Reporter: Nadya Zahira | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asuransi syariah di Indonesia menunjukkan kinerja yang positif hingga kuartal III-2024 dan diproyeksikan terus bertumbuh hingga tahun 2025.

PT Asuransi Jasindo Syariah merupakan salah satu perusahaan yang mencatatkan peningkatan kinerja pada periode tersebut.

Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo Syariah, Wahyudi, mengungkapkan bahwa hingga akhir September 2024, perusahaan mencatatkan total pendapatan asuransi syariah sebesar Rp 203,79 miliar.

Angka ini mengalami kenaikan sebesar 25,54% secara year on year (YoY), dengan rasio solvabilitas mencapai 950,79%.

"Adapun total aset mencapai sebesar Rp 548 miliar," jelas Wahyudi kepada KONTAN, Rabu (30/10).

Wahyudi menambahkan bahwa industri asuransi syariah di Indonesia secara umum mencatatkan pertumbuhan yang signifikan. Proyeksi hingga akhir tahun 2024 menunjukkan bahwa industri ini akan terus bertumbuh dengan peningkatan aset diperkirakan mencapai 20% dibandingkan tahun lalu.

"Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi serta pergeseran pemasaran ke arah digital, kami optimis dapat menutup tahun dengan hasil yang memuaskan," tambahnya.

Selain itu, Asuransi Jasindo Syariah juga telah melakukan pemisahan unit usaha syariah (spin off) sesuai dengan amanat Pasal 68 Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Selaras dengan hal tersebut, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU) juga melaporkan kinerja positif dalam asuransi syariahnya.

Presiden Direktur Tugu Insurance, Tatang Nurhidayat, menyatakan bahwa sepanjang tahun 2024, premi asuransi syariah diprediksi mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, ia belum bisa menyebutkan besaran pertumbuhan premi hingga September 2024.

"Sejak awal 2024, perolehan premi dari Unit Usaha Syariah (UUS) Tugu Insurance masih sesuai dengan target dan terus mengalami pertumbuhan," jelas Tatang.

Menurut Tatang, potensi pasar syariah di Indonesia masih sangat besar, terutama dengan jumlah umat Muslim yang signifikan dan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang manfaat gaya hidup halal.

Meski demikian, ia mengakui bahwa penetrasi asuransi syariah masih rendah dibandingkan asuransi konvensional. "Dukungan dari berbagai pihak masih diperlukan untuk memperkuat literasi dan inklusi asuransi syariah di Indonesia," tutupnya.

PT Pupuk Indonesia (Persero) terus mengoptimalkan produktivitas Program Makmur (Mari Kita Majukan Usaha Rakyat) dengan menerapkan teknologi pertanian presisi Preci-Rice pada budi daya padi di Desa Mekarjaya, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Terdapat peningkatan hasil panen petani dari 10 ton/hektare (ha) menjadi 11 ton/ha.

"Produktivitas padi di Subang memang sudah tinggi, jauh di atas rata-rata nasional. Alhamdulillah dengan teknologi Preci-rice, hasil panennya masih bisa dioptimalkan lagi, ada kenaikan 8,54%," kata Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh dalam keterangan tertulis, Selasa (22/10/2024).

Tri Wahyudi menjelaskan, Preci-rice merupakan teknologi yang dikembangkan oleh Pupuk Indonesia untuk mendeteksi kandungan status hara tanah berupa N, P, dan K pada tanaman padi. Teknologi yang memanfaatkan alat Drone ini mampu memberikan rekomendasi pemupukan padi dengan cepat dan presisi sesuai kebutuhan tanaman.

Dalam program Makmur yang bekerja sama dengan Kelompok Tani Sumber Jaya di Desa Mekarjaya ini, Preci-rice telah melakukan mapping pada lahan seluas 174 Ha. Adapun rekomendasi yang diberikan oleh Preci-rice yaitu NPK sebanyak 368 kg/Ha dan Urea 189 kg/Ha.

Sementara, implementasi di lapangan, petani menggunakan masing-masing 200 kg NPK dan 200 kg Urea di umur 7-15 HST yang diperoleh dari alokasi pupuk subsidi sesuai RDKK pada pemupukan pertama. Disebabkan ada selisih kebutuhan pupuk dari hasil Drone Mapping Preci-Rice, kemudian direkomendasi penambahan pupuk non-subsidi Nitrea 100 kg, NPK Phonska Plus 150 kg, dan Nitrokal 50 kg pada pemupukan kedua di umur 25-30 HST.

"Kami melakukan pendampingan, kami melakukan drone mapping tentang kesuburan tanaman. Kami melihat unsur apa sih yang kurang dari tanaman di sini sehingga para petani tidak sembarangan menebar pupuk," ujar Tri Wahyudi.

"Ini bagian dari edukasi kami, jumlah anakan tanaman padi dengan pemupukan yang presisi sangat banyak sehingga panennya lebih optimal," tambahnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, teknologi Preci-rice ini mendukung layanan Mobil Uji Tanah (MUT) yang juga ada pada pendampingan budidaya Program Makmur. Apabila Preci-Rice mendeteksi kebutuhan hara pada tanaman, sementara MUT ini mendeteksi kandungan hara pada tanah.

Sementara itu, program Makmur merupakan ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir, baik on farm maupun off farm. Pupuk Indonesia bertugas melakukan pendampingan budi daya.

Di Subang ini, Program Makmur juga berkolaborasi dengan Bulog, ID FOOD, Sang Hyang Seri, ASKRINDO dan stakeholder lainnya yang merupakan bukti komitmen bersama terhadap pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Subang.

Adapun pelaksanaan Makmur Pupuk Indonesia secara nasional saat ini telah melampaui target. Realisasi periode Januari-September 2024 seluas 368.324 ha atau 136% dari target tahun 2024 seluas 350.000 ha. Sementara jumlah petani binaan Makmur sebanyak 145.928 orang.

Di tempat yang sama, Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian Jekvy Hendra menambahkan, tantangan dunia pertanian saat ini adalah degradasi tanah dan penurunan produktivitas. Tantangan ini harus dijawab dengan solusi dan pendampingan teknologi.

"Langkah strategis Pupuk Indonesia ini merupakan upaya konkrit dan kontribusi nyata untuk kemajuan pertanian Indonesia," imbuhnya.

Jekvy Hendra menyebut pemupukan berimbang dengan memperhatikan kualitas tanah ini penting dilakukan. Pasalnya banyak di daerah-daerah di Indonesia yang kebablasan menggunakan pupuk.

"Di tempat lain ada yang menggunakan 800 kg/Ha padahal kebutuhannya hanya 175 kg/Ha. Ada yang salah dalam penyampaian informasi, terima kasih sekali teman-teman Pupuk Indonesia yang telah menyiapkan teknologi untuk pemupukan presisi," pungkasnya.

Simak: detikcom Leaders Forum: Dirut Pupuk Bicara Tantangan Hilirisasi Energi RI

[Gambas:Video 20detik]

Indonesia sedang menghadapi situasi ekonomi yang cukup menarik animo masyarakat. Selama lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024, negara kita mengalami deflasi. Deflasi terdalam terjadi pada September 2024, mencapai 0,12% dibandingkan bulan sebelumnya. Kendati terdengar positif karena harga-harga turun, gejala ini justru bisa menjadi indikator adanya masalah yang genting dalam perekonomian.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi berturut-turut terjadi sejak Mei hingga September 2024. Penyebab utama deflasi ini adalah penurunan harga pangan, terutama komoditas seperti cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, dan tomat. Penurunan harga ini sepintas tampak menguntungkan konsumen, tetapi bisa jadi merupakan sinyal pelemahan daya beli masyarakat. Deflasi September 2024 sebesar 0,12% menjadi yang terdalam dalam lima tahun terakhir untuk bulan yang sama. Hal ini menimbulkan tanda tanya: apakah penurunan harga ini murni karena melimpahnya pasokan, atau ada faktor lain yang perlu diwaspadai?

Meski pemerintah dan BPS menyatakan deflasi terjadi karena peningkatan pasokan, beberapa indikator lain menunjukkan adanya potensi pelemahan ekonomi. Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia turun ke level 48,9 pada Agustus 2024, mengisyaratkan kontraksi di sektor manufaktur. S&P Global melaporkan penurunan tajam permintaan baru dan output selama tiga tahun terakhir, yang mengakibatkan perusahaan mengurangi karyawan. Deflasi berturut-turut selama lima bulan bisa mengindikasikan penurunan permintaan agregat, yang merepresentasikan pelemahan daya beli masyarakat.

Jika deflasi ini memang disebabkan oleh pelemahan daya beli, dampaknya bisa cukup sulit. Kita mungkin akan melihat penurunan pendapatan masyarakat, terutama di sektor informal dan UMKM. Ada juga potensi peningkatan pengangguran jika perusahaan terus mengurangi karyawan. Yang lebih mengkhawatirkan, jika tren ini berlanjut, kita bisa menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Indikasi Penurunan Daya Beli

Fenomena deflasi yang tengah dialami Indonesia bukan hanya sekadar nilai statistik. Di balik penurunan harga yang terjadi selama lima bulan berturut-turut, terpendam indikasi yang lebih meresahkan: pelemahan daya beli masyarakat. Deflasi yang berkelanjutan ini bisa menjadi gambaran dari kondisi ekonomi yang sedang "tidak baik-baik saja".

Salah satu tanda yang paling kentara terlihat adalah penurunan penjualan barang-barang non-primer. Sejak 2023, sektor-sektor seperti pakaian, alas kaki, dan peralatan komunikasi mengalami penurunan penjualan. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat mulai menahan diri untuk membeli barang-barang yang tidak terlalu penting, fokus pada kebutuhan pokok saja. Fenomena ini biasanya terjadi ketika masyarakat merasa kurang aman secara finansial atau mengantisipasi kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan di masa depan.

Para ekonom telah menyampaikan kekhawatiran terkait fenomena ini. Pendapat para ekonom bahwa situasi ini bukan pertanda baik bagi perekonomian Indonesia. Deflasi yang berkelanjutan, ditambah dengan penurunan konsumsi barang non-primer, bisa mengindikasikan masalah yang lebih dalam pada struktur ekonomi kita. Jika tidak ditangani dengan tepat, situasi ini berpotensi mengarah pada stagnasi ekonomi atau bahkan resesi.

Dampak Deflasi terhadap Perekonomian

Deflasi yang tengah dialami Indonesia tak hanya fenomena penurunan harga semata. Dampaknya bisa jauh lebih luas dan dalam terhadap perekonomian negara. Kita perlu membaca dengan seksama bagaimana deflasi ini bisa mempengaruhi berbagai aspek ekonomi, dari produktivitas usaha hingga tingkat pengangguran.

Salah satu dampak dari deflasi adalah risiko penurunan produktivitas dunia usaha. Ketika harga-harga turun secara konsisten, perusahaan cenderung mengurangi produksinya. Hal ini bukan tanpa bukti; penurunan harga berarti margin keuntungan yang lebih kecil, sehingga perusahaan harus mengoptimalkan biaya produksi. Akibatnya, produktivitas bisa menurun, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, deflasi yang berkelanjutan ini berpotensi mendorong penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga di bawah 5% tahun ini. Angka ini tentu jauh dari target pemerintah dan bisa menjadi sinyal peringatan bagi stabilitas ekonomi jangka panjang. Perlambatan pertumbuhan ini bisa berdampak luas, mulai dari penurunan pendapatan negara hingga terhambatnya program-program pembangunan.

Deflasi juga menciptakan iklim ketidakpastian yang membuat investor cenderung bersikap wait and see. Para investor menjadi ragu untuk melakukan ekspansi usaha atau investasi baru. Sikap ini bisa memperlambat laju pertumbuhan ekonomi lebih lanjut, sebab investasi merupakan salah satu motor penggerak utama perekonomian. Tanpa adanya injeksi modal baru, sulit bagi ekonomi untuk berkembang.

Yang paling mengkhawatirkan, deflasi bisa meningkatkan risiko pengangguran. Ketika perusahaan mengurangi produksi sebagai respons terhadap penurunan harga dan permintaan, perusahaan mungkin terpaksa melakukan efisiensi tenaga kerja. Hal ini berarti ada potensi peningkatan jumlah pengangguran, yang bisa memiliki dampak sosial yang masif. Pengangguran tak hanya masalah ekonomi, tapi juga bisa memicu masalah sosial lainnya.

Polemik Interpretasi Data

Fenomena deflasi yang tengah dialami Indonesia telah memicu polemik di kalangan pemangku kebijakan dan para ahli ekonomi. Perbedaan interpretasi data ini bukan semata-mata perdebatan akademis, melainkan punya implikasi terhadap arah kebijakan ekonomi yang akan diambil pemerintah.

Di satu pihak, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan tegas menyatakan bahwa tren deflasi yang terjadi bukan disebabkan oleh pelemahan daya beli masyarakat. Pemerintah berargumen bahwa deflasi ini lebih disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti penurunan harga komoditas pangan dan stabilisasi harga energi. Pandangan ini tentu membawa implikasi bahwa tidak diperlukan langkah-langkah drastis untuk menstimulus ekonomi.

Senada dengan pemerintah, BPS juga berhati-hati dalam menginterpretasikan data deflasi ini. BPS menyatakan bahwa diperlukan studi lebih lanjut untuk bisa mengaitkan fenomena deflasi dengan penurunan daya beli masyarakat. BPS menekankan pentingnya analisis komprehensif terhadap berbagai indikator ekonomi sebelum menarik kesimpulan tentang kondisi daya beli masyarakat.

Namun, di sisi lain, beberapa ekonom terkemuka memiliki pandangan yang berbeda. Para ekonom berpendapat bahwa deflasi yang terjadi saat ini mengindikasikan adanya pelemahan ekonomi secara struktural. Argumen tersebut didasarkan pada analisis bahwa deflasi yang berkelanjutan, ditambah dengan penurunan penjualan barang-barang non-primer, menunjukkan adanya masalah mendasar dalam perekonomian Indonesia.

Perbedaan interpretasi ini bukan hal yang sepele. Jika pandangan pemerintah dan BPS yang diterima, maka kebijakan ekonomi mungkin akan lebih fokus pada stabilisasi harga dan peningkatan pasokan. Kendati, jika pendapat para ekonom yang diikuti, maka diperlukan kebijakan yang lebih agresif untuk menstimulus ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Polemik ini juga menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akurasi data ekonomi yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang kondisi perekonomian negara.

Bagi kita sebagai masyarakat, perbedaan interpretasi ini menjadi pengingat akan pentingnya sikap kritis terhadap informasi ekonomi yang kita terima. Kita perlu memahami bahwa data ekonomi bisa diinterpretasikan secara berbeda, dan setiap interpretasi membawa implikasi kebijakan yang berbeda pula.

Upaya Mengatasi Dampak Deflasi

Fenomena deflasi yang tengah dialami Indonesia memprioritaskan respons cepat dan tepat dari pemerintah. Penurunan harga memang terdengar menguntungkan bagi konsumen, namun dampak jangka panjangnya bisa sangat merugikan perekonomian secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa jalan strategis yang diambil pemerintah untuk mengatasi dampak deflasi:

Pertama, Bank Indonesia (BI) mengambil langkah berani dengan menurunkan suku bunga acuan. Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) September 2024, BI memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,00%. Langkah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pinjaman dan investasi, yang pada gilirannya akan merangsang pertumbuhan ekonomi.

Kedua, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan belanja publik, terutama di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Anggaran kesehatan untuk 2024 ditetapkan sebesar Rp 186,4 triliun atau 5,6% dari APBN, meningkat 8,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan belanja publik ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Ketiga, pemerintah memperkuat program bantuan sosial untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Beberapa program bantuan sosial yang akan disalurkan pada September 2024 antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan bantuan beras 10 kilogram. Program-program ini tujuannya untuk menjaga daya beli masyarakat prasejahtera di tengah tekanan deflasi.

Terakhir, pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi investasi (ekon.go.id, 12/7).

Strategi ini menandakan keseriusan pemerintah dalam mengatasi dampak deflasi. Meskipun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah. Masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dengan tetap menjaga produktivitas dan konsumsi yang bertanggung jawab. Lewat usaha bersama, semoga Indonesia dapat segera keluar dari tekanan deflasi dan kembali ke jalur pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

Heru Wahyudidosen Program Studi Administrasi Negara Universitas Pamulang

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewajibkan kepemilikan Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk setiap instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), tak terkecuali PLTS Atap. Kepemilikan SLO dinilai penting untuk pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan dan mencegah terjadinya busur listrik pada instalasi tenaga listrik.

"Instalasi PLTS Atap sebelum dioperasikan wajib memiliki SLO. Instalasi PLTS Atap yang dinyatakan laik menghindarkan kita dari bahaya listrik atau busur listrik," kata Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM M.P. Dwinugroho dalam keterangan tertulis, Senin (7/10/2024).

Seperti diketahui, busur listrik merupakan pelepasan arus listrik (elektron) melintasi celah dalam suatu rangkaian listrik/instalasi listrik. Jika terus-menerus hal ini dapat meningkatkan suhu atau panas pada titik loncatan elektron tersebut sehingga dapat menimbulkan percik api.

Dalam mendukung pengembangan PLTS guna pemenuhan kewajiban SLO, saat ini jumlah badan usaha pelaksana usaha penunjang tenaga listrik di subbidang PLTS semakin meningkat. Hal itu terlihat dari semakin bertambahnya badan usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi PLTS, Lembaga Inspeksi Teknik sebagai badan usaha pemeriksaan dan pengujian instalasi PLTS, dan pihak pabrikan atau industri dari pengembang PLTS Atap.

Dengan semakin banyaknya badan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang bekerja di subbidang PLTS, Nugroho berharap badan usaha dapat bersaing dan berkompetisi secara sehat dengan memberikan layanan berkualitas sesuai pedoman mutu dan tetap memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

Koordinator Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wahyudi Joko Santoso menyampaikan poin-poin penting untuk mencegah terjadinya busur listrik. Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah dengan diterapkannya keselamatan ketenagalistrikan pada seluruh tahapan kegiatan ketenagalistrikan.

"Pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan dari tahap perencanaan, pembangunan dan pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, sampai tahap operasi dan pemeliharaan serta pengawasan instalasi tenaga listrik, " papar Wahyudi.

Sebelum beroperasi, instalasi tenaga listrik pada PLTS Atap harus terlebih dahulu dilakukan sertifikasi oleh Lembaga Inspeksi Teknik untuk memastikan bahwa instalasi telah berfungsi sesuai persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan laik dioperasikan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Asuransi Jasindo Syariah memproyeksikan permintaan asuransi gempa bumi akan terus meningkat. Sekretaris Perusahaan PT Asuransi Jasindo Syariah Wahyudi mengatakan hal itu seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap dampak bencana alam.

"Selain itu, isu megathrust yang diperingatkan oleh BMKG, juga akan berdampak terhadap kenaikan permintaan asuransi gempa," ucapnya kepada Kontan, Jumat (4/10).

Oleh karena itu, Wahyudi menilai prospek asuransi gempa bumi masih menjanjikan ke depannya. Untuk Jasindo Syariah, dia menerangkan proteksi terhadap risiko gempa merupakan tambahan manfaat yang melekat pada polis utama.

Wahyudi menerangkan sampai Agustus 2024, Jasindo Syariah mencatatkan kontribusi dari asuransi gempa sebesar Rp 6,47 miliar.

Sementara itu, Jasindo Syariah juga turut angkat bicara terkait adanya usulan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar tarif asuransi gempa bumi dinaikkan pada tahun depan.

Adapun AAUI mengusulkan tarif premi asuransi gempa bumi bisa naik 5%-10% atau maksimal kemungkinan 7% pada tahun depan. Nilai itu didapat berdasarkan perhitungan sesar gempa yang baru dan beberapa hal.

Wahyudi mengatakan apabila nantinya tarif premi dinaikkan, perusahaan akan mengikuti aturan tersebut. "Jasindo Syariah tentu akan tunduk pada segala ketetapan regulasi. Kami percaya regulasi pada dasarnya diberlakukan demi kebaikan bersama dan stabilitas ekonomi nasional," kata Wahyudi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi tidak hadir dalam rapat dengan Komisi II DPR RI. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, ketidakhadiran Yudian dalam agenda membahas polemik pelepasan hijab Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 pada Senin membuat rapat ditunda.

"Jadi kami merasa perlu untuk minta klarifikasi langsung, tapi barusan tiba-tiba yang bersangkutan meminta supaya ditunda. Saya enggak tahu kenapa, mungkin belum siap memberikan klarifikasi," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Doli menyebut bahwa Komisi II DPR mengundang kepala BPIP pada Senin pukul 14.00 WIB dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan terkait pernyataannya soal pelepasan hijab sejumlah anggota Paskibraka 2024. "Jadi kami sepakat di Komisi II untuk mengundang Pak Kepala BPIP untuk meminta penjelasan karena kami banyak sekali mendapatkan surat tanggapan dari masyarakat untuk mempertanyakan soal itu," ujarnya.

Dia mengatakan, pihaknya merasa perlu untuk meminta klarifikasi dari kepala BPIP. Sebab, bukan kali pertama pernyataan kontroversial dilontarkan oleh yang bersangkutan. "Menurut kami sudah yang keempat kali ini pernyataan-pernyataan kontroversial sebagai kepala BPIP yang mengurusi ideologi negara, jadi kami merasa perlu untuk minta klarifikasi langsung," tuturnya.

Dia pun mengingatkan kepala BPIP agar ke depannya lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan agar tak menimbulkan polemik, serta merepresentasikan nilai-nilai Pancasila di dalamnya.

"Saya mau ingatkan kepada Kepala BPIP, hati-hati, saudara sudah ditunjuk, diberi amanah, sebagai kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi harusnya menjadi manusia yang pancasilais. Harusnya di Republik ini, manusia yang paling pancasilais adalah kepala BPIP, bukan sebaliknya. Jadi hati-hati," kata dia.

Sebelumnya, Rabu (14/8/2024), BPIP menegaskan bahwa pihaknya tidak memaksa Paskibraka putri untuk melepas jilbab saat bertugas sebagai Paskibraka dalam acara pengukuhan dan pengibaran bendera pada tanggal 17 Agustus 2024.

"Sehubungan dengan berkembangnya wacana di publik terkait dengan tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab," tegas Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam keterangan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8).

Yudian menegaskan bahwa pakaian, atribut, dan sikap, tampang Paskibraka sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan Paskibraka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada, dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Gousta Feriza mendukung keputusan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang belakangan mengizinkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 putri dapat mengenakan jilbab. Keputusan itu diambil BPIP setelah dirujak masyarakat.

Dengan demikian pada 17 Agustus 2024, Paskibraka muslimah dapat mengenakan jilbab ketika pengibaran bendera sang saka merah putih di Ibu Kota Nusantara (IKN). "Alhamdulillah kita apresiasi," kata Gousta ketika ditemui di kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Hanya saja, Gousta berharap bahwa izin itu diberikan BPIP bukan karena kejadian pelarangan jilbab sudah viral. Dia ingin keputusan itu diambil demi menjaga persatuan. "Cuma kami berharap ini bukan karena diviralkan tapi karena murni ingin menjaga kebhinekaan itu," ujar Gousta.

Sementara itu, Komisioner KPAI Margaret Aliyatul Maimunah berharap keputusan tersebut tak hanya diperbolehkan pada upacara kemerdekaan tahun ini saja. Dia mendorong agar aturan di internal BPIP turut diubah. "Aturannya diubah dan tidak ada lagi ini terjadi di tahun-tahun berikutnya, itu yang paling penting akan kita kawal," ujar Aliyatul.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengukuhkan sebanyak 76 putra-putri Indonesia dari 38 provinsi menjadi Paskibraka 2024 yang akan bertugas pada HUT ke-79 RI tanggal 17 Agustus 2024 di Istana Negara IKN, Provinsi Kalimantan Timur. Upacara pengukuhan digelar di Istana Garuda IKN, Selasa (13/8/2024).

Hanya saja, hal itu tercoreng dengan 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab karena ketentuan melarangnya. Dalam foto-foto yang didapatkan Republika.co.id, 18 Paskibraka perempuan tersebut memang kesehariannya memakai jilbab. Namun, saat pengukuhan, mereka harus mencopot jilbabnya.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi berkelit dengan menyebut paskibraka Muslimah melepas jilbabnya dengan sukarela.

MUI dan 87 ormas Islam di dalamnya mengambil sikap tegas terkait kisruh Paskibraka 2024 tak berjilbab. Ada dorongan agar Kepala BPIP Yudian Wahyudi dicopot.

"Kita meminta presiden untuk mengevaluasi kinerja BPIP ini, minta segera dicabut mandatnya kepada kepala BPIP, diberhentikan dan diganti," kata Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Cholil Nafis, di kantor MUI, Jakarta Pusat, Kamis (15/8).

Menurutnya, kinerja Yudian harus dievaluasi. Sebab, telah membuat aturan baru yang menuai kontroversi yakni permintaan Paskibraka tak memakai jilbab saat pengukuhan dan pengibaran bendera.

"Jadi kita minta kepada presiden, mendesak agar dievaluasi kemudian kepala BPIP dan mungkin yang terlibat dengan penyalahgunaan dalam aturan atau mendistorsi peraturan yang lebih tinggi," kata dia.

Menurutnya, BPIP telah melanggar aturan BPIP sendiri, yaitu Peraturan BPIP RI Nomor 3 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 51 tahun 2022 tantang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Bab VII TATA PAKAIAN DAN SIKAP TAMPANG PASKIBRAKA.

Ia menjelaskan, di poin ini dijelaskan tentang Kelengkapan dan Atribut Paskibraka. Berikut detailnya:

a. Kelengkapan Seragam Paskibraka sebagai berikut:

1) Setangan leher merah putih;

2) Sarung tangan warna putih;

3) Kaos kaki warna putih;

4) Ciput warna hitam (untuk putri berhijab);

5) Sepatu pantofel warna hitam sebagaimana gambar di bawah; dan

6) Tanda Kecakapan/Kendit (dikenakan saat pengukuhan Paskibraka).

"Nah, Peraturan BPIP RI ini "disunat” oleh Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut dan Tampang Paskibraka, bahwa pada Poin 4 ditegaskan pakaian ciput bagi yang berjilbab dihilangkan," kata Cholil.

Sehingga poin kelengkapan dan atribut Paskibraka hanya 5 poin, sebagian dengan redaksi berikut:

Kelengkapan pakaian dan atribut Paskibraka:

a. Kelengkapan pakaian Paskibraka sebagai berikut:

1) Setangan leher merah putih;

2). Sarung tangan warna putih;

3). Kaos kaki warna putih;

4). Sepatu pantofel warna hitam; dan

5). Kecakapan /Kendit berwarna hijau (dikenakan saat Tanda pengukuhan Paskibraka).

Belakangan BPIP telah memperbolehkan Paskibraka putri berjilbab pada saat upacara pengibaran bendera di IKN 17 Agustus nanti. Namun menurutnya, kesalahan mengubah aturan tetap fatal.

"Saya pikir adalah kesalahan fatal bagaimana bikin keputusan kepala BPIP bertentangan dengan peraturan BPIP dan bertentangan Perpres, Undang-Undang, bertentangan dengan konstitusi kita dan yang paling tinggi yang kita sepakati adalah dengan Pancasila," tutup dia.

Kisruh Jilbab Paskibraka, Anggota DPR dari Gerindra Minta Kepala BPIP Dicopot

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Himmatul Aliyah mendorong Presiden Jokowi mencopot Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi.

“Saya meminta Presiden Jokowi memberhentikan Kepala BPIP karena sudah membuat gaduh masyarakat Indonesia perihal Paskibraka diminta untuk melepas hijab pada saat pengukuhan dan pengibaran bendera upacara HUT RI di IKN,” kata Himma dalam keterangannya, Kamis (15/8).

Menurut Himma, Yudian Wahyudi tidak paham makna dari sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Apalagi, kata Himma, Pasal 29 UUD 1945 telah menjamin setiap warga negaranya untuk memeluk agamanya masing-masing serta beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

“Jadi kita juga harus menghormati keyakinan beragama warga negara Indonesia termasuk Paskibraka ini. Di antaranya menjalankan ajaran agamanya, salah satunya dengan berhijab menutup aurat, dengan menyuruh di buka. Sama saja masuk dalam pelecehan terhadap perempuan dan penistaan agama” ujar Himma yang juga merupakan Purna Paskibraka Indonesia itu.

HNW ke Kepala BPIP: Kalau Tidak Pahami Pancasila dengan Benar, Mundur Saja

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, menilai Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, mesti mengundurkan diri dari jabatannya apabila memang sudah tak memahami Pancasila dengan benar. Hal itu dikatakannya sebagai respons atas peristiwa anggota Paskibraka tidak menggunakan jilbab.

"Kalau dia (Yudian) merasa tidak lagi memahami Pancasila dengan benar, ya mundur saja, karena dengan ini Pancasila dikacaukan pemahamannya," kata dia ketika ditemui di kawasan Jakarta Timur pada Kamis (15/8).

Hidayat menambahkan, Yudian sudah berulangkali melakukan kesalahan, salah satunya ketika Yudian berkomentar soal salam lintas agama. Hal itu menjadi bukti bahwa Yudian memang tak memahami Pancasila secara benar.

"Dulu dia pernah mengatakan bahwa salam MUI tentang salam lintas agama dianggap membahayakan eksistensi Pancasila, ini adalah satu sikap yang jelas tidak memahami Pancasila," ujar dia.

Namun, jika tak mengundurkan diri, Hidayat meminta kepada Presiden Jokowi agar memberi teguran keras kepada Yudian. Dia menilai Yudian sudah mencoreng nilai-nilai toleransi yang selalu dikedepankan Jokowi selama menjabat. Bahkan, alangkah lebih baik apabila Jokowi mencopot Yudian dari jabatannya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dengan penuh keprihatinan dan kecintaan terhadap bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) merasa perlu untuk menyampaikan pernyataan sikap terkait aturan pelepasan hijab bagi 18 anggota putri Paskibraka Nasional Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Ketua Umum JATTI, KH Bachtiar Nasir dalam pernyataan sikap resmi JATTI menyampaikan, hijab bukan sekadar penutup kepala bagi muslimah, tetapi merupakan manifestasi dari keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT. Ini adalah bagian tak terpisahkan dari identitas keislaman yang telah dijamin oleh konstitusi negara Indonesia melalui kebebasan beragama dan berkeyakinan.

"Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab adalah landasan utama dari Pancasila yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap lembaga negara," kata Kiai Bachtiar dalam pernyataan sikap JATTI yang diterima Republika.co.id, Kamis (15/8/2024).

Kiai Bachtiar mengatakan, sangat disayangkan bahwa BPIP sebagai lembaga yang seharusnya menjaga dan menegakkan nilai-nilai Pancasila, justru mencederai semangat kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan susah payah oleh para pendahulu bangsa.

Aturan pelepasan hijab yang diberlakukan terhadap 18 anggota putri Paskibraka Nasional di hari kemerdekaan bukan hanya ironis, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip kebebasan yang dijamin oleh UUD 1945.

Tindakan BPIP yang berusaha menyeragamkan Paskibraka dengan melarang hijab adalah sebuah tafsiran yang mengada-ada dan tidak berdasar. Tafsiran ini tidak hanya melenceng dari nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi juga bertentangan dengan prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab yang menjadi dasar moral bangsa ini.

"Hijab adalah simbol martabat dan ketakwaan, dan melarangnya berarti menafikan hak dasar individu yang dijamin oleh konstitusi," ujar Kiai Bachtiar.

Kiai Bachtiar menambahkan bahwa JATTI memandang bahwa BPIP telah merendahkan identitas keislaman warga negara dengan menganggap hijab sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kebinekaan.

Padahal, hijab adalah bagian dari kekayaan kebhinekaan yang harus dihormati dan dirangkul sebagai kekuatan bangsa. Kebhinnekaan bukanlah alasan untuk menghapus perbedaan, tetapi justru untuk mengakui dan menghargai setiap perbedaan sebagai bagian dari jati diri bangsa Indonesia.

Menurutnya, aturan pelepasan hijab yang dikeluarkan BPIP ini adalah tafsiran baru yang mengada-ada dan bertentangan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengajarkan untuk bersatu dalam keberagaman, bukan untuk menyeragamkan keberagaman.

"JATTI menyatakan bahwa BPIP telah melenceng dari semangat dan esensi Bhinneka Tunggal Ika yang seharusnya dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Kiai Bachtiar.

Maka JATTI menyampaikan sikap sebagai berikut:

1. Mengecam sikap BPIP yang melarang penggunaan hijab bagi anggota putri Paskibraka Nasional 2024, karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945

2. Menyerukan kepada pemerintah untuk segera mengevaluasi peran BPIP dalam menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila agar tidak menyimpang dari tujuan pendiriannya

BACA JUGA:Wakil Aceh di Paskibraka Nasional 'Dipaksa' Lepas Jilbab?

3. Menuntut pembubaran BPIP atau setidaknya restrukturisasi yang menyeluruh agar lembaga ini tidak lagi melenceng dari tugas dan fungsinya sebagai penjaga nilai-nilai Pancasila, dan mengingat seringnya lembaga ini menimbulkan kontroversi dan kegaduhan yang dapat merusak persatuan bangsa

4. Menegaskan bahwa JATTI akan terus menguliti dan menentang kebijakan yang tidak sesuai dengan semangat Pancasila, konstitusi, dan hak asasi manusia

5. Mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, dan pemimpin bangsa untuk bersama-sama menolak kebijakan ini dan memperjuangkan hak-hak dasar setiap warga negara dalam menjalankan keyakinan agamanya

6. Menegaskan bahwa kami berdiri teguh dalam membela hak-hak asasi muslimah Indonesia dan menolak segala bentuk diskriminasi terhadap identitas keagamaan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara

7. Mendorong dilakukannya dialog yang lebih intensif antara pemuka agama, pemerintah, dan masyarakat untuk memperkuat harmoni sosial dan mencegah diskriminasi berbasis agama di masa depan

8. Mengajak umat Islam untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi, serta menyerahkan kepada pihak berwenang untuk mengambil tindakan dengan tetap mengedepankan persatuan umat dan menjaga kerukunan nasional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Sosok yang kerap dikenal dengan pimpinan gerakan ‘NU Garis Lurus” KH Luthfi Basori angkat bicara menyikapi kisruh pelarangan jilbab Muslimah Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024.

Sosok yang akrab disapa Amy Lutfhi ini pun mendesak Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof Yudian, segera dicopot dari jabatannya. “Copot saja karena beliau sering buat gaduh,” tutur dia saat berbincang dengan Republika.co.id, Kamis (15/8/2024).

Lebih lanjut, dia mengingatkan perjuangan umat Islam di Indonesia memang belum tuntas, termasuk tujuan keberadaan Piagam Jakarta yang memuat Sila “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.”

Sila yang konon dihapus itu, kata dia, mengakibatkan kepentingan umat Islam sering kali dikerdilkan. Paling mutakhir adalah larangan jilbab untuk Muslimah di Paskibraka Nasional 2024.

Padahal jilbab, menurut dia, adalah busana wajib Muslimah dan andai kata 7 kata Piagam Jakarta tidak dihapus, andai kata diformalisasikan tentu umat Islam dan kepentingannya terlindungi, termasuk soal jilbab.

“Kita sebagai umat Islam, yang di pesantren, sekolah formal, atau yang duduk di eksekutif dan DPR, semua tingkatan, agar suarakan formalisasi syarat, agar tidak ada pendeskreditan,” ujar dia.

Di lokasi terpisah, sebanyak 55 organisasi masyarakat (ormas) Islam bertemu di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat untuk membicarakan polemik larangan penggunaan jilbab bagi Paskibraka oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Semua ormas Islam yang hadir sepakat meminta presiden untuk memberhentikan Yudian Wahyudi sebagai Kepala BPIP.

"Kita meminta presiden untuk mengevaluasi kinerja BPIP, minta (presiden) segera dicabut mandatnya kepada kepala BPIP, diberhentikan dan diganti," kata Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Muhammad Cholil Nafis kepada Republika di Kantor MUI Pusat, Kamis (15/8/2024)

Kiai Cholil...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin buka suara terkait polemik pelepasan jilbab Petugas Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Paskibraka) putri. Menurut dia, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kejadian itu.

Cak Imin mempertanyakan tindakan BPIP yang memaksa Paskibraka putri untuk melepas jilbab. Padahal, menggunakan jilbab merupakan hak warga dalam berekspresi sesuai agama dan keyakinannya.

"Kok ada larangan jilbab dalam Paskibraka? Setelah dikomplain seluruh Indonesia, jawabannya kesukarelaan," kata dia di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Ia menegaskan, kesukarelaan tak pernah akan terjadi ketika ada atasan dan bawahan dalam sebuah lembaga. Menurut dia, para Paskibraka putri yang melepas jilbab pasti karena adanya tekanan dari BPIP.

"Ya anak-anak kita pasti sudah lama ingin jadi paskibraka kan. Jadi untuk kerelaan ya tentu kerelaan yang terpaksa," kata Cak Imin. Karena itu, Cak Imin menuntut Kepala BPIP Yudian Wahyudi untuk mundur.

Menurut dia, aturan yang dibuat oleh Yudian sangat tidak mencerminkan keberagaman yang ada di Indonesia. Selain itu, pemaksaan untuk melepas jilbab juga dinilai mencederai rasa keadilan dan persatuan.

"Itu keadilan dan konstitusi harus mutlak. Kalau perlu PKB kader-kadernya siap memimpin BPIP dengan sebaik-baiknya. Kalau perlu," kata dia.

Cak Imin mengatakan, pihaknya bukan ingin mengambil alih BPIP. Lebih dari itu, pihaknya ingin seluruh pemimpin bangsa, terutama BPIP, tidak melakukan pemaksaan kehendak dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, sempat melarang Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 putri untuk menggunakan jilbab. Atas kebijakannya itu, ia mendapat banyak kritikan dari berbagai kelompok masyarakat.

Atas polemik tersebut, Yudian telah menyampaikan permohonan maafnya kepada publik. Selain itu ia juga mengatakan dalam kebijakan terbaru BPIP, Paskibraka wanita kembali diperbolehkan memakai jilbab.

Terlepas dari itu, sebagai ketua dari lembaga non-kementerian yang berada langsung di bawah presiden, Yudian mendapatkan gaji yang sangat besar dari pemerintah. Besaran gaji yang diterimanya itu tertuang dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP.

Dalam aturan ini seorang kepala BPIP berhak mendapat hak keuangan setara dengan Menteri. Namun detail terkait hak keuangan ini masih diatur kembali berdasarkan Perpres yang berlaku.

"Kepala (BPIP) diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat menteri," tulis Pasal 52 Ayat (2) aturan itu.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi pimpinan, pejabat, dan pegawai BPIP diatur dengan Peraturan Presiden," sambung Pasal 54 Perpres Nomor 7 Tahun 2018.

Aturan yang dimasuk tadi tertuang dalam Perpres Nomor 42 Tahun 2018 tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi pimpinan, pejabat, dan pegawai BPIP. Aturan ini sudah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 23 Mei 2018 lalu.

"Ketua dan Anggota Dewan Pengarah, Kepala, Wakil Kepala, Deputi, Staf Khusus Dewan Pengarah, Anggota Dewan Pakar, Anggota Kelompok Ahli, Anggota Satuan Tugas Khusus, dan pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setiap bulan," jelas Pasal 1 aturan itu.

"Besaran hak keuangan Ketua dan Anggota Dewan Pengarah, Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini," tulis Pasal 2 Perpres Nomor 42 Tahun 2018.

Kemudian dalam lampiran aturan itu terdapat daftar gaji pegawai BPIP sebagai berikut:

1. Ketua Dewan Pengarah: Rp 112.548.000
2. Anggota Dewan Pengarah: Rp 100.811.000
3. Kepala: Rp 76.500.000
4. Wakil Kepala: Rp 63.750.000
5. Deputi: Rp 51.000.000
6. Staf Khusus: Rp 36.500.000
7. Pengarah: Rp 76.500.000
8. Kepala: Rp 66.300.000
9. Tenaga Ahli Utama: Rp 36.500.000
10. Tenaga Ahli Madya: Rp 32.500.000
11. Tenaga Ahli Muda: Rp 19.500.000

Artinya berdasarkan aturan itu, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mendapatkan gaji hingga Rp 76,5 juta per bulan. Di luar itu ia masih mendapatkan hak keuangan lain berupa uang perjalanan dinas, dalam hal ini besaran yang diberikan setara dengan uang perjalanan dinas Menteri.

"Fasilitas lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengarah, Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan Staf Khusus Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan dalam bentuk biaya perjalanan dinas," tulis Pasal 4 aturan itu.