Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mewaspadai adanya potensi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat melebihi ketentuan 3% di masa pemerintahan Prabowo Subianto.

Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menyoroti proyeksi International Monetary Fund (IMF) bahwa belanja negara akan terus naik secara nominal meski secara rasio stabil di kisaran 16% dalam lima tahun mendatang.

Pada dasarnya, Awalil menjelaskan proyeksi IMF tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah melakukan disiplin fiskal dengan rasio terhadap PDB yang stabil.

Meski demikian, proyeksi dari lembaga internasional tersebut dipandang Awalil belum mempertimbangkan rencana belanja Prabowo yang berpotensi menambah belanja negara.

“Jadi kalau nanti ada tambahan-tambahan janji-janji kampanye yang mau dipenuhi yang sekilas sudah akan menambah pada belanja. Kecuali ada pengurangan pada belanja yang lain. Maka grafik [belanja dan defisit] ini bisa berubah,” tuturnya dalam Webinar Proyeksi IMF Ekonomi Indonesia Tidak Kinclong, Selasa (29/10/2024).

Padahal, IMF memproyeksikan bahwa rasio defisit APBN hingga 2029 akan cenderung menurun namun tetap di atas 2% dari PDB. Itu pun, dengan anggapan adanya disiplin belanja.

Sementara Prabowo memiliki sederet program untuk mewujudkan janji kampanyenya, seperti makan bergizi gratis yang dimulai dengan Rp71 triliun pada tahun depan.

“Kalau nanti pemerintahan baru ini menambahi program-program lalu tidak mengurangi yang lain-lain, maka ini bisa jebol. Kemungkinan untuk mengubah undang-undang menjadi boleh melampaui 3% sangat mungkin terjadi,” ungkapnya.

Pada akhirnya, jika defisit semakin melebar, otomatis utang pemerintah akan semakin bertambah dan berpotensi menembus angka Rp12.900 triliun pada akhir kepemimpinannya di 2029.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui adanya tambahan anggaran untuk mengakomodir program Prabowo Subianto senilai Rp8 triliun yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan penambahan ini, maka anggaran program quick win dalam APBN 2025 mendatang naik dari Rp113 triliun menjadi Rp121 triliun.

Program quick win adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai dalam waktu satu tahun untuk mengawali pelaksanaan. Program lainnya yang dijanjikan selama kampanye lalu adalah makan bergizi gratis yang diambil dari pos anggaran nonK/L, yakni cadangan pendidikan

Kemenkeu menyampaikan bahwa keberadaan anggaran nonK/L ini sebagai bentuk fleksibilitas APBN.

Sementara untuk tahun depan, pemerintah merencanakan defisit APBN senilai Rp616,2 triliun atau menjelaskan 2,53% dari PDB.

Presiden Prabowo Subianto akan mendapatkan anggaran belanja dari APBN senilai Rp 3.621 triliun pada tahun 2025. Tepatnya, Prabowo diberikan uang belanja senilai Rp 3.621.313.743.500.000.

Hal ini tercantum dalam UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025. Undang-undang tersebut disusun pada era terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Dalam APBN 2025, Prabowo Subianto diperkirakan akan memiliki defisit anggaran hingga Rp 616 triliun lebih.

Defisit anggaran ini jadi tantangan yang dihadapi oleh Prabowo. Defisit ini merupakan dampak langsung dari kebijakan fiskal agresif yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Defisit anggaran ini merupakan akumulasi dari utang yang diambil pada masa Presiden Jokowi untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur strategis. Proyek-proyek ini memang berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi beban pembiayaan utangnya kini harus ditanggung oleh pemerintahan baru," ujar kata pengamat Hardjuno Wiwoho dalam keterangannya, Senin (28/10/2024).

Hardjuno menjelaskan, selamat ini kebijakan fiskal cenderung ekspansif lantaran adanya pembangunan infrastruktur yang juga masif. Untuk itu, pemerintah pun menarik utang untuk membiayai sebagian proyek yang tidak memakai APBN.

"Utang ini memberikan manfaat bagi pembangunan infrastruktur, tetapi efek jangka panjangnya kini dirasakan dalam bentuk defisit anggaran," tambahnya.

Adapun defisit sebesar Rp 616 triliun di 2025 sebagiannya akan ditutup juga dengan utang.

"Ini bukan kebijakan yang bisa langsung diubah. Presiden Prabowo mewarisi situasi fiskal yang sudah penuh dengan tekanan utang. Meski beliau mulai mengelola anggaran pada 2025, kebijakan yang dibuat pemerintahan sebelumnya masih sangat mempengaruhi ruang gerak fiskal pemerintah baru," kata Hardjuno.

Namun demikian, Hardjuno optimis bahwa pemerintahan Prabowo akan mengambil langkah-langkah yang teliti dalam mengatasi situasi ini.

Pada rapat kabinet pertama setelah dilantik, Prabowo menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan yang lebih hati-hati, terutama terkait pengawasan terhadap potensi kebocoran anggaran dan korupsi.

"Teliti, itu yang ditekankan Presiden Prabowo. Beliau berkomitmen untuk memastikan anggaran negara digunakan dengan efektif dan tepat sasaran, tanpa kebocoran dan tanpa korupsi," ujar Hardjuno, mengutip pernyataan Prabowo di rapat tersebut.

Dalam upaya mengelola defisit dan utang yang diwariskan, pemerintahan Prabowo juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan keuangan negara. Prabowo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran menjadi prioritas utama dalam pemerintahan barunya.

"Pemerintahan Prabowo Subianto sudah menunjukkan komitmen yang kuat untuk melakukan audit dan pengawasan ketat terhadap setiap penggunaan anggaran. Ini adalah langkah penting untuk mengurangi beban fiskal negara yang semakin berat karena utang-utang lama. Program-program pembangunan akan terus berjalan, tetapi dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi kebocoran anggaran," tambah Hardjuno.

Menurut Hardjuno, pemerintahan Prabowo harus menyeimbangkan antara pembiayaan defisit dengan kebutuhan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan melindungi kepentingan rakyat.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memastikan investasi di sektor produktif yang memiliki dampak jangka panjang bagi ekonomi nasional, sembari menjaga efisiensi belanja negara.

"Dengan mengurangi risiko korupsi dan kebocoran anggaran, serta mengarahkan utang pada sektor-sektor yang produktif, saya percaya pemerintahan Prabowo mampu mengelola defisit ini dengan lebih baik, meskipun tantangan yang diwariskan cukup berat," tutupnya.

Hardjuno menyarankan bahwa pengelolaan defisit ini memerlukan kebijakan fiskal yang disiplin dan berhati-hati, serta reformasi struktural dalam pengelolaan utang.
"Pemerintahan Prabowo harus lebih fokus pada efisiensi dan memastikan bahwa utang digunakan untuk kepentingan rakyat secara luas, bukan hanya untuk melanjutkan proyek-proyek yang bersifat jangka pendek," pungkas Hardjuno.

Anggaran belanja pertama Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp 3.621 triliun tahun depan. Hal ini tercantum dalam UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025. Undang-undang tersebut disusun pada era terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Beleid itu pun masih diteken oleh Jokowi pada 17 Oktober 2024, 3 hari sebelum pemerintahan berganti.

"Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 3.621.313.743.500.000 terdiri atas anggaran belanja Pemerintah Pusat dan anggaran TKD," tulis pasal 7 beleid tersebut, dikutip Rabu (23/10/2024).

Khusus untuk anggaran belanja pemerintah pusat jumlahnya sebesar Rp 2.701.441.624.917.000. Anggaran sebesar itu digunakan untuk belanja pemerintah pusat menurut fungsi, belanja pemerintah pusat menurut organisasi, dan belanja pemerintah pusat menurut program.

Dalam lampiran UU 62 tahun 2024 dipaparkan daftar anggaran yang disiapkan untuk total 87 lembaga negara, termasuk kementerian. Namun nomenklatur kementeriannya masih merupakan kementerian di era Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Jokowi.

Peluang Utak-utik Anggaran Belanja

Saat ini, Prabowo Subianto sendiri sudah mengumumkan Kabinet Merah Putih yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada Kabinet Indonesia Maju. Adapun di dalam beleid yang sama disebutkan daftar alokasi anggaran masih bisa diubah pemerintah.

"Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, Fungsi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini sesuai dengan Nota Keuangan dan apabila ada perubahan diatur dengan Peraturan Presiden," bunyi pasal 8 ayat 5.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal peluang perubahan anggaran belanja pada APBN 2025. Hingga kini, Airlangga mengatakan Prabowo maupun jajaran Kabinet Merah Putih belum ada rencana pembicaraan APBN Perubahan (APBN-P).

"Belum, belum," katanya singkat ketika dikonfirmasi langsung usai menghadiri Sidang Kabinet Perdana di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Ketika ditanya soal target defisit yang bisa berubah pun, Airlangga irit bicara. "Kita lihat aja nanti," katanya singkat.

Presiden Prabowo Subianto dinilai memiliki kabinet yang cukup gemuk. Jumlah lembaga dalam Kabinet Merah Putih makin banyak bila dibandingkan dengan Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya.

Untuk kementerian saja, bila di Kabinet Indonesia Maju hanya ada 34 kementerian, kini di Kabinet Merah Putih jumlahnya bengkak sampai 48 kementerian.

Bicara soal anggaran, sejauh ini APBN 2025 yang merupakan anggaran negara pertama yang dipegang Prabowo sudah ditetapkan dalam undang-undang, tepatnya UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025. Undang-undang tersebut disusun pada era terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Beleid itu pun masih diteken oleh Jokowi pada 17 Oktober 2024, 3 hari sebelum pemerintahan berganti.

Nah anggaran belanja negara, khususnya belanja pemerintah pusat, dalam undang-undang tersebut disusun dengan asumsi jumlah lembaga dalam kabinet Indonesia Maju. Lalu dengan perubahan jumlah lembaga yang terjadi saat ini apakah Prabowo bisa mengatur ulang anggarannya?

Dalam lampiran UU 62 tahun 2024, dilihat Rabu (23/10/2024), dipaparkan daftar anggaran yang disiapkan untuk total 87 lembaga negara, termasuk kementerian.

Meski anggaran disusun dengan asumsi jumlah lembaga di era Jokowi, dalam beleid tersebut disebutkan daftar alokasi anggaran masih bisa diubah pemerintah Prabowo. Dan apabila perubahan dilakukan, semua bisa dilakukan dalam aturan Peraturan Presiden.

"Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, Fungsi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam La,mpiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini sesuai dengan Nota Keuangan dan apabila ada perubahan diatur dengan Peraturan Presiden," bunyi pasal 8 ayat 5.

Prabowo sendiri akan mendapatkan anggaran belanja dari APBN senilai Rp 3.621 triliun pada tahun 2025. Tepatnya, Prabowo diberikan uang belanja senilai Rp 3.621.313.743.500.000. Jumlah itu terdiri atas anggaran belanja Pemerintah Pusat dan anggaran transfer ke daerah (TKD).

Lebih lanjut diatur khusus untuk anggaran belanja pemerintah pusat jumlahnya sebesar Rp 2.701.441.624.917.000. Anggaran sebesar itu digunakan untuk belanja pemerintah pusat menurut fungsi, belanja pemerintah pusat menurut organisasi, dan belanja pemerintah pusat menurut program. Pos ini yang digunakan untuk membiayai belanja kementerian.

Sementara itu anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp 919.872.114.583.000. Terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa.

Simak Video: Antisipasi Anggaran Berlebih Untuk Kabinet Baru

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto akan mendapatkan anggaran belanja dari APBN senilai Rp 3.621 triliun pada tahun 2025. Tepatnya, Prabowo diberikan uang belanja senilai Rp 3.621.313.743.500.000.

Hal ini tercantum dalam UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025. Undang-undang tersebut disusun pada era terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Beleid itu pun masih diteken oleh Jokowi pada 17 Oktober 2024, 3 hari sebelum pemerintahan berganti.

"Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 3.621.313.743.500.000 terdiri atas anggaran belanja Pemerintah Pusat dan anggaran TKD," tulis pasal 7 beleid tersebut, dikutip Rabu (23/10/2024).

Lebih lanjut diatur khusus untuk anggaran belanja pemerintah pusat jumlahnya sebesar Rp 2.701.441.624.917.000. Anggaran sebesar itu digunakan untuk belanja pemerintah pusat menurut fungsi, belanja pemerintah pusat menurut organisasi, dan belanja pemerintah pusat menurut program.

Dalam lampiran UU 62 tahun 2024 dipaparkan daftar anggaran yang disiapkan untuk total 87 lembaga negara, termasuk kementerian. Namun nomenklatur kementeriannya masih merupakan kementerian di era Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Jokowi.

Saat ini, Prabowo Subianto sendiri sudah mengumumkan Kabinet Merah Putih yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada Kabinet Indonesia Maju. Adapun di dalam beleid yang sama disebutkan daftar alokasi anggaran masih bisa diubah pemerintah. Apabila perubahan dilakukan, semua bisa dilakukan dalam aturan Peraturan Presiden.

"Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, Fungsi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini sesuai dengan Nota Keuangan dan apabila ada perubahan diatur dengan Peraturan Presiden," bunyi pasal 8 ayat 5.

Simak: DPR Setujui APBN Prabowo-Gibran, Belanja Negara Rp 3.621 T

[Gambas:Video 20detik]

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun pertama Prabowo Subianto menjabat tembus Rp 3.600 triliun. Namun, sebesar Rp 1.000 triliun hanya untuk membayar utang.

Hal ini diungkapkan oleh Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah. Kemudian sebagian besarnya lagi Rp 1.300 triliun sampai Rp 1.400 triliun untuk transfer ke daerah.

"Soal APBN kita cuma punya RP 3.600 triliun, Rp 1.000 triliun untuk bayar utang, Rp 1.300-1.400 kirim ke daerah sebagai DAU DAK kita tinggal punya Rp 1.100 triliun sampai Rp 1.200 triliun, Rp 1.200 triliun itu nggak besar, presiden tidak bisa berbuat banyak dengan angka sebesar itu," kata dia dalam UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9/2024).

Peran pemerintah dengan anggaran sebesar itu hanya untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti pelabuhan hingga bandara. Sementara pembangunan lainnya peran swasta lah yang dibutuhkan.

Untuk itu, pemerintah memang perlu mengeluarkan kebijakan agar bisa menarik investasi lebih banyak.

"Karena itulah swasta melakukan itu, pemerintah hanya mencoba untuk membangun kebijakan yang kondusif untuk investasi, kita harus menarik investasi asing, betul. Karena gross domestic saving kita itu mungkin bolongnya sekitar 10% dibanding PDB," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan utang jatuh tempo Indonesia pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun. Rinciannya Rp 705,5 triliun berupa Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 94,83 triliun berupa pinjaman.

"Profil (utang) jatuh tempo kalau kita hitung 2025 jatuh tempo itu Rp 800 triliun," beber Dolfie.

Saksikan Live DetikSore:

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) menyoroti turunnya pagu anggaran belanja modal, subsidi, hingga bantuan sosial (bansos) pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Hal ini dikhawatirkan dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025, pagu anggaran belanja modal memang tercatat turun signifikan.

Ilustrasi bansos Ilustrasi bantuan sosial (bansos).

Untuk tahun depan, pagu anggaran belanja modal yang disiapkan pemerintah adalah sebesar Rp 190,6 triliun, turun sekitar 43 persen dari outlook tahun 2024 sebesar Rp 338,9 triliun.

Kemudian, belanja subsidi yang disiapkan untuk tahun pertama kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ialah sebesar Rp 309,0 triliun. Angka ini turun dari outlook belanja subsidi tahun ini sebesar Rp 313,8 triliun.

Selanjutnya, pagu anggaran belanja bansos yang disiapkan untuk tahun depan sebesar Rp 152,7 triliun. Angka ini pun juga turun dari outlook tahun 2024 sebesar Rp 153,3 triliun.

"Pemerintah harus dapat memastikan alokasi belanja yang turun tidak mengurangi kesejahteraan rakyat," kata Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Adisatrya Suryo Sulisto, dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

"Dan kemudahan rakyat mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, bansos, bantuan pupuk dan lain-lain," sambungnya.

Di sisi lain, pagu anggaran untuk belanja pegawai dan pembayaran bunga dan cicilan utang masih meningkat. Untuk belanja pegawai, tercatat naik sekitar 11,4 persen persen menjadi Rp 513,2 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) menyoroti turunnya pagu anggaran belanja modal, subsidi, hingga bantuan sosial (bansos) pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Hal ini dikhawatirkan dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025, pagu anggaran belanja modal memang tercatat turun signifikan.

Ilustrasi bansos Ilustrasi bantuan sosial (bansos).

Untuk tahun depan, pagu anggaran belanja modal yang disiapkan pemerintah adalah sebesar Rp 190,6 triliun, turun sekitar 43 persen dari outlook tahun 2024 sebesar Rp 338,9 triliun.

Kemudian, belanja subsidi yang disiapkan untuk tahun pertama kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ialah sebesar Rp 309,0 triliun. Angka ini turun dari outlook belanja subsidi tahun ini sebesar Rp 313,8 triliun.

Selanjutnya, pagu anggaran belanja bansos yang disiapkan untuk tahun depan sebesar Rp 152,7 triliun. Angka ini pun juga turun dari outlook tahun 2024 sebesar Rp 153,3 triliun.

"Pemerintah harus dapat memastikan alokasi belanja yang turun tidak mengurangi kesejahteraan rakyat," kata Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Adisatrya Suryo Sulisto, dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

"Dan kemudahan rakyat mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, bansos, bantuan pupuk dan lain-lain," sambungnya.

Di sisi lain, pagu anggaran untuk belanja pegawai dan pembayaran bunga dan cicilan utang masih meningkat. Untuk belanja pegawai, tercatat naik sekitar 11,4 persen persen menjadi Rp 513,2 triliun.