Bisnis.com, JAKARTA -- Masalah malnutrisi masih menghantui anak-anak di Indonesia. Masalah ini bukan sekadar anak yang kurus dan stunting, tapi juga mereka yang kelebihan berat badan atau obesitas.

Berdasarkan studi terbaru South East Asian Nutrition Surveys II (SEANUTS II) menemukan, anak Indonesia saat ini masih menghadapi 'Tiga Beban Malnutrisi', yaitu kekurangan gizi, kelebihan gizi, dan kekurangan mikronutrien.

Prof. Dr. dr. Rini Sekartini, Sp.A(K), Peneliti Utama SEANUTS II memaparkan bahwa di Indonesia, prevalensi stunting pada anak di bawah usia 5 tahun di wilayah Jawa-Sumatera mencapaì 28,3%. Artinya, 3 dari 10 anak berperawakan pendek.

Lebih lanjut, prevalensi anemia adalah 17,9%. Sementara itu, 16% anak usia 7-12 tahun mengalami kelebihan berat badan atau obesitas.

Prof. Rini mengungkapkan beberapa tanda anak malnutrisi antara lain ketika tumbuh kembangnya sudah tidak sesuai dengan kurva pertumbuhan, anak terlalu kurus, terlalu gemuk, pendek, dan lain-lain.

"Jadi malnutrisi sangat mudah dilihat dari penampakan badannya secara umum. Kalau anak kurang gizi kan kurus, biasanya lemak subkutisnya di lengan itu tipis, sedangkan kalau anak gemuk kita lihat lemak subkutisnya tebal," ujarnya usai konferensi pers di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Adapun, beberapa kesalahan orang tua yang membuat anak menjadi malnutrisi bisa terjadi pada saat pemberian makanan, terutama makanan pada saat sarapan.

"Banyak yang memberikan asupan makanan asal anaknya suka, tapi tidak memperhatikan kandungan yang seimbang, misalnya kasih nasi dengan mie, itu kan jadi karbohidrat semua. Jad harus dipastikan ada karbohidrat, protein satu saja misalnya telur, kemudian sayur kalau memungkinkan. Sementara buah belum terlalu perlu," jelasnya.

Sementara itu, pada saat sarapan, penting juga untuk melengkapi asupan makanan dengan susu sapi.

Berdasarkan studi South East Asia Nutrition Surveys II (SEANUTS II), hasilnya menyoroti pentingnya sarapan dan konsumsi susu pada saat sarapan yang dapat memenuhi asupan harian Vitamin D hingga 4,4x dan Kalsium 2,6x lebih tinggi bagi anak-anak Indonesia.

Adapun, Prof. Rini menegaskan bahwa secara umum, anak-anak yang mengkonsumsi susu pada saat sarapan memiliki asupan mikronutrien esensial lebih tinggi untuk vitamin A, B12, dan D, serta Kalsium, dibandingkan anak-anak yang tidak mengkonsumsi susu saat sarapan.

Jangan Salah Kaprah

Prof. Rini juga mengingatkan bagi orang tua yang memiliki anak dengan kondisi malnutrisi kelebihan gizi sehingga obesitas, tetap penting untuk mendapatkan nutrisi dari susu sapi.

"Anak gemuk tetap penting untuk konsumsi susu juga. Ini yang orang tua sering salah kaprah, menyangka susu membuat gemuk kemudian mereka nggak diberikan susu, padahal anak gemuk bukan masalah di susunya," katanya.

Pasalnya, kandungan dalam susu seperti vitamin D dan kalsium tetap penting didapatkan terutama pada anak. Agar anak tidak semakin gemuk, yang perlu diperhatikan adalah asupan makanan dengan kalori tinggi lainnya.

"Susu kan seperti yang di kemasan kotak itu bisa dilihat kalorinya berapa. Kalau anak gemuk, yang dikurangi adalah asupan makanan lain seperti kurangi karbohidrat, atau pengolahan misalnya enggak digoreng dengan minyak banyak, itu kan bisa dimodifikasi," terangnya.

Selain itu, jika anak memiliki alergi terhadap susu sapi atau memiliki intoleransi laktosa, Prof. Rini menyarankan asupan nutrisi dari susu sapi bisa digantikan dengan susu nabati atau pengganti susu yang aman untuk anak.

"Pengganti susu kan ada, susu khusus untuk yang alergi. Jadi tetap pastikan asupan nutrisi sampai mikronutriennya lengkap untuk mencegah gangguan pada tumbuh kembang anak," imbuhnya.

Bisnis.com, MAGELANG – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut bahwa pemerintahan Prabowo Subianto tak akan menghadirkan penambahan gedung baru meski jumlah kabinet makin gemuk.

Menurutnya, alasan pemerintah tidak menghadirkan gedung baru karena nantinya pemanfaatan kantor dari tambahan kementerian dan lembaga (K/L) di Kabinet Merah Putih itu akan menggunakan gedung-gedung yang sudah ada.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan Retreat Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

“Alhamdulillah, semua sudah beres. Hanya ada beberapa badan yang tinggal kita cari ruangannya,” ujarnya kepada wartawan.

Menurutnya, nomenklatur yang dipecah akan menggunakan gedung yang sama. Misalnya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) akan digabung di kantor yang sama.

“Iya, kita tidak menambah gedung baru, kita tidak perlu ini karena kita menggunakan yang lama, karena semua sudah ada di situ. [Kemenko PMK dan Kemen PM itu nanti] gabung,” tuturnya

Bahkan, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dinahkodai oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan berkantor di gedung bekas kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi milik Luhut Binsar Pandjaitan.

Lalu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman pun akan membuat Smesco Indonesia menjadi rumahnya UMKM atau menjadi kantor bagi kementerian tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo buka suara terkait kabinet gemuk di era pemerintahan Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka.

Hashim menjelaskan bahwa kabinet gemuk yang memuat 48 kementerian ini harus dilihat dari hasil akhir program-program yang dijalankan. Adik dari Prabowo Subianto itu juga menjelaskan program yang dijalankan Prabowo—Gibran adalah untuk mengentaskan kemiskinan di Tanah Air.

Sebagai bentuk keseriusan dalam mengatasi persoalan tersebut, dia mengatakan Prabowo telah mengangkat Budiman Sudjatmiko sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

“Itu berarti Badan ini diberikan tugas untuk menjadi koordinasi antara 48 kementerian, ini agak gemuk memang, tetapi yang penting kita harus lihat output-nya apa,” ujar Hashim.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merombak Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 - 2025, serta penataan Barang Milik Negara (BMN) K/L.

Perombakan itu dilakukan seiring dengan bertambahnya jumlah K/L di Kabinet Merah Putih 2024 - 2029 pemerintahan Prabowo Subianto.

Dengan bertambahnya jumlah K/L di kabinet pemerintahan Prabowo, Sri Mulyani mengatakan perlunya penyesuaian DIPA untuk pelaksanaan anggaran, serta penataan kembali status BMN.

"Ini menandai sebuah era kepemimpinan dari Republik Indonesia yang baru di bawah Presiden dan Wakil Presiden terpilih," kata dia, dalam keterangannya, Kamis (24/10/2024).

"Dengan perubahan ini tentu kita semua yang ada di dalam birokrasi harus menyiapkan diri, karena setiap Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentu memiliki visi dan misi dan juga berbagai pemikiran yang ingin diterjemahkan dan dilaksanakan melalui organ pemerintahan," sambungnya.

Penyesuaian itu dilakukan Sri Mulyani dengan menggelar rapat koordinasi bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, serta 84 perwakilan K/L.

Bendahara negara juga mendorong percepatan penyelesaian Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) bagi K/L yang mengalami perubahan.

"Pejabat baru/Pelaksana Tugasnya diharapkan dapat segera ditunjuk, terutama Pejabat yang memiliki kewenangan atau otorisasi di bidang penggunaan resources atau sumber daya di internal K/L," tutur Sri Mulyani.

Adapun terkait pemanfaatan BMN, Sri Mulyani memastikan akan tetap dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepatutan serta efisiensi.

Ia bilang, jika terjadi penambahan atau perubahan lokasi dari K/L, Kementerian Keuangan akan mempertimbangkan lokasi dan tempat yang bisa dioptimalkan, terutama atas BMN yang idle.

JAKARTA - Banyaknya jumlah menteri dan wakil menteri serta kepala badan dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo -Gibran dipastikan menambah beban anggaran negara. Peneliti Kebijakan Publik dan Ekonomi Politik Center of Economic and Law Studies (Celios) Ahmad Hanif Imadudin memperkirakan, anggaran untuk menggaji menteri dan wakilnya bisa bertambah Rp91,52 hingga Rp390 miliar per tahun.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah mengumumkan nama 48 menteri beserta 56 wakil menteri dan 5 kepala badan setingkat menteri pada 20 Oktober 2024 lalu. Secara keseluruhan, Kabinet Merah Putih ini berisikan lebih dari 100 orang. Angka ini merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah Indonesia pascareformasi 1998.

Seiring bertambahnya jumlah anggota kabinet, anggaran belanja birokrasi pun dipastikan membengkak. "Ini bisa terlihat dari Nota Keuangan. Pengeluaran kementerian dan lembaga yang sebelumnya Rp684,2 triliun pada 2016 melonjak 75,21% menjadi Rp1.198,9 triliun berdasarkan outlook 2024," ujar Ahmad Hanif, Kamis (24/10/2024).

Hanif memperkirakan, akan ada potensi peningkatan anggaran negara untuk menggaji menteri dan wakilnya sebesar Rp91,52 hingga Rp390 miliar per tahun. Angka tersebut, imbuh dia, belum mempertimbangkan sejumlah staf khusus, utusan presiden, dan fasilitas lain yang diterima oleh menteri. "Artinya, potensi pembengkakan bisa lebih besar dari yang diprediksi," cetusnya.

Sementara, perihal efektivitas yang diklaim pemerintah untuk membantu mengakselerasi program-program yang direncanakan Prabowo, menurut Hanif hal ini masih perlu dipertanyakan. Pasalnya, kata dia, kabinet yang besar justru berpotensi akan memperlambat efektivitas dan efisiensi komunikasi antarlembaga.

"Prinsipnya kabinet gemuk akan susah berjalan secara agile untuk menangani kompleksitas kebutuhan rakyat dan krisis," tandasnya.

Prabowo sebelumnya telah merespons sejumlah kritikan yang menyoroti banyaknya jumlah menteri dalam kabinet yang dipimpinnya tersebut. Presiden mengakui kabinetnya memang tergolong besar. Namun, tegas dia, hal ini wajar lantaran Indonesia merupakan negara keempat terbesar di dunia berdasarkan jumlah penduduk.

Prabowo membandingkan Indonesia dengan Eropa di mana berdasarkan luas wilayah, Indonesia sama luasnya dengan Eropa Barat yang terdiri dari 27 negara. Untuk mengelola Eropa, kata dia, dibutuhkan 27 menteri keuangan, 27 menteri pertahanan, 27 menteri dalam negeri.

"Saudara-saudara sekalian kita juga memilih sistem politik demokratis. Kalau kita negara otoriter, mungkin kita cukup menjalankan semua dengan jumlah penduduk yang sedikit," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Perdana, baru-baru ini.

"Jadi saudara-saudara ini tidak masalah, yang penting kita bekerja dengan efisien, yang penting kita tidak bekerja dengan seenaknya. Saya minta Menteri Keuangan, saya minta semua Menko, saya minta semua Menteri, telusuri lagi alokasi APBN. pelajari lagi DIPA, pelajar lagi," tegas Prabowo.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto membentuk kabinet baru yang berisikan 49 menteri. Jumlah ini belum ditambah dengan wakil menteri yang secara total menjadi 105 orang.

Angka ini tergolong sangat banyak jika dibandingkan kabinet sebelumnya. Belum lagi sejumlah nama utusan khusus dan badan baru yang diikutsertakan Prabowo dalam mendukung kabinet dengan nama Merah Putih ini.

Kabinet dengan jumlah menteri dan wakil menteri yang cukup besar tentu membawa tantangan dan kekhawatiran. Sementara Indonesia butuh perubahan cepat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi di tengah segera berakhirnya masa bonus demografi.

Ekonom senior sekaligus pendiri CORE (Center of Reform on Economics) Indonesia, Hendri Saparini berbagi pandangannya soal ini dalam episode terbaru podcast Tolak Miskin 'Prabowo Bentuk Kabinet Gemuk, Bisa Lari Cepat?'. Klik widget di bawah ini untuk mendengarkan atau temukan podcast Tolak Miskin di Spotify dan kanal siniar lainnya.

(eds/eds)

Jakarta -

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal peluang perubahan anggaran belanja pada APBN 2025. Hal ini terjadi karena membengkaknya jumlah Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto yang baru dibentuk.

Anggaran belanja dari APBN 2025 ditetapkan senilai Rp 3.621 triliun pada tahun 2025. Tepatnya senilai Rp 3.621.313.743.500.000.

Namun anggaran tersebut ditetapkan dengan asumsi kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), otomatis dengan bengkaknya jumlah kabinet APBN bisa berubah.

Hingga kini, Airlangga mengatakan Prabowo maupun jajaran Kabinet Merah Putih belum ada rencana pembicaraan APBN Perubahan (APBN-P).

"Belum, belum," katanya singkat ketika dikonfirmasi langsung usai menghadiri Sidang Kabinet Perdana di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Ketika ditanya soal target defisit yang bisa berubah pun, Airlangga irit bicara. "Kita lihat aja nanti," katanya singkat.

Dalam UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025, disebutkan Prabowo sendiri masih bisa mengubah daftar alokasi anggaran belanja pemerintah.

"Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, Fungsi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini sesuai dengan Nota Keuangan dan apabila ada perubahan diatur dengan Peraturan Presiden," bunyi pasal 8 ayat 5.

Lebih lanjut diatur khusus untuk anggaran belanja pemerintah pusat jumlahnya sebesar Rp 2.701.441.624.917.000. Anggaran sebesar itu digunakan untuk belanja pemerintah pusat menurut fungsi, belanja pemerintah pusat menurut organisasi, dan belanja pemerintah pusat menurut program. Pos ini lah yang digunakan untuk membiayai belanja kementerian.

(hal/hns)

Jakarta -

Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengaku kerap mendapat dua komentar soal kabinet pemerintahan Prabowo. Salah satunya terkait kabinet Prabowo yang dianggap gemuk karena memiliki 48 Kementerian.

Hashim menyebut masyarakat khawatir bahwa kabinet gemuk butuh anggaran besar, namun hasilnya sedikit.

"Ada dua komentar ke saya dari masyarakat. Satu, kok jumlah menteri perempuan kok sedikit. Ini ada yang sampaikan. Kedua, kok bisa gemuk. Nanti takutnya high cost, little output," katanya dalam diskusi di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Namun, Hashim menyebut Prabowo bakal melakukan evaluasi dalam 6 bulan ke depan bagi Menteri dan Wakil Menteri yang performanya kurang. Lebih rincinya, evaluasi akan dilakukan sekitar bulan Maret atau April tahun depan.

Meski mengakui kabinet Prabowo gemuk, namun yang terpenting adalah hasil yang dikerjakan oleh kementerian tersebut.

"Ini agak gemuk memang, tapi yang penting outputnya apa. Kalau kabinet yang lebar, yang gemoy ini, kalau bisa outputnya luar biasa ya saya kira itu," tuturnya.

Hashim juga berbicara cita-cita Prabowo mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu dipilih Budiman Sudjatmiko sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

"Maka Budiman Sudjatmiko diangkat jadi Kepala Badan Percepatan Kemiskinan. Itu berarti badan ini diberikan tugas jadi koordinator antara kementerian yang 48 itu. Ini agak gemuk memang, tapi yang penting outputnya apa," tutupnya.

Simak: Video Momen 48 Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran Resmi Dilantik

[Gambas:Video 20detik]

(ily/rrd)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menyadari kabinetnya yang diberi nama Kabinet Merah Putih memiliki komposisi lebih besar dibandingkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Total terdapat 48 kementerian dan sejumlah badan.

"Jumlah anggota kabinet kita sebanyak 48 menteri, juga ada badan-badan yang sangat strategis. Ini memang lebih banyak dari pemerintah-pemerintah sebelumnya. Jumlah ini saya sadari memang bisa dianggap tergolong besar," kata Prabowo saat Sidang Kabinet Perdana di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Prabowo mengatakan hal itu sesuai dengan Indonesia sebagai negara besar. Ia menggambarkan luas Indonesia seperti Uni Eropa yang terdiri dari 27 negara.

"Kita tidak dapat pungkiri bahwa kita negara keempat terbesar di dunia dari jumlah penduduk, luasnya sama dengan Eropa Barat, di mana Eropa itu terdiri dari 27 negara, kita 1 negara. Mengelola Eropa itu membutuhkan 27 menteri keuangan, 27 menteri pertahanan, 27 menteri dalam negeri. Kita seluas Eropa," beber Prabowo.

Selain itu, Prabowo menyebut Indonesia memilih sistem politik demokratis. Untuk itu, kabinet yang besar dianggap bukan suatu masalah asalkan tetap bekerja dengan efisien dan tidak seenaknya.

"Kalau kita negara otoriter, mungkin kita cukup menjalankan semua dengan jumlah penduduk yang sedikit. Jadi ini tidak masalah, yang penting kita bekerja dengan efisien, yang penting kita tidak bekerja dengan seenaknya," tegas Prabowo.

Seperti diketahui, selain membentuk 48 kementerian, Prabowo membentuk badan-badan baru. Salah satunya adalah Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan untuk memastikan orang miskin bisa naik level.

"Kalau diperhatikan dalam pemerintahan yang saya bentuk, saya perkuat kepala staf kepresidenan, saya perkuat itu. Saya tambah lagi badan pengendalian pembangunan dan investigasi khusus. Tugas mereka adalah memonitor semua program, semua proyek yang kita akan lancarkan," tambahnya.

"Saya bentuk badan baru, badan percepatan pengentasan kemiskinan. Badan ini akan mempelajari dan mengikuti semua program perlindungan sosial, semua program bantuan ke bagian golongan rakyat yang masih perlu bantuan," tambahnya.

(aid/ara)

JAKARTA - Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto selepas pelantikannya pada Minggu (20/10) dinilai gemuk dengan 48 menteri dan 55 wakil menteri. Banyaknya jumlah pembantu presiden di Kabinet Merah Putih tersebut dikhawatirkan bakal membebani belanja birokrasi negara.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan mengatakan, beban belanja yang besar ini harus diimbangi dengan penarikan pajak yang besar pula nantinya. "Ini kan repot sih ke depan kalau peningkatan jumlah pelaksana birokrasi ini tidak diikuti dengan peningkatan penerimaan perpajakan gitu ya. Karena nanti beban belanja pegawai akan meningkat signifikan, gitu," kata Abdul saat dihubungi, Rabu (23/10/2024).

Sementara itu, kata Abdul, anggaran belanja negara saat ini sudah tersandera oleh pembayaran bunga utang yang cukup tinggi. Bunga utang yang meningkat, ditambah belanja kebutuhan pegawai karena perluasan jumlah kementerian, pembiayaan kebutuhan birokrasi negara tersebut akan menjadi kendala tersendiri.

"Apalagi pemerintah ingin mem-boosting perekonomian ini tumbuh 8% gitu ya. Nah ini akan repot sih, saya takutnya nanti yang namanya disiplin fiskal itu jangan sampai kebobolan ya. Misalnya karena kita sudah memaksakan birokrasi yang banyak, tiba-tiba nggak punya duit jadi kita malah akan melepas yang namanya disiplin fiskal," tuturnya.

Abdul mengatakan, kebutuhan belanja pegawai birokrasi yang terserap dari APBN sudah mencapai 18%. Sementara bunga utang negara telah menyentuh 20-22% pada tahun 2025. Bagi Abdul, kondisi ini akan semakin membebani kas negara.

"Terus dari mana gaji mereka? Tentu dari APBN, nggak bisa dari lain dong, kan itu tanggung jawabnya APBN. Kalau kita lihat komposisi dari belanja pemerintah pusat itu kan sebenarnya sudah sekitar 20% itu belanja pembayaran bunga utang ya," ujarnya.

Sebelumnya, ekonom senior Indef Fadhil Hasan juga menilai Kabinet Merah Putih yang relatif besar berpotensi menghambat upaya mewujudkan mimpi Pemerintahan Prabowo-Gibram. Kabinet gemuk ini menurutnya berpotensi bergerak lamban.

"Risiko dari kabinet super gemuk bisa dikatakan bahwa dalam 1-2 tahun ke depan, selain soal inefisiensi, maka gerakannya sudah pasti lamban. Padahal Prabowo ingin suatu gerakan yang cepat, dalam pelaksaan berbagai program dan visinya," jelasnya dalam acara diskusi publik indef, Selasa (22/10).

Fadhil juga mengkhawatirkan permasalahan koordinasi. Sebab, belajar dari beberapa pemerintahan sebelumnya, koordinasi antarkementerian/lembaga kerap menjadi persoalan dalam menjalankan berbagai kebijakan dan program.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Selasa malam, 22 Oktober 2024 dimulai dari Presiden Prabowo Subianto akan mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Disusul, ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Fadhil Hasan mengatakan, penambahan jumlah kementerian di kabinet Presiden Prabowo Subianto tidak efisien. Saat ini Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 diisi oleh tujuh kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis.

Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan pelantikan pejabat yang akan membantu pemerintahannya sampai hari ketiga setelah pelantikannya, Minggu 20 Oktober 2024.

Berikutnya, para hakim mendapat kenang-kenangan dari Jokowi. Sebelum lengser, presiden ke-7 itu meneken Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 yang menaikkan tunjangan para pengadil ini.

Terakhir, hasil survei Inventure 2024 tentang Indonesia Market Outlook 2025 menunjukkan ada 34 persen Gen Z pernah mengakses pinjaman online (pinjol) dalam enam bulan terakhir pada September 2024.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Prabowo akan Lanjutkan Pembangunan IKN....

<!--more-->

1. Prabowo akan Lanjutkan Pembangunan IKN, Plt Kepala OIKN: 2 Tahun Bangunan Yudikatif dan Legislatif Rampung

Presiden Prabowo Subianto akan mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Pada saat saya dipanggil oleh Bapak Presiden Prabowo, beliau menyampaikan akan mempercepat. Kalau sekarang yang sudah dibangun adalah eksekutifnya, menurut beliau dua tahun nanti untuk lembaga yudikatif dan legislatif harus sudah dibangun," ujar mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.

Dengan demikian, gedung-gedung MPR, DPR, Mahkamah Konstitusi (MK) dan gedung-gedung lembaga yudikatif lainnya harus dibangun.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Ekonom Indef soal Tambahan Kementerian Prabowo: Kabinet Gemuk Gerakan Pasti Lamban

Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Fadhil Hasan mengatakan, penambahan jumlah kementerian di kabinet Presiden Prabowo Subianto tidak efisien. Saat ini Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 diisi oleh tujuh kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis.

Fadhil menilai perubahan akan membuat tantangan di masa awal pemerintahan Prabowo lebih berat. “Risiko dari kabinet super gemuk dalam 1-2 tahun ke depan, selain soal inefisiensi, gerakannya sudah pasti lamban,” kata dia lewat pernyataan resmi, Selasa, 22 oktober 2024.

Padahal, Fadhil mengatakan, Prabowo ingin gerak cepat dalam pelaksaan berbagai program dan visinya. Masalah lain yang akan datang adalah berkaitan dengan koordinasi. Dengan kabinet gemuk ditambah berbagai menteri koordinator dan badan, maka koordinasi kemungkinan besar sulit. “Siapa bertanggung jawab dan satu dengan lainnya timbul overlapping,” kata dia.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Ada Staf Khusus, Penasihat Khusus dan Utusan Khusus Presiden Prabowo....

<!--more-->

3. Ada Staf Khusus, Penasihat Khusus dan Utusan Khusus Presiden Prabowo, Siapa dan Apa Tugas Mereka?

Presiden Prabowo Subianto melanjutkan pelantikan pejabat yang akan membantu pemerintahannya sampai hari ketiga setelah pelantikannya, Minggu 20 Oktober 2024.

Setelah melantik 108 menteri dan wakil menteri pada Senin, 21 Oktober, Prabowo giliran melantik staf khusus, penasihat khusus dan utusan khusus di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024.

Pejabat yang dilantik hari ini adalah musisi Yovie Widianto sebagai Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Kreatif berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75/M tahun 2024 tentang pengangkatan Staf Khusus Presiden.

Selain Yovie, pelantikan juga dilakukan pada Penasihat Khusus Presiden dan Utusan Khusus Presiden.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Ini Gaji dan Tunjangan Baru Hakim, Kenang-kenangan dari Presiden Jokowi

Para hakim mendapat kenang-kenangan dari Jokowi. Sebelum lengser, presiden ke-7 itu meneken Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 yang menaikkan tunjangan para pengadil ini.

Peraturan Pemerintah berjudul Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung itu, menaikkan gaji pokok dan tunjangan hakim.

Para hakim pada awal Oktober 2024 menggelar mogok yang mereka sebut Hakim Cuti Bersama untuk menuntut kenaikan gaji dan tunjangan yang tidak berubah selama 12 tahun.

Berdasarkan salinan yang diterima Antara di Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024, Jokowi menandatangani PP tersebut pada tanggal 18 Oktober 2024, atau 2 hari sebelum lengser.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Survei: 1 dari 3 Gen Z Akses Pinjol, Mayoritas untuk Beli Gadget Terbaru....

<!--more-->

5. Survei: 1 dari 3 Gen Z Akses Pinjol, Mayoritas untuk Beli Gadget Terbaru

Hasil survei Inventure 2024 tentang Indonesia Market Outlook 2025 menunjukkan ada 34 persen Gen Z pernah mengakses pinjaman online (pinjol) dalam enam bulan terakhir pada September 2024. Sementara itu, 66 persen Gen Z menyatakan tak pernah mengkases layanan pinjol yang meliputi Kredivo, Dana, Akulaku, Easy Cash, dan lain-lain.

“Artinya 1 dari 3 Gen Z mengakses pinjol. Alasan paling dominan untuk memberli barang konsumsi, seperti gadget premium,” kata Yuswohady, Managing Partner Inventure, dalam Press Conference secara daring Indonesia Industry Outlook 2025 bertajuk tema Indonesia Market Outlook 2025: Kelas Menengah Hancur, Masihkah Bisnis Mantul? pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Yuswohady mengatakan berdasarkan hasil survei, ada 61 persen Gen Z menggunakan hasil pinjol ini untuk membeli barang konsumsi (gadget, peralatan rumah tangga, dll); 35 persen Gen Z berbelanja (baju, sepatu, dll di toko online atau offline) dari hasil pinjol; 27 persen untuk modal usaha; 23 persen gen Z menggunakan pinjol untuk nongkrong dan liburan (ngopi, ongkos transportasi, makanan, maupun belanja saat liburan).

Selain itu, ada juga 18 persen Gen Z yang menggunakan pinjol untuk menutup kebutuhan sehari-hari, 13 persen untuk membayar cicilan yang sudah ada, dan 5 persen untuk biaya pendidikan.

Berita selengkapnya baca di sini.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Reform on Economics atau Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa postur kabinet pemerintahan baru, dengan adanya perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga (K/L), berpotensi meningkatkan anggaran belanja K/L.

Menurutnya, postur kabinet pemerintahan baru agak berbeda dengan semangat efisiensi yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.

Dia menjelaskan, dalam dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), beberapa proses efisiensi dilakukan, di mana terdapat beberapa lembaga yang dihilangkan atau ditutup dengan harapan bahwa kebijakan tersebut bisa memberikan efek efisiensi yang bisa berdampak positif terhadap anggaran pendapatan dan belanja (APBN) secara umum.

Komposisi kabinet dengan jumlah wakil menteri lebih dari satu menurutnya juga menimbulkan tanda tanya mengingat kementerian sudah memiliki komposisi administratif yang bisa menunjang kerja dari menteri, misalnya inspektorat jenderal atau sekretaris jenderal.

"Inspektorat jenderal ataupun sekretaris jenderal di kementerian bisa sebenarnya dimanfaatkan untuk membantu kerja para menteri, meskipun nanti ditambah dengan tupoksi ataupun tanggung jawab baru," katanya, dikutip pada Selasa (22/10/2024).

Gemuknya kabinet ini dikhawatirkan akan berdampak pada penambahan anggaran di tengah potensi defisit APBN yang melebar, imbas dari program baru pemerintah dan jadwal jatuh tempo utang pemerintah yang akan terjadi dalam 5 tahun mendatang.

Terkait sejumlah target yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Yusuf mengatakan pemerintah perlu terus melakukan evaluasi, terutama program-program yang sifatnya baru, untuk melihat apakah program tersebut sudah sesuai dengan tujuan awal dari pembentukan program.

"Proses evaluasi juga menjadi penting terutama untuk melihat apakah kebijakan pemerintah itu masih relatif aman untuk ditanggung APBN yang menghadapi tantangan lain," jelasnya.

Sementara itu, Yusuf mengatakan, pemerintah juga perlu tancap gas agar bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, salah satunya dengan melakukan konsolidasi antar kementerian untuk menciptakan kebijakan yang selaras dan tidak tumpah tindih dengan aturan kebijakan kementerian yang ada.

Ekonom Senior Indef Fadhil Hasan menilai kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka super gemuk. Hal ini lantaran menteri dan wakil menteri yang baru saja dilantik lebih dari 100 orang.

Menurutnya, kabinet yang super gemuk ini bukannya mempercepat mimpi Prabowo untuk terwujud, tapi justru akan menjadi penghambat dan ujung-ujungnya target perekonomian, termasuk pertumbuhan 8 persen, akan sulit dicapai.

"Jadi yang tidak terbayangkan itu bagaimana Pak Prabowo mengorkestrasi gerak dari kabinet yang super gemuk. By default, orang gemuk itu pasti lamban, tidak bisa lari. Kalau lari pun terseok-seok, dikalahkan yang lebih ramping. Jadi, size itu matters dalam hal efisiensi," ujarnya dalam acara diskusi publik Indef pada Selasa (22/10).

"Sekarang dengan kabinet super gemuk itu, bisa dikatakan dalam 1-2 tahun ke depan, gerakannya sudah pasti lamban. Padahal Pak Prabowo ingin gerakan cepat dalam menjalankan berbagai program dan visinya," imbuhnya.

Fadhil mengatakan permasalahan utama yang akan menghambat adalah koordinasi antara tujuh menteri koordinator yang baru saja dibentuk. Hal ini bahkan terjadi di masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.

"Kita tahu sekarang ini saja dengan kabinet Jokowi, SBY, presiden sebelumnya, masalah koordinasi itu merupakan persoalan pokok yang dihadapi menteri. Dengan pembentukkan kabinet yang super gemuk, ditambah pembentukan kemenko baru, kepala badan, tidak bisa dibayangkan bagaimana koordinasi itu dilakukan di bidang-bidang tertentu," jelasnya.

Selain koordinasi, masalah yang timbul dari kabinet super gemuk adalah kewenangan. Sebab, ia menilai ego sektoral di antar kementerian saja masih ada, apalagi di antara menko-menko nanti.

"Kita tahu orang itu tidak mau kewenangannya dikurangi, jadi akan timbul persoalan, pembagian kewenangan antar menteri," terangnya.

Dengan kondisi ini, maka ia menilai dalam beberapa waktu ke depan, perlambatan kinerja Kabinet Merah Putih akan terlihat. Sebab, tata kelola akan menjadi kompleks dan lebih panjang sehingga bukanya efisien, malah justru akan menjadi pemberat keuangan negara.

"Kabinet super gemuk tidak menjawab urgensi dari tantangan yang dihadapi dan tidak sejalan dengan apa yang ingin dicapai Prabowo, utamanya terkait program cepat terbaik," jelasnya.

Sementara, Ekonom Senior Indef Didin S, Damanhuri menduga kabinet yang gemuk adalah cara Prabowo untuk menilai kinerja menteri, wakil menteri hingga kepala badan yang dilantik selama enam bulan ke depan.

Apabila para pembantunya di Kabinet Merah Putih tersebut bisa memberikan kontribusi baik untuk mencapai target yang telah disusun seperti pertumbuhan ekonomi 8 persen, maka akan dipertahankan dan bila tidak bisa dirombak kembali.

"Jadi kita tidak bisa men-judge sejak sekarang, tapi waktu yang akan menjawab. Mungkin ingin diwujudkan oleh kabinet yang direvisi, bisa jadi," tegasnya.