Jakarta: Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tengah menghantam Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat pada Januari-Juni 2024 terjadi PHK pada 101.536 pekerja.

Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Gadjah Mada (UGM), Hempri Suyatna, mengatakan tingginya angka PHK disebabkan beberapa faktor. Salah satunya sektor industri padat karya mengalami dampak dari lesunya pertumbuhan ekonomi global.

“Saya kira memang banyak faktor yang menyebabkan gelombang PHK ini, terutama di sektor industri padat karya berorientasi ekspor seperti sektor garmen atau tekstil,” ujar Hempri dikutip dari laman ugm.ac.id, Kamis, 8 Agustus 2024.
Pengamat ekonomi kerakyatan itu menyebut maraknya produk-produk impor ilegal maupun penurunan daya beli masyarakat akibat devaluasi rupiah juga ditengarai menjadi faktor terjadinya gelombang PHK. Ditambah, proses transisi politik di Indonesia mendorong banyak perusahaan wait and see dinamika politik yang akan terjadi.

Hempri menyebut ada beberapa hal yang harus diantisipasi untuk mencegah gelombang PHK tidak memberikan efek lebih besar lagi. Sebagai negara dengan populasi nomer empat terbanyak di dunia dan akan mendapatkan bonus demografi di tahun 2030, peningkatan jumlah masyarakat yang kehilangan pekerjaan harus segera dicarikan solusi agar tidak mengganggu stabilitas negara.

Pertama, perlu ada evaluasi kembali mengenai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Dia mencurigai peraturan ini menjadi penyebab maraknya produk-produk impor yang berakibat pada lesunya industri di Tanah Air.

“Jika perlu, aturan harus direvisi untuk memberikan perlindungan produk-produk dalam negeri dari serbuan produk impor,” tutur Hempri.

Kedua, perlu ada peningkatan daya beli masyarakat. Misalnya, memberikan jaminan stabilitas harga sehingga terjangkau oleh masyarakat.

“Bisa dengan mengadakan program-program bantuan sosial bagi keluarga tidak mampu, sehingga mereka bisa membeli produk-produk tersebut,” ucap dia.

Hempri menyebut ke depan perlu ada langkah lain untuk antisipasi korban PHK seperti penyelenggaraan program padat karya yang melibatkan masyarakat di dalamnya. Termasuk, penguatan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau Industri Kreatif.

“Pengalaman selama ini sektor UMKM selalu mampu menjadi katup penyelamat perekonomian nasional. Kebijakan untuk memperkuat sektor UMKM menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang menjadi korban PHK,” tutur dia.

Baca juga: Dituding Jadi Penyebab Industri Tekstil Tumbang, Pemerintah Masih Enggan Revisi Permendag 8/2024

(REN)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buka suara usai sejumlah pihak mendesak pemerintah untuk mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Menurutnya, semua hal yang diminta sudah dilakukannya, mulai dari menata kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor dari post border menjadi border hingga memberikan persetujuan teknis (Pertek) untuk sejumlah komoditas.

“Yang belum saya kasih apa? Post border jadi border sudah saya kasih, apa lagi? PMI sudah, Pertek-pertek semua sudah saya kasih, apa lagi yang belum. Mereka yang nggak bisa, bukan saya,” kata Zulhas kepada awak media di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Selasa (9/7/2024).

Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (8/7/2024), Zulhas menyebut bahwa pihaknya tidak akan lagi merevisi Permendag No.8/2024.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu mengungkapkan, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan agar regulasi itu di revisi.

Saat itu, Menperin, kata Zulhas, meminta agar Permendag kembali memuat Pertek untuk sejumlah produk. Namun, Zulhas saat itu mengaku menolak permintaan revisi beleid itu.

“Usulan dari Menteri Perindustrian agar pertek masuk lagi dan permendag diubah lagi saya bilang saya keberatan, kalau gitu bikin peraturan sendiri, jangan Permendag terus kan saya yang jelek,” ujar Zulhas saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR-RI, Senin (8/7/2024).

Sementara itu, sejumlah pihak telah mendesak pemerintah untuk segera mencabut Permendag No.8/2024. Serikat Pekerja Nasional (SPN) bersama sejumlah asosiasi pekerja/buruh lainnya sejak pekan lalu telah menggelar aksi demo di depan Kantor Kemendag untuk mendesak agar regulasi itu segera dicabut.

SPN menilai, regulasi itu harus segera dicabut lantaran menjadi sumber persoalan dari maraknya PHK yang terjadi di industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Selain itu, pihaknya mendesak agar pemerintah mengembalikan kebijakan dan pengaturan impor ke Permendag No.36/2023 untuk sementara waktu.

Adapun serikat pekerja akan kembali melakukan aksi demo pekan depan.

“Kita akan all out, kita akan mengerahkan belasan bahkan puluhan ribu masa untuk mengepung Kemendag, untuk menyampaikan tuntutan dan menagih [cabut Permendag No.8/2024],” kata Sekretaris Jenderal DPP SPN Catur Andarwato kepada awak media di depan Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Senin (8/7/2024).

Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menilai kebijakan ini tidak efektif untuk mengurangi impor produk, lantaran tidak menyentuh akar masalahnya.

Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah, menyebut, regulasi ini telah memicu kekhawatiran di sektor ritel brand global yang masuk secara resmi ke Indonesia sehingga membuat stok barang di toko menjadi kosong, menghambat pembukaan toko, dan efek paling buruk adalah pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selain itu, Budihardjo mengatakan bahwa kebijakan ini telah menyulitkan importir untuk memasok barang dan mengakibatkan Indonesia dibanjiri produk impor ilegal sehingga mengancam industri dalam negeri.

“Apabila sektor ini terganggu, dampaknya akan sangat luas, mengingat perannya yang krusial dalam konsumsi dan pembelian barang produksi dalam negeri,” ujarnya pekan lalu.