Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal peluang perubahan anggaran belanja pada APBN 2025. Hal ini terjadi karena membengkaknya jumlah Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto yang baru dibentuk.

Anggaran belanja dari APBN 2025 ditetapkan senilai Rp 3.621 triliun pada tahun 2025. Tepatnya senilai Rp 3.621.313.743.500.000.

Namun anggaran tersebut ditetapkan dengan asumsi kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), otomatis dengan bengkaknya jumlah kabinet APBN bisa berubah.

Hingga kini, Airlangga mengatakan Prabowo maupun jajaran Kabinet Merah Putih belum ada rencana pembicaraan APBN Perubahan (APBN-P).

"Belum, belum," katanya singkat ketika dikonfirmasi langsung usai menghadiri Sidang Kabinet Perdana di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Ketika ditanya soal target defisit yang bisa berubah pun, Airlangga irit bicara. "Kita lihat aja nanti," katanya singkat.

Dalam UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025, disebutkan Prabowo sendiri masih bisa mengubah daftar alokasi anggaran belanja pemerintah.

"Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, Fungsi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini sesuai dengan Nota Keuangan dan apabila ada perubahan diatur dengan Peraturan Presiden," bunyi pasal 8 ayat 5.

Lebih lanjut diatur khusus untuk anggaran belanja pemerintah pusat jumlahnya sebesar Rp 2.701.441.624.917.000. Anggaran sebesar itu digunakan untuk belanja pemerintah pusat menurut fungsi, belanja pemerintah pusat menurut organisasi, dan belanja pemerintah pusat menurut program. Pos ini lah yang digunakan untuk membiayai belanja kementerian.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan terdapat 10 Kementerian/Lembaga (K/L) yang mendapatkan porsi belanja jumbo pada tahun pertama pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Secara umum, rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai Rp3.621,31 triliun.

Dalam Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat (BPP) bersama Badan Anggaran (Banggar) yang direncanakan senilai Rp2.701,44 triliun, di mana senilai Rp1.160,09 triliun merupakan belanja K/L.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyampaikan pada dasarnya belanja K/L tersebut telah terjadi penyesuaian sebagaimana arahan dari presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Ini adalah angka-angka terakhir setelah kita memperhitungkan Raker Banggar yang terakhir, plus arahan dari Bapak Presiden terpilih,” ungkapnya, Selasa (10/9/2024).

Terpantau dari total 86 K/L yang akan mendapat anggaran dari APBN, terdapat 10 K/L yang mengantongi dana jumbo.

Pertama, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang saat ini dipimpin oleh petahana Prabowo Subianto mendapat alokasi Rp166,26 triliun.

Padahal, sebelumnya Prabowo Subianto mengajukan anggaran senilai Rp155 triliun untuk tahun depan. Artinya, anggaran Kemenhan lebih besar dari yang diusulkan.

Kedua, Kepolisian RI (Polri) mendapatkan alokasi dari APBN senilai Rp126,62 triliun. Ketiga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) direncanakan menerima Rp116,23 triliun atau lebih tinggi usulan pagu indikatif yang sebelumnya hanya senilai Rp75 triliun.

Membandingkan dengan alokasi belanja K/L tahun ini yang senilai Rp1.090.83 triliun, artinya terjadi kenaikan Rp69,26 triliun.

Adapun, Isa menjelaskan pihaknya mendorong kebijakan belanja K/L diarahkan untuk penguatan agenda pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, infrastruktur, hilirisasi industri, peningkatan investasi, dan pengarusutamaan gender.

Berikut Alokasi Belanja 10 K/L Terbesar 2025

1. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Rp166,26 triliun
2. Kepolisian RI (Polri) Rp126,62 triliun
3. Kementerian PUPR Rp116,23 triliun
4. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Rp105,65 triliun
5. Kemendikbud Ristek Rp93,6 triliun
6. Kementerian Sosial (Kemensos) Rp79,59 triliun
7. Kementerian Agama (Kemenag) Rp79,17 triliun
8. Badan Gizi Nasional Rp71 triliun
9. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rp53,2 triliun
10. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Rp31,46 triliun

Bisnis.com, JAKARTA – Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) terpantau mengalami perubahan yang signifikan tepat setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bertemu presiden terpilih Prabowo Subianto, Senin (9/9/2024).

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyampaikan dalam alokasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terjadi pergeseran anggaran Non K/L ke K/L. Di mana sebelumnya direncanakan anggaran K/L senilai Rp1.094,66 triliun, menjadi Rp1.160,09 triliun.

“Jadi kami sudah sisir, ditampilkan kepada Pak Presiden terpilih dan dia betul-betul meneliti satu persatu bersama Ibu Menteri [Sri Mulyani] dan Pak Wamen [Thomas Djiwandono]. Jadi ini adalah hasil dari penelitian yang dilakukan,” ungkapnya dalam Rapat Panja BPP Badan Anggaran DPR, Selasa (10/9/2024).

Isa menjelaskan melalui penyesuaian anggaran tersebut, nominal BPP 2025 senilai Rp2.701,44 triliun tidak berubah dari Postur Sementara APBN 2025 yang pekan lalu disetujui oleh Banggar.

Penyesuaian terjadi dengan adanya pergeseran anggaran dari Non K/L ke K/L. Akibatnya, anggaran belanja Non K/L mengalami penurunan dari sebelumnya Rp1.606,8 triliun menjadi Rp1.541,4 triliun.

Lebih lanjut, Isa menyampaikan rinciannya untuk program belanja Non K/L praktis tidak ada perubahan, kecuali Program Pengelolaan Belanja Lainnya yang pihaknya geser dari Rp556,7 triliun menjadi Rp491,2 triliun.

“Ini adalah angka-angka terakhir setelah kita memperhitungkan Raker Banggar yang terakhir, plus arahan dari Bapak Presiden terpilih,” jelasnya.

Berdasarkan paparannya, Program Pengelolaan Belanja Lainnya ini mencakup kebijakan terkait antisipasi kegiatan tanggap darurat dan penanggulangan bencana. Kemudian antisipasi kebutuhan untuk kegiatan mendesak, dukungan pembayaran kewajiban pemerintah seperti kompensasi BBM dan listrik.

Pos belanja ini juga diperuntukkan sebagai antisipasi kebutuhan pelaksanaan visi misi dan program kerja pemerintahan baru.

Sebagaimana diketahui dari unggahan Instagram @smindrawati kemarin, dirinya bersama Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menghadap presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dirinya mengungkapkan pembahasan yang dilakukan meliputi pelaksanaan APBN 2024 dan outlook-nya yang akan ditutup Desember 2024 di bawah presiden terpilih.

“Kedua, perkembangan RUU RAPBN 2025 di DPR dan arahan-arahan Prabowo Subianto mengenai berbagai usulan program dan anggaran yang disediakan,” tulis Sri Mulyani, Senin (9/9/2024).

Kurang dari satu bulan penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2025 pada 16 Agustus lalu, pemerintah dah DPR setidaknya telah dua kali menyesuaikan postur. Dalam dua kali penyesuaian itu pula, anggaran Non K/L telah digeser ke K/L total senilai Rp173,9 triliun.

Pada rapat Banggar pekan lalu, Sri Mulyani menyampaikan adanya pergeseran anggaran dari Non K/L ke K/L senilai Rp117,8 triliun.

Di mana Rp113 triliun diperuntukkan untuk program Quick Win Prabowo-Gibran, dan sisanya untuk antisipasi penambahan anggota DPR/MPR.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) mencapai Rp487,35 triliun sepanjang semester I/2024. Kementerian Pertahanan (Kemenhan), yang dipimpin Prabowo Subianto, menduduki peringkat keberapa?

“Realisasi Belanja K/L mencapai Rp487,35 triliun atau 44,68% dari pagu, tumbuh 16,82% secara tahunan,” tulis Kemenkeu dalam Buku APBN Kita edisi Juli 2024, dikutip Selasa (30/7/2024).

Realisasi belanja tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan belanja infrastruktur, peningkatan jumlah penerima bantuan PIP, pengadaan sarana dan prasarana bidang pertahanan dan keamanan, serta kenaikan gaji ASN/TNI/ Polri, juga pembayaran gaji ke-13 dan THR dengan tunjangan kinerja 100%, serta penyelenggaraan Pemilu 2024.

Kemenkeu menyatakan realisasi belanja K/L terutama disumbang oleh 15 K/L dengan pagu terbesar, yang mewakili 86,6% dari total realisasi belanja K/L.

Jika dirincikan, realisasi belanja terbesar pada semester I/2024 tercatat pada Kementerian Pertahanan, yaitu mencapai Rp65,3 triliun, naik 11,05% dari realisasi semester I/2023 (year-on-year/yoy) sebesar Rp58,8 triliun.

Realisasi belanja terbesar kedua ditempati oleh Polri, sebesar Rp61,2 triliun pada semester I/2024, naik 12,08% dari realisasi semester I/2023 sebesar Rp54,6 triliun.

Sementara itu, di posisi ketiga, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mencapai Rp44 triliun, naik 14,28% dari realisasi semester I/2023 yang sebesar Rp38,5 triliun.

Secara total, Kemenkeu mencatat realisasi belanja pemerintah pusat pada semester I/2024 mencapai Rp997,92 triliun atau 40,44% dari pagu 2024.