Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan leasing di bawah Astra Financial, PT Astra Sedaya Finance (Astra Credit Companies/ACC) menyambut positif penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) atau BI Rate.

Sebelumnya dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 17—18 September 2024, BI memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebanyak 25 basis poin ke level 6%.

Chief Executive Officer (CEO) ACC Hendry Christian Wong mengatakan pihaknya berharap dengan penurunan suku bunga BI tersebut dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan kredit kedepannya.

"Jadi ini [penurunan suku bunga BI] merupakan hal yang positif bagi ACC," kata Hendry kepada Bisnis, pada Jumat (20/9/2024).

Hendry menambahkan saat ini sumber pendanaan perseroan berasal dari bank dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, ada pembiayaan bersama dengan bank dan obligasi. Di tengah fluktuasi suku bunga beberapa bulan terakhir, Hendry menyebut pihaknya melakukan diversifikasi pada sumber pendanaan sehingga evaluasi berkelanjutan untuk strategi pendanaan akan selalu dilakukan untuk mencapai biaya bunga yang optimal sehingga kami dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada pelanggan ACC.

Dia juga memastikan bahwa ACC selalu menerapkan mitigasi resiko baik dari segi risiko pasar, kredit, likuiditas hingga mata uang.

"ACC akan terus memantau kondisi ekonomi dan kebijakan moneter. ACC berfokus pada pengelolaan risiko yang baik dan meningkatkan efisiensi operasional untuk memastikan kelangsungan bisnis yang stabil dalam kondisi pasar yang dinamis," katanya.

Diketahui, ACC telah menyalurkan pembiayaan sebanyak Rp19 triliun sampai dengan Juni 2024. Pembiayaan tersebut mencakup 109.00 unit yang telah dibiayai perusahaan. Pembiayaan mobil baru pun masih mendominasi penyaluran pembiayaan perseroan, Sampai akhir tahun perseroan menargetkan penyaluran pembiayaan di atas Rp36 triliun.

Target tersebut masih konservatif dibandingkan target tahun lalu yang mencapai Rp36 triliun. Target konservatif tersebut karena pasar otomotif masih menantang dengan adanya penurunan penjualan mobil baru sampai dengan semester I/2024.

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Astra Sedaya Finance (ASF) menerbitkan obligasi berkelanjutan VI tahap IV ahun 2024. Obligasi ini merupakan bagian dari rencana ASF yang dilakukan sejak Juni 2023 dengan target dana Rp 12 triliun.

Manajeman ASF dalam keterbukaan informasi di BEI, ASF akan menerbitkan obligasi senilai Rp 2,6 triliun dalam dua seri. Seri A senilai Rp 1,18 triliun berjangka waktu 370 hari dan memberi bunga 6,45% per tahun. Sedangkan seri B akan berjangka waktu 36 bulan dan membayar bunga sebesar 6,7% per tahun.

Masa penawaran umum obligasi ini akan dilakukan pada 26 - 27 September 2024. Sedangkan pejatahan dilakukan pada 30 September, pengembalian uang pemesanan dan distribusi secara elektronik pada 2 Oktober. Sementara pencatatan dilakukan pada 3 Oktober 2024.

Dana hasil penerbitan obligasi setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja mencakup investasi, modal kerja, multiguna, sewa operasi, kegiatan pembiayaan syariah dan pembiayaan lain. Pemesanan pembelian obligasi dilakukan di BRI Danareksa Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Indo Premier Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Mega Capital Sekuritas dan Trimegah Sekuritas.

Sebelum penawaran obligasi kali ini, ASF telah menerbitkan tiga tahap. Dimana pada tahap I ASF merilis sebesar Rp 2,5 triliun, tahap II sebesar Rp 1 triliun dan tahap III sebesar Rp 2,5 triliun. Sehingga jika ditotal dengan tahap IV maka obligasi berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance telah dirilis sebanyak Rp 8,6 triliun. Ini artinya, ASF masih memiliki sisa penerbitan obligasi senilai Rp 3,4 triliun hingga tahun depan.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan multifinance PT Astra Sedaya Finance telah menyiapkan dana untuk melunasi Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2019 Seri C sebesar Rp 236,16 miliar.

Kesiapan dana untuk pelunasan tersebut disampaikan oleh Direktur AstraSedaya Finance, Dharmawan Phie melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, pada Rabu (11/9).

"Dengan ini kami sampaikan bahwa perseroan telah menyediakan dana untuk pelunasan pokok dan kupon bunga untuk Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2019 Seri C yang akan jatuh tempo pada 22 Oktober 2024," tulisnya, Rabu (11/9).

Pada semester II-2024 ini, Astra Sedaya Finance memiliki tiga obligasi yang akan jatuh tempo, ketiga obligasi tersebut telah diterbitkan perusahaan sejak 2019. Salah satunya yaitu Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2019 Seri C senilai Rp 236,16 miliar.

Kedua, Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2021 Seri B senilai Rp 1,45 triliun yang jatuh tempo pada 22 Oktober 2024.

Terakhir, Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2023 Seri A senilai Rp 188,5 miliar yang jatuh tempo 6 November 2024.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan tambang Prancis, Eramet kini sedang menjajaki kemitraan dengan perusahaan pemasok kobalt asal China, Zhejiang Huayou Cobalt Co, guna menggarap produksi baterai berbasis nikel di Indonesia.

Sebelumnya, proyek smelter nikel-kobalt untuk bahan baku baterai listrik di kawasan Teluk Weda, Maluku Utara, direncanakan akan digarap Eramet bersama perusahaan Jerman, BASF.

Namun, BASF memutuskan untuk tidak melanjutkan kerja sama ini karena adanya perubahan kondisi pasar nikel yang signifikan, khususnya pada pilihan nikel yang menjadi suplai bahan baku baterai kendaraan listrik.

Melansir dari Bloomberg Minggu (7/7), selain menjajaki kerja sama, Eramet juga mempertimbangkan untuk mengambil saham di pabrik Huafei yang dikendalikan oleh Huayou.

Pabrik ini merupakan fasilitas High Pressure Acid Leach (HPAL) atau pengolahan dan pemurnian nikel limonit terbesar di dunia.

Sayangnya, juru bicara Eramet menolak mengomentari langkah tersebut. Dalam pernyataan sebelumnya, mereka menyebutkan bahwa pihaknya terus mengevaluasi investasi lebih lanjut di Indonesia. Huayou juga tidak segera menanggapi email yang meminta komentar terkait kerjasama ini.

Langkah ini menggarisbawahi kesulitan yang dihadapi perusahaan-perusahaan Barat dalam menciptakan rantai pasokan mineral penting yang bebas dari pengaruh Tiongkok.

Bulan lalu, Eramet membatalkan rencana untuk membangun kilang nikel-kobalt senilai US$2,6 miliar dengan BASF di Teluk Weda, dengan alasan meningkatnya ketersediaan nikel tingkat baterai.

Proyek tersebut akan menjadi satu-satunya fasilitas HPAL di Indonesia yang memiliki pemegang saham dari negara-negara Barat, sehingga berpotensi layak menerima subsidi besar berdasarkan Undang-Undang Pengurangan Inflasi Amerika Serikat.

Namun, perusahaan-perusahaan Tiongkok mampu membangun pabrik tersebut jauh lebih cepat dan lebih murah dibandingkan perusahaan-perusahaan di Barat, meskipun mereka juga menghadapi kekhawatiran mengenai cara mereka mengelola tailing yang memiliki risiko kontaminasi parah.

Dengan kemampuan ini, diprediksi akan lebih banyak pabrik HPAL buatan China yang mengolah bijih nikel untuk digunakan dalam baterai akan beroperasi di Indonesia dalam beberapa tahun mendatang untuk memenuhi meningkatnya permintaan dari sektor kendaraan listrik.

Sebagai catatan, Huayou sudah mengoperasikan dua unit di Indonesia dan berencana membangun dua unit lagi melalui kemitraan dengan Vale SA dari Brasil.

Nickel Industries Ltd yang terdaftar di Bursa Efek Australia dan konglomerat Indonesia PT Harum Energy Tbk (HRUM) juga tengah membangun pabrik bersama perusahaan swasta China, Tsingshan Holding Group, yang merupakan produsen nikel dan baja tahan karat terbesar di dunia.

Perusahaan tambang asal Perancis, Eramet SA, tengah menjajaki kemitraan dengan Zhejiang Huayou Cobalt Co. untuk memproduksi nikel bahan baku baterai, setelah hengkang dari proyek smelter Sonic Bay bersama perusahaan Jerman, BASF.

Dikutip dari Bloomberg, Minggu (7/7), saat ini Eramet sedang dalam pembicaraan untuk perjanjian pasokan bijih ke smelter dengan teknologi High Pressure Acid Leach (HPAL) milik perusahaan China tersebut, di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).

Sumber Bloomberg juga menyebutkan, Eramet mempertimbangkan untuk mengambil saham di pabrik Huafei yang dikendalikan oleh Huayou, yang merupakan fasilitas HPAL terbesar di dunia.

Meski begitu, Juru bicara Eramet dan Huayou menolak mengomentari pembicaraan tersebut. Sementara dalam pernyataan sebelumnya, pihak Eramet terus mengevaluasi investasi lebih lanjut di Indonesia.

Langkah ini dinilai untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi perusahaan-perusahaan Barat dalam menciptakan rantai pasokan mineral penting yang bebas dari pengaruh China.

Bulan lalu Eramet membatalkan rencana membangun smelter nikel-kobalt senilai USD 2,6 miliar dengan BASF Jerman di Teluk Weda, dengan alasan meningkatnya ketersediaan nikel untuk bahan baku baterai.

Proyek tersebut akan menjadi satu-satunya fasilitas HPAL di Indonesia yang memiliki pemegang saham dari negara-negara Barat, sehingga berpotensi layak menerima subsidi besar di Amerika Serikat (AS) melalui kebijakan Inflation Reduction Act (IRA).

Sementara itu, Huayou tercatat sudah mengoperasikan dua unit smelter di Indonesia dan berencana membangun dua unit lagi melalui kemitraan dengan Vale SA dari Brasil.

Sebelumnya, Direktur Eramet Indonesia, Bruno Faour, mengkonfirmasi kedua perusahaan sudah memutuskan untuk hengkang dari proyek smelter Sonic Bay, bukan menunda.

"Sesuai dengan press release yang kami umumkan sebelumnya, di mana setelah melakukan evaluasi menyeluruh, Eramet dan BASF memutuskan untuk tidak melanjutkan investasi Proyek Sonic Bay," tegasnya saat dihubungi kumparan, Jumat (5/7).

BASF bekerja sama dengan Eramet yang telah memiliki legalitas usaha atas nama PT Eramet Halmahera Nikel (PT EHN) di Proyek Sonic Bay. Proyek senilai USD 2,6 miliar itu berupa pengembangan smelter HPAL yang menghasilkan Mixed Hydroxide Precipitates (MHP).

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif bahwa pemerintah akan mencari mitra lain untuk melanjutkan proyek Smelter Sonic Bay.

"Ya kalau mundur ya kita cari yang lain, ya, masih banyak yang lain yang mau," katanya saat ditemui di kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM, Jumat (28/7).

Arifin mengatakan, BASF memutuskan untuk tidak melanjutkan investasinya di proyek Sonic Bay karena sudah mengamankan pasokan bahan baku dari tempat lain. Padahal rencananya, BASF yang akan menyerap produk akhir dari smelter Sonic Bay. Dia tidak membeberkan lebih lanjut alasan dari pihak Eramet.

“Dikatakan bahwa BASF sudah bisa mendapatkan pengamanan supply, jadi dia memutuskan tidak masuk di Indonesia. Mungkin dia sudah ada dari tempat lain, tapi kita tidak tahu di balik itu ada apanya,” ungkap Arifin.

Perusahaan tambang asal Perancis, Eramet SA, tengah menjajaki kemitraan dengan Zhejiang Huayou Cobalt Co. untuk memproduksi nikel bahan baku baterai, setelah hengkang dari proyek smelter Sonic Bay bersama perusahaan Jerman, BASF.

Dikutip dari Bloomberg, Minggu (7/7), saat ini Eramet sedang dalam pembicaraan untuk perjanjian pasokan bijih ke smelter dengan teknologi High Pressure Acid Leach (HPAL) milik perusahaan China tersebut, di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).

Sumber Bloomberg juga menyebutkan, Eramet mempertimbangkan untuk mengambil saham di pabrik Huafei yang dikendalikan oleh Huayou, yang merupakan fasilitas HPAL terbesar di dunia.

Meski begitu, Juru bicara Eramet dan Huayou menolak mengomentari pembicaraan tersebut. Sementara dalam pernyataan sebelumnya, pihak Eramet terus mengevaluasi investasi lebih lanjut di Indonesia.

Langkah ini dinilai untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi perusahaan-perusahaan Barat dalam menciptakan rantai pasokan mineral penting yang bebas dari pengaruh China.

Bulan lalu Eramet membatalkan rencana membangun smelter nikel-kobalt senilai USD 2,6 miliar dengan BASF Jerman di Teluk Weda, dengan alasan meningkatnya ketersediaan nikel untuk bahan baku baterai.

Proyek tersebut akan menjadi satu-satunya fasilitas HPAL di Indonesia yang memiliki pemegang saham dari negara-negara Barat, sehingga berpotensi layak menerima subsidi besar di Amerika Serikat (AS) melalui kebijakan Inflation Reduction Act (IRA).

Sementara itu, Huayou tercatat sudah mengoperasikan dua unit smelter di Indonesia dan berencana membangun dua unit lagi melalui kemitraan dengan Vale SA dari Brasil.

Sebelumnya, Direktur Eramet Indonesia, Bruno Faour, mengkonfirmasi kedua perusahaan sudah memutuskan untuk hengkang dari proyek smelter Sonic Bay, bukan menunda.

"Sesuai dengan press release yang kami umumkan sebelumnya, di mana setelah melakukan evaluasi menyeluruh, Eramet dan BASF memutuskan untuk tidak melanjutkan investasi Proyek Sonic Bay," tegasnya saat dihubungi kumparan, Jumat (5/7).

BASF bekerja sama dengan Eramet yang telah memiliki legalitas usaha atas nama PT Eramet Halmahera Nikel (PT EHN) di Proyek Sonic Bay. Proyek senilai USD 2,6 miliar itu berupa pengembangan smelter HPAL yang menghasilkan Mixed Hydroxide Precipitates (MHP).

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif bahwa pemerintah akan mencari mitra lain untuk melanjutkan proyek Smelter Sonic Bay.

"Ya kalau mundur ya kita cari yang lain, ya, masih banyak yang lain yang mau," katanya saat ditemui di kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM, Jumat (28/7).

Arifin mengatakan, BASF memutuskan untuk tidak melanjutkan investasinya di proyek Sonic Bay karena sudah mengamankan pasokan bahan baku dari tempat lain. Padahal rencananya, BASF yang akan menyerap produk akhir dari smelter Sonic Bay. Dia tidak membeberkan lebih lanjut alasan dari pihak Eramet.

“Dikatakan bahwa BASF sudah bisa mendapatkan pengamanan supply, jadi dia memutuskan tidak masuk di Indonesia. Mungkin dia sudah ada dari tempat lain, tapi kita tidak tahu di balik itu ada apanya,” ungkap Arifin.

Bisnis.com, JAKARTA - Eramet SA, perusahaan tambang asal Prancis, dikabarkan tengah menjajaki kerja sama dengan Zhejiang Huayou Cobalt Co. untuk memproduksi baterai berbasis nikel di Indonesia, setelah proyek serupa dengan BASF batal terealisasi.

Mengutip Bloomberg, Minggu (7/7/2024), Eramet sedang dalam pembicaraan untuk perjanjian pasokan bijih nikel ke smelter high-pressure acid leach (HPAL) yang dioperasikan oleh perusahaan China itu di Kawasan Industri Indonesia Weda Bay, menurut orang yang mengetahui masalah tersebut.

Salah satu sumber Bloomberg menyebut, Eramet juga mempertimbangkan untuk mengambil saham di pabrik Huafei yang dikendalikan oleh Huayou, yang merupakan fasilitas HPAL terbesar di dunia.

Juru bicara Eramet menolak untuk mengomentari pembicaraan tersebut. Dalam pernyataan sebelumnya, Eramet menyatakan bahwa mereka terus mengevaluasi investasi lebih lanjut di Indonesia. Huayou juga tidak segera menanggapi email permintaan komentar terkait hal tersebut.

Langkah ini menggarisbawahi kesulitan yang dihadapi perusahaan-perusahaan Barat dalam menciptakan rantai pasok mineral kritis yang bebas dari pengaruh China.

Bulan lalu, Eramet membatalkan rencana untuk membangun smelter nikel-kobalt yang akan memproduksi bahan baku baterai kendaraan listrik senilai US$2,6 miliar atau setara dengan Rp42,72 triliun (asumsi kurs Rp16.431 per US$), dengan perusahaan asal Jerman, BASF SE di Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara, dengan alasan ketersediaan baterai berbasis nikel yang terus meningkat.

Proyek tersebut akan menjadi satu-satunya fasilitas HPAL di Indonesia dengan pemegang saham dari Barat, yang berpotensi membuatnya memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi yang besar di bawah kebijakan Inflation Reduction Act (IRA) Amerika Serikat (AS).

Adapun, perusahaan-perusahaan China telah mampu membangun smelter HPAL, yang mengolah bijih nikel menjadi bahan baku baterai, jauh lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan Barat, tetapi juga menghadapi kekhawatiran mengenai bagaimana mereka mengelola limbah tailing yang memiliki risiko kontaminasi yang parah.

Akan ada banyak lagi smelter HPAL yang dibangun oleh perusahaan China akan beroperasi di Indonesia dalam beberapa tahun mendatang untuk memenuhi permintaan yang meningkat dari sektor kendaraan listrik.

Huayou telah mengoperasikan dua pabrik di Indonesia dan akan membangun dua pabrik lagi melalui kemitraan dengan Vale SA dari Brasil.

Nickel Industries Ltd yang terdaftar di Australia dan emiten milik taipan batu bara Kiki Barki, PT Harum Energy Tbk. (HRUM), juga sedang membangun pabrik dengan Tsingshan Holding Group.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai, Eramet dan BASF masih bisa berkontribusi untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Sebelumnya, kedua perusahaan telah menarik diri dari rencana investasi proyek pemurnian nikel-kobalt (Sonic Bay) denga nilai investasi mencapai US$ 2,6 miliar.

Staf Khusus Menteri ESDM Agus Tjahajana mengatakan, masih ada potensi proyek ini dilanjutkan. Terlebih, kedua perusahaan telah memiliki konsesi tambang nikel.

"Pastinya ya ditunda karena mereka kan punya konsesi, jadi gak (disebut) mundur," kata Agus di Kementerian ESDM, Jumat (5/7).

Agus menjelaskan, kedua perusahaan tentunya melakukan kajian mengenai proyeksi perdagangan internasional.

Di sisi lain, dengan lahan tambang yang dimiliki, kedua perusahaan dinilai masih dapat berkontribusi pada pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

"Bukan berarti tidak bisa menjual cadangannya ke pabrik yang akan datang. Kan bisa saja, tidak harus membuat (smelter) sendiri juga. Misalnya nanti LG jadi, kan bisa jual pas itu atau Eramet bisa menjual nanti dengan Indonesia Baterry Corporation (IBC) kalau misalnya kurang," pungkas Agus.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut alasan Eramet dan BASF menunda investasinya diproyek pabrik bahan baku baterai kendaraan listrik di Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Pengembangan Industri Sektor ESDM Agus Tjahajana Wirakusumah menyampaikan, ditundanya investasi kedua perusahaaan ini dikarenakan masih melihat arah pasar kendaraan listrik dunia.

“Ya kalau [menunda] kan mereka melihat bahwa sampai di mana sih international trade itu. Itulah kira-kira saya lihat mereka lebih konservatif ya,” kata Agus saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (5/7/2024).

Meski tertunda, lanjutnya, kedua perusahaan tersebut tidak menutup kemungkinan bisa menjual cadangan produknya kepada pabrik baterai kendaraan listrik yang dibangun di dalam negeri.

Misalnya, kata Agus kedua perusahaan tersebut bisa menjual LG atau bisa menjual nanti ke pihak IBC.

“Tapi kan bukan berarti dia tidak bisa jual cadangannya kepada pabrik yang akan datang. Ya kan bisa saja gak usah dia harus bikin [pabrik] sendiri juga,” ujarnya.

Adapun, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membantah bahwa BASF SE dan Eramet SA batal melakukan investasi proyek pabrik bahan baku baterai kendaraan listrik di Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Menurut Bahlil, kedua perusahaan raksasa asal Eropa tersebut hanya menunda investasinya di Indonesia seiring turunnya pasar penjualan mobil listrik di Eropa.

“Akibat pasarnya lagi turun, mereka mengerem. Jadi bukan batal, menunda sementara,” kata Bahlil saat ditemui di Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Manyar, Gresik, Jawa Timur, Kamis (27/6/2024).

Dia meyakini tertundanya investasi BASF dan Eramet ini hanya sementara hingga kondisi pasar mobil listrik global sudah kembali membaik.

"Karena begitu mereka investasi produksi, kalaumarket-nya tidak diserapkan, kasihan juga mereka," ujar Bahlil.