Menteri BUMN Erick Thohir bicara soal arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menggunakan mobil Pindad buatan dalam negeri sebagai mobil dinas menteri. Selama ini mobil para menteri kebanyakan merupakan mobil impor, seperti misalnya Toyota Alphard.

Erick sempat ditanya apakah ada arahan langsung dari Prabowo soal penggunaan mobil Pindad untuk para menteri, namun dia tak menjawab tegas dan malah mengatakan pihaknya akan mendukung semua rencana program pemerintah.

"Kita mendukung rencana program pemerintah," ungkap Erick ditemui di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Sejauh ini Erick bilang PT Pindad sudah mendapatkan pesanan mobil Maung dalam jumlah besar. Totalnya ada 4.600 mobil Maung yang dipesan dari Pindad. Pesanan dilakukan oleh Kementerian Pertahanan.

"Ya, Pindad tentu sudah siapkan sesuai dengan orderan dari Kementerian Pertahanan kurang lebih 4.600 Maung selama 2 tahun ke depan. Alokasi produksinya di situ," ungkap Erick .

Tapi, dia mengatakan belum tahu apakah ada tambahan pesanan dari berbagai kementerian sesuai rencana penggunaan Maung untuk mobil dinas menteri. Erick justru meminta hal itu ditanyakan langsung ke Dirut Pindad Abraham Mose.

"Apakah ada tambahan order kementerian kembali tanya ke Dirut Pindad, agar ini line of production-nya ini untuk diproyeksikan jangan sampai nanti jadi isu yang lain," ujar Erick.

Pada intinya, Erick bilang pemerintah ingin agar produksi dalam negeri ditingkatkan. Tentu semuanya harus ada tahapan yang dilakukan dan tak bisa terburu-buru.

"Kami mendukung bagaimana produksi dalam negeri harus ditingkatkan. pasti ada tahapannya nggak bisa harus hari ini, line produksinya harus ditata. Dirut Pindad yang tahu itu" ungkap Erick.

Percepatan penyederhanaan regulasi di sektor energi dan sumber daya mineral bakal menjadi fokus kebijakan utama bagi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Setidaknya 100 hari ke depan, urusan penyederhanaan regulasi bakal menjadi sasaran kerja utamanya sebagai menteri.

Bahlil ingin meningkatkan efisiensi, menarik investasi, dan memastikan pelayanan publik yang lebih baik. Dia menegaskan penyederhanaan regulasi di sektor energi menjadi prioritas dalam rangka mempercepat investasi, terutama dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah tumpang tindih perizinan, yang selama ini menghambat kelancaran investasi. Contohnya pada sektor eksplorasi migas, Bahlil menyoroti masih adanya lebih dari 100 izin yang harus dipenuhi, yang membuat proses eksplorasi menjadi lambat dan kurang efisien.

"Bayangkan kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, 129 kalau tidak salah. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi kita Service Level Agremeent-nya yang kurang, kecepatannya. Nah ini saya lagi cari akalnya," ungkap Bahlil dalam keterangannya, Jumat (25/10/2024).

Selain di sektor Migas, Bahlil juga menyoroti masalah serupa di sektor Mineral dan Batubara (Minerba), katanya masih banyak aturan yang tumpang tindih turut membebani pejabat dan pelaku usaha.

"Di Minerba itu kan banyak aturan yang tumpang tindih. Kita lihat banyak teman-teman kami, pejabat sebelumnya yang khususnya di Ditjen kena dampak dari persoalan regulasi yang terlalu ribet. Kita akan melakukan perbaikan supaya tidak menyandera pejabat, tapi juga tidak menyiksa atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan," ujar Bahlil.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menambahkan penyederhanaan regulasi bertujuan tidak hanya untuk mempercepat investasi, tetapi juga memperbaiki tata kelola di sektor energi secara keseluruhan.

"Kami berkomitmen untuk merapikan regulasi yang tumpang tindih agar proses perizinan di sektor migas dan minerba lebih efisien. Ini menjadi prioritas utama dalam 100 hari pertama, sesuai arahan Menteri ESDM," imbuh Agus.

Agus juga menambahkan bahwa pemerintah sedang mempercepat harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah.

"Sesuai dengan arahan Menteri ESDM, kami berupaya memastikan bahwa proses perizinan di tingkat pusat dan daerah dapat diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun. Ini menjadi prioritas kami untuk mendorong percepatan investasi," jelasnya.

Melalui upaya-upaya ini, Kementerian ESDM berharap dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih dinamis, dan meningkatkan kontribusi sektor energi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyederhanaan peraturan lainnya, guna menyesuaikan dengan kebutuhan investasi di sektor energi.

"Regulasi yang terlalu kompleks akan menghambat proses investasi dan mengakibatkan birokrasi yang panjang, melalui langkah penyederhanaan regulasi, pemerintah berharap mampu menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif," pungkas Agus.