Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru mulai menyalurkan bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahap III untuk periode Oktober-November-Desember 2024.

Bantuan ini ditujukan kepada 17.110 Kepala Keluarga (KK) yang terdaftar sebagai penerima manfaat.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Pekanbaru Maisisco mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan beras CPP tahap pertama dimulai di wilayah kecamatan kawasan kota.

“Penyalurannya kita lakukan melalui kantor pos. Hari ini sudah mulai disalurkan,” ujarnya, Senin (14/10/2024).

Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, penyaluran di kantor pos akan berlangsung selama tiga hari, mulai dari 14 hingga 16 Oktober 2024. Setelah tahap ini selesai, penyaluran akan dilanjutkan ke kecamatan di wilayah pinggiran kota.

Dian menyebutkan untuk wilayah pinggiran, rencananya beras akan disalurkan melalui kantor kelurahan sehingga warga penerima lebih dekat untuk mengambil bantuan.

Maisisco berharap dengan penyaluran bantuan CPP tahap tiga ini, kebutuhan pokok warga dapat terpenuhi dan membantu meringankan beban rumah tangga. “Semoga warga terbantu dengan adanya bantuan beras CPP ini,” pungkasnya.

Adapun bantuan beras CPP sebanyak 10 kilogram per bulan untuk setiap KK penerima merupakan salah satu upaya Pemerintah Pusat dalam menjaga ketersediaan bahan pangan pokok bagi masyarakat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) Juni lalu memperpanjang program pemberian bantuan pangan beras 10 kg kepada 22 juta penerima hingga akhir tahun 2024. Bantuan ini, diyakini Jokowi dapat mengerem kenaikan harga beras di tengah masyarakat.

Sedikit berbeda, bantuan sejak Juni kemarin bantuan pangan yang tadinya diberikan sebulan sekali diubah skemanya menjadi diberikan per 2 bulan sekali. Tepatnya, mulai bulan Agustus, Oktober, dan Desember.

"Kalau ini kan memang sudah sesuai dengan rencana Agustus kemudian Oktober kemudian Desember. Dan kita harapkan itu juga bisa mengerem harga beras agar tidak bisa naik karena kita intervensi lewat bantuan pangan berupa beras," ujar Jokowi usai melakukan kunjungan ke Gudang Bulog Kampung Baru, Sumba Barat, Rabu (2/10/2024) kemarin.

Jokowi juga menjamin urusan pasokan beras sejauh ini masih aman jumlahnya hingga akhir tahun. Di Sumba Barat saja, sejauh ini ada sekitar 1.000 ton beras yang bisa menjadi cadangan bagi masyarakat.

"Nggak ada masalah soal pasokannya. Tadi stok di sini saja berapa? Kurang lebih hampir 1.000 ton. Gede banget," sebut Jokowi.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu juga sudah meminta Prabowo Subianto sebagai penerusnya sebagai presiden untuk melanjutkan bantuan pangan beras 10 kilogram kepada masyarakat. Jokowi bilang dia akan membisiki Prabowo agar program ini jalan terus.

Hal itu diungkapkan Jokowi dalam dialog dengan masyakarat saat melakukan pembagian bantuan beras di Gudang Bulog, Sumba Barat. Dia meminta agar masyarakat juga meminta kepada pemerintahan Prabowo nantinya untuk melanjutkan program bantuan ini.

"Nanti saya sampaikan tadi Bapak-Ibu masyarakat dari Sumba Barat, mengusulkan kepada Pak Prabowo agar program ini bisa dilanjutkan," pungkas Jokowi.

Program bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) diminta untuk diteruskan di pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Permintaan ini disampaikan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bantuan ini sudah diberikan Jokowi sejak tahun lalu dan berjalan terus sampai sekarang. Hanya saja ada beberapa perubahan dari program ini, yaitu yang awalnya diberikan setiap bulan sejak akhir 2023 kini diubah skemanya. Sejak pertengahan 2024 kemarin bantuan cuma diberikan dua bulan sekali hingga Desember 2024.

Permintaan soal kebijakan ini harus diteruskan disampaikan Jokowi saat membagikan bantuan pangan beras 10 kg di Komplek Pergudangan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Jokowi meminta para warga menyampaikan harapannya untuk melanjutkan program bantuan pangan bila bertemu dengan Prabowo.

"Nanti kalau ketemu Presiden terpilih Pak Prabowo, sampaikan pak minta dilanjutkan, karena saya nanti tanggal 20 Oktober sudah purna tugas, sudah pensiun," kata Jokowi dalam keterangan resmi Sekretariat Presiden, Kamis (26/9/2024) kemarin.

Jokowi juga sempat berdialog dengan masyarakat penerima manfaat yang hadir. Dia menanyakan perkembangan distribusi beras untuk bulan Oktober dan kualitas dari beras yang diberikan.

"Sudah terima semua yang bulan Oktober? Ada keluhan? Berasnya hitam? Tidak, berasnya bagus ya," tanya Jokowi memastikan.

Di sela acara pembagian bantuan beras itu juga Jokowi mengungkapkan rasa terima kasih kepada masyarakat. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat menjelang masa purna tugasnya.

"Pada kesempatan yang baik ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kekhilafan, kekurangan dalam saya membuat kebijakan-kebijakan untuk rakyat," tutur Jokowi.

Dalam keterangan yang sama, disebutkan kunjungan Jokowi ke Gudang Bulog dan membagikan bantuan pangan menjadi langkah penting pemerintah dalam memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga dan program bantuan pangan berjalan dengan baik.

Dengan dimulainya distribusi di Kabupaten Paser, Jokowi berharap masyarakat di seluruh Indonesia dapat menerima manfaat dari program ini, terutama dalam menghadapi situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mulai membagikan bantuan pangan beras 10 kilogram di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Penyaluran bantuan ini dilakukan di sela agendanya meninjau ketersediaan beras di Komplek Pergudangan Tanah Grogot hari ini, Kamis, 26 September 2024.

"Kami mulai memberikan bantuan pangan 10 kilogram untuk (penyaluran) Oktober. Dimulai dari Kabupaten Paser dan sudah diterima masyarakat," kata Jokowi ketika memberi keterangan pers usai peninjauan, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

"Saya kira di provinsi lain, kabupaten atau kota lain, juga (penyalurannya) segera dimulai awal Oktober."

Masa kepemimpinan Jokowi berakhir pada 20 Oktober mendatang. Ia berharap program bantuan pangan ini dilanjutkan presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Jokowi memang memutuskan penyaluran bantuan beras 10 kg berlanjut pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo berujar pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 9 triliun. Adapun bantuan ini ditujukan untuk 22 juta keluarga penerima manfaat atau KPM.

Arief menuturkan, penyaluran bantuan pangan itu tidak dilakukan selama 12 bulan penuh karena menyesuaikan kondisi anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN).

"Kalau APBN-nya, Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) menyampaikan kita akan lakukan tiga bulan, maka tiga bulan berarti bulan 8, 10, dan 12. Karena kita lihat juga fiskal, jangan hanya untuk pemenuhan bantuan pangan, tapi kegiatan yang lain yang penting juga jangan sampai tertinggal, itu keputusannya dalam rapat kabinet," kata Arief, 7 Juni 2024, dikuti dari Antara

Direktur Utama Perum Bulog kini diduduki oleh Wahyu Suparyono, yang semula menjabat sebagai Direktur Utama ASABRI. Wahyu menggantikan Bayu Krisnamurthi.

Wahyu mengungkap tugas dirinya saat ini yang diperintahkan pemerintah masih melanjutkan program yang telah berjalan seperti penyaluran bantuan pangan beras dan distribusi beras murah Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Saya tugas hari ini meneruskan yang masih ada, artinya tugas SPHP, bantuan pangan, artinya program RKAP 2024 saya selesaikan dulu," kata dia ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (12/9/2024).

Wahyu percaya dengan dirinya yang bukan orang baru di Bulog, dapat menjalankan tugas di posisinya baru ini. Ia mengungkap dirinya pernah menjabat sebagai Direktur Operasional di Bulog.

"Saya dulu direktur operasional, sebelumnya direktur utama perusahaan perdagangan, sebelumnya lagi direktur keuangan. Tidak ada yang sulit dari sisi itu, saya baru pulang dari industri keuangan ditugaskan pemerintah menyehatkan Asabri, kita lihat sama sama Asabri sudah sehat, tata kelola kita perbaiki, kepercayaan masyarakat para peserta TNI/Polri alhamdulillah," ungkapnya.

Wahyu mengatakan akan melanjutkan program yang telah berjalan terlebih dahulu. Dia berkomitmen akan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi perberasan.

"Harus ada kemampuan, kita harus all out, sebagai penyedia beras dan pangan pokok kita harus terlibat, kita harus serius. Saya akan turun lapangan, saya akan tugaskan lini direksi untuk bisa mengefektifkan betul, saya tidak bisa model-model duduk di tempat," pungkasnya.

Lihat juga Video: Jokowi Tunjuk Luhut Urus Bulog untuk Akuisisi Perusahaan Beras di Kamboja

[Gambas:Video 20detik]

Perum Bulog mengungkap program Penyaluran bantuan pangan beras 10 kg kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah provinsi DKI Jakarta untuk periode Agustus-Desember ternyata sempat tidak terlaksana.

Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Rini Andrida awalnya mengatakan realisasi penyaluran bantuan beras 10 kg kepada sekitar 22 juta KPM untuk tahap III baru 70,68% dengan total beras tersalurkan 155.525 ton. Dia mengatakan DKI Jakarta belum bisa menyalurkan karena persoalan data.

"Sebanyak 37 provinsi sudah menyalurkan. Tapi di DKI masih belum bisa menyalurkan karena belum clear pendataan. Ini terus diusahakan untuk bisa dilakukan penyaluran sebelum pekan ketiga ini berakhir. Karena penyaluran Tahap III ini berakhir di 31 Agustus 2024," kata Rini dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (19/8/2024).

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krinsamurthi buka suara soal hal tersebut. Ia mengatakan bahwa penyaluran memang sempat terkendala data, tapi hal itu sudah diselesaikan. Verifikasi data telah tuntas dilakukan kepada calon penerima bantuan beras 10 kg di lapangan.

"Sudah, sudah (penyaluran) jalan. Hanya masalah verifikasi saja belum, setelah verifikasinya ditetapkan sekarang sudah jalan," ucapnya di Komplek DPR RI, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2024).

Meskipun demikian, Bayu mengaku tidak hapal tanggal penyaluran beras 10 kg itu dilakukan, termasuk juga jumlahnya. Tetapi, ia mengatakan bahwa penyaluran sudah dilakukan pada pekan keempat Agustus.

"Saya lupa, saya nggak pegang datanya. Tapi minggu lalu sudah mulai jalan," jelasnya.

Sebagai informasi, bantuan beras 10 kg adalah salah satu program Presiden Joko Widodo untuk bantuan pangan menggunakan cadangan beras pemerintah (CBP). Program itu dilaksanakan dalam tiga tahap pada 2024.

Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Rini Andrida mengatakan untuk Tahap I periode Januari-Maret sudah terlaksana 99,69% dengan total bantuan beras tersalurkan 658.052 ton. Sementara untuk Tahap II dalam periode April-Juli 2024, dijelaskan sudah terealisasi 98,95% dengan total beras bantuan tersalurkan 653.188 ton.

Penyaluran bantuan pangan beras 10 kg kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah provinsi DKI Jakarta untuk periode Agustus-Desember ternyata belum terlaksana. Informasi ini diungkap oleh Bulog.

Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Rini Andrida awalnya mengatakan realisasi penyaluran bantuan beras 10 kg kepada sekitar 22 juta KPM untuk tahap III baru 70,68% dengan total beras tersalurkan 155.525 ton. Dia mengatakan DKI Jakarta belum bisa menyalurkan karena persoalan data.

"Sebanyak 37 provinsi sudah menyalurkan. Tapi di DKI masih belum bisa menyalurkan karena belum clear pendataan. Ini terus diusahakan untuk bisa dilakukan penyaluran sebelum pekan ketiga ini berakhir. Karena penyaluran Tahap III ini berakhir di 31 Agustus 2024," kata Rini dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (19/8/2024).

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krinsamurthi buka suara soal hal tersebut. Ia mengatakan bahwa penyaluran memang sempat terkendala data, tapi hal itu sudah diselesaikan. Verifikasi data telah tuntas dilakukan kepada calon penerima bantuan beras 10 kg di lapangan.

"Sudah, sudah (penyaluran) jalan. Hanya masalah verifikasi saja belum, setelah verifikasinya ditetapkan sekarang sudah jalan," ucapnya di Komplek DPR RI, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2024).

Meskipun demikian, Bayu mengaku tidak hapal tanggal penyaluran beras 10 kg itu dilakukan, termasuk juga jumlahnya. Tetapi, ia mengatakan bahwa penyaluran sudah dilakukan pada pekan keempat Agustus.

"Saya lupa, saya nggak pegang datanya. Tapi minggu lalu sudah mulai jalan," jelasnya,

Sebagai informasi, bantuan beras 10 kg adalah salah satu program Presiden Joko Widodo untuk bantuan pangan menggunakan cadangan beras pemerintah (CBP). Program itu dilaksanakan dalam tiga tahap pada 2024.

Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Rini Andrida mengatakan untuk Tahap I periode Januari-Maret sudah terlaksana 99,69% dengan total bantuan beras tersalurkan 658.052 ton. Sementara untuk Tahap II dalam periode April-Juli 2024, dijelaskan sudah terealisasi 98,95% dengan total beras bantuan tersalurkan 653.188 ton.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan berupa beras mulai 1 Agustus 2024 kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi saat ditemui di sela-sela NFA Fun Run 5K di Plaza Timur Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (28/7/2024).

“Saya pastikan 1 Agustus bantuan pangan mulai jalan lagi,” kata Bayu, Minggu (28/7/2024).

Dia mengungkapkan, bantuan beras mulai disalurkan pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024, sesuai arahan pemerintah. Beras yang diterima 22 juta KPM yakni sebanyak 10 kilogram per bulannya.

Bayu meyakini, adanya penyaluran bantuan beras akan membantu meredam harga beras yang mulai bergerak naik akhir-akhir ini. Dia mengungkapkan, naiknya harga beras di tingkat pedagang eceran terjadi lantaran Indonesia saat ini memasuki musim paceklik dan tidak adanya penyaluran bantuan beras pada Juli 2024.

“Karena mereka [KPM] mulai beli ya demand terjadi kenaikan,” ungkapnya.

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Minggu (28/7/2024), pukul 14.05 WIB, harga beras dilaporkan naik dibanding hari sebelumnya.

Tercatat, harga beras premium terkerek sebesar 0,13% menjadi Rp15.560 per kilogram, beras medium naik tipis 0,15% menjadi Rp13.590 per kilogram, dan beras SPHP naik 0,16% menjadi Rp12.600 per kilogram.

Secara terperinci, harga beras premium tertinggi terjadi di provinsi Papua Tengah yakni sebesar Rp18.960 per kilogram sedangkan harga terendah terjadi di Sumatra Selatan Rp14.040 per kilogram.

Sementara, harga beras medium tertinggi terjadi di Papua Tengah mencapai Rp16.100 per kilogram sedangkan terendah di Sumatra Selatan sebesar Rp12.300 per kilogram.

Sejak 5 Juni 2024, Bapanas telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) terbaru untuk beras medium dan premium. Dalam Perbadan No.5/2024 tentang Perubahan atas Perbadan No.7/2023 tentang HET Beras, pemerintah mematok HET beras medium di kisaran Rp12.500 per kilogram - Rp13.500 per kilogram sedangkan HET beras premium sebesar Rp14.900 per kilogram - Rp15.800 per kilogram, berdasarkan wilayah.

JAKARTA, investor.id–Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan menerima penghargaan Agricola Medal dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) atau The FAO Agricola Medal pada 30 Agustus 2024. Penghargaan tersebut diberikan kepada Presiden RI atas keberhasilannya dalam memerangi kelaparan (hunger) dan kemiskinan (proverty) melalui berbagai program bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Demikian disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) Arief Prasetyo Adi saat Festival Pangan Nusantara yang diawali NFA Fun Run 5K di Plaza Timur Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Minggu (28/07/2024). Kegiatan itu digelar dalam rangka memperingati HUT ke-3 Bapanas yang diperingati tiap 29 Juli.

Mentan Amran mengatakan, penghargaan FAO kepada Presiden Jokowi tersebut berkat ada kerja sama erat antara Bapanas, Perum Bulog, dan seluruh kementerian/lembaga (K/L) terkait pangan. “Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, akan mendapat penghargaan dari FAO, insyaallah pada 30 Agustus 2024. Itu berkat kerja sama Bapanas, Bulog, dan semua pihak-pihak terkait yang luar biasa,” ungkap Mentan.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menambahkan, terdapat surat Dirjen FAO dari Roma yang menyampaikan, pada 30 Agustus 2024, tim dari FAO akan datang ke Indonesia untuk memberikan penghargaan The FAO Agricola Medal. Agricola Medal merupakan pemberian penghargaaan kepada pimpinan negara dalam hal ini presiden.

Penghargaan serupa di antaranya pernah diberikan kepada Presiden Prancis (Jacques Chirac), Presiden China, dan Presiden Irlandia. “Dan ini (tahun ini) diberikan kepada Presiden Jokowi, penghargaan FAO yang terakhir diberikan 39 tahun lalu pada 1985 kepada Presiden Soeharto. Kita berbangga dengan Agricola Medal yang akan diberikan kepada Bapak Presiden ini yang tentunya bersama seluruh jajaran telah memerangi hunger dan proverty,” ungkap Arief seperti dipantau Investor Daily dari tayangan kanal media sosial Bapanas pada hari yang sama.

Pemerintah Indonesia di antaranya melalui Bapanas memiliki sejumlah instrumen bantuan pangan (food aid) untuk memerangi kelaparan dan kemiskinan. “Negara kita saat ini, Bapanas punya food aid berupa bantuan pangan (beras) dan punya bantuan untuk penanganan risiko stunting," tutur Arief. Indonesia saat ini juga mempunyai ketahanan pangan yang juga naik dan bisa mengurangi food loss and food waste (FLFW).

"Saat ini juga kita sedang mengampanyekan penurunan FLFW juga menurunkan angka stunting, dari semula 24% ke 21%, ke 19%, ke 14%, dan nanti ke satu digit,” tutur Arief. Artinya, lanjut Arief, Indonesia telah memiliki dan melakukan banyak upaya (effort), termasuk oleh Bapanas, dalam memerangi kelaparan dan kemiskinan sehingga penghargaan FAO merupakan sesuatu yang membanggakan semua pihak.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id–Pemerintah meminta pelaku usaha BUMN maupun swasta untuk tidak menahan hasil serapan beras saat puncak panen raya April-Mei 2024 di gudang masing-masing. Stok beras tersebut harus dilepas ke pasaran agar kenaikan harga komoditas itu tidak terlalu tinggi. Harga beras kini merangkak naik karena masa panen telah berlalu.

Berdasarkan Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik (KSA BPS) amatan Juni 2024, potensi luas panen padi pada Januari-September 2024 mencapai 8,24 juta hektare (ha) dengan proyeksi produksi 42,31 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara 24,38 juta ton beras.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa program bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) yang diberikan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia, telah berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan.

"BPS (Badan Pusat Statistik) Juli 2024 mencatat, bersama program bantuan sosial lainnya, program banpang (bantuan pangan) ini berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di mana persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen, menurun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023, dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022," kata Arief di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Menurut Arief, bantuan pangan beras menjadi salah satu program pemerintah untuk bantalan ekonomi masyarakat yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Dia mengatakan hal itu menunjukkan bahwa pangan menempati posisi yang sangat krusial mengingat pemenuhannya tidak bisa ditunda maupun disubstitusi dengan barang lainnya.

"Pangan ini kebutuhan mendasar bagi setiap individu, termasuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang aksesibilitasnya terhadap pangan relatif sulit," ujarnya.

Menurut Arief, bantuan pangan beras menjadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah dan mengendalikan inflasi di tengah tantangan ketahanan pangan yang kompleks.

Dia menuturkan pentingnya aspek pangan bagi pengentasan kemiskinan terlihat dari data BPS yang menunjukkan bahwa kontribusi beras terhadap garis kemiskinan mencapai 21,84 persen di wilayah perkotaan. Sedangkan, di wilayah perdesaan, kontribusinya mencapai 25,93 persen.

Arief berharap dengan disalurkan bantuan pangan beras, angka kemiskinan dapat terus menurun dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan secara baik.

Oleh karena itu, lanjutnya, sebagai komoditas pangan yang mayoritas dikonsumsi masyarakat Indonesia, sebagian stok beras pemerintah yang berada di Bulog dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan pangan beras bagi 22 juta KPM yang ada di seluruh provinsi.

"Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, penyaluran banpang beras diperpanjang pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024. Perpanjangan ini dilakukan setelah melihat ketersediaan dan ketercukupan alokasi APBN," jelasnya.

Arief menambahkan selain penyaluran bantuan pangan, pemerintah juga menggelontorkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang murah dan terjangkau oleh masyarakat secara umum.

Dia menambahkan operasi pasar dan gerakan pangan murah (GPM) yang diselenggarakan baik di pusat, seluruh provinsi maupun kabupaten/kota terus digencarkan, sehingga masyarakat mendapat bahan pangan yang terjangkau.

"Bersama seluruh stakeholder terkait, tentunya ini menjadi upaya bersama untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan khususnya beras," kata Arief.

IDXChannel - Program bantuan pangan beras ternyata mampu menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Program itu bahkan menjadi bantalan ekonomi masyarakat.

"Bantuan pangan beras menjadi salah satu program pemerintah untuk bantalan ekonomi masyarakat yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan," kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Rabu (17/7/2024).

Dia menambahkan, bantuan beras 10 kg yang diberikan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia, telah berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan.

"Badan Pusat Statistik Juli 2024 mencatat, bersama program bantuan sosial lainnya, program banpang (bantuan pangan) ini berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di mana persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen, menurun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023," kata dia.

Dia melanjutkan, bantuan pangan beras menjadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah dan mengendalikan inflasi di tengah tantangan ketahanan pangan yang kompleks.

Dia menuturkan pentingnya aspek pangan bagi pengentasan kemiskinan terlihat dari data BPS yang menunjukkan bahwa kontribusi beras terhadap garis kemiskinan mencapai 21,84 persen di wilayah perkotaan. Sedangkan, di wilayah perdesaan, kontribusinya mencapai 25,93 persen.

"Dengan disalurkan bantuan pangan beras, angka kemiskinan dapat terus menurun dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan secara baik," katanya.

(NIY)