KUPANG - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ( Bank Jatim ) terus memperkuat Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan beberapa BPD di Indonesia. Setelah Bank NTB Syariah, Bank Lampung, dan Bank Banten, kini yang terbaru Bank NTT resmi ber-KUB dengan Bank Jatim.

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU antara Bank Jatim dan Bank NTT tentang Rencana Kerja Sama Bisnis dan Pembentukan Kelompok Usaha Bank sebagai Pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020. Selain itu Bank Jatim dan Bank NTT juga meneken Perjanjian Kerahasiaan atau Non Disclosure Agreement (NDA) tentang Pertukaran Informasi Dalam Rangka Rencana Kerja Sama Bisnis dan Pembentukan Kelompok Usaha Bank .

Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman menjelaskan, Bank Jatim selalu terbuka untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan sesama BPD dalam kerangka KUB. Melalui KUB, Bank Jatim ingin mendorong industri BPD agar dapat berjalan bersama sebagai suatu grup keuangan yang besar dan kuat.

?Kami berkomitmen untuk terus melakukan sinergi demi mendukung pertumbuhan bisnis dan sekaligus mengembangkan sektor potensial di daerah. Sehingga kedepannya hal ini diharapkan dapat menopang perekonomian daerah setempat,? ungkapnya, Rabu (6/11/2024).

Busrul memaparkan, Bank NTT merupakan bank ke empat yang menjalin komitmen dengan Bank Jatim. Setelah penandatanganan MoU dan NDA tersebut, secara paralel Bank Jatim akan melakukan kajian studi kelayakan dan permohonan izin KUB melalui RUPS serta dilanjutkan dengan mempersiapkan perjanjian-perjanjian yang akan ditandatangani terkait KUB ini.

Selain itu, sinergi perbankan juga akan dilakukan secara paralel dengan Bank NTT. Seperti transaksi BI Fast, layanan penerimaan pajak dan retribusi daerah, pembiayaan kredit, hingga pengembangan layanan digital.

Busrul menegaskan, berbagai sinergi dan inisiasi kerjasama lainnya sebenarnya sudah dapat dimulai dan dikembangkan dengan segera tanpa menunggu KUB efektif terlebih dahulu sehingga dampak positif sinergi dapat dirasakan segera dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

?Bank Jatim siap untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan sebagai BPD pionir dalam melakukan berbagai langkah strategis, termasuk berbagai aksi korporasi permodalan," ujarnya.

Menurut Busrul, pengalaman Bank Jatimsebagai BUMD terbesar di Jawa Timur akan sangat bermanfaat untuk menumbuhkembangkan BPD lain. Pelaksanaan KUB dengan sesama BPD di Indonesia, lanjut Busrul, merupakan salah satu upaya untuk memperkuat eksistensi BPD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa.

Tercatat, hingga triwulan ketiga tahun 2024, nilai aset Bank Jatim mencapai Rp106,63 triliun. Kemudian kredit yang berhasil disalurkan BJTM pada triwulan ketiga 2024 berada di angka Rp62,19 triliun atau meningkat 20,13% (YoY).

?Partisipasi aktif Bank Jatim dalam pelaksanaan KUB ini memberikan positioning bahwa perseroan memiliki kekuatan bisnis, keuangan, dan human capital yang baik sehingga mampu bersinergi bersama BPD yang lain untuk berkolaborasi dan tumbuh bersama,? ucapnya.

Sementara itu, Plt. Direktur Utama Bank NTT Yohanis Landu Praing mengatakan, KUB ini merupakan sinergi dan kolaborasi. ?Sebagaimana arahan OJK, kami berharap manfaat KUB tidak hanya dalam hal melakukan penyertaan modal dan meningkatkan aset secara anorganik saja, tetapi juga dapat meningkatkan sinergitas bisnis di berbagai lini,? paparnya.

Komisaris Independen Bank NTT Frans Gana menambahkan, dalam rangka mendukung perkembangan bisnis dan meningkatkan daya saing, OJK telah memberi perhatian khusus kepada bank-bank di daerah.

Salah satunya lewat KUB. Adapun progress perkembangan KUB Bank NTT yang sebelumnya telah dilakukan oleh Bank DKI menemui hambatan. Dimana hasil pembahasan atau due diligence dengan Bank DKI menghasilkan 12 poin. Namun yang menjadi konsen utama ada 3 poin yang tidak dapat disepakati bersama.

?Maka dari itu, Bank NTT langsung mengambil langkah cepat untuk tahap negosiasi dan pertemuan dengan Bank Jatim yang telah berlangsung selama beberapa kali sehingga pada hari ini dilaksanakan penandatanganan MoU dan NDA,? pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan bahwa kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang kompetitif atau berdaya saing.

Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengatakan bahwa bagi BPD perlu berupaya meningkatkan GRC, yakni governance (tata kelola), risk management (manajemen risiko), dan compliance (kepatuhan), untuk memperbaiki profil risiko.

“Kemudian juga melakukan perbaikan kualitas SDM (sumber daya manusia), diversifikasi produk dan layanan, dan juga akselerasi digital,” kata Maurits dalam acara Peluncuran Peta Jalan Penguatan BPD Tahun 2024-2027 di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan bahwa BPD juga perlu mengoptimalisasikan peran asosiasi dalam mendorong upaya transformasi pada berbagai workstream.

Sementara itu, bagi pemerintah daerah (pemda), dia mengatakan bahwa perlu menambah penyertaan modal maupun mengalokasikan setoran modal yang cukup untuk BPD.

“Kemudian kepercayaan untuk mengelola seluruh dana pemda, dan proyek strategis pemerintah, terutama program-program yang tentunya ke depannya banyak yang harus dilanjutkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa investasi dari dana abadi pemda yang disimpan di BPD juga bisa dimanfaatkan guna meningkatkan daya saing.

“Pemerintah daerah tentunya menyimpan dana abadi di perbankan, di BPD, sehingga tentunya juga ada kontribusi nanti ketika pemanfaatan dana abadi ini bisa digunakan oleh pemerintah daerah, terutama bukan untuk dana abadinya, tetapi hasil penempatan ataupun investasinya di BPD, sehingga bisa bermanfaat,” katanya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa pemda perlu membuat ruang sinergi dengan instansi, lembaga, badan usaha milik daerah (BUMD). Selanjutnya, melakukan pemilihan calon pengurus BPD yang berintegritas, profesional, dan kompeten.

Untuk pemangku kepentingan lainnya, dia mengatakan bahwa kolaborasi dapat dilakukan dalam optimalisasi pembiayaan ekonomi maupun berkelanjutan.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerapkan kebijakan pengendalian Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di bawah Bank Pembangunan Daerah (BPD). Jadi, pemerintah daerah yang memiliki BPR akan dilarang mengendalikan langsung.

"Jadi artinya nanti keberadaan BPR itu tetap dimiliki oleh pemerintah daerah, provinsi, dan juga kabupaten dan wali kota tetapi melalui BPD ya," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae di Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

Dian mengatakan, hal ini sebagai cara untuk mengatasi permasalahan, karena BPD dinilai lebih kuat jika terjadi sesuatu pada BPR.

"Jadi BPD ini pertama kita asumsikan dia lebih kuat dalam segala hal dia lebih kuat, termasuk dalam permodalan dan lain sebagainya, governance apalagi ya. Itu diharapkan kita akan lebih baik, sehingga ke depannya nanti adalah kalau ada terjadi sesuatu permasalahan dengan BPR, itu BPR bisa di-rescue dengan cepat," terang dia.

Dian menyebut, selama ini BPR pengendalinya adalah pemerintah daerah itu sendiri. Saat menyelesaikan masalah, banyak proses politik yang harus dilalui.

"Jadi tidak lagi mengandalkan ada proses politik di DPRD dan lain sebagainya, tapi ini lebih cepat bisa diselesaikan oleh BPD," terangnya.

Tahun ini sudah ada 15 BPR yang dicabut izin usahanya. Dian memprediksi tahun ini BPR yang tutup akan lebih dari 20.

"Itu sampai akhir tahun ke angka 20 itu mungkin. Kalau sekarang dalam beberapa bulan ini ada yang setor modal. Itu bisa mungkin bisa selesai. Mudah-mudahan bisa kurang dari itu," saat dikonfirmasi usai acara.

(ada/ara)

Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap, pemerintah daerah telah memberikan penyertaan modal daerah sebesar Rp 11,30 triliun kepada badan usaha milik daerah (BUMD). Kemendagri menyebut, sebagian besar ditujukan untuk bank pembangunan daerah (BPD).

Plh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengungkap, penyertaan modal daerah dominasi untuk BPD.

"Terkait dengan anggaran penyertaan modal selama ini oleh pemerintah daerah walaupun sebenarnya dominasinya adalah ada di BPD," katanya dalam acara Peluncuran Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Tahun 2024-2027, Jakarta, Senin (14/10/2024).

"Utamanya pemda pasti kalau memberikan penyertaan pasti utamanya ke bank pembangunan daerah," tambahnya.

Dia mengatakan, penyertaan modal daerah sebesar Rp 11,30 triliun hanya untuk tahun 2024. Penyertaan modal ini berdasarkan data 546 pemerintah daerah.

"Kalau kita lihat besarannya memang sudah Rp 11,30 triliun untuk satu tahun yaitu untuk tahun 2024," katanya.

Dia mengatakan, penyertaan modal daerah ini punya potensi dikelola oleh BPD. "Sebenarnya ini potensi untuk dikelola oleh BPD walaupun memang sebagian besar namun sebagian lain ada pada tentunya perusahaan-perusahaan di luar daripada BPD," katanya.

(acd/rrd)

Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, pemerintah daerah memiliki badan usaha milik daerah (BUMD) sebanyak 1.057 BUMD. Sebanyak 27 di antaranya adalah bank pembangunan daerah (BPD) dengan aset yang cukup besar.

Plh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengatakan, saat ini tercatat ada 1057 BUMD di mana sebanyak 27-nya adalah BPD.

"Memang jumlah BUMD sekarang itu 1.057 BUMD, khusus untuk bank pembangunan daerah ada 27 BPD dan BPR sebagai mitranya milik pemerintah daerah itu 212," katanya dalam acara Peluncuran Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Tahun 2024-2027, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Dia mengatakan, BPR jumlah cukup banyak dan dimiliki oleh kabupaten/kota. Dia mengatakan, BPR ini juga perlu didorong penguatannya ke depan.

"Ini cukup banyak di seluruh daerah, bahkan ini lebih banyak milik kabupaten kota ini yang harus kita dorong kita jaga juga penguatannya ke depan," katanya.

Lebih lanjut, dia menerangkan, total aset BPD saat ini mencapai Rp 992 triliun. Sementara, laba BPD sebesar Rp 6,7 triliun.

"Ini tentunya cukup besar asetnya, kalau kita total dari seluruh 27 BPD sudah ada asetnya sebesar Rp 992 triliun ini asetnya," katanya.

(acd/rrd)

JAKARTA - PT Rajawali Citra Televisi Indonesia ( RCTI ) dan enam bank daerah resmi menyepakati kredit sindikasi sebesar Rp500 miliar. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kredit sindikasi di iNews Tower, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2024).

Adapun keenam bank daerah tersebut di antaranya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, (Bank BJB), PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara), Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (BankNTT).

Lalu, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Bank Kalteng), PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (Bank Bengkulu), PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara (Bank Maluku Malut). Sementara itu, bertindak sebagai Joint Mandated Lead Arranger (JMLA) adalah PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank dan Bank BJB.

?Ini kita berkumpul di suasana yang berbahagia ini untuk melakukan signing ceremony atas fasilitas kredit kepada RCTI sebesar Rp500 miliar,? ujar CEO PT MNC Tbk, Noersing dalam penandatanganan kerja sama tersebut.

Dia menyebut, kemitraan RCTI, MNC Bank, Bank BJB, dan enam bank daerah dapat terealisasi lantaran kerja sama dari semua pihak yang terlibat.

?Tentunya semua ini bisa tercapai karena kerja sama yang luar biasa sekali dari semua yang terlibat,? paparnya.

Tak hanya itu, kolaborasi tersebut menandakan ada milestone alias tonggak capaian besar dari entitas yang ada di dalamnya. Karena itu, Noersing memastikan kemitraan bisa diperluas dengan menggaet lini bisnis MNC Group lainnya. Misalnya, di sektor media dan entertainment, financial services, dan energi.

?Dari hubungan kerja sama, kita dengan Bank BJB sudah sangat akrab sekali, fasilitas kredit di Joint Mandated Lead Arranger oleh Bank BJB dan juga MNC Bank,? beber dia.

?Kedepannya seperti dapat disaksikan dalam video profil dari MNC Group, tentunya banyak kerja sama lainnya dapat dilakukan dari strategic bisnis kami, baik itu dari MNC Media Entertainment, kemudian entertainment hospitality, financial services dan juga energi. Karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua tim yang terlibat,? lanjut Noersing.

Apalagi kalau RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) yang bisa efektif di tahun ini, itu sangat membantu sekali

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk atau Bank Banten menargetkan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) dapat turun hingga di bawah 5 persen pada tahun 2025.

Per akhir Juni 2024, rasio NPL gross Bank Banten berada di level 9,76 persen. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 9,59 persen.

“Kami berharap (NPL) bisa di bawah 5 persen. Apalagi kalau RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) banyak yang bisa efektif di tahun ini, itu sangat membantu sekali. Kenapa sangat membantu? Karena salah satunya membuka akses bisnis yang lebih besar lagi bagi Bank Banten,” kata Direktur Utama Bank Banten Muhammad Busthami saat dijumpai media usai peluncuran Panduan Resiliensi Digital di Jakarta, Selasa.

Busthami mengatakan, Bank Banten terus melakukan berbagai upaya untuk menurunkan NPL termasuk berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan salah satu perusahaan BUMN yang menjadi debitur terbesar Bank Banten.

Di samping itu, secara keseluruhan, Bank Banten juga terus berupaya memperbaiki kinerja keuangannya dan terus menumbuhkan bisnis perseroan.

Sebelumnya, Bank Banten mencetak laba bersih Rp26,59 miliar di tahun 2023. Menurut Busthami, ini menjadi titik balik bagi Bank Banten setelah beberapa tahun belum meraih profit sejak tahun 2016.

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten No. 5 Tahun 2023, Bank Banten ditetapkan menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan saham pengendali dipegang oleh Pemerintah Provinsi Banten sebesar 66,11 persen. Bank ini juga mengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pemerintah kabupaten/kota se-provinsi Banten.

Bank Banten saat ini tengah dalam proses untuk bergabung menjadi salah satu anggota Kelompok Usaha Bank (KUB) Bank Jatim. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemenuhan modal inti minimum Rp3 triliun sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Untuk BPD, OJK memberikan tenggat waktu hingga akhir 2024.

Adapun Bank Jatim dan Bank Banten mulai menjajaki kerja sama KUB yang ditandai dengan penandatanganan MoU pada 4 Maret 2024 dan dilanjutkan dengan penandatanganan Non-Disclosure Agreement (NDA) pada 25 April 2024.

“Ini sudah sudah ada timeline-nya (proses KUB dengan Bank Jatim). Karena deadline POJK-nya kan akhir tahun, kami pasti berharap sebelum deadline itu (sebelum akhir 2024 bisa bergabung menjadi anggota KUB Bank Jatim),” kata Busthami.

Hingga akhir Juni 2024, Bank Banten mencatatkan laba bersih Rp3,56 miliar. Pada periode yang sama, total dana pihak ketiga (DPK) tercatat Rp4,6 triliun atau tumbuh 3,37 persen secara tahunan (YoY). Sedangkan penyaluran kredit turun tipis dari yang sebelumnya Rp3,65 triliun pada akhir Juni 2023 menjadi Rp3,64 triliun pada akhir Juni 2024.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

PONTIANAK - Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) kembali menggelar penarikan Undian Tabungan Simpeda Periode 1 Tahun XXXV-2024 di Kantor Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar). Tabungan Simpeda merupakan salah satu produk yang mempersatukan Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia di samping produk-produk dan layanan perbankan lainnya.

?Tabungan Simpeda sebagai penghimpunan dana masyarakat dalam perkembangannya terus mengalami peningkatan,? kata Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) Busrul Iman, Sabtu (10/8/2024).

Sampai dengan Juni 2024, jumlah penabung Simpeda di seluruh Indonesia berjumlah 6.872.707 dengan total saldo Simpeda yang tersimpan mencapai Rp71,65 triliun. Angka tersebut mengalami peningkatan 8,87% atau naik Rp5,84 triliun (yoy).

?BPD yang paling banyak menghimpun dana Tabungan Simpeda yaitu Bank Jatim . Hingga Juni 2024, Bank Jatim sukses menghimpun dana Simpeda Rp16,71 triliun atau sebesar 23,37% dari Simpeda nasional,? tegasnya.

Undian Nasional Tabungan Simpeda menyediakan total hadiah hingga Rp6 miliar setiap tahunnya, dengan pelaksanaan undian dibagi menjadi dua periode. Setiap periode menyediakan hadiah hingga Rp3 miliar.

Busrul menambahkan, undian Tabungan Simpeda sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan customer loyalty dan sekaligus sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah. ?Ke depan, kita juga akan terus meningkatkan kualitas produk dan layanan Simpeda ini sehingga Tabungan Simpeda bisa menjadi pilihan masyarakat Indonesia dalam menabung,? tuturnya.

JAKARTA - Bank DKI kembali meraih penghargaan atas kinerja positif dan inovasi berkelanjutan yang dijalankan. Kali ini, Warta Ekonomi memberikan penghargaan kepada Bank DKI sebagai Indonesia Best Bank 2024 for Encouraging Innovations to Expand Service Convenience and Accessibility kategori KBMI 2 Bank Pembangunan Daerah, pada gelaran Indonesia Best Bank Awards 2024 yang diselenggarakan di Jakarta pada Rabu (31/7/2024).

Selain penghargaan tersebut Bank DKI turut meraih penghargaan pada ajang Indonesia Most Acclaimed Companies Awards 2024 sebagai Outstanding Digital Transformation to Expand Banking Service Accessibility (Category: Regional Bank, KBMI 2), dari Warta Ekonomi atas transformasi digital yang dijalankan Perseroan secara konsisten.

Dalam keterangan tertulisnya, Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo mendedikasikan penghargaan yang diterima kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya nasabah, pemegang saham dan mitra bisnis yang terus memberikan kepercayaan kepada Bank DKI.

?Pencapaian ini tentunya menjadi semangat bagi Bank DKI untuk terus berinovasi menghadirkan produk dan layanan perbankan yang mampu menjawab kebutuhan perbankan bagi para nasabah dan mitra kerja Bank DKI. Penghargaan ini juga mencerminkan komitmen kami dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah melalui layanan perbankan yang inklusif dan berkelanjutan," ujarnya.

Agus menambahkan bahwa Bank DKI terus berkomitmen untuk memperluas jangkauan intermediasi perbankan dan meningkatkan nilai tambah atas produk dan layanan, termasuk melalui berbagai langkah sinergi.

Indonesia Best Bank 2024 diberikan kepada Bank DKI setelah melalui serangkaian proses evaluasi oleh tim juri independen Warta Ekonomi melalui dua metode, yakni desk research dan media monitoring.

Desk research dengan pendekatan kuantitatif yang didasarkan pada annual report tahun 2022 dan 2023 atau laporan keuangan tahun 2023-2024 yang diterbitkan perusahaan. Sedangkan media monitoring dengan pendekatan kualitatif yang didasarkan hasil analisis pemberitaan positif terkait kinerja perbankan selama tahun 2023 hingga Juni 2024.

Sedangkan Indonesia Most Acclaimed Companies 2024 didasarkan pada penilaian sentimen positif atas implementasi keberhasilan inovasi produk/layanan perusahaan, dengan indikator penilaian, meliputi reputasi, manfaat produk/jasa yang diberikan, pola pikir kompetitif, dan pemanfaatan teknologi digital.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menyampaikan bahwa dua penghargaan yang diterima turut mendorong Bank DKI dalam mengembangkan produk dan layanan yang inovatif serta memperkuat posisi untuk menjadi bank pilihan bagi masyarakat Jakarta.

?Bank DKI berkomitmen untuk terus berinovasi dalam produk dan layanan perbankan digital yang semakin memudahkan nasabah, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan terus memperbarui dan meningkatkan layanan digital, Bank DKI bertekad untuk menjadi pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan perbankan nasabah,? tutur Arie.

Aktif Perluas Layanan Digital
Bank DKI terus menginisiasi pengembangan dan inovasi produk dan layanan berbasis digital untuk perluasan aksesibilitas, diantaranya pengembangan JakOne Mobile, pembayaran elektronik berbasis kartu JakCard, dukungan UMKM dengan sistem keagenan JakOne Abank, termasuk berbagai upaya kolaborasi misalnya elektronifikasi pembayaran terintegrasi pada moda transportasi, tempat wisata kelolaan Pemprov DKI, digitalisasi pembayaran pasar kelolaan Perumda Pasar Jaya, hingga berbagai kolaborasi digital dengan BPD, BUMD dan entitas lainnya.

Terbaru, Bank DKI juga memperkenalkan Jakarta Tourist Pass sebagai solusi digital berbasis kartu elektronik (JakCard) dan aplikasi (JakOne Pay) yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi wisatawan, seperti mengakses informasi destinasi populer, transportasi, pembayaran, serta layanan pariwisata lainnya di Jakarta.

JAKARTA - Bank DKI kembali berhasil mencatatkan Kinerja Bisnis yang positif sekaligus menunjukan dukungan menyeluruh pada aksi keuangan berkelanjutan. Melalui fokus meningkatkan portofolio UMKM yang juga sejalan dengan visi dan misi bank, Perseroan mencatatkan kredit dan pembiayaan segmen UMKM yang tumbuh sebesar 22,78persen, dari Rp4,41 triliun per Juni 2023 menjadi Rp5,41 triliun Per Juni 2024.

Kredit dan pembiayaan segmen UMKM, yaitu kredit Mikro periode Juni 2024 meningkat 27,99 persen menjadi Rp3,81 triliun dari sebelumnya Rp2,98 triliun pada Juni 2023, serta kredit Ritel periode Juni 2024 meningkat 11,94 persen menjadi sebesar Rp1,60 triliun dari sebelumnya Rp1,43 triliun pada Juni 2023.

Pertumbuhan kredit dan pembiayaan segmen UMKM ini mendorong peningkatan proporsi kredit UMKM secara kumulatif menjadi sebesar 10,11 persen dari total kredit dan pembiayaan Bank DKI periode Juni 2024 yang tercatat sebesar Rp53,56 triliun. Demikian disampaikan Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Lebih lanjut Agus menyampaikan dalam strategi ekspansi kredit, Perseroan memprioritaskan pada penyaluran kredit secara berkualitas dan mengutamakan prinsip kehati-hatian. Pengaturan portofolio kredit yang berorientasi pada segmen UMKM, dan pengawasan secara ketat untuk memastikan kualitas aset yang optimal.

"Menghadapi kondisi ekonomi yang menantang, Bank DKI terus berupaya mengadaptasikan strategi serta mencari peluang baru utamanya pada sektor yang stabil dan potensial untuk meningkatkan nilai secara jangka panjang bagi seluruh Pemangku Kepentingan,? ucapnya.

Selain itu kredit dan pembiayaan Konsumer periode Juni 2024 tumbuh 9,05 persen menjadi sebesar Rp22,83 triliun dari sebelumnya Rp20,94 triliun periode Juni 2023. Kredit dan pembiayaan Menengah tumbuh 12,40 persen menjadi sebesar Rp1,89 triliun dari sebelumnya Rp1,68 triliun pada Juni 2023.

Sedangkan kredit dan pembiayaan Komersial (termasuk term loan) periode Juni 2024 tumbuh 1,48 persen menjadi sebesar Rp23,41 triliun dari sebelumnya Rp23,07 triliun pada Juni 2023, seiring strategi penyaluran kredit komersial yang dilakukan secara selektif kepada perusahaan Bonafide multinasional dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang merupakan bagian dari ekosistem Bank DKI, khususnya perusahaan yang bergerak pada sektor perdagangan besar dan eceran.

Kondisi-kondisi tersebut mendorong pertumbuhan secara keseluruhan penyaluran kredit dan pembiayaan Bank DKI per Juni 2024 mencapai sebesar Rp53,56 triliun meningkat 6,88% dari periode sebelumnya yang tercatat sebesar Rp50,11 triliun, sebagaimana tercatat pada Laporan Keuangan Bank DKI periode Juni 2024 (unaudited).

Direktur Keuangan & Strategi Bank DKI, Romy Wijayanto menjelaskan, pendapatan bunga Bank DKI hingga Juni 2024 tumbuh sebesar 4,95 persen menjadi Rp2,77 triliun, dari Rp2,64 triliun pada Juni 2023. Namun di sisi lain seiring tren peningkatan suku bunga perbankan, beban bunga Bank DKI juga mengalami peningkatan sebesar 11,53 persen menjadi sebesar Rp1,43 triliun pada Juni 2024, dari Rp1,29 triliun di Juni 2023.

?Tren kenaikan suku bunga, diantisipasi oleh Bank DKI dengan strategi manajemen likuiditas diantaranya menjaga kualitas dan yield kredit pada level yang sehat untuk mengimbangi biaya dana,?tutur Romy.

Romy juga menyampaikan, ditengah berlangsungnya periode suku bunga yang tinggi (higher for longer), Bank DKI menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) periode Juni 2024 mencapai sebesar Rp65,18 triliun, terdiri atas Giro sebesar Rp12,48 triliun, Tabungan sebesar Rp10,99 triliun, dan Deposito sebesar Rp41,70 triliun.

Atas kinerja kredit dan DPK yang dicapai, menjadikan Loan to Deposit Ratio (LDR) naik pada level 82,16% pada Juni 2024, dibanding sebelumya 75,06 persen di Juni 2023. Sedangkan untuk rasio lainnya terjaga, ROE di 6,59%, ROA menjadi 1,11% dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) stabil di 87,02 persen.

Terhadap berbagai pencapaian tersebut, sampai dengan Juni 2024 kinerja bisnis Bank DKI masih dalam tren yang meningkat dengan mencatatkan peningkatan aset Bank DKI sebesar sebesar 0,34 persen hingga menjadi Rp82,29 triliun pada Juni 2024, dari posisi Rp82,00 triliun di Juni 2023. Konsistensi pada prospek usaha melalui ekspasi bisnis mendorong perseroaan membukukan laba bersih yang positif sebesar Rp338,53 miliar.

Ragam Dukungan Bank DKI pada Sektor UMKM
Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menambahkan Bank DKI senantiasa mendukung sektor UMKM sebagai wujud pengimplementasian Visi dan Misi Perseroan, dengan turut sertanya Bank DKI sebagai Bank Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, Bank DKI menyediakan kemudahan akses atas pilihan produk dan layanan bagi pelaku UMKM dalam mendorong peningkatan skala bisnis melalui kredit dan pembiayaan kepemilikan tempat usaha di pasar-pasar kelolaan Pemerintah Daerah.

Komitmen Bank DKI dalam mendukung sektor UMKM turut diwujudkan melalui sinergi bersama dengan Perumda Pasar Jaya, Bank DKI telah menjalankan program digitalisasi pasar di bawah kelolaan Perumda Pasar Jaya, yang memungkinkan pedagang dan pembeli dalam ekosistem pasar, menggunakan akses layanan digital melalui QRIS untuk pembayaran transaksi jual beli. Bank DKI juga menyediakan akses pembayaran iuran dan retribusi pasar yang dapat dilakukan melalui JakOne Mobile Bank DKI. Adapun sinergi tersebut telah teralisasi di sejumlah pasar di Jakarta, seperti Pasar Santa, Pasar Rumput, Pasar Kedoya, Pasar Koja, Perumnas Klender, Pasar Kebayoran Lama, Pasar Ciracas serta Pasar Kramat Jati.

Selain upaya mengembangkan skala bisnis bagi pelaku UMKM melalui penyaluran kredit dan pembiayaan, dukungan Bank DKI terhadap UMKM turut diwujudkan melalui sejumlah program CSR, diantaranya penyediaan sarana dan prasarana penunjang usaha maupun renovasi di sejumlah lokasi diantaranya di bawah naungan Suku Dinas PPKUKM Jakarta Selatan, Rusunawa Nagrak, Pujasera Nyi Ageng Serang, dan RSUD Mampang Prapatan.

Program Tanggung Jawab Sosial (TJSL) Bank DKI juga disalurkan untuk program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga pensiunan Bank DKI layak bantu (PROBAHTERA). Sehingga, sampai dengan Juni 2024, Bank DKI telah menyalurkan program CSR bagi UMKM dengan nilai sebesar Rp338 juta.

JAKARTA - BPKH Tunjuk Unit Usaha Syariah Bank DKI sebagai Pengelola Keuangan Haji

Unit Usaha Syariah (UUS) Bank DKI mendapatkan kepercayaan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai salah satu Bank Umum Pengelola Keuangan Haji yang melaksanakan fungsi sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Periode Juli 2024-Juni 2027.

Penunjukan tersebut disahkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah dan Direktur Ritel & Syariah Bank DKI Henky Oktavianus, secara bersamaan dengan perwakilan bank umum lainnya, di Jakarta pada Senin (22/7/2024).

BPKH merupakan badan yang bertanggungjawab mengelola dana haji dari calon jamaah haji Indonesia. Dengan penunjukan ini, Bank DKI akan bertanggung jawab untuk mengelola dan mengamankan, serta memastikan bahwa dana haji dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Henky Oktavianus menyampaikan, penunjukan ini merupakan kehormatan besar dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan dengan penuh komitmen dan integritas oleh Bank DKI. "Hal ini juga merupakan kesempatan bagi Bank DKI untuk turut memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia,? ujar Henky.

Lebih lanjut Henky menegaskan bahwa Bank DKI berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dalam pengelolaan dana haji, termasuk menyediakan fasilitas perbankan yang lengkap dan memadai, serta menjaga keamanan dan kenyamanan bertransaksi bagi para calon jamaah haji. Bank DKI juga akan terus bekerja sama dengan BPKH untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana haji berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menambahkan bahwa penunjukan Bank DKI sebagai bank pengelola keuangan haji juga merupakan bagian dari upaya bank ini untuk memperluas layanan perbankan syariah dan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

?Melalui kerjasama ini, kami berharap dapat memberikan nilai tambah bagi para calon jamaah haji dan mendukung suksesnya pelaksanaan ibadah haji setiap tahunnya. Bank DKI siap mendukung penuh BPKH dalam mewujudkan pengelolaan dana haji yang aman, transparan, dan profesional,? tutup Arie.

Tabungan Haji dan Umroh Bank DKI
Bank DKI menyediakan layanan penerimaan setoran biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) dan umroh, melalui Tabungan Haji dan Umroh (Taharoh) Bank DKI. Taharoh Bank DKI memiliki berbagai keunggulan, di antaranya terintegrasi langsung dengan Siskohat (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu), bebas biaya administrasi, setoran bulanan yang ringan mulai dari Rp100.000 dan dapat dilakukan mulai dari usia 0 tahun. Setoran bulanan juga difasilitasi dengan sistem autodebet sehingga nasabah tidak perlu melakukan setoran sendiri secara manual.

Selain Taharoh iB, Bank DKI turut menyediakan ragam pilihan produk dan layanan syariah, di antaranya rekening Tabungan iB, Giro iB, Deposito iB, hingga pembiayaan syariah seperti KUR, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Ritel dan Mikro, serta Pembiayaan Konsumer. Termasuk menerapkan sistem Dual Banking Leverage Model (DBLM) yang memungkinkan nasabah untuk mengakses produk dan layanan syariah di seluruh Kantor Cabang Bank DKI.

Informasi lebih lanjut mengenai produk dan layanan Syariah Bank DKI, para calon jamaah haji dan masyarakat umum dapat mengunjungi laman situs resmi Bank DKI di www.bankdki.co.id atau dapat mengunjungi Kantor Cabang Bank DKI terdekat.

JAKARTA - Atas pencapaian kinerja tahun buku 2023, Bank DKI kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan The Best Bank Awards 2024 kategori Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) II, yaitu sampai dengan Rp14 Triliun, dari media Investortrust.id.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi, mewakili Direktur Utama Bank DKI Agus H. Widodo, pada gelaran Investortrust Best Bank 2024 yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Dalam keterangan tertulisnya, Agus mendedikasikan penghargaan yang diterima kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya nasabah, pemegang saham dan mitra bisnis yang terus memberikan kepercayaan kepada Bank DKI.

?Pencapaian ini tentunya menjadi semangat bagi Bank DKI untuk terus menghadirkan produk dan layanan perbankan yang mampu menjawab kebutuhan perbankan bagi para nasabah dan mitra kerja Bank DKI,"ujar Agus.

Penghargaan Best Bank 2024 diberikan oleh media Investortrust.id sebagai apresiasi kepada Bank yang memiliki performa mengesankan sepanjang tahun 2023. Penilaian pemenang penghargaan The Best Bank Awards 2024 ini berdasarkan pengelompokan modal inti (KBMI) atau penilaian tertinggi atas kinerja sepanjang tahun 2023-2024.

Selain itu, pemenang dari penghargaan Best Bank 2024 juga berdasarkan penilaian dan keputusan dari dewan juri Independen.

Sebagai informasi, Bank DKI terus menginisiasi pengembangan dan inovasi produk dan layanan berbasis digital untuk perluasan aksesibilitas, di antaranya pengembangan JakOne Mobile, pembayaran elektronik berbasis kartu JakCard, dukungan UMKM dengan sistem keagenan JakOne Abank, termasuk berbagai upaya kolaborasi, seperti elektronifikasi pembayaran terintegrasi pada moda transportasi, tempat wisata kelolaan Pemprov DKI, digitalisasi pembayaran pasar kelolaan Perumda Pasar Jaya, hingga berbagai kolaborasi digital dengan BPD, BUMD dan entitas lainnya.

Terbaru, Bank DKI juga memperkenalkan Jakarta Tourist Pass sebagai solusi digital berbasis kartu elektronik (JakCard) dan aplikasi (JakOne Pay) yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi wisatawan, seperti mengakses informasi destinasi populer, transportasi, pembayaran, serta layanan pariwisata lainnya di Jakarta.

Agus menambahkan bahwa penghargaan Indonesia Best Bank Awards 2024 yang diperoleh Bank DKI menjadi apresiasi dan memotivasi Bank DKI untuk terus memperluas akses keuangan dan meningkatkan nilai tambah atas produk dan layanan, termasuk melalui berbagai langkah sinergi.

?Penghargaan ini menjadi semangat bagi seluruh insan Bank DKI dalam menghadirkan inovasi layanan perbankan dalam perwujudan capaian perusahaan untuk menjadi bank pilihan bagi masyarakat Jakarta,? kata Agus.

Sekretaris Perusahaan Arie Rinaldi menyampaikan, penghargaan ini juga turut mendorong Bank DKI dalam mengembangkan produk dan layanan yang inovatif serta memperkuat posisi sebagai bank pembangunan daerah yang terpercaya.

?Bank DKI terus berupaya untuk mengembangkan inovasi dalam produk dan layanan perbankan digital yang semakin memudahkan nasabah, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan terus memperbarui dan meningkatkan layanan digital, Bank DKI bertekad menjadi pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan perbankan nasabah,? tutur Arie.