JAKARTA, investor.id - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan komitmen untuk menampung aspirasi terkait penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) kemasan rokok polos tanpa merek.

Dalam pernyataannya, Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Kemenkes RI, Benget Saragih menyampaikan komitmennya untuk melibatkan berbagai pihak yang terdampak, terutama para buruh, dalam proses penyusunan kebijakan tersebut ke depannya. 

Sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan, Benget menegaskan hal ini bukan sekadar janji, melainkan komitmen nyata yang akan diwujudkan.

Melalui kerja sama yang erat dengan pemangku kepentingan, pihaknya akan memastikan bahwa RPMK disusun dengan memperhatikan berbagai masukan dari lapangan. Penyusunan ini diharapkan dapat memberikan solusi yang adil bagi mereka yang terkena dampak langsung.

"Terima kasih untuk teman-teman, sesuai kesepakatan bersama kami sangat menerima aspirasi dan akan melibatkan bapak ibu pekerja dan buruh dalam penyusunan RPMK. Karena kami melihat buruh ikut terdampak, kita akan bersama-sama menyusun, ini bukan janji tapi ini akan kita laksanakan," ujar dia saat menerima audiensi ribuan aksi massa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI).

Sebelumnya, ribuan buruh dan pekerja tembakau dari berbagai daerah yang tergabung dalam serikat FSP RTMM SPSI melakukan unjuk rasa di Kemenkes untuk mendesak pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 sekaligus membatalkan aturan turunannya, yakni RPMK Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang mensyaratkan dihilangkannya logo, warna, ataupun fitur pembeda lainnya pada kemasan rokok. 

Para buruh menegaskan bahwa kedua beleid itu sangat membebani para pekerja dan telah menyebabkan banyak dari mereka kehilangan pekerjaan. Para buruh dan pekerja mendesak agar pemerintah tidak membuat regulasi yang semakin menyulitkan para buruh di tengah situasi pelik saat ini.

Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP RTMM SPSI Sudarto AS mengungkapkan bahwa aksi penyampaian pendapat ini merupakan langkah kesekian yang ditempuh para buruh dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai pekerja yang terancam kehidupannya akibat adanya pasal-pasal restriktif melalui PP 28/2024 maupun RPMK.

Langkah untuk turun ke jalan ini bagi Sudarto merupakan imbas dari upaya para pekerja dan buruh tembakau yang telah berulang kali mengirimkan surat dan mengajukan permohonan audiensi kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes), namun tidak mendapatkan respons. Upaya untuk berdialog yang telah diajukan sejak lama tidak pernah mendapatkan tanggapan, meski pihaknya berharap adanya komunikasi terbuka dengan Kemenkes.

Karena ketidakmampuan untuk berkomunikasi melalui jalur resmi, Sudarto bersama ribuan buruh dan pekerja tembakau yang tergabung dalam RTMM SPSI akhirnya turun ke jalan sebagai bentuk protes atas kurangnya tanggapan dari pemerintah.

“Kami sudah berkali-kali mengirim surat, mencoba audiensi, bahkan meminta pemerintah untuk berdialog, tapi semuanya tidak direspons. Karena itu, kami akhirnya memutuskan untuk turun ke Jakarta,” ujar Sudarto.

Meski telah mendapat komitmen dari Kemenkes untuk melibatkan buruh, Sudarto tetap akan mengawasi perkembangan dari perumusan beleid tersebut.

Berdasarkan hasil audiensi dengan Kemenkes di tengah-tengah aksi, Sudarto mendapatkan informasi bahwa kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek sendiri merupakan aturan yang dibuat untuk melihat reaksi publik maupun industri rokok itu sendiri. 

Sementara itu terkait dengan aturan zonasi larangan penjualan dan iklan produk tembakau dalam PP 28/2024 nantinya akan ada pembahasan lebih lanjut.

"Kami akan tetap mengawasi dan menagih janji dari pihak Kemenkes yang akan melibatkan buruh dalam pembahasan RPMK ke depannya," pungkasnya.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Pimpinan DPR menerima audiensi dari Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) yang mengeluhkan kesejahteraannya diabaikan selama 12 tahun. Selama itu, gaji dan tunjangan mereka tidak mengalami kenaikan.

Koordinator SHI, Rangga, dalam audiensi meminta agar DPR bisa membantu menaikkan gaji para hakim sebesar 142 persen.

“Kepada wakil rakyat, kami wakil Tuhan memohon kepada wakil rakyat agar gaji pokok kami dan tunjangan jabatan kami naik 142 persen,” kata Rangga dalam audiensi yang digelar di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10).

Angka tersebut, kata Rangga, lebih kecil daripada kenaikan gaji pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

Selain itu, Rangga mendesak agar rancangan revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan, fasilitas hakim dipercepat. Ia meminta PP itu ditandatangani oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto.

“Percepat rancangan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012, kami mohon percepat dan apabila berkenan itu ditandatangani oleh presiden terpilih, karena yang kami rasakan beliau sangat paham mengenai nasib kami,” ujarnya.

Rangga juga menuntut agar menambah anggaran Mahkamah Agung untuk kesejahteraan hakim.

“Bukan untuk bangun gedung, bukan untuk bangun aplikasi, bukan bangun sarana dan prasarana lainnya yang tidak berhubungan dengan kesejahteraan hakim, karena itu ada postur anggaran tersendiri,” tutur dia.

Prabowo sempat berbincang dengan para hakim melalui sambungan telepon. Ia meminta agar para hakim sabar terlebih dahulu hingga ia dilantik menjadi presiden.

"Dari dulu berencana, saya ingin memperbaiki remunerasi, penghasilan, para hakim supaya menjadi sangat baik begitu. Itu pandangan saya dari dulu. Dan ini bukan janji karena kampanye karena sudah selesai. Jadi saya gak perlu janji-janji, tapi ini adalah keyakinan saya," kata Prabowo.

"Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, begitu saya memang menerima estafet, menerima mandat, dan saya menjalankan, saya benar benar akan memperhatikan para hakim," ujar Prabowo.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) buka suara tentang aksi unjuk rasa demostran dari unsur ojek online (ojol) siang hari ini. Adapun salah satu tuntutan utamanya ialah meminta intervensi pemerintah dalam penetapan tarif ojol.

Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo Prabu Revolusi mengatakan, proses audiensi akan digelar bersama dengan sejumlah perwakilan dari driver ojol. Pihaknya juga berkomitmen akan mendalami aspirasi dari para driver ojol ini secara aktif.

"Kami akan serap secara mendalam aspirasi kawan-kawan ojek online dan secara aktif akan meneruskan dan membahas aspirasi kawan kawan ke kementerian, lembaga dan industri terkait lainnya," kata Prabu, kepada wartawan, Kamis (29/8/2024).

Audiensi segera dilakukan bersama massa aksi. Prabu mengatakan, mereka akan ditemui langsung oleh Wamenkominfo Angga Raka Prabowo.

"Infonya Pak Wamen Angga langsung yang menemui kawan kawan ojek online," ujarnya.

Terpantau oleh detikcom di lokasi demo, setidaknya ada 8 orang massa aksi yang dipersilahkan masuk untuk melangsungkan audiensi. Mereka merupakan perwakilan dari Koalisi Ojol Nasional.

Aksi demonstrasi ini digelar di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Ada lebih dari 1.000 masa aksi yang hadir, berasal dari berbagai perusahaan seperti Gojek, Grab, Maxim, hingga Shopee. Tuntutan utama yang disuarakan oleh para massa aksi ialah terkait tarif ojol.

Massa aksi merasa keberatan dengan beban tarif yang ditetapkan operator. Pihaknya berharap agar pemerintah bisa turut andil dalam persoalan tersebut lewat Permenkominfo No. 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial.

Adapun dalam pasal 1 ayat 5 Permenkominfo itu, pemerintah tidak ikut menetapkan tarif layanan pos komersial. Artinya mengenai tarif diserahkan kepada pasar, kepada masing-masing perusahaan.

"Pemerintah tidak menetapkan harga tentang tarif layanan pos komersial. Dampaknya seperti teman-teman rasakan antar aplikasi bersaing masalah harga, jadi ada persaingan yang tidak sehat, yang merugikan mitra. Ini yang kita tuntut," Ketua Divisi Hukum Koalisi Ojol Nasional Mohamad Rahman Tohir, ditemui di lokasi demo.

Simak Video:Isi Tuntutan Driver Taksi Online yang Gelar Demo di Depan Kantor Gojek

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, investor.id – PT Holding Perkebunan Nusantara (PTPN) III (Persero) dan Badan Narkotika  Nasional RI melaksanakan audiensi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penggunaan narkoba  di wilayah kerja PTPN Group. Audiensi ini dilaksanakan di Kantor Pusat BNN, Jakarta, pada hari Rabu (3/7/2014).

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN), diantaranya Kepala BNN, Komjen Pol Dr. Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si, Deputi Bidang Pencegahan, Irjen Pol Dr. Drs. Richard M Nainggolan, SH.,MM.,MBA, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Irjen Pol Drs. Heri Maryadi, M.M., Deputi Bidang Pemberantasan, Irjen Pol Drs. I Wayan Sugiri, S.H., S.I.K., M.Si, dan Plt Deputi Bidang Rehabilitasi, Brigjen Pol Dr. Farid Amansyah, Sp.PD. Direktur Manajemen Risiko PTPN III (Persero), M. Arifin Firdaus didampingi oleh Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan dan Hukum PTPN III (Persero), Hengki Heriandono.

Direktur Manajemen Risiko PTPN III (Persero), M. Arifin Firdaus menyampaikan maksud dan tujuan audiensi tersebut sebagai komitmen PTPN III untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan bebas dari narkoba.

Audiensi dilanjutkan dengan penyampaian materi yang mencakup integrasi PTPN Group dan dukungan yang dibutuhkan dari BNN mulai dari koordinasi upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba, kerja sama dalam pelaksanaan tes narkoba, serta penyuluhan  dan edukasi terkait kesadaran akan bahaya narkoba bagi karyawan di lingkungan PTPN Grup.

“Kami berharap upaya ini bagian dalam usaha peningkatan produktifitas komoditas PTPN Group dan karyawan/karyawati PTPN Group khususnya yang berada di lapangan, terhindar dari bahaya narkotika,” kata Arifin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Kepala BNN RI, Marthinus Hukom S.I.K., M.Si menyambut baik kedatangan PTPN III (Persero) dan berharap sinergi antara PTPN III dan BNN dapat menjadi model bagi perusahaan lain dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di lingkungan kerja.

Kepala BNN mendukung pencegahan dan pemberantasan narkoba di lingkungan perkebunan PTPN Group untuk mewujudkan kebun bersih narkoba (bersinar).

Kepala BNN berharap kerja sama yang semakin erat antara PTPN III (Persero) dan BNN RI dapat dituangkan dalam bentuk MoU, sehingga kegiatan pencegahan dan pemberantasan narkoba dapat dilaksanakan selanjutnya di Regional PTPN Group dengan BNN kabupaten/kota.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News