Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan regulasi terkait penghapusan piutang macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM lainnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan, pinjaman nelayan di Badan Layanan Umum (BLU) mencapai sekitar Rp600 miliar. Nominal tersebut belum termasuk utang nelayan di lembaga keuangan lainnya.

“Kalau kita di BLU aja itu kira-kira sekitar Rp600 miliaran,” ungkap Trenggono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Sebelumnya, Trenggono menyebut bahwa pihaknya tengah mempelajari secara detail mekanisme penghapusan utang. Dengan begitu, pihaknya bisa segera melakukan tindak lanjut terhadap kebijakan tersebut.

“Kami akan mempelajari secara detail mekanisme penghapusan utang ini dan segera tancap gas melakukan tindak lanjutnya,” kata Trenggono dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Aturan turunan ini nantinya memuat jumlah nelayan yang berhutang, serta syarat dan mekanisme penghapusan utang. Kendati begitu, KKP hingga saat ini masih melakukan penghitungan jumlah nelayan yang berhutang.

Dia berjanji, perhitungan dan mekanisme penghapusan utang dapat segera dirampungkan dalam waktu dekat. “Segera kita hitung dan siapkan aturannya secara detail,” ujarnya.

Trenggono mengharapkan, adanya penghapusan utang memberikan kesempatan kepada nelayan untuk bisa kembali bahkan lebih produktif.

Sementara itu, kebijakan penghapusan utang mendapat sambutan positif dari kalangan nelayan. Perwakilan Serikat Nelayan Tradisional Kajidin mengakui, banyak nelayan berhutang ke perbankan demi memenuhi operasional melaut.

“Bagi nelayan ini sangat disambut gembira sekali, terlebih di kondisi saat ini penghasilan menurun sementara kebutuhan operasional tetap tinggi. Lalu ada penandatanganan kebijakan ini, tentu kita sangat menyambut antusias sekali,” tuturnya.

Badan Layanan Umum (BLU) Small and Medium Enterprises and Cooperatives (SMESCO) mencatatkan pergerakan kinerja keuangan yang dinamis. Bahkan SMESCO sempat mengalami defisit selama 5 tahun.

Direktur Utama SMESCO Wientor Rah Mada mengatakan, SMESCO sebagai BLU memiliki tugas untuk bisa menghasilkan sumbangsih untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun pada rentang 2018 s.d 2022, SMESCO justru mengalami defisit.

Menurutnya, salah satu faktor yang menyebabkan defisit ini terjadi mulanya datang dari eksternal yakni pembangunan LRT yang menyebabkan akses ke SMESCO tertutup. Tak lama berselang, pandemi COVID-19 pun datang

"Mulai pandemi yang menyebabkan banyak tenant di SMESCO, karena kita punya 17 lantai, banyak tenant di SMESCO keluar, event juga sudah mulai jarang. Akhirnya kondisi internal di SMESCO kondisinya adalah defisit dari tahun 2018," kata Wintor, dalam Konferensi Pers di Kantor KemenKop UKM, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Wintor mengatakan, defisit terbesar terjadi pada tahun 2020 melebihi angka Rp 10 miliar. Meski begitu, pihaknya berhasil memperbaiki keadaan sehingga pada 2023 SMESCO bisa keluar dari zona merah.

"Keluar dari defisit. Kita sudah mulai hijau lagi. Dari tahun 2021 ketika saya mulai masuk ke SMESCO bersama-sama dengan Pak Leo (Dirut sebelumnya), waktu itu Pak Leo mengatakan kami sangat fokus di pembenahan internal, efisiensi, berbagai macam pengeluaran, termasuk berusaha memperbesar PNBP yang memang menjadi tugas kami selain untuk melayani UKM," ujarnya.

SMESCO fokus melakukan pembenahan internal sejak 2021 hingga 2023. Tidak hanya mencatatkan surplus, SMESCo juga menjaga tren positif hingga 2024 ini. Berkaca pada kondisi ini, menurutnya kini SMESCO sudah siap masuk ke tahap pengembangan berikutnya.

"Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 kami sangat fokus di internal pembenahan finansial. Sekarang di tahun 2024 sampai tahun 2029 kami siap take off," kata dia.

Badan Layanan Umum (BLU) Small and Medium Enterprises and Cooperatives (SMESCO) mencatatkan pergerakan kinerja keuangan yang dinamis. Bahkan SMESCO sempat mengalami defisit selama 5 tahun.

Direktur Utama SMESCO Wientor Rah Mada mengatakan, SMESCO sebagai BLU memiliki tugas untuk bisa menghasilkan sumbangsih untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun pada rentang 2018 s.d 2022, SMESCO justru mengalami defisit.

Menurutnya, salah satu faktor yang menyebabkan defisit ini terjadi mulanya datang dari eksternal yakni pembangunan LRT yang menyebabkan akses ke SMESCO tertutup. Tak lama berselang, pandemi COVID-19 pun datang

"Mulai pandemi yang menyebabkan banyak tenant di SMESCO, karena kita punya 17 lantai, banyak tenant di SMESCO keluar, event juga sudah mulai jarang. Akhirnya kondisi internal di SMESCO kondisinya adalah defisit dari tahun 2018," kata Wintor, dalam Konferensi Pers di Kantor KemenKop UKM, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Wintor mengatakan, defisit terbesar terjadi pada tahun 2020 melebihi angka Rp 10 miliar. Meski begitu, pihaknya berhasil memperbaiki keadaan sehingga pada 2023 SMESCO bisa keluar dari zona merah.

"Keluar dari defisit. Kita sudah mulai hijau lagi. Dari tahun 2021 ketika saya mulai masuk ke SMESCO bersama-sama dengan Pak Leo (Dirut sebelumnya), waktu itu Pak Leo mengatakan kami sangat fokus di pembenahan internal, efisiensi, berbagai macam pengeluaran, termasuk berusaha memperbesar PNBP yang memang menjadi tugas kami selain untuk melayani UKM," ujarnya.

SMESCO fokus melakukan pembenahan internal sejak 2021 hingga 2023. Tidak hanya mencatatkan surplus, SMESCo juga menjaga tren positif hingga 2024 ini. Berkaca pada kondisi ini, menurutnya kini SMESCO sudah siap masuk ke tahap pengembangan berikutnya.

"Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 kami sangat fokus di internal pembenahan finansial. Sekarang di tahun 2024 sampai tahun 2029 kami siap take off," kata dia.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi pembiayaan investasi hingga Juli 2024 telah mencapai Rp 53,73 triliun. Realisasi tersebut disalurkan melalui Badan Layanan Umum (BLU) hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pembiayaan investasi Rp 53,73 triliun tersebut di antaranya disalurkan kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Rp 15 triliun, Lembaga Keuangan Internasional Rp 1,9 triliun, KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Rp 8,6 triliun.

Kemudian, pembiayaan investasi dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) atau IFG sebesar Rp 3,5 triliun, PT Hutama Karya Rp 18,6 triliun, serta PT Wijaya Karya Tbk atau Wika Rp 6 triliun.

“Ini uang keluar namun bukan belanja, tapi namanya investasi. Sampai dengan akhir Juli kita sudah mengeluarkan Rp 53,73 triliun,” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers, Selasa (13/8).

Adapun pembiayaan investasi untuk LPDP telah menghasilkan alumni sebanyak 23.870 orang per 31 Juli 2024. Dari total alumni itu, 66,58% bekerja di sektor publik dan sisanya atau 33,42% bekerja di sektor privat.

Sri Mulyani menyampaikan, investasi di LPDP berupa pemberian beasiswa bagi anak-anak Indonesia yang ingin melanjutkan sekolahnya di universitas. “Anak-anak kita sekarang ada di seluruh dunia, di universitas-universitas yang bagus dan itu menaikkan reputasi Indonesia,” ungkapnya.

Kemudian FLPP untuk MBR dialokasikan sebesar Rp 13,72 triliun pada 2024 dengan target penyaluran sebanyak 166u.000 nit rumah kepada MBR. Penyaluran per 31 Juli 2024 telah dinikmati oleh MBR dengan kepemilikan 109,719 unit rumah senilai Rp 13,37 triliun.

Nilai yang investasi untuk Lembaga Keuangan Indonesia telah berkontribusi pada Islamic Development Bank, International Development Association, dan International Fund for Agricultural Development atau IFAD.

Selanjutnya, untuk PMN yang telah disalurkan ke WIKA telah mendukung penyelesaian berbagai proyek strategis nasional (PSN) melalui penerbitan saham baru (right issue) guna mempertahankan komposisi kepemilikan saham negara kepada WIKA.

Sementara itu, PMN untuk PT HK, mayoritas telah menghasilkan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Penambahan PMN 2024 ke PT HK dipastikan untuk penyelesaian JTTS tahap II ruas Kayu Agung-Palembang-Betung.

Terakhir, BPUI digunakan untuk mendukung pengalihan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam rangka mendukung penguatan industri asuransi di Indonesia.