bids) dalam lelang. Namun dalam pelaksanaannya, penyampaian penawaran pembelian harus melalui peserta lelang sebagaimana diatur dalam PMK No. 168/PMK.08/2019.