Jakarta -

Joko Widodo (Jokowi) yang baru saja purna tugas sebagai Presiden Oktober 2024 lalu sudah resmi mendapatkan uang pensiunan bulanan. PT Taspen telah menyalurkan penyaluran manfaat pensiun ke Jokowi. Penyaluran ini secara simbolis dilakukan di kediaman Jokowi, Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Uang pensiun Jokowi sendiri diatur ketat dalam Undang-undang. Dalam catatan detikcom, hal itu diatur pada Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil presiden.

"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," tulis Pasal 6 Ayat 1 aturan tersebut.

Menurut aturan itu, besaran uang pensiunan yang diterima presiden dan wakil presiden pensiun setara dengan 100% gaji pokok terakhir mereka. Dalam hal ini Jokowi akan menerima uang pensiun setara gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Untuk nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 tahun 2000.

"Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000 sebulan," tulis Pasal Pasal 1 Huruf (a) PP 75 Tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok yang bisa diterima Jokowi sebesar Rp 30.240.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara, artinya 6 dikali Rp 5.040.000.

Sebelumnya, dalam unggahannya di Instagram @taspen, dikutip Jumat (8/11/2024), perusahaan memamerkan penyerahan manfaat program pensiun yang dilakukan langsung oleh Direktur Operasional Taspen Ariyandi dan Direktur Keuangan Taspen Rena Latsmi Puri kepada Jokowi.

Penyerahan simbolis itu dilakukan di kediaman Jokowi. Dia bakal menerima manfaat pensiun setiap bulan melalui rekening Bank Mandiri Taspen.

"TASPEN menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan yang proaktif kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara yang memasuki masa pensiun guna menjamin kesejahteraan," tulis Taspen dalam unggahannya.

"Komitmen ini diwujudkan melalui penyaluran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo sebagai penghargaan atas pengabdian beliau kepada negara," lanjut Taspen.

(hal/fdl)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku siap membantu Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono yang baru saja dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Selasa (5/11/2024).

Usai pelantikan berlangsung, Dody menjelaskan bahwa dirinya sempat melakukan pertemuan dengan Basuki di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Salah satu pembahasannya yakni mengenai permohonan dukungan penambahan SDM.

“Itu [masalah permohonan dukungan SDM] iya sudah diminta, sekitar 1.000 atau 2.000 [SDM siap dialokasikan dari PU ke OIKN],” kata Dody saat ditemui di sela-sela acara Konstruksi Indonesia di ICE BSD, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, Dody menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut dirinya bersama Basuki membahas mengenai sinergi dan kerja sama dalam melanjutkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke depan.

Dia memastikan, Kementerian PU bakal siap melaksanakan arahan yang disampaikan oleh Kepala OIKN terkait dengan rencana pembangunan IKN nantinya.

“IKN kan saya dari dulu ngomong PU itu tukang, [kalau teknis] tanya ke pak Basuki kan Kepala OIKN beliau, kita nurut arahan. Kalau Pak Bas suruh ke kiri ya kita kiri, kalau ke kanan ya kanan,” tegasnya,

Untuk diketahui, usai resmi dilantik menjadi Kepala OIKN, Basuki kedapatan langsung menyambangi Kementerian PU menyampaikan sejumlah program-program pembangunan tahap I yang ditargetkan bakal mulai rampung pada 2027.

Selain itu, Basuki juga diketahui meminta dukungan penguatan OIKN dengan tambahan personel dari Kementerian PU.

Adapun, saat ini salah satu personel PUPR yang telah tampak menjabat posisi strategis OIKN yakni Danis H. Sumadilaga. Danis yang juga merupakan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Infrastruktur IKN kini didapuk sebagai Deputi Sarana dan Prasarana OIKN.

IDXChannel - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengatakan salah satu yang menjadi fokus utama Presiden Prabowo Subianto dalam membangun IKN adalah adalah melengkapi fasilitas kantor lembaga pemerintah selama 4 tahun mendatang.

Kelengkapan kantor pemerintahan itu mencakup membangun kompleks perkantoran lembaga legislatif, hingga melengkapi kompleks perkantoran lembaga yudikatif di Ibu Kota baru tersebut.

Bukan hanya kantor, Basuki juga diminta untuk menyiapkan hunian bagi ASN yang bertugas di lembaga eksekutif maupun yudikatif. Sama halnya seperti pembangunan rumah tapak jabatan menteri hingga rusun ASN di IKN yang dikerjakan sebelumnya.

"Kalau untuk ekosistem Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) kan tinggal yudikatif dan legislatif. Jadi, yudikatif eksekutif dan legislatif sudah harus siap (kantor), plus huniannya harus sudah siap tahun 2028," kata Basuki usai dilantik Kepala OIKN di Istana Negara, Selasa (5/11/2024).

Pembangunan kelengkapan ekosistem sebuah kota itu dalam rangka kesiapan pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN. Sehingga, perkantoran lembaga legislatif, yudikatif, beserta huniannya akan rampung dalam jangka waktu 3-4 tahun mendatang.

"Iya yudikatif, legislatif, termasuk ekosistem prasarana dasar dan lainnya, hunian, perkantoran hunian semua harus disiapkan (sebelum 2028)," kata Basuki.

Basuki menegaskan pembangunan IKN akan tetap berjalan dan dilanjutkan selama Pemerintahan Prabowo Subianto. Sebab, sudah ada anggaran dan target capaian program pembangunan yang dialokasikan dan disusun oleh Pemerintah.

"Kalau saya selama itu ada program dan anggarannya, saya kerjakan. Sudah tahu gaya saya kerja kan?" kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta -

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerbitkan Peraturan Menteri PANRB No. 15/2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan ASN pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga. Hal ini sebagai upaya mendukung proses transisi usai perombakan struktur kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, percepatan penyelesaian dalam pengisian jabatan ASN di masa transisi menjadi salah satu aspek penting. Paralel dengan itu, pihaknya juga tengah menyelesaikan aspek penetapan kelembagaannya.

"Kita membahas pemahaman yang sama, untuk membuat roadmap pasca kabinet baru, jadi di kabinet baru ini ada kementerian/lembaga yang fungsinya nambah, ada yang baru, berubah, dan sebagainya. Hari ini kita diskusi terkait percepatan pengisian ASN," kata Rini dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

Sementara itu, Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja mengatakan, organisasi harus difasilitasi sehingga ada kepastian untuk sistem karier bagi ASN yang terdampak dari kebijakan pemerintah. Ada tiga kelompok dari kementerian dan lembaga (K/L) yang terdampak, yakni K/L yang berubah, K/L yang baru, dan K/L yang tetap.

"KL yang tetap ini ada kemungkinan apabila ada yang kosong kemudian diisi atau dari yang tetap juga bisa mengisi ke tempat yang lain, makanya ini akan dilakukannya lintas instansi," kata Aba.

Alur tindak lanjut percepatan pengisian jabatan ASN ini terdiri dari penetapan SOTK, pemetaan kebutuhan pengisian jabatan, dan pengisian jabatan. Hal yang perlu di perhatikan, ada tiga pelaksanaan tugas dan fungsi pada masa transisi, diantaranya yakni unsur pembantu pemimpin, unsur pelaksana, dan unsur pengawas.

Lihat juga Video 'Kemendikbudristek Pastikan Dosen ASNnya Dapat Tunjangan Kinerja di 2025':

[Gambas:Video 20detik]

Pengisian Jabatan Tak Akan Rugikan ASN

Dalam keterangan berbeda, Aba menjelaskan bahwa pengisian jabatan ASN di masa transisi harus mengutamakan pejabat instansi induk untuk menempati jabatan yang setara baik manajerial atau pun nonmanajerial.

"Kita pastikan dalam pengisian jabatan ini tidak akan ada yang dirugikan karena dalam pengisiannya diutamakan bagi PNS yang sudah eksisting saat ini," ujar Aba.

Terdapat dua ruang lingkup pengisian jabatan ASN pada masa transisi Kabinet Merah Putih di lingkungan KL, yaitu untuk Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial. Mekanisme pengisian jabatan dilakukan setelah organisasi dan tata kerja yang baru ditetapkan.

Pengisian ini diutamakan dari PNS yang telah dan sedang melaksanakan tugas dan berasal dari KL yang mengalami perubahan nomenklatur sebagai dampak dari pemisahan dan/atau penggabungan urusan pemerintahan, atau sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Metode pengisian jabatan manajerial dan nonmanajerial dapat dilakukan melalui pengukuhan dan pelantikan, uji kompetensi, penugasan sebagai pelaksana tugas, atau penyetaraan jabatan," paparnya.

Pada masa transisi, pejabat pembina kepegawaian (PPK) diimbau untuk memetakan ASN yang telah menduduki jabatan sebelumnya untuk ditempatkan dan wajib diangkat dalam jabatan yang setara pada KL. PPK juga diminta memetakan ASN yang telah memenuhi syarat jabatan untuk dapat diangkat dalam jabatan setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, PPK memetakan tunjangan kinerja ASN yang diangkat dan dilantik dalam pengisian jabatan ASN diberikan tunjangan kinerja sesuai dengan instansi asal. "Jadi yang perlu kita ditindaklanjuti adalah memetakan eksisting yang ada, memetakan proyeksi pengisiannya, serta proses memindahkan jabatan eksisting ke jabatan baru," imbuh Aba.

PermenPANRB No. 15/2024 merupakan tindak lanjut atas Perpres No. 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Terdapat dua instrumen hukum lainnya yang menjadi pedoman, antara lain Keppres No. 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kabinet dan Pengangkatan Menteri, serta Perpres No. 140/2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Dalam Perpres 139 diamanatkan bahwa SDM yang menduduki jabatan sesuai dengan nomenklatur jabatannya di lingkungan kementerian/lembaga tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali dengan Peraturan Presiden mengenai kementerian/lembaga masing-masing.

Lihat juga Video 'Kemendikbudristek Pastikan Dosen ASNnya Dapat Tunjangan Kinerja di 2025':

[Gambas:Video 20detik]

(shc/ara)

IDXChannel – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menurunkan tarif sewa rumah susun (Rusun) menjadi Rp1,1 juta per bulan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berharap sewa yang terjangkau menarik masyarakat untuk tinggal di sana.

"Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh baik. Tarif sewa yang sebelumnya Rp3,5 juta tapi atas kemudahan Pj Gubernur DKI Jakarta akhirnya dapat diturunkan menjadi Rp1,1 juta dan yang paling mahal Rp2,25 juta," ujar Ara dalam keterangan resmi, Jumat (1/11/2024).

Dia juga menargetkan para penghuni Rusun Pasar Rumput bisa dari masyarakat sekitar yang bekerja dan berusaha di kawasan tersebut. Mulai dari ASN, TNI Polri, guru, buruh dan milenial yang bekerja di kota, sehingga mampu mengurangi kemacetan lalu lintas.

"Tujuan lainnya adalah untuk membangun ekosistem yang bagus dan saya juga minta ini bisa heterogen dan mewujudkan ekosistem Indonesia Mini ada di sini dengan berbagai macam latar belakang dan kerja sama yang produktif," tuturnya.

Sebagai informasi, berdasarkan informasi yang dihimpun dan leaflet dari Perumda Pasar Jaya di lapangan, unit hunian yang ada di Rusun Pasar Rumput terdiri dari dua tipe yakni tipe hook dan tipe standar.

Sejumlah fasilitas juga tersedia yakni Pasar Tradisional, Klinik Kesehatan, Balai Warga, Taman Warga, PAUD, ATM Center, Mini Market dan Kantor Kas Bank serta tempat ibadah. Untuk pelayanan informasi dan pemasaran dapat diakses melalui barcode dan Whatsapp ke Nomor HP 0812-8888-7807.

(Febrina Ratna)

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong perubahan pola pikir (mindset) baru dalam digitalisasi pemerintahan, sejalan dengan program pemerintahan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto.

"Perkembangan teknologi informasi (IT) saat ini sangat luar biasa dan berdampak pada aparatur sipil negara (ASN). Seperti yang disampaikan Alvin Toffler dalam 'The Third Wave', perubahan ini akan mengubah cara hidup dan peradaban. Ini adalah gelombang ketiga peradaban manusia, yang dipicu oleh penemuan teknologi informasi," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (1/11/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Tahun 2024 di Hotel The Zuri, Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat.

Menurut Tito, digitalisasi pada masa depan akan memiliki dampak signifikan terhadap struktur ASN.

Ia memprediksi bahwa jumlah ASN yang saat ini sekitar 4 juta orang akan berkurang secara bertahap karena banyak peran dan jabatan yang tidak lagi relevan atau sudah tergantikan oleh teknologi.

“Eselon III kemungkinan besar akan berkurang, dan eselon IV bahkan lebih. Ini bukan berarti PHK bagi ASN, tetapi kita harus bersiap menghadapi penurunan dalam rekrutmen ke depan,” jelas Tito.

Ia juga mengingatkan generasi muda untuk mempertimbangkan berbagai profesi di luar ASN, Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) TNI.

Tito mendorong generasi muda untuk melihat potensi pekerjaan lain, termasuk di sektor kewirausahaan, yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Nantinya, jumlah ASN akan berkurang karena digitalisasi pemerintahan, jadi dorong mereka untuk menjadi wiraswasta. Dengan potensi yang ada, mari kita dukung pendidikan dan menciptakan lapangan kerja baru,” tuturnya.

Sebagai informasi, Rakornas BPSDM 2024 mengusung tema "Kolaborasi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri dalam Menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045”.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono, Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Elen Setiadi, dan Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berharap agar guru-guru yang sudah menjadi aparatur sipil negara (ASN) dapat mengajar pula di sekolah swasta.

Hal ini disebut menjadi salah satu pokok pembicaraan ketika Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, berkunjung ke markas PBNU di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

"Sebagian guru-guru ini kan setelah mengalami sertifikasi kemudian diangkat menjadi ASN, mereka kemudian tidak diizinkan mengajar meneruskan kiprah mengajar di lembaga swasta karena adanya aturan KemenPAN-RB," kata Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla, kepada wartawan pada Jumat (1/11/2024).

Menurut Ulil, hal ini juga dialami oleh para pendidik yang sebelumnya mengajar sekolah-sekolah milik organisasi keagamaan lain, termasuk di madrasah-madrasah NU.

Jumlahnya, kata dia, cukup banyak dan setelah menjadi ASN tidak diizinkan lagi mengajar di madrasah, di sekolah-sekolah swasta.

"Kita mengharapkan supaya ini diubah, karena ini menimbulkan kerugian besar," ujar Ulil.

"Kita mengharapkan ada kelenturan kebijakan dari pihak kementerian supaya dimungkinkan guru-guru swasta yang sudah di-ASN-kan tetap mereka itu ditugaskan mengajar di sekolah-sekolah swasta," ucapnya.

Di luar itu, Ulil menyebut bahwa pertemuan dengan Mu'ti yang juga Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah itu turut membahas sejumlah persoalan lain.

Namun, isu guru ASN mengajar di sekolah swasta ini dianggap menjadi pembicaraan paling pokok.

"Pak Abdul Mu'ti hanya mendengarkan usulan-usulan dari kita, jadi dia selama beberapa hari berkeliling ke berbagai kalangan di Jakarta untuk bahan merumuskan kebijakan-kebijakan," kata Ulil.

"Karena ini menteri paling banyak disorot karena masalahnya banyak sekali. Mungkin kementerian yang begitu dilantik dibanjiri masalah ya hanya kementerian ini," ucap dia.

Jakarta: Mengisi riwayat pekerjaan di portal SSCASN BKN menjadi langkah penting dalam proses pendaftaran PPPK Teknis 2024.

Bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja sesuai bidang yang dilamar, pengisian riwayat pekerjaan yang tepat dapat menjadi nilai tambah.

Lalu, dalam proses tersebut, pelamar diminta untuk memasukkan sebuah data terkait, seperti nama instansi, jabatan, dan tanggal mulai serta selesai bekerja.
Pastikan data diisi dengan akurat agar mempermudah verifikasi administrasi nantinya.

Melansir dari sscasn.bkn.go.id, terdapat berbagai cara untuk mengisi sebuah riwayat pekerjaan PPPK, berikut di bawah ini caranya.

Baca juga: Kapan Masa Sanggah Hasil Seleksi Administrasi PPPK 2024? Cek Jadwal dan Caranya di Sini

Cara mengisi riwayat pekerjaan PPPK di sscasn.bkn.go.id

Berikut adalah langkah-langkah mengisi riwayat pekerjaan untuk pendaftaran PPPK Teknis 2024 di portal SSCASN:

1. Cara pertama cari dan masuk kedalam portal atau web resmi di sscasn.bkn.go.id.
2. Lalu, buatlah atau daftar sebuah akun dan masukkan akun yang telah dibuat dan pilih formasi yang sesuai.
3. Jika sudah, cari dan tekan menu "Riwayat Pekerjaan", sehingga lakukanlah dengan memasukkan data seperti isi nama instansi, jabatan, tanggal mulai dan selesai bekerja, serta tugas yang dijalankan. Pastikan juga melengkapi data seperti nomor SK dan pejabat yang menandatanganinya.
4. Setelah semua diisi dengan lengkap, simpan data tersebut agar dapat digunakan dalam seleksi.

Dengan mengikuti langkah yang ada di atas, pengisian riwayat pekerjaan di portal SSCASN BKN, pelamar PPPK Teknis 2024 dapat memastikan data mereka tersimpan dengan lengkap dan akurat. Pastikan setiap detail diisi sesuai dengan dokumen resmi untuk menghindari kendala selama proses verifikasi. Pengisian riwayat pekerjaan yang benar akan membantu memperkuat layak atau tidaknya Anda dalam seleksi. (Muhammad Rizky H).


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bimo Adi Nursanthyasto mengatakan akan fokus melanjutkan pembangunan IKN di tahun 2025. Hal tersebut merupakan respons dari permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk menggenjot pembangunan IKN dalam kurun waktu 4 tahun.

Bimo menjelaskan bahwa OIKN telah menyiapkan aplikasi untuk mendata pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang direncanakan tahun depan. Dalam penjelasannya, ASN akan menjadi pelopor dalam pemindahan untuk mengisi IKN. "Sehingga nanti kami bisa memetakan semua yang dibutuhkan. Ini kami bicara 2025 dulu ya," ujarnya saat ditemui usai melakukan rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.

Menurut Bimo, pemindahan ASN ke IKN memungkinkan Otorita untuk memetakan persiapan sarana dan prasarana yang diperlukan. Ia juga menambahkan bahwa Otorita akan terus menjalin koordinasi dengan lembaga dan kementerian lain dalam pembangunan IKN. Setelah proses pemindahtanganan selesai, Otorita IKN akan melanjutkan pengelolaannya. "Untuk yang baru-baru, nanti semuanya masih dibicarakan. Untuk pembangunan fisik yang baru, semuanya masih dibicarakan, didiskusikan," ujarnya.

Meski sudah menargetkan pemindahan ASN di tahun 2025, Bimo mengatakan masih harus berkomunikasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Apalagi, menurutnya, masih banyak yang harus dipersiapkan dalam menyesuaikan dengan kabinet yang baru.

"Karena ini kabinet baru dan pastinya refleksi dari apa yang sudah kami siapkan kemarin itu akan kami sesuaikan dengan kabinet yang baru," kata Bimo.

Selanjutnya: Sementara itu, menanggapi permintaan percepatan pembangunan IKN dari Prabowo....

• 1
• 2
• Selanjutnya

Jakarta -

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) hari ini menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPPU M Fanshurullah Asa bercerita nasib pegawainya yang tak kunjung menjadi pegawai aparatur sipil negara (ASN).

Fanshurullah mengatakan mengacu pada peraturan perundang-undangan, semua pegawai kementerian/lembaga seharusnya telah berstatus ASN pada akhir tahun nanti. Dia pun menyebut penyusunan strukutur organisasi tata kelola (SOTK) KPPU masih dalam tahap finalisasi dan pengesahan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Birokrasi (PANRB).

Mengingat ada beberapa kementerian/lembaga baru dibentuk, dia berharap pihaknya dapat menjadi prioritas.

"Sebagai informasi, mengacu pada undang-undang ASN, semua ASN kementerian/lembaga pada akhir tahun ini semua semestinya menjadi ASN. Kami sedang siang malam berusaha seluruh pegawai sebanyak 380 bisa menjadi ASN. Karena Perpres-nya (Perpres 100/2024) baru keluar bulan September, ada tambahan kementerian lembaga baru kita berharap tetap menjadi prioritas," kata Fanshurullah.

Dia menjelaskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 tahun 2024 tentang KPPU disahkan pada 10 September lalu. Melalui Perpres tersebut, KPPU akan kedatangan pejabat eselon 1 sebanyak 1 orang dan enam orang eselon 2.

"Selama ini kami ada satu Sekjen dan dua deputi tapi secara peraturan itu tidak ada dasar hukum yang jelas. Karena semua itu kan PNS nanti setelah Perpres ada satu sekjen 1 dam enam eselon 2 dengan pegawai berstatus ASN," terangnya.

Pada kesempatan yang sama, dia bilang pihaknya tengah merencanakan proses transformasi kelembagaan di KPPU yang sesuai dengan Undang-Undang ASN. Dia berharap proses tersebut dapat berjalan dengan lancar.

"Kami merencanakan proses transformasi kelembagaan KPPU sesuai dengan UU ASN dan turunan dapat berjalan lancar. Dengan dukungan Pimpinan DPR RI dan anggota komisi VI yang kami hormati sehingga akselerasi pemenuhan tugas dan fungsi KPPU untuk memberikan layanan kepada masyarakat penegakan hukum persaingan usaha dan arus utamakan persaingan usaha dan pengawas pelaksanaan yang sehat dengan optimal sehingga dapat terjangkau seluruh wilayah provinsi kabupaten kota," jelasnya.

(rrd/rir)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bimo Adi Nursanthyasto mengungkapkan bahwa pihaknya akan berkantor di IKN pada akhir Desember ini.

Hal itu menyusul adanya beberapa kantor yang sudah selesai dibangun di IKN dan siap digunakan menjadi kantor.

“Kalau kantor, mudah-mudahan nanti akhir Desember ini sudah ada di sana,” ujarnya usai melakukan rapat bersama DPR di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Sementara di awal tahun 2025, ditargetkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa mulai dipindahkan ke IKN.

Pihaknya pun sudah menyiapkan aplikasi khusus untuk proses pemindahan para ASN ke IKN.

Dengan aplikasi itu, OIKN bisa memetakan pembagian ASN ke masing-masing kantornya nanti.

“Kami juga akan berkoordinasi dengan teman-teman di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk masalah tersebut karena ini kabinet baru dan pastinya refleksi dari apa yang sudah kita siapkan kemarin,” jelasnya.

Sebelumnya, Kedeputian Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) telah mengembangkan iKnow, aplikasi super yang dirancang sebagai solusi terpadu untuk semua layanan publik di IKN.

Aplikasi ini berisi berbagai fitur canggih yang tidak hanya memudahkan penduduk dan pengunjung, tetapi juga membantu Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta keluarganya dalam proses pemindahan ke ibu kota baru awal Januari 2025.

Deputi Transformasi Hijau dan Digital OIKN Mohammed Ali Berawi menjelaskan bahwa iKnow, yang telah diunduh oleh lebih dari 50.000 pengguna, memainkan peran krusial dalam memfasilitasi proses pemindahan ASN.

“Dengan demikian, para ASN dapat mengakses berbagai informasi penting, seperti pengunduhan surat keputusan kepindahan, informasi seputar transportasi dan tiket penerbangan menuju IKN, serta lokasi kantor dan apartemen, termasuk prosedur check-in,” terang Ali dalam keterangannya kepada Kompas.com, Senin (14/10/2024).

Sumber: Kompas TV | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Hasil seleksi administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 gelombang I akan mulai diumumkan hari ini, Rabu, 30 Oktober 2024.

Berdasarkan jadwal resmi, pengumuman hasil seleksi administrasi PPPK berlangsung dari 30 Oktober hingga 1 November 2024, meski waktu spesifik dapat berbeda-beda antarinstansi.

Mengantisipasi tingginya akses ke laman SSCASN pada hari pengumuman, ada kemungkinan situs tersebut mengalami gangguan atau error.

Namun demikian, ada beberapa cara yang bisa dilakukan pelamar untuk mengatasi potensi kendala saat mengakses hasil seleksi, antara lain:

Tips Mengatasi Situs SSCASN yang Error atau Down

1. Bersihkan Riwayat Browser

Hapus riwayat pelacakan, cache, dan cookies pada browser untuk membantu mempercepat akses ke situs SSCASN.

2. Gunakan Koneksi Internet yang Stabil

Pastikan menggunakan jaringan internet yang kuat dan stabil untuk menghindari kendala akses.

3. Gunakan Koneksi dengan Bandwidth yang Cukup

Pilih koneksi yang memiliki kapasitas bandwidth memadai agar proses pengiriman dan penerimaan data tidak terganggu.

4. Coba Akses di Luar Jam Sibuk

Disarankan untuk mencoba mengakses situs pada jam-jam tidak sibuk, seperti tengah malam, untuk meminimalisir kemungkinan server padat.

Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, pelamar dapat mengurangi risiko error saat mengakses situs SSCASN untuk mengecek hasil seleksi.

Cara Cek Hasil Seleksi Administrasi PPPK 2024

• Akses laman https://sscasn.bkn.go.id.
• Klik menu “SSCASN” di pojok kanan atas, kemudian pilih “Masuk”.
• Login menggunakan NIK dan password yang terdaftar.
• Hasil seleksi akan muncul, menampilkan status kelolosan tahap administrasi. Peserta yang lolos akan menerima pesan: "Selamat! Anda lulus tahap administrasi berkas".

Tonton:Ingin Jadi PPPK Nakes Tahun 2024? Ini Syarat dan Tipsnya!

Selain itu, beberapa instansi juga mengumumkan hasil seleksi administrasi melalui laman atau kanal resmi mereka masing-masing.

Artikel ini sudah tayang di Kompas.tv, berjudul: "Diumumkan Besok, Begini Solusi Atasi Situs Error saat Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK 2024"