Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan hasil operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Sebanyak tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. "Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Selain Gubernur Kalsel Sahbirin Noor (SHB), tersangka lainnya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel Ahmad Solhan (SOL), Kepala Bidang Cipta Karya Yulianti Erlynah (YUL), pengurus Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad (AMD), Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean (FEB).

Tersangka lainnya adalah dua orang dari pihak swasta, yaitu Sugeng Wahyudi (YUD) dan Andi Susanto (AND).

Ghufron menjelaskan, mereka terlibat dalam dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara dan perwakilannya di Kalsel. Status hukum tersebut diberikan setelah KPK memeriksa semua orang yang tertangkap dan bukti yang ditemukan.

"Telah diekspose pimpinan KPK," ujarnya.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT di lingkungan Pemprov Kalsel sejak Minggu (6/10/2024) hingga Senin (7/10/2024). Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan, operasi kali ini terkait dengan korupsi pengadaan barang dan jasa.

Menurut Alex, praktik korupsi ini masih sulit dihindari karena rawan terjadi persekongkolan dalam penunjukan pelaksana proyek oleh penyelenggara negara.

"Betul (OTT di Pemprov Kalsel). Biasa perkara PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa). Belum ada solusi jitu untuk menghilangkan praktik korupsi PBJ," kata Alex saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/10/2024).

Alex juga mendapatkan informasi bahwa sejumlah uang diterima oleh orang kepercayaan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.

"Patut diduga (OTT terkait Gubernur Kalsel Sahbirin Noor). Uang baru sampai di tangan orang yang diduga kepercayaan gubernur. Dalam banyak kasus, memang suap atau gratifikasi diberikan lewat orang-orang kepercayaan dari penyelenggara negara," ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Tetapkan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Jadi Tersangka", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/08/16185881/kpk-tetapkan-gubernur-kalsel-sahbirin-noor-jadi-tersangka.

JAKARTA, investor.id  - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap empat pejabat dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Selatan.

"Pihak swastanya ada dua orang, penyelenggara negaranya ada empat orang," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2024)..

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan, KPK mengamankan 6 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan.

Ghufron mengatakan, KPK juga menyita barang bukti berupa uang dalam OTT tersebut.

"Kita mengamankan sekitar 6 orang dari pihak pemberi dan penerima dengan sejumlah uang," kata Ghufron saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/10/2024).

Ghufron mengatakan, saat ini 6 orang tersebut dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK.

"Pihak-pihak tersebut kita bawa bertahap melalui penerbangan komersil sehingga tidak bisa dalam 1 jadwal. Nanti kalau sudah terkumpul kami akan sampaikan melalui konferensi pers, mungkin besok," ujar dia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) hari ini, Minggu (6/10/2024).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, OTT di Kalsel ini terkait dengan korupsi pengadaan barang dan jasa.

"Betul (OTT di Pemprov Kalsel). Biasa perkara PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa). Belum ada solusi jitu untuk menghilangkan praktik korupsi PBJ," kata Alex saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/10/2024).

Alex mengatakan, persekongkolan penunjukkan proyek dengan permintaan fee (biaya) oleh penyelenggara negara menjadi hal lazim dalam korupsi terkait pengadaan barang dan jasa.

"Persekongkolan penunjukkan Pelaksana proyek dengan permintaan sejumlah fee oleh penyelenggara negara menjadi praktik yang lazim dalam PBJ," ujar dia.

Saat ditanya OTT tersebut melibatkan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, Alex mengatakan, hal tersebut masih dugaan.

Meski demikian, ia menerima informasi bahwa ada uang yang baru diterima orang kepercayaan Gubernur Kalimantan Selatan tersebut.

"Patut diduga (OTT terkait Gubernur Kalsel Sahbirin Noor). Uang baru nyampe di tangan orang yang diduga kepercayaan gubernur. Dalam banyak kasus memang suap/gratifikasi diberikan lewat orang-orang kepercayaan dari penyelenggara negara," tutur dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan, operasi senyap tim penyelidik dan penyidik di lingkungan Pemprov Kalsel.

“Benar,” kata Ghufron saat dihubungi Kompas.com, Minggu.

Meski demikian, Ghufron enggan mengungkap lebih lanjut detail penyelidikan tertutup tersebut. “Kejelasannya tunggu lebih lanjut kami masih sedang memeriksa, setelah selesai akan kami update,” ujar Ghufron.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Amankan 6 Orang dalam OTT di Kalimantan Selatan", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/07/17511851/kpk-amankan-6-orang-dalam-ott-di-kalimantan-selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan. Salah satunya melalui pengembangan Katalog Elektronik Versi 6.0.

Versi terbaru dari sistem Katalog Elektronik ini menawarkan berbagai fitur kemudahan dalam transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ini antara lain kemudahan pencarian produk, pembayaran, dan memonitor proses transaksi yang sedang berjalan serta integrasi dengan sistem keuangan seperti Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk memantau dan mengelola transaksi secara lebih baik.

Integrasi pengadaan dan pembayaran dalam satu dashboard akan memudahkan proses transaksi dan memberikan manfaat signifikan bagi semua pihak terkait.

Tidak hanya itu, ekspansi cakupan produk, penyediaan data dan laporan yang lebih komprehensif untuk membantu pengguna dalam pengambilan keputusan, dan peningkatan sistem keamanan untuk melindungi data pengguna dan mencegah akses yang tidak sah juga turut melengkapi fitur Katalog Elektronik V6.

Plt Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Patria Susantosa mengatakan, integrasi sistem pengadaan dan pembayaran merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

“Dengan integrasi ini, kami berharap proses pengadaan menjadi lebih cepat, efisien, dan mengurangi risiko kesalahan manusia,” ujar Patria dalam keterangan resmi, Sabtu (31/8/2024).

Patria menambahkan, integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik pengadaan pemerintah, yang pada gilirannya akan memperluas partisipasi pelaku usaha.

“Ini bukan hanya tentang mempermudah proses, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan pengadaan yang lebih kompetitif dan kredibel,” tambah Patria.

Saat ini, Katalog Elektronik V.6 dalam fase pilot project di LKPP, Kemenkeu, Kemendikbud, Pemda DKI, dan Pemda Jateng.

Peluncuran penuh dijadwalkan untuk tahun 2025, dengan harapan semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat mengimplementasikan sistem ini.

Sementara itu, Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP Yulianto Prihhandoyo, menyatakan, live testing pada 27 Agustus 2024 lalu merupakan babak akhir dari proses panjang kolaborasi antara LKPP, Kemenkeu, dan GovTech Procurement.

"Ini adalah langkah konkret untuk menyatukan sistem pengadaan dan pembayaran menjadi satu kesatuan yang harmonis,” jelas Yulianto.

Dia menambahkan, integrasi Katalog Elektronik V.6 dengan sistem keuangan seperti SAKTI merupakan langkah besar dalam mewujudkan efisiensi dan transparansi.

“Membahas uang dan belanja dalam konteks pengadaan seolah mirip dengan diskusi dalam sebuah rumah tangga. Jadi, dalam hal ini, Kementerian Keuangan dan LKPP harus 'duduk dalam satu rumah' untuk memastikan sistem ini berfungsi dengan baik,” kata Yulianto.

Live testing ini, menurutnya, adalah langkah penting dalam memastikan integrasi sistem SAKTI dan INAPROC benar-benar efektif.

Yulianto juga mengungkapkan, ke depan, LKPP berambisi untuk tidak hanya fokus pada integrasi pembayaran, tetapi juga menyatukan seluruh siklus pengadaan, dari perencanaan hingga manajemen aset.

“Kami berharap seluruh proses pengadaan dapat menjadi satu siklus yang dinamis, mudah diakses, dipantau, dan diukur dalam satu dashboard,” tambahnya.

Katalog Elektronik Versi 6.0 merupakan bagian dari upaya berkelanjutan LKPP dalam memperbaiki sistem pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dengan berbagai fitur inovatif dan integrasi yang lebih baik, diharapkan sistem ini akan memberikan kontribusi besar dalam mendukung pembangunan bangsa serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi melantik tujuh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan fungsional di lingkungan LKPP pada Jumat (30/8/2024).

Dalam sambutannya, Hendrar menyampaikan tiga pesan sederhana namun mendalam bagi para pejabat yang baru dilantik. Ia menekankan pentingnya tiga prinsip dasar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

“Pertama, syukuri, niatkan jabatan baru sebagai ladang ibadah. Bekerja dengan sebaik-baiknya, jaga amanah sebagai bentuk tanggung jawab dan integritas yang tinggi,” ujar Hendrar dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/8/2024).

Ia juga menyatakan terkait pentingnya mencintai pekerjaan dengan memberikan yang terbaik.

“Kedua, cintai pekerjaan Anda. Berikan seluruh sumber daya diri, waktu, tenaga, dan pikiran, layaknya orang yang sedang jatuh cinta. Rasa cinta ini akan mendorong Anda untuk bekerja lebih dari yang diharapkan," jelasnya.

Terakhir, Hendrar menyampaikan agar para pejabat fungsional yang baru dilantik senantiasa memaknai jabatan sebagai tantangan baru.

“Ketiga, maknai jabatan ini sebagai tantangan untuk terus meningkatkan kapasitas diri. Teruslah belajar, beradaptasi, dan bersikap terbuka terhadap perubahan,” ungkap Hendrar.

Dia berharap ketiga pesan tersebut dapat menjadi pedoman bagi para pejabat fungsional yang baru dilantik dalam meningkatkan kinerja dan integritas di lingkungan LKPP. Ia berpesan agar peserta yang dilantik dapat terus melakukan upaya untuk memperbanyak ilmu dan wawasan.

Pelantikan ini diharapkan dapat membawa angin segar dan semangat baru dalam upaya LKPP untuk terus meningkatkan kualitas dan efisiensi pengadaan barang dan jasa di seluruh Indonesia.

Berikut daftar pegawai LKPP yang dilantik sebagai pejabat fungsional.

1. Muhamad Yusuf Chandra Nugraha dilantik sebagai Auditor Ahli Muda, Inspektorat
2. Rahmah Febrina dilantik sebagai Auditor Ahli Pertama, Inspektorat
3. Carolina Maria Anggreini dilantik sebagai Analis Hukum Ahli Pertama, Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
4. Yogie Prastiyans dilantik sebagai Analis Hukum Ahli Pertama, Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
5. Alina Mahardhika Puspa dilantik sebagai Manggala Informatika Ahli Pertama, Direktorat Sistem Pengadaan Digital
6. Chyntia Felicia Manda Yemima Situmorang dilantik sebagai Penata Laksana Barang Terampil, Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
7. Deddy Andrianto dilantik sebagai Penata Laksana Barang Terampil, Biro Hubungan Masyarakat dan Umum

Jakarta -

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi pergeseran prioritas pengeluaran kelas menengah di Indonesia dalam lima tahun terakhir. Dalam hal ini setiap kelas kelompok masyarakat memiliki perbedaan pola konsumsi yang semakin tinggi.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan terjadi pergeseran pengeluaran kelas menengah yang mengalami peningkatan di 2024 yakni untuk pajak/iuran, barang/jasa lainnya seperti tarif listrik, pendidikan, perumahan, keperluan pesta dan makanan.

"Untuk kelas menengah itu ada pertambahan sedikit dari keperluan pesta dan barang jasa lainnya itu penambahan sedikit dari 6,04% menjadi 6,48%. Nah inilah kira-kira bagaimana perbedaan pola konsumsi dari lima tahun yang lalu dibandingkan dengan tahun 2024," kata Amalia dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2024).

Sementara itu, kelompok pengeluaran kelas menengah yang mengalami penurunan yakni untuk hiburan, kendaraan, barang tahan lama, pakaian dan kesehatan.

"Proporsi pengeluaran untuk hiburan agak menurun, untuk kendaraan juga agak menurun," jelas Amalia.

Amalia menyebut kelompok pengeluaran prioritas kelas menengah umumnya yakni untuk makanan, perumahan dan barang jasa lainnya. Ketiga pengeluaran tersebut memiliki proporsi masing-masing 41,67%, 28,52% dan 6,48%.

"Kalau kita perhatikan semakin rendah kategori kelas masyarakat, semakin besar proporsi konsumsi atau proporsi pengeluaran untuk makanan. Jadi semakin tinggi kelas masyarakatnya, kelompok kelas masyarakatnya, semakin kecil proporsi untuk pengeluaran makanan," imbuhnya.

Simak Video: Tengadah Kaum Kelas Menengah

[Gambas:Video 20detik]

(aid/rrd)

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pem­­­be­­­ran­­­tasan Ko­­­rupsi (KPK) baru saja me­­­ne­­­tapkan empat tersangka ter­­­­kait dugaan korupsi da­­­­lam proses kerja sama usa­­­ha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tahun 2019—2022.

Keempat tersangka ter­­­se­­­but merujuk kepada Direktur Utama (Dirut) ASDP Ira Puspadewi, Di­­­rek­­­tur Komersial ASDP Muhammad Yusuf Hadi, Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP Hari Muhammad Adhi Caksono, dan Dirut PT Jembatan Nusantara Andi Mashuri.

Menurut KPK, pengadaan kapal di PT ASDP tidak sesuai spesifikasi dan prosesnya juga diduga tidak sesuai de­­­ngan pengadaan yang diajukan.

Pengadaan atau penambahan armada dalam proyek tersebut sebenarnya legal. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika pembelian armada tersebut tidak sesuai spesifikasi karena barang yang dibeli dari PT Jembatan Nusantara tidak dalam kondisi baru.

Dalam kasus ini, KPK menduga para pelaku melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,3 triliun. Jika kelak dugaan KPK membuktikan adanya korupsi, maka hal tersebut akan makin menegaskan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) masih menjadi lahan basah korupsi di BUMN.

Kondisi ini sama dengan situasi yang dihadapi di instansi lainnya jika mengacu pada laporan Tahunan KPK pada 2023. Laporan tersebut menyatakan bahwa korupsi terkait pengadaan masih menempati urutan terbesar kedua setelah gratifikasi/suap dari total jumlah tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK.

Kasus dugaan korupsi pengadaan kapal di PT ASDP ini juga membuktikan bahwa sistem PBJ belum efektif dalam mencegah penyimpangan, termasuk kasus korupsi di BUMN. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah khusus yang komprehensif untuk meningkatkan efektivitas sistem PBJ di BUMN.

Lantas, langkah apa saja yang perlu dilakukan agar sistem PBJ di BUMN bisa berjalan secara efektif?

PBJ didefinisikan sebagai kegiatan perusahaan yang dimulai dari perencanaan kebutuhan dan diakhiri dengan penyerahan hasil pekerjaan dengan menggunakan anggaran perusahaan untuk mendapatkan barang dan jasa. Kementerian BUMN telah menetapkan peraturan mengenai pelaksanaan PBJ melalui PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN.

Dalam peraturan tersebut, BUMN wajib melaksanakan PBJ yang pembiayaannya bersumber dari anggaran BUMN. Salah satu tujuan PBJ adalah untuk mewujudkan pengadaan yang menghasilkan nilai untuk uang (value for money) dengan cara yang fleksibel dan inovatif, namun tetap kompetitif, transparan, akuntabel dengan dilandasi etika PBJ yang baik.

Untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan dalam jumlah, kualitas, harga, waktu dan tempat yang tepat, efektif dan efisien dengan syarat dan ketentuan kontrak yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan, perusahaan wajib memiliki pedoman PBJ yang menerapkan prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, terbuka, dan akuntabel.

Pedoman PBJ tersebut juga memuat hak-hak dan kewajiban pemasok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kebijakan PBJ harus dipublikasikan atau dapat diakses oleh pemasok atau calon pemasok serta dipastikan telah dilaksanakan dengan baik.

Dalam pelaksanaannya, PBJ telah dilaksanakan secara kompetitif dan terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan. Selain itu, PBJ dilakukan melalui persaingan yang sehat antar penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi syarat dan kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

Sementara itu, tata cara PBJ dapat dilakukan dengan cara tender, tender terbatas, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung. Selanjutnya, tata cara PBJ dapat menggunakan wadah digital yang terdiri dari sistem PBJ secara elektronik (e-procurement), sistem pendukung utama, dan sistem lokapasar secara elektronik (e-marketplace).

Meskipun pelaksanaan PBJ di BUMN telah diatur secara khusus, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan. Terutama terkait sistem e-procurement yang selama ini dinilai efektif mencegah terjadinya permainan di PBJ, ternyata belum sepenuhnya mampu mencegah korupsi di BUMN. Hal ini dikarenakan oleh fakta bahwa panitia pengadaan hanya menerima dokumen tanpa on the spot melakukan verifikasi.

Oleh karena itu, agar sistem e-procurement berjalan efektif, Kementerian BUMN harus membuat peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan hasil penilaian oleh LPSE secara transparan. Regulator juga harus menetapkan pemisahan server komputer untuk setiap LPSE perusahaan.

Sebagai bagian dari pengawasan, perusahaan juga harus melakukan verifikasi dan audit sistem e-procurement secara berkala. Selain itu, perusahaan harus mengimplementasikan mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan PBJ melalui optimalisasi Whistleblowing System (WBS).

Dengan mengefektifkan sistem PBJ di BUMN, maka potensi BUMN dieksploitasi melalui praktik korupsi akan dapat diminimalkan secara signifikan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan turut serta mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang akan dihelat pada November 2024.

Ini dilakukan melalui pendampingan pengadaan logistik Pilkada Tahun 2024 yang dilakukan oleh Komisi Pelihan Umum (KPU).

Kepala LKPP Hendrar Pripengadaanakan, pendampingan yang dilakukan LKPP merupakan sebuah kewajiban LKPP demi menciptakan Pilkada yang aman, tertib dan kondusif sehingga akan membuahkan hasil Pilkada yang terbaik.

“Prinsipnya kami di LKPP siap mendampingi (proses) pengadaan logistiknya. Karena kita juga punya tanggung jawab untuk mensukseskan pelaksanaan pilkada agar menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik yang akan memimpin Daerah,” ujar Hendrar dalam keterangan tertulis, Kamis (22/8/2024).

Sementara itu, Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengucapkan rasa terima kasih karena pendampingan dari LKPP, pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar.

Dia menyebut, diharapkan Pilkada 2024 juga mendapatkan pendampingan penuh untuk mengantisipasi hambatan dan tantangan yang kemungkinan terjadi.

“Berbeda dengan Pemilu 2024, Pilkada ini proses pengadaannya lebih singkat karena hanya membutuhkan waktu 60 hari dengan jumlah TPS yang tidak sebanyak Pemilu, oleh sebab itu akan berimbas kepada proses pengadaannya,” ujar Afifuddin.

Direktur Pasar Pengadaan Digital LKPP Yulianto Prihandoyo menuturkan, dalam memenuhi kebutuhan logistik Pilkada 2024, dapat menggunakan metode e-purchasing melalui Katalog Elektronik Sektoral yang dikelola oleh KPU RI.

Namun, ia mengatakan meskipun proses pengadaan barang dan jasa melalui Katalog Elektronik Sektoral, LKPP tetap memberikan pendampingan penuh kepada KPU agar proses pengadaannya berjalan sesuai dengan prinsip pengadaan.

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran Pemilu 2024 per 1 Agustus 2024 mencapai Rp29,8 triliun.

"Realisasi itu sekitar 78 persen dari pagu Rp38,2 triliun," jelas Menteri Keuangan Sri Muyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Sri Mulyani merinci, anggaran yang disalurkan melalui KPU dan Bawaslu sebesar Rp27,1 triliun untuk digunakan sebagai honorarium badan, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta dukungan operasional.

Anggaran ini juga digunakan untuk honorarium pengawas, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemilu, pengawasan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan operasional peengawas.

Kemudian melalui 14 Kementerian/Lembaga sebesar Rp2,7 triliun untuk digunakan pengamanan pemilu serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyaraat, pemenuhan almatsus pengamanan pemilu, koordinasi pelayanan pemilu serentak, pengelolaan pemilu dan penguatan partai politik, dan supervisi penyelesaian permasalahan hukum.

Selanjutnya dana ini juga digunakan untuk desiminasi informasi pemilu serentak, pemantauan persidangan perkara pemilu, pengawasan atas akuntabilitas pemilu dan pilkada, layanan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik dalam penyelenggaran pemilu serta keamanaan siber dalam pelaksanaan pemilu.

Dengan realisasi ini, maka alokasi anggaran pemilu sejak 2022 sampai dengan 2024 mencapai Rp71,2 triliun. Rinciannya, realisasi 2022 sebesar Rp31 triliun, pada 2023 sebesar Rp29,9 triliun, dan 2024 sebesar Rp38,2 triliun.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta: Para pelaku pengadaan barang dan jasa didorong melek terhadap perkembangan teknologi. Perlu ada sosialisasi yang dilakukan agar pelaku pengadaan barang dan jasa bisa terus memperbarui diri dengan kecanggihan teknologi.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kosmas Damianus Lana, dalam acara “BIMTEK E-Catalogue V6.0 2024” yang digelar AYOOKlik. Sebanyak hampir 300 orang yang didominasi Pejabat Pengadaan (PP) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari berbagai kementerian, lembaga, badan dan pemerintah provinsi dan daerah di NTT hadir dalam acara tersebut.

“Sebagai manusia pembelajar, saya mengajak seluruh pelaku pengadaan untuk melek Teknologi Informasi. Cara belanja baru menggunakan katalog elektronik, dengan amanat pemanfaatan produk dalam negeri ini adalah suatu kehormatan," ujar Kosmas, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 10 Agustus 2024.

Baca Juga: Demi Infrastruktur Berkualitas, Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa Digalakkan

Dia juga mengapresiasi upaya sinergisitas yang dilakukan pihak penyedia seperti AYOOKlik dalam mengadakan sosialisasi rutin kepada seluruh perangkat daerah di seluruh Indonesia untuk lebih aware dan terus memperbarui diri dengan kecanggihan teknologi informasi, khususnya yang berkaitan dengan pembelanjaan/pengadaan barang dan jasa.
Sementara itu, Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Katalog Elektronik LKPP, Devi Yanurida, menegaskan pentingnya manajemen akun khususnya pihak penyedia, terutama dalam hal informasi penayangan produk.

(AZF)

JAKARTA, investor.id - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita banyak aset dalam rangka penyidikan kasus dugaan suap terkait proyek di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Jawa Bagian Tengah. Total nilai aset yang disita mencapai puluhan miliar rupiah.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menuturkan, sejak tanggal 22 Juli sampai 2  Agustus 2024, penyidik KPK melakukan serangkaian upaya paksa berupa penggeledahan, penyitaan dan pemasangan plang (tanda penyitaan) di tiga kota/kabupaten yaitu Jakarta, Semarang, dan Purwokerto.

“Total yang disita adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp 27.433.065.497,” ungkap Tessa, Jumat (9/8/2024).

Aset-aset yang disita terdiri dari sembilan unit rumah dan tanah dengan nilai sekurang-kurangnya Rp 8.685.000.000; enam deposito dari dua bank dengan nilai total Rp 10.268.065.497.

Kemudian, empat obligasi pada 2 bank dengan nilai masing-masing Rp 4 miliar dengan bunga Rp 600 juta serta Rp2,28 miliar dengan bunga Rp 300 juta. Ada juga penyitaan uang tunai senilai Rp 1,38 miliar.

Dalam kasus ini, KPK menahan pejabat pembuat komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian (PPK BTP) Semarang, Yofi Oktarisza (YO). KPK menetapkan Yofi sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Kasus yang menyeret Yofi adalah pengembangan dari kasus suap di DJKA, dengan sejumlah pihak sudah diproses hukum. Mereka antara lain pemilik perusahaan PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto; PPK BTP Semarang, Bernard Hasibuan; serta Kepala BTP Semarang, Putu Sumarjaya.

Yofi adalah PPK atas 18 paket pekerjaan barang dan jasa lanjutan PPK sebelumnya serta 14 paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa baru di lingkup BTP Semarang. Saat Yofi menjadi PPK, Dion adalah rekanan yang memperoleh sejumlah proyek. Dion diketahui turut membantu Yofi menerima setoran dari rekanan yang lain demi mendapatkan proyek.

“Atas bantuan tersebut, PPK termasuk tersangka YO menerima fee dari rekanan termasuk saudara DRS (Dion Renato Sugiarto) dengan besaran 10% sampai dengan 20% dari nilai paket pekerjaan yang diperuntukkan," tutur Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, Kamis (13/6/2024).

Atas persentase itu, PPK mendapatkan fee 4%; BPK 1% sampai 1,5%; Itjen Kemenhub 0,5%; pokja pengadaan 0,5%; serta Kepala BTP 3%. Rekanan juga memberikan fee supaya proses pelaksanaan pekerjaan bisa lancar, termasuk untuk pencairan termin. Pemberian fee tetap dijalankan ke PPK yang menggantikan PPK awal ketika lelang paket pekerjaan.

“Saudara DRS ditunjuk oleh tersangka YO untuk mengumpulkan fee dari rekanan lain yang mengerjakan paket pekerjaan dengan tersangka YO sebagai PPK pekerjaan tersebut yang selanjutnya diberikan kepada tersangka YO," ungkap Asep.

Pencatatan atas fee yang dikumpulkan itu dilakukan oleh bagian keuangan perusahaan Dion, yakni Any Sisworartri serta Suyanto. Atas fee yang dikumpulkan Dion, Yofi memperoleh deposito yang lalu dialihkan ke bentuk obligasi, tanah, logam mulia, reksa dana, hingga kendaraa Innova serta Jazz.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JEPARA -- Pemerintah Kabupaten Jepara menggelar acara Temu Bisnis yang melibatkan para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) se Kabupaten Jepara di Pendopo Kartini, Kantor Bupati Jepara, Jawa Tengah. Acara ini bertujuan untuk melibatkan pelaku UMK dalam transformasi digital pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem e-purchasing, serta mendorong pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) melalui UMK di Kabupaten Jepara.

Temu Bisnis ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Jepara dan Mbizmarket, Mitra Resmi Toko Daring LKPP. Sejak tahun 2023, Kabupaten Jepara berkomitmen memanfaatkan kanal Toko Daring untuk transformasi pengadaan digital barang dan jasa pemerintah. Komitmen ini terbukti dengan pencatatan belanja Pemerintah Kabupaten Jepara sebesar Rp 52 miliar melalui kanal Toko Daring.

“Saya mengharapkan kinerja seperti ini dipertahankan, kalau perlu ditingkatkan lagi. Termasuk dalam hal belanja produk Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), di mana hampir 100% anggaran dibelanjakan untuk Produk Dalam Negeri (PDN),” ujar Edy Supriatna, ATD., S.H., M.M, PJ Bupati Jepara, dalam sambutannya pada pembukaan acara Temu Bisnis.

Transformasi pengadaan digital barang dan jasa melalui sistem e-purchasing di Toko Daring ini juga mendorong efisiensi dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Jepara, sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021. Hingga Desember 2023, lebih dari 900 pelaku UMK di Kabupaten Jepara telah bergabung sebagai penyedia di Mitra Resmi Toko Daring LKPP. Transaksi yang dicatatkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jepara melalui platform Mbizmarket telah mencapai lebih dari Rp 50 miliar.

Selain pengadaan barang dan jasa, Pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) juga mendorong pengadaan digital perjalanan dinas dengan melibatkan pelaku UMK yang tergabung dalam agen travel lokal di daerah masing-masing. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan perjalanan dinas.

Ketua LKPP RI, Hendrar Prihadi mengapresiasi Pemerintah Daerah yang telah berinisiatif mendorong transformasi pengadaan digital barang dan jasa pemerintah dengan bekerja sama dengan marketplace mitra daring LKPP. Ia menyebut marketplace mitra toko daring LKPP memberikan banyak kemudahan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pelaku UMKM di daerah.

"Kami juga mengapresiasi marketplace mitra Toko Daring LKPP dengan ekosistem yang didukung oleh UMKM agen travel lokal, yang dapat memberikan opsi harga dari lima penyedia agen travel lokal sekaligus untuk keperluan perjalanan dinas pemerintah. Ini adalah terobosan yang bagus dan pertama di Indonesia,” ujar dia.

Dalam kegiatan Temu Bisnis antara UMK dan OPD juga dilakukan sosialisasi fitur MbizTravel di Pemerintah Kabupaten Jepara, yang mengatur perjalanan dinas melalui Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dengan lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, serta terhubung dengan banyak agen travel lokal di daerah.

CEO & COO Mbiz Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan mendukung transformasi pengadaan digital barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Jepara melalui platform Mbizmarket. Oleh karena itu ia mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Jepara untuk beralih ke travel lokal, mendukung pelaku usaha agen travel lokal di Kabupaten Jepara.

"Kami memberikan akses 24/7 bagi OPD Kabupaten Jepara ke Online Travel Agent (OTA) yang merupakan agen travel lokal yang bergabung ke satu-satunya ekosistem marketplace travel di Indonesia. Dengan termin pembayaran yang fleksibel, pembayaran yang dapat dilakukan secara online, menerima pembayaran dengan Kartu Kredit Indonesia versi QRIS, dengan nilai transaksi maksimal hingga Rp 10.000.000 sekali pembelian. Jangan lewatkan kesempatan untuk menyederhanakan perencanaan perjalanan dinas anda, dan mendukung bisnis agen travel lokal di Kabupaten Jepara,” ujar dia.