Jakarta: PPN KMS atau yang biasanya dikenal dengan sebutan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri merupakan pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang melakukan kegiatan pembangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, yang dilakukan tidak dalam rangka kegiatan usaha.

PPN KMS dikenakan pada individu atau badan yang membangun bangunan untuk penggunaan pribadi atau pihak lain, yang hasilnya tidak dipungut PPN oleh pengusaha kena pajak (PKP).
Misalnya, jika kamu membangun rumah sendiri dengan bantuan tukang bangunan biasa, maka kamu diwajibkan membayar PPN KMS.

Berikut beberapa hal yang perlu kamu ketahui tentang PPN KMS, mulai dari tarif hingga cara menghitungnya dikutip dari berbagai sumber.

Tarif PPN KMS 2024

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) sebesar 2,2 persen. Namun, di 2025 tarifnya akan naik menjadi 2,4 persen.

Kenaikan tarif ini terjadi seiring dengan kenaikan tarif PPN umum yang akan menjadi 12 persen paling lambat 1 januari 2025. Sesuai dengan Undang-undang PPN No. 7/ 2021 tentang Harmonisakasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Baca juga: Jenis Pajak Sewa Tanah dan Bangunan beserta Cara Menghitungnya

Aturan ini akan diterapkan untuk pembangunan bangunan dengan luas minimal 200 meter persegi dan tidak mencakup harga tanah. Ketentuan ini tertulis dalam PMK Nomor 61/PMK.03/2022.

Cara menghitung PPN KMS untuk bangun rumah

Tarif PPN yang dikenakan untuk KMS bangunan rumah tahun ini adalah 2,2 persen. Tarif ini merupakan 20 persen dari tarif PPN umum yang sebesar 11 persen. Jika kamu mau membangun rumah saat ini, begini cara hitung PPN KMSnya.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN KMS Bangunan Rumah

DPP PPN KMS bangunan rumah adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membangun rumah, termasuk:

• Biaya bahan bangunan
• Biaya tenaga kerja
• Biaya desain
• Biaya perizinan

Cara menghitung PPN KMS bangunan rumah

Rumus untuk menghitung PPN KMS bangunan rumah adalah:

PPN = Tarif PPN x DPP

Contoh:

Jika biaya membangun rumah adalah Rp500.000.000, maka PPN yang harus dibayarkan adalah:

PPN = 2,2 persen x Rp 500.000.000 = Rp11.000.000

Kewajiban Pembayaran PPN KMS Bangunan Rumah

Pembayaran PPN KMS bangunan rumah dilakukan setiap bulan sebesar 2 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan atau dibayarkan pada setiap bulannya. (Ridini Batmaro)

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan soal perhitungan Pajak Pertambahan Nilai untuk Kegiatan Membangun Rumah Sendiri (PPN KMS). Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan, PPN KMS dihitung berdasarkan besaran tertentu dari hasil perkalian 20 persen dengan tarif PPN umum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.03/2022.

Dengan tarif PPN saat ini sebesar 11 persen, maka besaran PPN KMS yang berlaku adalah sebesar 2,2 persen. Namun, tarif tersebut tidak diterapkan pada seluruh aktivitas membangun rumah sendiri.

PPN KMS dikenakan bagi kegiatan membangun bangunan baru maupun perluasan bangunan lama yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau kegiatan usaha dengan syarat memiliki luas keseluruhan paling sedikit 200 meter persegi.

Artinya, untuk rumah di bawah luas tersebut tidak dikenakan PPN KMS. Sama halnya, renovasi rumah yang tidak menambah luas bangunan melampaui 200 meter persegi juga tidak dikenakan PPN KMS.

Dwi menyatakan kebijakan PPN KMS bukan merupakan jenis pajak baru. Pengenaan PPN KMS sudah diterapkan sejak tahun 1995 berdasarkan Pasal 16C UU Nomor 11 Tahun 1994 tentang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM).

“Kebijakan ini ditetapkan untuk memberi asas keadilan, agar kegiatan membangun yang dilakukan sendiri maupun melalui kontraktor/developer sama-sama dikenakan PPN,” ujar dia.

Senada dengan Dwi, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo melalui akun X pribadinya menjelaskan kebijakan PPN KMS sudah berusia 30 tahun.

“Kalau membangun rumah dengan kontraktor terutang PPN, maka membangun sendiri pada level pengeluaran yang sama mestinya juga diperlakukan sama,” jelas Prastowo.

Terkait tarif, sejalan dengan rumus penghitungan PPN KMS yang ditetapkan sebesar 20 persen dikali tarif PPN umum, maka tarif PPN KMS bisa berubah menyesuaikan tarif PPN yang berlaku.

Bila rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen mulai Januari 2025 diterapkan, sebagaimana yang diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), maka tarif PPN KMS berubah menjadi 2,4 persen.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menegaskan praktik pengenaan pajak saat masyarakat membangun rumah sendiri bukan instrumen baru, melainkan sudah berlaku sejak 30 tahun lalu.

Menurutnya, pengenaan pajak membangun sendiri sebesar 20 persen dari PPN telah ditetapkan sejak 1995 melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

"PPN atas kegiatan membangun sendiri (KMS) ini sudah ada sejak 1995, diatur di UU Nomor 11 Tahun 1994. Jadi bukan pajak baru. Umurnya sudah 30 tahun," ujarnya dalam unggahan di akun X @prastow, dikutip pada Selasa (17/9).

Yustinus mengatakan pengenaan pajak atas kegiatan membangun sendiri bertujuan untuk menciptakan keadilan. Sebab, membangun dengan kontraktor dikenakan PPN, begitu juga harusnya saat membangun sendiri.

"Karena kalau membangun rumah dengan kontraktor terutang PPN, maka membangun sendiri pada level pengeluaran yang sama mestinya juga diperlakukan sama," jelasnya.

Namun, ia menjelaskan tak semua orang yang membangun sendiri bakal dikenakan PPN. Yang dipungut hanya yang memenuhi syarat saja, yakni luasnya pembangunannya di atas 200 meter persegi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2022 tentang PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri.

Untuk saat ini tarif PPN membangun sendiri sebesar 2,2 persen atau 20 persen dari 11 persen. Ketika PPN naik menjadi 12 persen yang direncanakan berlaku mulai 1 Januari 2025, maka pajak membangun sendiri otomatis naik juga menjadi 2,4 persen.

"Lalu bayarnya berapa? Jika tarif PPN normal 11 persen, maka tarif PPN KMS hanya 2,2 persen. Ini karena dasar pengenaannya hanya 20 persen dari total pengeluaran. Jika 2025 tarif PPN jadi naik, berarti tarif menjadi 2,4 persen," pungkasnya.

Kegiatan membangun yang dimaksud dalam PMK 61, termasuk perluasan bangunan lama, bukan hanya yang baru. Namun, tak semua dikenakan PPN, hanya yang memenuhi syarat saja, yakni:

1. Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja;2. Diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan3. Luas bangunan yang dibangun paling sedikit 200 meter persegi.

Dengan demikian, bagi masyarakat yang ingin membangun sendiri tapi luasnya di bawa 200 meter persegi, tak perlu khawatir karena tak akan dikenakan PPN.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas membangun rumah sendiri.

Juru Bicara Kemenkeu Yustinus Prastowo mengatakan, kebijakan pemungutan PPN untuk membangun rumah sendiri bukan aturan yang baru karena telah berlaku sejak 1995.

"PPN atas kegiatan membangun sendiri (KMS) ini sudah ada sejak tahun 1995, diatur di UU Nomor 11 Tahun 1994. Jadi bukan pajak baru. Umurnya sudah 30 tahun," tulis Prastowo di akun X @prastow, dikutip Selasa (17/9/2024).

Dia menjelaskan, pengenaan PPN ini dilakukan agar menciptakan keadilan karena kegiatan membangun rumah dengan kontraktor juga dikenakan PPN.

Selain itu, dia menegaskan, tidak semua kegiatan membangun sendiri (KMS) dikenakan PPN. PPN hanya dikenakan untuk kegiatan pembangunan sendiri dengan luas bangunan 200 meter persegi atau lebih.

"Apa tujuannya? Menciptakan keadilan. Karena kalau membangun rumah dengan kontraktor terutang PPN, maka membangun sendiri pada level pengeluaran yang sama mestinya juga diperlakukan sama," ucapnya.

Adapun untuk saat ini tarif PPN untuk kegiatan membangun sendiri dikenakan sebesar 2,2 persen dari total pengeluaran.

Lalu pada 2025 besaran tarif PPNnya akan naik menjadi 2,4 persen seiring dengan kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Jika tarif PPN normal 11 persen, maka tarif PPN KMS hanya 2,2 persen. Ini karena dasar pengenaannya hanya 20 persen dari total pengeluaran. Jika tahun 2025 tarif PPN jadi naik, berarti tarif menjadi 2,4 persen," jelasnya.

Sebagai informasi, pemungutan PPN atas kegiatan membangun sendiri ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.03/2022.

Dalam pasal 2 ayat 2 aturan tersebut menyebut, PPN kegiatan membangun sendiri ini dikenakan untuk orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri.

"Kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain," tulis pasal 2 ayat 3 PMK Nomor 61/PMK.03/2022.

Besaran PPN untuk membangun bangunan sendiri ini dihitung dari hasil perkalian 20 persen dengan tarif PPN pada Pasal 7 ayat 1 UU HPP yang akan naik menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

Dengan demikian, tarif PPN kegiatan membangun sendiri juga akan naik dari saat ini 2,2 persen menjadi 2,4 persen mulai tahun depan.

"Besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian 20 persen dengan tarif PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan dasar pengenaan pajak," bunyi Pasal 3 ayat 2 PMK Nomor 61/PMK.03/2022.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas membangun rumah sendiri.

Juru Bicara Kemenkeu Yustinus Prastowo mengatakan, kebijakan pemungutan PPN untuk membangun rumah sendiri bukan aturan yang baru karena telah berlaku sejak 1995.

"PPN atas kegiatan membangun sendiri (KMS) ini sudah ada sejak tahun 1995, diatur di UU Nomor 11 Tahun 1994. Jadi bukan pajak baru. Umurnya sudah 30 tahun," tulis Prastowo di akun X @prastow, dikutip Selasa (17/9/2024).

Dia menjelaskan, pengenaan PPN ini dilakukan agar menciptakan keadilan karena kegiatan membangun rumah dengan kontraktor juga dikenakan PPN.

Selain itu, dia menegaskan, tidak semua kegiatan membangun sendiri (KMS) dikenakan PPN. PPN hanya dikenakan untuk kegiatan pembangunan sendiri dengan luas bangunan 200 meter persegi atau lebih.

"Apa tujuannya? Menciptakan keadilan. Karena kalau membangun rumah dengan kontraktor terutang PPN, maka membangun sendiri pada level pengeluaran yang sama mestinya juga diperlakukan sama," ucapnya.

Adapun untuk saat ini tarif PPN untuk kegiatan membangun sendiri dikenakan sebesar 2,2 persen dari total pengeluaran.

Lalu pada 2025 besaran tarif PPNnya akan naik menjadi 2,4 persen seiring dengan kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Jika tarif PPN normal 11 persen, maka tarif PPN KMS hanya 2,2 persen. Ini karena dasar pengenaannya hanya 20 persen dari total pengeluaran. Jika tahun 2025 tarif PPN jadi naik, berarti tarif menjadi 2,4 persen," jelasnya.

Sebagai informasi, pemungutan PPN atas kegiatan membangun sendiri ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.03/2022.

Dalam pasal 2 ayat 2 aturan tersebut menyebut, PPN kegiatan membangun sendiri ini dikenakan untuk orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri.

"Kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain," tulis pasal 2 ayat 3 PMK Nomor 61/PMK.03/2022.

Besaran PPN untuk membangun bangunan sendiri ini dihitung dari hasil perkalian 20 persen dengan tarif PPN pada Pasal 7 ayat 1 UU HPP yang akan naik menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

Dengan demikian, tarif PPN kegiatan membangun sendiri juga akan naik dari saat ini 2,2 persen menjadi 2,4 persen mulai tahun depan.

"Besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian 20 persen dengan tarif PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan dasar pengenaan pajak," bunyi Pasal 3 ayat 2 PMK Nomor 61/PMK.03/2022.

Jakarta -

Pemerintah tengah menggenjot penerimaan pajak dari sektor properti, salah satunya adalah dengan menetapkan pajak untuk pembangunan rumah sendiri. Segini besarannya

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) yang sudah berlaku sejak April 2022.

Dalam Pasal 3 Ayat 2 PMK Nomor 61/PMK.03/2022, besaran pajak PPN KMS dihitung dari hasil perkalian 20% dengan tarif PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

Jika mengikuti aturan tersebut, maka tarif pajak membangun rumah sendiri pada saat ini adalah 2,2%. Angka itu berasal dari hasil perkalian 20% dengan besaran PPN yang berlaku saat ini yaitu 11%.

Bagaimana dengan tahun depan?

Mulai 2025 besaran PPN secara umum naik dari yang sebelumnya 11% menjadi 12%. Hal itu sejalan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Pada Pasal 7 HPP disebutkan bahwa tarif PPN sebesar 12% mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Jika ada kenaikan PPN, maka besaran PPN bangun rumah sendiri juga akan meningkat.

Jika besaran PPN tahun depan 12%, maka tarif pajak bangun rumah sendiri naik menjadi 2,4%. Hal itu merupakan hasil perkalian 20% dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai 12%.

Namun, jika tidak ada kenaikan PPN maka tarif pajak untuk bangun rumah sendiri sebesar 2,2%.

Sebagai informasi, PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (PPN KMS) telah ada sejak UU 11/1994 yang berlaku pada 1 Januari 1995. Tarif yang disesuaikan hanya tarif PPN dari 10% menjadi 11%, untuk rumah dengan luas bangunan paling sedikit 200 m2.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/zlf)