IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, pengenaan bea impor hingga 200 persen akan berlaku bagi seluruh negara yang hendak berjualan produk jadi di dalam negeri.

Zulhas menjelaskan, nantinya yang akan merekomendasikan pengenaan bea impor adalah Komisi Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). Adapun tujuh barang yang akan menjadi pengawasan KPPI adalah tekstil produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, perangkat elektronik, produk kecantikan, barang tekstil sudah jadi, dan alas kaki.

"Nanti dia yang menentukan, bisa 10 persen bisa 200 persen, terserah mereka (KPPI) bukan saya, dari mana (negaranya), dari mana saja, tidak negara negara tertentu, dari seluruh dunia," ujar Zulhas saat ditemui usai menghadiri acara Seminar dan Pameran Rantai Pasok Konstruksi Baja di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Zulhas mengatakan, kebijakan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) ini dalam rangka melindungi industri dalam negeri, yang pasarnya dinilai terkikis akibat membanjirnya barang impor yang masuk ke Indonesia.

Lebih jauh, dia menjelaskan, nantinya tim komite tersebut akan menganalisis setidaknya dalam kurun waktu tiga tahun terkait frekuensi impor tujuh komoditas tersebut, serta dampaknya ke industri dalam negeri, sebelum pengenaan BMTP dan BMAD diterapkan.

"Kemarin rapat lagi, apa caranya (melindungi industri dalam negeri), maka dikenakan bea masuk anti dumping, dan bea masuk tindakan pengamanan, siapa yang melakukan, ada namanya komite anti dumping, nanti dilihat selama tiga tahun bagaimana impornya," kata Zulhas.

"Kalau pesat, maka akan dikenakan tarif namanya bea masuk anti dumping, itu angkanya bisa 10 persen atau lebih, terserah mereka (komite)," katanya.

Adapun besaran BMAD dan BMPT akan tertuang dalam aturan yang akan segera diterbitkan. Namun, dia membantah bea masuk mesti dipatok sebesar 200 persen.

(YNA)

1. Gratis Selama 6 Bulan, Ini Rute dan Jadwal Operasional Biskita Trans Depok

Pemerintah Kota Depok akan menggratiskan tarif Biskita Trans Depok selama enam bulan pertama beroperasi. Pemerintah berharap moda transportasi ini dapat menjadi solusi kemacetan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Depok Zamrowi mengatakan, digratiskannya tarif Biskita Trans Depok dilakukan demi menarik minat masyarakat, sekaligus memperkenalkan moda transportasi baru ini.

"Sambil kan kalau kita Rp 0 itu diharapkan minat warga naik dulu, menikmati dulu. Ini kan budaya baru, transportasi baru. Jadi ada banyak hal yang harus kita persiapkan," tutur Zamrowi kepada Kompas.com beberapa waktu lalu.

Simak jadwalnya di sini

2. Menyoal Wacana Bea Masuk 200 Persen Produk Impor China

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan, pemerintah kini mewacanakan pengenaan bea masuk hingga 200 persen atas impor barang yang berasal dari China.

Rencana pengenaan pajak ini merupakan respons atas membludaknya produk China di pasaran yang membuat banyak pelaku industri dalam negeri kesulitan bersaing. Belum lama ini, kebijakan serupa juga dijalankan di Uni Eropa.

Pada Juni lalu, organisasi supranasional itu mengumumkan akan mengenakan pajak besar-besaran impor kendaraan elektrik dari Tiongkok. Alasannya untuk melindungi produsen mobil listrik lokal yang mulai tergerus pangsa pasarnya.

Baca artikel selengkapnya di sini

3. Rupiah Tertekan, Sri Mulyani Sebut Subsidi Energi Berpotensi Meningkat

Belanja subsidi energi pemerintah diproyeksi mengalami peningkatan signifikan pada paruh kedua tahun 2024. Hal ini selaras dengan perubahan sejumlah komponen pembentuk subsidi, yakni nilai tukar rupiah dan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, di tengah fluktuasi harga minyak mentah dan pelemahan nilai tukar rupiah, pemerintah tidak melakukan penyesuaian terhadap harga komoditas energi subsidi.

Hal ini bakal berdampak terhadap kenaikan kompensasi yang perlu dibayarkan pemerintah kepada badan usaha penugasan.

"Subsidi dan kompensasi diperkirakan akan meningkat dan ini tujuannya masyarakat masih bisa memiliki space, terlindungi dari tekanan-tekanan yang muncul," kata dia, dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).

1. Gratis Selama 6 Bulan, Ini Rute dan Jadwal Operasional Biskita Trans Depok

Pemerintah Kota Depok akan menggratiskan tarif Biskita Trans Depok selama enam bulan pertama beroperasi. Pemerintah berharap moda transportasi ini dapat menjadi solusi kemacetan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Depok Zamrowi mengatakan, digratiskannya tarif Biskita Trans Depok dilakukan demi menarik minat masyarakat, sekaligus memperkenalkan moda transportasi baru ini.

"Sambil kan kalau kita Rp 0 itu diharapkan minat warga naik dulu, menikmati dulu. Ini kan budaya baru, transportasi baru. Jadi ada banyak hal yang harus kita persiapkan," tutur Zamrowi kepada Kompas.com beberapa waktu lalu.

Simak jadwalnya di sini

2. Menyoal Wacana Bea Masuk 200 Persen Produk Impor China

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan, pemerintah kini mewacanakan pengenaan bea masuk hingga 200 persen atas impor barang yang berasal dari China.

Rencana pengenaan pajak ini merupakan respons atas membludaknya produk China di pasaran yang membuat banyak pelaku industri dalam negeri kesulitan bersaing. Belum lama ini, kebijakan serupa juga dijalankan di Uni Eropa.

Pada Juni lalu, organisasi supranasional itu mengumumkan akan mengenakan pajak besar-besaran impor kendaraan elektrik dari Tiongkok. Alasannya untuk melindungi produsen mobil listrik lokal yang mulai tergerus pangsa pasarnya.

Baca artikel selengkapnya di sini

3. Rupiah Tertekan, Sri Mulyani Sebut Subsidi Energi Berpotensi Meningkat

Belanja subsidi energi pemerintah diproyeksi mengalami peningkatan signifikan pada paruh kedua tahun 2024. Hal ini selaras dengan perubahan sejumlah komponen pembentuk subsidi, yakni nilai tukar rupiah dan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, di tengah fluktuasi harga minyak mentah dan pelemahan nilai tukar rupiah, pemerintah tidak melakukan penyesuaian terhadap harga komoditas energi subsidi.

Hal ini bakal berdampak terhadap kenaikan kompensasi yang perlu dibayarkan pemerintah kepada badan usaha penugasan.

"Subsidi dan kompensasi diperkirakan akan meningkat dan ini tujuannya masyarakat masih bisa memiliki space, terlindungi dari tekanan-tekanan yang muncul," kata dia, dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).

1. Gratis Selama 6 Bulan, Ini Rute dan Jadwal Operasional Biskita Trans Depok

Pemerintah Kota Depok akan menggratiskan tarif Biskita Trans Depok selama enam bulan pertama beroperasi. Pemerintah berharap moda transportasi ini dapat menjadi solusi kemacetan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Depok Zamrowi mengatakan, digratiskannya tarif Biskita Trans Depok dilakukan demi menarik minat masyarakat, sekaligus memperkenalkan moda transportasi baru ini.

"Sambil kan kalau kita Rp 0 itu diharapkan minat warga naik dulu, menikmati dulu. Ini kan budaya baru, transportasi baru. Jadi ada banyak hal yang harus kita persiapkan," tutur Zamrowi kepada Kompas.com beberapa waktu lalu.

Simak jadwalnya di sini

2. Menyoal Wacana Bea Masuk 200 Persen Produk Impor China

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan, pemerintah kini mewacanakan pengenaan bea masuk hingga 200 persen atas impor barang yang berasal dari China.

Rencana pengenaan pajak ini merupakan respons atas membludaknya produk China di pasaran yang membuat banyak pelaku industri dalam negeri kesulitan bersaing. Belum lama ini, kebijakan serupa juga dijalankan di Uni Eropa.

Pada Juni lalu, organisasi supranasional itu mengumumkan akan mengenakan pajak besar-besaran impor kendaraan elektrik dari Tiongkok. Alasannya untuk melindungi produsen mobil listrik lokal yang mulai tergerus pangsa pasarnya.

Baca artikel selengkapnya di sini

3. Rupiah Tertekan, Sri Mulyani Sebut Subsidi Energi Berpotensi Meningkat

Belanja subsidi energi pemerintah diproyeksi mengalami peningkatan signifikan pada paruh kedua tahun 2024. Hal ini selaras dengan perubahan sejumlah komponen pembentuk subsidi, yakni nilai tukar rupiah dan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, di tengah fluktuasi harga minyak mentah dan pelemahan nilai tukar rupiah, pemerintah tidak melakukan penyesuaian terhadap harga komoditas energi subsidi.

Hal ini bakal berdampak terhadap kenaikan kompensasi yang perlu dibayarkan pemerintah kepada badan usaha penugasan.

"Subsidi dan kompensasi diperkirakan akan meningkat dan ini tujuannya masyarakat masih bisa memiliki space, terlindungi dari tekanan-tekanan yang muncul," kata dia, dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Simak selengkapnya di sini

4. ASDP Wajibkan Penumpang Beli Tiket Online via Ferizy, Simak Caranya

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara online melalui Ferizy.

Hal ini sehubungan dengan diluncurkan program "Say No to Calo" yang diberlakukan mulai Senin (1/7) di empat pelabuhan utama yaitu Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk.

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin mengatakan pihaknya secara aktif dan berkelanjutan melakukan sosialisasi pembelian tiket ferry secara online via Ferizy.

Menurutnya, pembelian tiket secara online via Ferizy memberikan banyak manfaat bagi pengguna jasa antara lain lebih cepat dan dapat meminimalisir antrean di pelabuhan.

Selengkapnya baca di sini

5. BPJS Kesehatan Terancam Defisit, Kenaikan Iuran Jadi Solusi

Koordinator Adokasi BPSJ Watch Timboel Siregar menilai, kenaikan iuran BPJS Kesehatan bisa menjadi solusi menyelamatkan bayang-bayang defisit keuangan di tahun ini.

Timboel mengatakan, iuran BPJS Kesehatan seharusnya dilakukan penyesuaian sejak tahun 2022. Pasalnya kenaikan terakhir terjadi di tahun 2020. Sedangkan Peraturan Presiden No 59 Tahun 2024 mengamanatkan besaran iuran ditinjau paling lama 2 tahun sekali.

"Artinya jika tahun ini juga tidak ada kenaikan ancamanan defisit itu emang semakin besar," urai Timboel.

Selengkapnya simak di sini

1. Gratis Selama 6 Bulan, Ini Rute dan Jadwal Operasional Biskita Trans Depok

Pemerintah Kota Depok akan menggratiskan tarif Biskita Trans Depok selama enam bulan pertama beroperasi. Pemerintah berharap moda transportasi ini dapat menjadi solusi kemacetan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Depok Zamrowi mengatakan, digratiskannya tarif Biskita Trans Depok dilakukan demi menarik minat masyarakat, sekaligus memperkenalkan moda transportasi baru ini.

"Sambil kan kalau kita Rp 0 itu diharapkan minat warga naik dulu, menikmati dulu. Ini kan budaya baru, transportasi baru. Jadi ada banyak hal yang harus kita persiapkan," tutur Zamrowi kepada Kompas.com beberapa waktu lalu.

Simak jadwalnya di sini

2. Menyoal Wacana Bea Masuk 200 Persen Produk Impor China

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan, pemerintah kini mewacanakan pengenaan bea masuk hingga 200 persen atas impor barang yang berasal dari China.

Rencana pengenaan pajak ini merupakan respons atas membludaknya produk China di pasaran yang membuat banyak pelaku industri dalam negeri kesulitan bersaing. Belum lama ini, kebijakan serupa juga dijalankan di Uni Eropa.

Pada Juni lalu, organisasi supranasional itu mengumumkan akan mengenakan pajak besar-besaran impor kendaraan elektrik dari Tiongkok. Alasannya untuk melindungi produsen mobil listrik lokal yang mulai tergerus pangsa pasarnya.

Baca artikel selengkapnya di sini

3. Rupiah Tertekan, Sri Mulyani Sebut Subsidi Energi Berpotensi Meningkat

Belanja subsidi energi pemerintah diproyeksi mengalami peningkatan signifikan pada paruh kedua tahun 2024. Hal ini selaras dengan perubahan sejumlah komponen pembentuk subsidi, yakni nilai tukar rupiah dan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, di tengah fluktuasi harga minyak mentah dan pelemahan nilai tukar rupiah, pemerintah tidak melakukan penyesuaian terhadap harga komoditas energi subsidi.

Hal ini bakal berdampak terhadap kenaikan kompensasi yang perlu dibayarkan pemerintah kepada badan usaha penugasan.

"Subsidi dan kompensasi diperkirakan akan meningkat dan ini tujuannya masyarakat masih bisa memiliki space, terlindungi dari tekanan-tekanan yang muncul," kata dia, dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Simak selengkapnya di sini

4. ASDP Wajibkan Penumpang Beli Tiket Online via Ferizy, Simak Caranya

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara online melalui Ferizy.

Hal ini sehubungan dengan diluncurkan program "Say No to Calo" yang diberlakukan mulai Senin (1/7) di empat pelabuhan utama yaitu Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk.

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin mengatakan pihaknya secara aktif dan berkelanjutan melakukan sosialisasi pembelian tiket ferry secara online via Ferizy.

Menurutnya, pembelian tiket secara online via Ferizy memberikan banyak manfaat bagi pengguna jasa antara lain lebih cepat dan dapat meminimalisir antrean di pelabuhan.

Selengkapnya baca di sini

5. BPJS Kesehatan Terancam Defisit, Kenaikan Iuran Jadi Solusi

Koordinator Adokasi BPSJ Watch Timboel Siregar menilai, kenaikan iuran BPJS Kesehatan bisa menjadi solusi menyelamatkan bayang-bayang defisit keuangan di tahun ini.

Timboel mengatakan, iuran BPJS Kesehatan seharusnya dilakukan penyesuaian sejak tahun 2022. Pasalnya kenaikan terakhir terjadi di tahun 2020. Sedangkan Peraturan Presiden No 59 Tahun 2024 mengamanatkan besaran iuran ditinjau paling lama 2 tahun sekali.

"Artinya jika tahun ini juga tidak ada kenaikan ancamanan defisit itu emang semakin besar," urai Timboel.

Selengkapnya simak di sini

MENTERI Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan, pemerintah kini mewacanakan pengenaan bea masuk hingga 200 persen atas impor barang yang berasal dari China (Kompas.com, 5/7/2024).

Rencana pengenaan pajak ini merupakan respons atas membludaknya produk China di pasaran yang membuat banyak pelaku industri dalam negeri kesulitan bersaing.

Belum lama ini, kebijakan serupa juga dijalankan di Uni Eropa. Pada Juni lalu, organisasi supranasional itu mengumumkan akan mengenakan pajak besar-besaran impor kendaraan elektrik dari Tiongkok.

Alasannya untuk melindungi produsen mobil listrik lokal yang mulai tergerus pangsa pasarnya.

Meski kedua pemerintahan telah mengadakan perundingan, resolusi yang dihasilkan tetap tidak menguntungkan bagi China. Mulai 4 Juli, impor mobil elektrik asal negeri tirai bambu tersebut resmi dikenai tarif hingga 37,6 persen di Uni Eropa.

Bukan hanya Indonesia dan Uni Eropa saja yang berupaya mengganjal arus impor produk Tiongkok dengan tarif pajak yang tinggi.

Sejak 2018, China dan Amerika Serikat telah terlibat dalam aksi saling pajak atas impor barang dari satu sama lain. Bahkan, pada Mei lalu, pemerintahan Joe Biden kembali menaikkan tarif impor terhadap sejumlah barang asal China senilai 18 miliar dollar AS (Rp 293 triliun).

Dampak perang dagang antara kedua adidaya manufaktur global ini ikut berimbas ke banyak negara lain. Untuk menghindari kerugian, banyak industri di Tiongkok akhirnya mengalihkan ekspor ke negara lainnya yang tidak mengenakan tarif.

Akibatnya, sejumlah kawasan kebanjiran barang asal China. Karena harganya yang relatif lebih murah, produk-produk tersebut justru mengancam keberlanjutan dari pelaku industri lokal.

Sejumlah pemerintah, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, kerap menuding aksi China tersebut sebagai bagian politik dumping.

Ini menjadi alasan mengapa Uni Eropa, India, dan Turkiye, menjadi beberapa dari banyaknya negara yang mulai mengenakan tarif pajak tinggi atas barang dari China. Turkiye, misalnya, mengenakan pajak 40 persen atas impor kendaraan dari Tiongkok.

Namun, di ASEAN, adanya kesepakatan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Tiongkok (ACFTA) menyebabkan minimnya negara ASEAN yang mengenakan tarif khusus atas impor dari China. Karenanya, ASEAN kini menjadi pasar utama bagi eksportir China.

Sepanjang 2023, ekspor China ke Amerika Serikat turun tajam 13,1 persen senilai 35 miliar dollar AS (Rp 571 triliun).

Sementara itu, ekspor ke ASEAN tetap tinggi sebesar 520 miliar dollar AS (Rp 8.489 triliun). Dengan demikian, ASEAN sekarang menjadi tujuan terbesar ekspor China dengan porsi di atas 15 persen, melampaui Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Dari segi konsumen, produk China yang dibanderol harga murah menjadi daya tarik tersendiri. Hasilnya, segmentasi pasar produk asal China berkembang cepat menyaingi produk lokal yang harganya relatif lebih tinggi karena biaya produksinya memang lebih besar.

MENTERI Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan, pemerintah kini mewacanakan pengenaan bea masuk hingga 200 persen atas impor barang yang berasal dari China (Kompas.com, 5/7/2024).

Rencana pengenaan pajak ini merupakan respons atas membludaknya produk China di pasaran yang membuat banyak pelaku industri dalam negeri kesulitan bersaing.

Belum lama ini, kebijakan serupa juga dijalankan di Uni Eropa. Pada Juni lalu, organisasi supranasional itu mengumumkan akan mengenakan pajak besar-besaran impor kendaraan elektrik dari Tiongkok.

Alasannya untuk melindungi produsen mobil listrik lokal yang mulai tergerus pangsa pasarnya.

Meski kedua pemerintahan telah mengadakan perundingan, resolusi yang dihasilkan tetap tidak menguntungkan bagi China. Mulai 4 Juli, impor mobil elektrik asal negeri tirai bambu tersebut resmi dikenai tarif hingga 37,6 persen di Uni Eropa.

Bukan hanya Indonesia dan Uni Eropa saja yang berupaya mengganjal arus impor produk Tiongkok dengan tarif pajak yang tinggi.

Sejak 2018, China dan Amerika Serikat telah terlibat dalam aksi saling pajak atas impor barang dari satu sama lain. Bahkan, pada Mei lalu, pemerintahan Joe Biden kembali menaikkan tarif impor terhadap sejumlah barang asal China senilai 18 miliar dollar AS (Rp 293 triliun).

Dampak perang dagang antara kedua adidaya manufaktur global ini ikut berimbas ke banyak negara lain. Untuk menghindari kerugian, banyak industri di Tiongkok akhirnya mengalihkan ekspor ke negara lainnya yang tidak mengenakan tarif.

Akibatnya, sejumlah kawasan kebanjiran barang asal China. Karena harganya yang relatif lebih murah, produk-produk tersebut justru mengancam keberlanjutan dari pelaku industri lokal.

Sejumlah pemerintah, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, kerap menuding aksi China tersebut sebagai bagian politik dumping.

Ini menjadi alasan mengapa Uni Eropa, India, dan Turkiye, menjadi beberapa dari banyaknya negara yang mulai mengenakan tarif pajak tinggi atas barang dari China. Turkiye, misalnya, mengenakan pajak 40 persen atas impor kendaraan dari Tiongkok.

Namun, di ASEAN, adanya kesepakatan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Tiongkok (ACFTA) menyebabkan minimnya negara ASEAN yang mengenakan tarif khusus atas impor dari China. Karenanya, ASEAN kini menjadi pasar utama bagi eksportir China.

Sepanjang 2023, ekspor China ke Amerika Serikat turun tajam 13,1 persen senilai 35 miliar dollar AS (Rp 571 triliun).

Sementara itu, ekspor ke ASEAN tetap tinggi sebesar 520 miliar dollar AS (Rp 8.489 triliun). Dengan demikian, ASEAN sekarang menjadi tujuan terbesar ekspor China dengan porsi di atas 15 persen, melampaui Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Dari segi konsumen, produk China yang dibanderol harga murah menjadi daya tarik tersendiri. Hasilnya, segmentasi pasar produk asal China berkembang cepat menyaingi produk lokal yang harganya relatif lebih tinggi karena biaya produksinya memang lebih besar.

Skala produksi besar, biaya tenaga kerja rendah, dan banyaknya dukungan subsidi pemerintah menjadi sejumlah alasan mengapa harga produk China bisa jauh lebih murah.

Pemerintah Amerika Serikat, sejak masa kepresidenan Donald Trump, telah lama menuding aksi ini sebagai bentuk penetapan harga predatoris (predatory pricing).

Meski sulit membuktikan keabsahannya, alasan ini menjadi salah satu penyebab utama dimulainya perang dagang antara kedua negara adidaya tersebut pada 2018.

Banyaknya segmen pasar domestik yang lebih memilih produk China sempat membuat neraca dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok defisit hingga 419 miliar dollar AS (Rp 6.841 triliun) sepanjang 2018. Hal ini pun disambut dengan lonjakan tarif impor oleh pemerintahan Trump.

Hal yang sama juga mendasari Uni Eropa kini memutuskan untuk mengenakan pajak tinggi impor mobil elektrik dari Tiongkok.

Di China, industri kendaraan listrik menjadi salah satu sektor prioritas yang paling banyak memperoleh subsidi dari pemerintah.

Banyak pihak menilai besarnya bantuan ini dilatarbelakangi upaya pemerintah China membangun keunggulan di pasar kendaraan elektrik global.

Dengan banyaknya subsidi, produsen mobil listrik di China bisa menawarkan produk dengan harga rendah, meski sebenarnya masih merugi.

Sebaliknya, di Uni Eropa, tingginya biaya riset dan produksi yang tidak disertai subsidi pemerintah membuat harga mobil yang ditawarkan tidak bisa sama rendahnya.

Akhirnya, Uni Eropa menjalankan upaya proteksionisme dengan menaikkan pajak impor kendaraan listrik dari China. Dengan demikian, harga seluruh produknya menjadi seimbang di pasaran.

Berkaca dari kasus-kasus tersebut, rencana pemerintah menaikkan bea masuk atas barang asal China sebenarnya bisa menjadi langkah tepat melindungi industri dalam negeri.

Meski hambatan tarif terbilang jarang di Indonesia, berbagai bentuk lain kebijakan proteksionisme sebenarnya sudah lama diterapkan.

Kebijakan lisensi impor dan belanja instansi pemerintah paling sedikit 40 persen dari produk lokal menjadi sejumlah contohnya. Pemblokiran Tiktok Shop pada tahun lalu, juga menjadi bentuk proteksionisme, meski menuai pro-kontra di masyarakat karena dinilai berlebihan (Kompas.id, 4/10/2023).

Menaikkan tarif impor bisa menjadi upaya proteksionisme tambahan yang sesuai dengan kondisi industri saat ini.

Pasalnya, sejumlah industri manufaktur padat karya, seperti tekstil, mainan, dan kerajinan keramik, terus tergerus dengan meningkatnya arus impor barang dari China.

Soal dampak impor, industri tekstil senantiasa menjadi percontohan karena memang menjadi sektor yang terdampak paling parah. Setiap tahunnya, volume impor tekstil bisa melebihi 2 juta ton (Kompas.com, 30/3/2023). Lebih dari 30 persen di antaranya berasal dari China.

Di sisi lain, penjualan tekstil dan garmen dari produsen dalam negeri justru terus menurun karena pangsa pasar dalam negeri dipenuhi barang impor, sementara pangsa ekspor juga minim (Kompas.id, 27/6/2024).

Akibatnya, banyak usaha tekstil dan garmen pada akhirnya gulung tikar. Sepanjang Januari hingga Mei 2024, lebih dari 10.800 orang telah kehilangan pekerjaan dari sektor tekstil dan produk tekstil (Kompas.id, 3/7/2024).

Intervensi pemerintah lewat kenaikan bea impor bisa menjadi upaya mengembalikan pangsa pasar tersebut.

Meski demikian, keputusan ini tentu tidak akan lepas dari pro-kontra di masyarakat. Pasalnya, ada dua kepentingan terlibat yang saling bertolak belakang, antara konsumen dan pelaku usaha.

Jika dinaikkan, maka harga barang impor asal China akan mengalami kenaikan dan berdampak pada daya belinya di masyarakat. Namun, jika dibiarkan, produk-produk impor tersebut akan semakin menggerus pangsa pasar dari industri dalam negeri.

Ini menjadi hal yang penting dipertimbangkan dalam menetapkan batasan produk dan besaran tarif yang sesuai. Dampaknya harus berimbang agar industri dalam negeri tetap dapat terlindungi tanpa merugikan daya beli masyarakat.

Selain itu, penting juga memperhitungkan reaksi yang akan timbul dari pemerintah China terhadap kebijakan proteksionisme tersebut.

Uni Eropa, misalnya, kini menghadapi risiko adanya aksi resiprokal pemerintah China menaikkan tarif impor atas sejumlah komoditas ekspor unggulan Eropa.

Namun, dalam kasus Indonesia, kecil kemungkinan akan ada aksi resiprokal menaikkan bea impor juga oleh pemerintah China. Jikapun ada, dampaknya mungkin akan minim.

Pasalnya, selain karena kuatnya hubungan diplomatik, komoditas utama ekspor Indonesia ke China didominasi bukan oleh barang jadi, melainkan bahan mentah seperti batu bara, feronikel, minyak sawit, dan hasil pertambangan lainnya.

Komoditas tersebut sangat dibutuhkan oleh ekonomi China dan sulit untuk disubstitusi. Menaikkan tarif impor justru hanya akan membuat harga beli akhir meningkat dan tidak signifikan mengurangi volume impor komoditas.

Seperti di Uni Eropa, terlebih lagi dengan relasi dagang yang saat ini sangat kuat, besar kemungkinan pemerintah China akan mengupayakan diskusi dengan pemerintah Indonesia untuk menemukan resolusi yang lebih baik.

Bisa jadi, ada peluang kerja sama ekonomi dan teknologi yang ditawarkan sebagai opsi selain proteksionisme. Namun, untuk yang tersedia saat ini, menaikkan tarif impor menjadi opsi yang paling sesuai untuk melindungi industri dalam negeri.

Wacana tarif bea masuk (impor) 200% membuat pihak China waswas. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pun menegaskan wacana ini telah membuat salah tafsir dan berbagai spekulasi dari pihak China.

Indonesia ingin menjaga hubungan baik sebagai mitra, terutama dengan China yang memiliki hubungan timbal balik yang besar.

"Indonesia tidak ingin sekadar mengekor bebek saja kepada negara-negara tertentu padahal kita memiliki kepentingan nasional yang harus diamankan. Karena itu terkait penerapan tarif 200% dari Tiongkok perlu diklarifikasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan salah tafsir dari partner kita," ujar Luhut dalam keterangan tertulis Jumat (5/7/2024).

Luhut menegaskan China adalah salah satu mitra strategis Indonesia dalam perdagangan dan investasi. Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga hubungan baik ini dengan terus berkomunikasi dan berdialog terkait langkah-langkah kebijakan antar kedua negara.

"Kami ingin memastikan bahwa hubungan baik Indonesia dengan negara mitra terus mengedepankan prinsip saling percaya, saling menghargai, dan saling melengkapi. Saya memahami betul kemitraan strategis dengan negara sahabat adalah kemitraan yang senasib sepenanggungan, khususnya dalam keadaan global yang tidak menentu seperti yang terjadi pada saat penanganan COVID-19," kata Luhut.

Penentuan Tarif Safeguard

Dalam Rakortas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa 25 Juni 2024, diputuskan untuk melakukan perlindungan terhadap industri dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada dan norma-norma perdagangan internasional yang berlaku.

Langkah-langkah perlindungan ini tentunya haruslah sesuai dengan akar masalah yang terjadi. Salah satu langkah yang diambil adalah penerapan Safeguard Tariff untuk beberapa produk tekstil yang sebenarnya sudah diberlakukan dan saat ini sedang dalam perpanjangan periode waktu. Safeguard ini diberlakukan untuk seluruh barang impor tanpa membedakan asal negara tertentu.

"Saya juga telah berkomunikasi dengan Menteri Perdagangan untuk membahas masalah ini. Kami bersepakat untuk mengutamakan nasional interest kita namun tidak mengabaikan kemitraan dengan negara sahabat," terang Menko Luhut.

Selain itu, lanjut Luhut, Presiden juga meminta untuk memperketat pengawasan atas impor, terutama pakaian bekas atau barang selundupan yang masuk ke Indonesia. Hal ini diperlukan karena terdapat indikasi masuknya pakaian bekas dan barang selundupan yang mengganggu pasar dalam negeri.

Pemerintah juga membuka pintu penyelidikan terhadap praktik-praktik perdagangan yang tidak fair, seperti dumping, dari negara manapun.

"Jadi kita tidak menargetkan negara tertentu, apalagi Tiongkok. Semua langkah diambil berdasarkan national interest kita. Ini perlu dikaji betul-betul supaya kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan industri dalam negeri," tutur Luhut.

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara terkait rencana kebijakan pengenaan tarif impor sebesar 200 persen terhadap produk asal China.

Luhut menjelaskan, di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu, terutama karena tensi hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa dengan China serta Rusia, Indonesia harus menetapkan posisinya dengan baik dan sesuai dengan kepentingan nasional (national interest) Indonesia.

"Ini adalah acuan yang sangat penting, karena Indonesia tidak ingin sekadar mengekor negara-negara lain jika hal tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia," ujar Luhut dalam keterangan resminya, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Dikatakan Luhut, dalam Rakortas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi pada 25 Juni 2024 lalu juga diputuskan untuk melakukan perlindungan terhadap industri dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada dan norma-norma perdagangan internasional yang berlaku.

Langkah-langkah perlindungan ini tentunya haruslah sesuai dengan akar masalah yang terjadi. Salah satu langkah yang diambil adalah penerapan Safeguard Tariff untuk beberapa produk tekstil yang sebenarnya sudah diberlakukan dan saat ini sedang dalam perpanjangan periode waktu.

Menurutnya, safeguard ini diberlakukan untuk seluruh barang impor tanpa membedakan asal negara tertentu.

"Saya juga telah berkomunikasi dengan Menteri Perdagangan untuk membahas masalah ini. Kami bersepakat untuk mengutamakan nasional interest kita, namun tidak mengabaikan kemitraan dengan negara sahabat," katanya.

Selain itu, lanjut Luhut, Kepala Negara juga meminta untuk memperketat pengawasan atas impor, terutama pakaian bekas atau barang selundupan yang masuk ke Indonesia. Hal ini diperlukan karena terdapat indikasi masuknya pakaian bekas dan barang selundupan yang mengganggu pasar dalam negeri.

Pemerintah juga membuka pintu penyelidikan terhadap praktik-praktik perdagangan yang tidak fair, seperti dumping, dari negara manapun.

"Jadi kita tidak menargetkan negara tertentu, apalagi China. Semua langkah diambil berdasarkan national interest kita. Ini perlu dikaji betul-betul supaya kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan industri dalam negeri," ujar Luhut.

China adalah salah satu mitra komprehensif strategis terpenting Indonesia dalam hal perdagangan dan investasi. Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga hubungan baik ini dengan terus berkomunikasi dan berdialog terkait langkah-langkah kebijakan antar kedua negara.

"Kami ingin memastikan bahwa hubungan baik Indonesia dengan negara mitra terus mengedepankan prinsip saling percaya, saling menghargai, dan saling melengkapi. Saya memahami betul kemitraan strategis dengan negara sahabat adalah kemitraan yang senasib sepenanggungan, khususnya dalam keadaan global yang tidak menentu seperti yang terjadi pada saat penanganan Covid-19," kata Luhut.

(YNA)