JAKARTA, KOMPAS.com - PT Asuransi Sinar Mas atau Asuransi Sinar Mas berharap nantinya program asuransi wajib kendaraan bermotor untuk third party liability (TPL) di Indonesia dapat dilaksanakan oleh beberapa konsorsium perusahaan.

Konsorsium dapat diartikan sebagai himpunan beberapa pengusaha yang mengadakan usaha bersama.

Direktur sekaligus Corporate Secretary PT Asuransi Sinar Mas Dumasi M. M. Samosir menyapaikan, program asuransi wajib kendaraan bermotor juga dapat dikelola tidak hanya pada perusahan pelat merah tetapi juga perusahan swasta.

"Bagaimana ketika produk ini jadi, tentu sebaiknya konsorsium (pengelolaannya), jangan hanya satu, bisa dua, tiga, empat supaya apa? Supaya bersaing dalam pelayanan. Konsorsiumnya harus memastikan data tersebut host to host," kata dia ketika ditemui di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Ia menambahkan, nantinya program asuransi wajib ini harapannya tidak membuat korban perlu untuk mengajukan klaim kembali.

Adapun, klaim seharusnya dapat secara otomatis dikirimkan untuk dapat membantu menangani risiko yang terjadi.

"Harus pakai klaim lagi, mengajukan klaim lagi ke perusahaan asuransi, ke laut deh. Ini harus seamless," imbuh dia.

Lebih lanjut, Dumasi menerangkan, klaim asuransi TPL nantinya juga harus memiliki kerja sama dengna bengkel untuk mencakup perbaikan pada kendaraan yang menjadi korban.

Dumasi menekankan, sepatutnya pelaksanaan program asuransi wajib ini terdiri dari beberapa konsorsium agar terjadi persaingan yang baik. Adapun, industri asuransi pada umumnya telah terbiasa menjalankan bisnis secara konsorsium.

Perusahaan yang nantinya tergabung dalam konsorsium juga diharapkan merupakan perusahaan yang sehat, dibuktikan dengan tingkat risk based capital (RBC) yang lebih dari ambang batas regulator senilai 120 persen.

Besaran pasti dari aturan kesehatan perusahaan tersebut perlu dirumuskan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).

Selain kecukupan modal, anggota konsorsium asuransi wajib kendaran bermotor juga sebaiknya memiliki teknologi yang memungkinkan pembayaran klaim berlangsung baik.

Dumasi menjelaskan, konsorsium terdiri dari satu pemimpin atau leader dan beberapa anggota di bawahnya. Adapun, perusahan pemimpin atau melakukan uji tuntas atau due diligence untuk anggota konsorsiumnya.

"Karena leader ini yang nantinya akan bayar pertama. Dia harus memastikan uang yang untuk membayar klaim itu ada," terang dia.

Saat ini, konsorsium memiliki escrow account atau rekening penampungan untuk dapat membayar klaim yang terjadi.

"Kalau ada klaim semua ambil dari sini, kalau ada profit selesai setahun baru ambil dari sini, jadi safe," ujar dia.

Dumasi menekankan, meskipun disebut sebagai program yang nirlaba, asuransi wajib kendaraan ini juga harapannya tidak membebani perusahaan asuransi. Namun, memang program asuransi wajib ini bukan merupakan lahan untuk dapat mengeruk keuntungan.

"Aktuaris akan berhitung, jangan sampai bikin bonyok juga dunia asuransi, tapi ini bukan jalan untuk mengambil profit yang tinggi-tinggi banget untuk perusahaan asuransi. Ini part of us educating people," tutup dia.

Sebagai informasi, program asuransi wajib ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengatur, pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyampaikan program asuransi wajib termasuk asuransi kendaraan masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum pelaksanaannya.

Peraturan Pemerintah tersebut termasuk di dalamnya ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program.

"Dalam persiapannya, tentu diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai Program Asuransi Wajib yang dibutuhkan," kata dia dalam keterangan resmi, Kamis (18/7/2024).

Ogi menuturkan, program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat.

Hal ini lantaran asuransi wajib akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan.

Program asuransi wajib ini juga dapat membentuk perilaku berkendara yang lebih baik.

"Dengan meningkatnya perlindungan terhadap risiko, masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa lebih aman, serta juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan," jelas dia.

Bisnis.com, PURWOKERTO - Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto Riwin Mihardi mengatakan kebijakan yang mewajibkan kendaraan bermotor memiliki asuransi merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

"Undang-Undang P2SK ini akan mulai dilaksanakan 2025. Salah satunya mengenai aturan kewajiban pemilik kendaraan memiliki asuransi, agar memberi proteksi seperti saat terjadi kecelakaan," kata Riwin Mihardi saat Ngobrol Santai (Ngobras) Kantor OJK Purwokerto dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto bersama insan media di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (23/7/2024).

Menurut dia, undang-undang tersebut mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan termasuk asuransi kendaraan bermotor.

Dalam hal ini, kata dia, program asuransi wajib bagi pemilik kendaraan bermotor tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas.

Ia mengatakan hal itu dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat karena akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan bermotor jika terjadi kecelakaan lalu lintas.

Bahkan, lanjut dia, program asuransi wajib tersebut diharapkan akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik.

"Dengan meningkatnya perlindungan terhadap risiko, masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa lebih aman, serta juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan," katanya.

Kendati merupakan amanat Undang-Undang P2SK, kata dia, hingga saat ini OJK masih menunggu peraturan pemerintah sebagai payung hukum pelaksanaan asuransi wajib bagi kendaraan bermotor tersebut.

Setelah peraturan pemerintah tersebut keluar, lanjut dia, OJK akan menerjemahkannya guna mengatur masalah asuransi wajib bagi kendaraan bermotor.

"Ini sudah jadi amanat Undang-Undang P2SK, nanti OJK akan mengatur. Namun sampai saat ini PP belum keluar kita masih menunggunya," kata Riwin.

TANGERANG, KOMPAS.com - Pemerintah berencana mewajibkan semua kendaraan yang beroperasi, baik itu mobil maupun sepeda motor diikutsertakan asuransi third party liability (TPL) 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono dalam keterangannya menjelaskan, asuransi pada kendaraan itu bakal fokus pada tanggung jawab atas kerusakan property yang ditimbulkan dari kecelakaan.

Hal tersebut mencakup tuntutan kerusakaan kendaraan bermotor maupun kerusakan fasilitas publik sebagai dampak peristiwa kecelakaan kendaraan.

Lantas, apa itu asuransi TPL?

Asuransi TPL ialah produk asuransi yang memberi perlindungan atas tuntutan kerugian yang dialami oleh pihak ketiga yang terlibat dalam kecelakaan kendaraan bermotor.

Contoh kasusnya, jika seseorang mengalami kecelakaan lalu lintas, korban juga mengalami kerugian material, seperti kerusakan fasilitas atau kendaraan.

Apabila kendaraan sudah didaftarkan pada asuransi TPL, maka korban bakal menerima penggantian kerugian material dan mendapat santunan dari asuransi.

Berbeda dengan asuransi Jasa Raharja yang dibayarkan wajib karena satu kesatuan dengan pajak kendaraan (SWDKLLJ), saat ini asuransi TPL bersifat sukarela.

Diketahui, SWDKLLJ atau Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan merupakan produk asuransi jiwa dari PT Jasa Raharja.

Maka, klaim SWDKLLJ meliputi santunan meninggal dunia, cacat tetap, santunan untuk perawatan, penggantian biaya penguburan dan penggunaan mobil ambulance, dan P3K akibat kecelakaan kendaraan.

Sementara manfaat suransi TPL, Melansir laman resmi Allianz, adalah penggantian kerugian terhadap kematian atau cedera yang dialami pihak ketiga dalam kecelakaan, dan penggantian kerusakan atas aset milik pihak ketiga.

Pihak ketiga yang dimaksud dalam skema asuransi TPL adalah siapa pun yang ada di dalam kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan dengan mobil orang lain.

"Asuransi wajib ini tidak menjamin biaya atas kecelakaan terhadap orang, karena hal ini sudah dijamin oleh melalui PT Jasa Raharja," ujar Ogi melalui keterangan tertulis pada Kamis (18/7/2024).

Dengan kata lain, pengendara mobil dan motor nantinya wajib untuk membayar premi dua asuransi sekaligus.

Yaitu, asuransi jiwa dari Jasa Raharja dan asuransi kerusakan yang disebabkan karena pengendara kecelakaan atau TPL yang dikeluarkan oleh perusahaan yang ditunjuk untuk pengadaan.

Meski begitu, sampai saat ini belum ada kebijakan teknis pelaksanaan pemberlakuan asuransi TPL untuk kendaraan bermotor di Indonesia. Pemerintah bersama instansi terkait masih mengkaji kebijakan dimaksud.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) mengungkapkan implementasi program asuransi wajib kendaraan bermotor, terkait tanggung jawab hukum pihak ketiga atau third party liability (TPL), akan mengurangi risiko yang dapat terjadi.

Presiden Direktur Adira Finance Dewa Made Susila menjelaskan, TPL pada dasarnya memiliki arti memberikan perlidungan terhadap pihak ketiga yang turut terdampak dalam sebuah risiko.

"Jadi ini mungkin bagus juga untuk membuat hati-hati, tapi saat ini yang umum dilakukan adalah, pada satu sisi bagus, pada sisi ain adalah daya beli harus dipikirkan juga, karena kalau premi asuransi naik, berarti cicilannya naik," kata dia ketika ditemui di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Ia menambahkan, dalam kaitannnya dengan perusahaan pembiayaan, biasanya nasabah tidak melanjutkan kepemilikan asuransi ketika sudah selesai masa cicilan.

Harapannya, dengan adanya asuransi wajib ini, ada dorongan masyarakat untuk dapat memberikan perlindungan pada kendaraan bermotornya.

"Kalau itu terjadi, positif," imbuh dia.

Seiring dengan itu, Made beranggapan, dengan adanya asuransi tersebut, risiko yang ada untuk kendaraan bermotor jadi semakin kecil. Pasalnya ada pihak yang akan menanggung ketika terjadi risiko.

"Kita harus bergerak progresif, di semua negara maju mewajibkan thrid party liability (TPL), cuma harus hati-hatinya, apakah waktunya tepat karena menyangkut daya beli, kan itu biaya," urai dia.

"Secara prinsip, kita harus melangkah ke depan," tandas Made.

Sebagai informasi, program asuransi wajib tanggung jawab hukum pihak ketiga atau third party liability (TPL) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyampaikan program asuransi wajib termasuk asuransi kendaraan masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum pelaksanaannya.

Peraturan Pemerintah tersebut termasuk di dalamnya ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur, pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan, di antaranya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga atau third party liability (TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

"Dalam persiapannya, tentu diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai Program Asuransi Wajib yang dibutuhkan," kata dia dalam keterangan resmi, Kamis (18/7/2024).