Rencana presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, memproduksi bahan bakar nabati (BBN) biodiesel 100 % atau B100 akan terhambat produktivitas sawit di Indonesia. Karena itu, perlu ada pertimbangan secara matang dan peta jalan atau roadmap yang jelas untuk mewujudkan target tersebut.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Abadi Poernomo, mengatakan saat ini sebagian tanaman sawit di Indonesia sudah memasuki usia 30 tahun atau memasuki fase yang kurang produktif. Sementara biodiesel menggunakan sawit sebagai bahan bakunya.

"Jika ingin mewujudkan B100 maka harus melihat produksi dari minyak sawit Indonesia," ujar Abadi saat ditemui di sela acara Katadata Forum bertajuk Indonesia Future Policy Dialogue , di Jakarta, Rabu (9/10).

Abadi mengatakan, pengembangan biodiesel juga harus disesuaikan dengan industri otomotif. Pasalnya, tidak semua mesin dapat bekerja dengan B100.

Selain itu, pengembangan biodiesel juga harus memperhatikan kebutuhan industri makanan dan minuman yang juga menggunakan hasil olahan kelapa sawit. Pengembangan biodiesel berpotensi bersinggungan dengan kebutuhan sawit untuk pangan.

Tidak Tercantum dalam RPP KEN

Abadi mengatakan, pemerintah belum memasukkan rencana produksi B100 dalam Revisi Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) yang saat ini tengah menunggu pengesahan dari Jokowi. Dalam RPP KEN tersebut, baru tercantum rencana pengembangan hingga B50.

"B60 juga belum kita rencanakan. Ya sampai dalam perencanaan RPP KEN masih maksimal B50 di 2060," ujarnya.

Meski begitu, ia tidak menutup kemungkinan B100 akan menjadi kenyataan. Namun, hal itu harus direncanakan dengan baik mulai dari penanaman kembali sawit yang sudah memasuki usia tidak produktif.

"Jadi bukan mustahil. Tapi ini mesti direncanakan dengan baik kapan replanting, kapan bisa masuk 100 persen dan sebagainya," ucapnya.

Petani Prediksi Biodiesel Akan Berhenti di B50

Sebelumnya, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) memprediksi pengembangan biodiesel di Indonesia akan berhenti di B50 atau campuran 50 persen minyak kelapa sawit. Hal itu disebabkan semakin menurunnya produksi sawit hingga regulasi yang tidak mendukung.

B50 adalah biodiesel yang mengandung fatty acid methyl ester atau FAME minyak kelapa sawit sebesar 50% dalam komposisi BBM solar.

Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat ME Manurung, menyambut baik program mandatori biodiesel 40 persen (B40) yang rencananya akan diterapkan tahun ini oleh pemerintah. Dia memprediksi ketersediaan CPO untuk B40 masih cukup.

Namun, Gulat mengatakan, produk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia diprediksi akan habis untuk kebutuhan domestik jika pemerintah menaikkan mandatori biodiesel menjadi B50. Kebutuhan domestik tersebut diantaranya pangan, oleokimia, medis dan Biodiesel B50.

Berdasarkan data Apkasindo, produksi CPO Indonesia mencapai 48 juta ton pada 2023. “Kalau kita maju terus dari B40, kita akan stop pada B50. Karena CPO kita akan defisit 1,24 juta ton jika patokan kita ke volume CPO tujuan ekspor tahun 2023 lalu sebesar 2,04 juta ton," ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (13/3).

Dengan demikian, Gulat mengatakan, Indonesia akan berhenti ekspor jika pemerintah menjalankan B50. Akibatnya, Indonesia akan berhenti mendapatkan devisa dari sawit. "Ini berbahaya. Kalau ini terjadi, sudah kami diskusikan dengan berbagai pakar dan kita simulasikan, kebutuhan sekian juta ton untuk B50 kita akan minus,” ujar Gulat.

Dewan Energi Nasional (DEN) menilai cukai produk etanol menghambat pengembangan bioetanol di Indonesia karena membuat harganya lebih mahal. Oleh sebab itu, DEN bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Keuangan akan berdiskusi untuk menghapus cukai tersebut.

"Problemnya sekarang adalah bahwa harga etanol itu masih Rp 15 ribu (per liter). Tapi adanya cukai membuat harganya menjadi Rp 20 ribu," ujar Anggota DEN, Abadi Poernomo, saat ditemui di sela acara Katadata Forum, di Jakarta, Rabu (9/10).

Bioetanol adalah bahan bakar nabati berupa etanol yang diproduksi melalui fermentasi bahan organik. Bahan bakar nabati tersebut bisa menggunakan bahan baku berupa tebu, kedelai atau tanaman lainnya.

Menurutnya, cukai etanol awalnya diterapkan untuk mengatur minuman beralkohol. Namun penerapan cukai etanol pada bahan bakar nabati menghambat langkah Indonesia menuju net zero emission atau ntrealitas karbon.

Namun demikian, pembahasan mengenai penghapusan cukai etanol menjadi rumit karena akan berpotensi disalahgunakan oleh industri lain selain bahan bakar nabati (BBN). Penghapusan cukai akan mempersulit pengawasan terhadap produk etanol yang beredar.

"Kalau cukai ini dihapus kemudian jatuh ke industri minuman keras bagaimana? Nah itu yang menjadi permasalahan kita, siapa yang mau mengawasi," ungkapnya.

Ia mengatakan, implementasi penerapan bioetanol di Indonesia sudah tercantum dalam Revisi Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) yang akan dimulai dengan pencampuran bioetanol 1 persen dengan bahan bakar minyak (BBM).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga indeks pasar (HIP) untuk bahan bakar nabati Biodiesel mencapai Rp 12.382 per liter pada Agustus 2024. Harga tersebut naik dibandingkan HIP Juli sebesar Rp 12.161 per liter.

Sementara HIP Bietanol ditetapkan menjadi Rp 15.010 per liter.

Adapun besaran HIP BBN jenis Biodiesel dimaksud dihitung berdasarkan ketentuan Diktum KESATU Keputusan Menteri ESDM Nomor 3.K/EK.05/DJE/2024 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel yang Dicampurkan ke Dalam Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar.

"Besaran konversi Crude Palm Oil (CPO) menjadi Biodiesel adalah sebesar US$ 85/MT dan besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (HIP BBN) Jenis Biodiesel bulan Agustus 2024 sebesar Rp 12.382/liter ditambah Ongkos Angkut yang berlaku efektif pada tanggal 1 Agustus 2024," tulis Tim Dirjen EBTKE dikutip dari laman resminya, Rabu (31/7).

Adapun rumus perhitungan HIP untuk biodiesel yakni:

HIP= (Harga CPO KPB rata-rata+US$ 85/ton) x 870 kg/m3+ongkos angkut.

Sementara itu, data yang digunakan untuk perhitungan HIP bioetanol yakni:

HIP=(Harga tetes tebu KPB rata-rata periode 3 bulan x 4,125 kg/L) + US$ 0,25/L.

Adapun harga tetes tebu KPB rata-rata 15 Februari sampai dengan 14 Juli 2024 sebesar Rp 2.647/kg. Kemudian disebutkan, 4.125 kg/L adalah faktor satuan dari kg ke L. US$ 0,25/L adalah nilai konversi bahan baku menjadi bioetanol.

Kementerian ESDM meluncurkan uji coba perdana penggunaan biodiesel B40 pada kereta api. Uji coba ini dilakukan di Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta, Senin (22/7) dengan menggunakan kereta api Bogowonto relasi Yogyakarta - Pasar Senen.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menjelaskan bahwa uji kinerja terbatas ini untuk menguji ketahanan genset KA Bogowonto selama 1.200 jam.

Dengan waktu perkiraan satu kali pulang-pergi (PP) KA Bogowonto dari Lempuyangan ke Pasar Senen 22 jam, diperkirakan akan membutuhkan 50 kali PP, atau sekitar dua bulan, untuk mencapai hasil tersebut.

“Kami berharap semua uji penggunaan bisa selesai Desember sehingga penggunaan B40 secara penuh bisa dilakukan pada 2025,” ujar Eniya dikutip dari laman Kementerian ESDM pada Selasa (23/7).

B40, campuran solar 60% dan bahan bakar nabati dari kelapa sawit 40%, diharapkan menjadi solusi strategis untuk mengurangi konsumsi solar dan emisi gas buang. Melalui program B40 ini, pemerintah terus meningkatkan adopsi biodiesel berbasis kelapa sawit di berbagai jenis kendaraan.

Setelah penggunaan B40 di industri mobil empat tahun lalu, ujicoba berikutnya pada tahun 2024 akan berfokus pada alat pertanian (alsintan) dan industri perkeretapaian.

Selanjutnya akan ada industri pertambangan dan alat berat, serta alat perkapalan dan pembangkit listrik, yang akan dimulai dalam waktu dekat di Balikpapan, Kalimantan Timur. Secara keseluruhan, diperkirakan diperlukan 16 juta kiloliter B40.

Eniya pun optimistis penggunaan B40 ini bisa makin meningkatkan penghematan devisa negara dari pengurangan impor solar dibandingkan biodiesel sebelumnya, yakni B35. Peningkatan pemakaian biodiesel juga akan makin menurunkan emisi karbon di Indonesia.

Eniya menyebut, pada 2023, penghematan devisa dari penggunaan B35 pada sektor otomotif dan non-otomotif mencapai Rp 122 triliun. Tahun ini diperkirakan angkanya juga sama. “Kalau tahun depan sudah beralih ke B40, penghematan bisa mencapai sekitar US$ 9 miliar (sekitar Rp 144 triliun),” ujarnya.

Adapun penurunan karbon dioksida (C02) ditargetkan mencapai 42,5 juta ton dari estimasi pemakaian 16 juta kiloliter (kl) B40 pada 2025. Ini lebih besar dari pemakaian B35 yang mencapai 12,23 juta kl pada tahun 2023 dan diperkirakan mencapai 13 juta kl hingga akhir 2024.

Vice President of Logistics PT KAI, Suryawan Putra Hia menyampaikan, PT KAI saat ini menggunakan 300 juta liter bahan bakar B35. Selama pemakaian, dia mengatakan bahwa performa mesin KA tidak mengalami masalah.

Oleh karena itu, dia optimistis bahwa peralihan dari B35 ke B40 akan berjalan lancar, mengingat spesifikasinya yang hampir sama.

“Sejauh ini (penggunaan biodiesel untuk bahan bakar KA) tidak ada masalah. Nanti mungkin yang B100 yang tantangan banget dan kami optimis kalau B40 ini nggak akan berdampak signifikan pada mesin,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) Mustafid Gunawan menyampaikan, uji penggunaan pada KA dilakukan untuk bahan bakar mesin lokomotif dan mesin genset KA.

Uji penggunaan mesin lokomotif dilakukan pada satu kereta barang rute Jakarta-Surabaya, sedangkan uji genset dilakukan pada KA Bogowonto rute Lempuyangan-Pasar Senen.

“Uji mesin lokomotif sudah dimulai sejak 3 Juli 2024 dan selesai Desember 2024. Adapun uji genset dilakukan selama 1.200 jam yang dimulai hari ini hingga November 2024,” kata dia.

Untuk melakukan uji penggunaan, PT KAI membangun fasilitas blending (pencampuran bahan bakar) dan pengisian bahan bakar di lima lokasi: Cipinang (Jakarta), Arjawinangun (Cirebon), Cepu (Blora), Lempuyangan (Yogyakarta), dan Pasar Turi (Surabaya).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintah tidak menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk mengakuisisi perusahaan gula dan etanol asal Brazil.

Arifin mengatakan, pemerintah memprioritaskan pasokan bioetanol dalam negeri untuk memperluas operasi bisnis Pertamina ke kegiatan bisnis masa depan yang berorientasi pada praktik ekonomi berkelanjutan.

“Engga ada tuh (rencana) akuisisi, yang ada kita pakai sumber dalam negeri saja,” kata Arifin di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (10/7).

Arifin menambahkan, pemerintah dapat memenuhi kebutuhan bioetanol untuk bahan bakar nabati lewat produksi dalam negeri secara bertahap.

Selain itu, Arifin juga mengatakan pemerintah juga bisa membeli pasokan bahan baku bioetanol untuk menutupi kekurangan pasokan tanpa harus mengambil alih perusahaan asing. “Kan kalau bioetanol itu bisa beli barangnya,” ujarnya.

Hal serupa juga dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia menyebut rencana Pertamina untuk mengakuisisi pabrik gula dan etanol asal Brazil masih dalam tahap kajian. “Itu perlu dikaji lagi,” ujar Airlangga pada kesempatan serupa.

Dia menambahkan, pemerintah telah memberikan instruksi kepada Pertamina untuk memproduksi bensin rendah sulfur. Satu di antaranya lewat pemasaran BBM Pertamax Green 95, hasil campuran Pertamax beroktan 92 dengan kandungan 5% bioetanol.

Pemerintah juga telah berupaya untuk menebalkan cadangan pasokan bioetanol di dalam negeri melalui pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati atau Biofuel pada 16 Juni 2023.

Perpres itu mendorong peningkatan produktivitas tebu sebesar 93 ton per hektare (ha). Target ini dimaksimalkan melalui perbaikan praktik agrikultur berupa pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan tebang muat angkut.

Instrumen hukum tersebut juga mengamanatkan penambahan areal lahan baru perkebunan tebu seluas 700.000 ha yang bersumber dari lahan perkebunan, lahan tebu ralgrat, dan lahan kawasan hutan.

Adapun peta jalan meliputi rencana jangka panjang pemerintah untuk meningkatkan produksi bioetanol yang berasal dari tanaman tebu paling sedikit sebesar 1,2 juta kiloliter (Kl) paling lambat pada 2030.

Lewat penyediaan lahan seluas 1 juta hektar tersebut, pemerintah mulai bergerak untuk mewujudkan target produksi tebu minimal 100 ton per ha, naik signifikan dari capaian rata-rata produksi tebu nasional saat ini di kisaran 60-70 ton per ha.

Adapun penyediaan lahan 1 juta hektar untuk pengembangan industri gula nasional itu nantinya bakal menggunakan sebagian wilayah food estate di Merauke, Papua. Food estate Merauke rencanaya bakal dijadikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Perubahan status food estate Merauke menjadi KEK bakal memusatkan produksi pada komoditas pangan padi dan tebu. KEK Merauke bakal berdiri di tanah seluas 2 juta hektare dengan lahan garapan awal seluas 200 ribu hektare (Ha).

Pemerintah bakal menggandeng pihak swasta untuk pengembangan KEK Merauke lewat skema pendanaan public private partnership (PPP). PPP merupakan bentuk perjanjian jangka panjang antara pemerintah, baik pusat ataupun daerah, dengan mitra swasta.

“Sekarang Pertamina harus membuat studi pengadaan untuk etanol. Pemerintah sudah punya peta jalan untuk memproduksi etanol dari pengembangan etanol di Merauke, Papua,” kata Airlangga.

Adapun kabar mengenai rencana Pertamina untuk mengakuisisi pabrik gula dan etanol asal Brazil pertama kali disuarakan oleh Luhut saat memberikan sambutan di HUT Ke-52 HIPMI di Hotel Fairmont Jakarta pada Senin (10/6).

Luhut mengatakan Pertamina kini masih masih melakukan uji tuntas atau due diligence dengan mempelajari data perusahaan tersebut. Pada forum itu, Luhut tak mengatakan secara jelas identitas perusahan gula dan etanol Brazil yang akan diakuisisi oleh Pertamina.

Namun ia menjelaskan lewat akuisisi yang dilakukan oleh Pertamina akan meningkatkan kualitas bensin domestik secara bertahap melalui campuran bioetanol.

Menurut Luhut, apabila wacana itu terwujud, Pertamina mampu menurunkan kadar sulfur dalam bahan bakar menjadi 50-60 ppm dari kondisi saat ini di level 500 ppm dalam jangka waktu 3 tahun.

"Sehingga nanti Pertamina memiliki sumber energi dan sumber gula dari Brazil yang akan membuat ketahanan energi kita bagus," ujar Luhut.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan harga indeks pasar (HIP) Juli 2024 untuk bahan bakar nabati atau BBN jenis bioetanol dan biodiesel.

Keputusan ini tertuang dalam Surat Direktur Jenderal EBTKE Nomor T-2222/EK.05/DJE.B/2024 yang telah berlaku per 1 Juli 2024. Dalam aturan tersebut, pemerintah menetapkan harga bioetanol sebesar Rp 15.101 per liter, dan biodiesel sebesar Rp 12.161 per liter.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, HIP bioetanol bulan Juli tercatat naik Rp 479 per liter dibandingkan bulan sebelumnya, yang sebesar Rp 14.622 per liter. Sementara, HIP biodiesel tercatat naik Rp 429 per liter dibandingkan HIP Juni 2024, yang tercatat sebesar Rp 11.732 per liter.

Ia menjelaskan, perhitungan besaran harga HIP bioetanol menggunakan formula yang telah ditetapkan, yaitu (Harga tetes tebu KPB Rata-rata 3 bulan x 4,125 kg/L) + 0,25 USD/L.

"Harga tetes tebu KPB rata-rata 15 Januari sampai dengan 14 Juni 2024, adalah Rp 2.682/kg. Sedangkan konversi nilai kurs menggunakan rata-rata kurs tengah Bank Indonesia dengan periode 15 Mei-14 Juni 2024 sebesar Rp 16.159. Sehingga, ditetapkan HIP BBN bioetanol Juli 2024 sebesar Rp 15.101 per liter," kata Agus, dalam keterangan resmi.

Adapun, besaran HIP biodiesel dihitung berdasarkan ketentuan Diktum Kesatu Keputusan Menteri ESDM Nomor 3.K/EK.05/DJE/2024 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel yang Dicampurkan ke Dalam Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar.

Ia menjelaskan, cara perhitungan HIP biodiesel menggunakan formula HIP = (Harga CPO KPB Rata-rata + 85 USD/ton) x 870 kg/m3 + Ongkos Angkut.

Besaran ongkos angkut untuk perhitungan HIP biodiesel ini, mengacu kepada Keputusan Menteri ESDM Nomor 3.K/EK.05/DJE/2024, dengan konversi nilai kurs menggunakan rata-rata kurs tengah BI pada periode 25 Mei-24 Juni 2024 sebesar Rp 16.254.