Reporter: Leni Wandira | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta menegaskan bahwa China tidak menjadikan Indonesia sebagai hub industri tekstil di Asia Tenggara, melainkan sebagai pasar barang-barang murah dari negeri tirai bambu tersebut.

"China tidak pernah menjadikan kita sebagai hub, tapi sebagai pasar barang murahnya. Mereka membanjiri pasar domestik kita langsung dengan produk jadi, bukan hanya bahan baku," ujar Redma kepada Kontan.co.id, Minggu (27/10).

Menurut dia, dominasi produk China di pasar domestik semakin kuat, tidak lagi hanya berperan sebagai pemasok bahan baku bagi produk yang diekspor ke Eropa atau Amerika. Redma menilai bahwa maraknya impor produk tekstil jadi berdampak negatif bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) lokal.

Menanggapi kehadiran brand global seperti Zara dan Uniqlo yang mulai memproduksi di dalam negeri, Redma mengakui adanya dampak positif sekaligus negatif.

Di satu sisi, brand global tersebut telah mendorong industri TPT Indonesia menuju kualitas produksi kelas dunia, dengan standar yang lebih memperhatikan aspek lingkungan, kesejahteraan pekerja, dan kepuasan konsumen. "Namun, di sisi lain, kehadiran brand global ini diiringi dengan syarat penggunaan bahan baku impor, seperti dari China, Korea, atau Taiwan," kata Redma.

APSyFI juga menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah yang terlalu memfasilitasi impor atas nama global value chain malah merusak integrasi industri dalam negeri. Banyak produsen kain lokal yang beralih menjadi importir karena derasnya arus impor bahan baku, sehingga terjadilah deindustrialisasi.

"Permasalahan sebenarnya ada di dalam negeri, di mana kebijakan perdagangan bebas dan global supply chain dijadikan alasan untuk membuka impor. Selain itu, praktik kongkalikong antara oknum pejabat dan importir semakin memperparah masalah ini," ungkap Redma.

dia menyoroti peran oknum di kalangan pejabat, pengusaha logistik, hingga petugas bea cukai yang membuka jalan bagi barang impor ilegal dari China, yang pada akhirnya menghambat investasi baru, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

Di tengah tren global menuju net zero carbon, Redma berharap industri tekstil Indonesia dapat lebih mengutamakan bahan baku dalam negeri. Apalagi, dengan adanya perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan Eropa yang akan segera ditandatangani, industri TPT harus mampu menyesuaikan diri dengan permintaan bahan baku lokal.

"Strategi ini dapat memperkuat daya saing industri lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," tambahnya.

Dalam upaya mendukung industri lokal, APSyFI menekankan pentingnya kebijakan yang lebih protektif terhadap produk lokal serta pengetatan impor barang jadi. Redma berharap bahwa regulasi dan pengawasan yang lebih ketat dapat membantu menjaga stabilitas dan keberlanjutan industri TPT di Indonesia, sehingga para pemain lokal dapat terus bertahan dan berkembang di tengah tantangan dominasi asing.

JAKARTA - Kebangkrutan PT Sri Rejeki Isman Tbk ( Sritex ) dinilai menjadi bukti penurunan daya saing industri tekstil dalam negeri. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eisha M Rachbini mengatakan, hal ini ditandai dengan membanjirnya produk tekstil China di dalam negeri.

"Betul industri tekstil mengalami sunset. Salah satu penyebabnya karena lemah dan menurunnya daya saing," kata Eisha saat dihubungi MNC Portal, Sabtu (26/10/2024).

Menurutnya, penurunan daya saing ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain upah pekerja yang tinggi dan teknologi industri di Indonesia yang kurang memadai. Kelemahan-kelemahan itu menyebabkan inefisien sehingga biaya produksi di dalam negeri menjadi mahal.

Dalam persoalan ini, Eisha menilai Indonesia tertinggal ketimbang Vietnam atau China. Penggunaan teknologi di industri di Vietnam atau China, membuat ongkos produksi produk tekstil menjadi lebih murah ketimbang di Indonesia.

"Di pasar global produk tekstil Indonesia juga kalah bersaing dengan kompetitor seperti Vietnam, China yang memiliki daya saing tinggi, dari murahnya labor (upah pekerja) yang digunakan, juga teknologi yang digunakan," tuturnya.

Berdasarkan penelitian tentang total production cost TPT di beberapa negara produsen dan eksportir TPT pada tahun 2021 oleh International Textile Manufacturing Federation (ITMF), diketahui bahwa India mengungguli hampir semua negara dengan biaya produksi terendah dari sisi bahan baku dan upah.

Kemudian, Vietnam unggul sebagai negara dengan biaya terendah untuk komponen biaya energi dan bunga modal. Sementara Pakistan dan Bangladesh unggul dalam hal biaya upah yang rendah.

"Sementara industri tekstil dalam negeri menghadapi biaya tinggi, tergantung bahan baku impor, juga kurangnya penggunaan modal dengan teknologi tinggi," tandas Eisha.

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan saat ini industri di China mengalami over produksi. Artinya, barang-barang pabrikan dari China sudah menumpuk untuk diedarkan.

Jokowi bilang pasokan yang berlebih ini membuat barang-barang dari China jadi jauh lebih murah. Banyak negara mulai khawatir pasar domestiknya akan dibanjiri produk China. Tak terkecuali Indonesia.

"Sudah banyak dibahas secara luas soal over produksi di China, banyak negara sudah mulai khawatir dan bersiap melindungi pasar domestiknya dari masuknya produk impor dari China yang masif dengan harga yang jauh lebih murah," ungkap Jokowi dalam sambutannya pada Trade Expo Indonesia 2024, di ICE BSD Tangerang Selatan, Rabu (9/10/2024).

Jokowi bilang Indonesia punya pasar yang besar. Negara ini punya 280 juta penduduk dan menjadi negara terpadat keempat dunia. Pasar sebesar itu, tegas Jokowi, harus dilindungi dari serangan hujan barang impor asal China.

"Dan kita sebagai negara dengan pasar yang besar dan dengan jumlah penduduk terbesar Ke-4 di dunia, yaitu 280 juta jiwa harus mampu melindungi pasar domestik kita," ungkap Jokowi.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan produk lokal hasil produksi dalam negeri harus bisa dipasarkan secara masif di Indonesia. Dia menekankan jangan sampai banjir produk impor terjadi di Indonesia.

"Kita harus mampu memasarkan produk kita, agar kita mampu menguasai pasar di dalam negeri dan juga terus merambah secara luas di pasar luar negeri," pungkas Jokowi.

Simak: Berantas Barang Impor Ilegal, MendagZulhas Gandeng Kejagung

[Gambas:Video 20detik]

(hal/das)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa saat ini banyak produk China yang overproduksi. Bahkan, produk China masuk secara masif ke pasar domestik banyak negara dengan harga yang murah.

"Di sisi lain juga sudah banyak dibahas secara luas soal over produksi di China, banyak negara sudah mulai khawatir dan bersiap melindungi pasar domestiknya dari masuknya produk impor dari China yang masif dengan harga yang jauh lebih murah," kata Jokowi saat membuka Trade Expo Indonesia ke 39 Indonesia di Hall Nusantara ICE BSD City, Tangerang, pada hari ini Rabu (9/10/2024).

Jokowi pun mengimbau Indonesia juga melindungi pasar domestiknya dari gempuran produk China, serta menguasai pasar dalam negeri dan merambah secara luas ke luar negeri.

"Dan kita sebagai negara dengan pasar yang besar, dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia, 280 juta jiwa, harus mampu melindungi pasar domestik kita, harus mampu memasarkan produk-produk kita agar kita mampu menguasai pasar di dalam negeri dan juga terus merambah secara luas di pasar luar negeri," kata Jokowi.

Jokowi juga menyebut bahwa saat ini dunia masih belum pulih sepenuhnya. Ekonomi global, masih tumbuh lambat di kisaran 2,6-2,7 persen, serta inflasi yang masih menghantui banyak negara.

"Perkiraan inflasi global di kisaran 5,9 persen, ditambah perang konvensional dan perang dagang masih terus berlangsung yang membuat negara-negara terus membuat kebijakan restriksi perdagangan. Saat ini setidaknya ada 19 negara yang melakukannya, semua itu membuat volume perdagangan global menjadi lesu," kata Jokowi.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan pentingnya perlindungan pasar domestik Indonesia di tengah situasi over produksi atau kelebihan produksi yang terjadi di China.

Fenomena ini berisiko membuat pasar dalam negeri tergerus oleh produk-produk asal China.

"Kita sebagai negara dengan pasar yang besar dan dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, yaitu 280 juta jiwa, harus mampu melindungi pasar domestik kita," kata Jokowi saat membuka Trade Expo Indonesia ke-39 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (9/10/2024).

Jokowi menambahkan, negara-negara lain juga mulai khawatir dan bersiap untuk melindungi pasar mereka.

Masalah over produksi di China telah menjadi perhatian global.

"Banyak negara sudah mulai khawatir dan bersiap melindungi pasar domestiknya dari masuknya produk impor dari China yang masif dengan harga yang jauh lebih murah," ujarnya.

Lebih lanjut, Jokowi menekankan bahwa produk-produk Indonesia harus mampu bersaing di pasar domestik dan internasional, alih-alih terjebak dalam banjir produk China.

Menurutnya, Indonesia memiliki peluang untuk mengambil alih pasar, terutama ketika negara-negara lain memilih untuk tidak mengekspor akibat perang dagang.

"Saat banyak negara melakukan restriksi akibat perang dagang, menurut saya di situ ada peluang. Saat banyak negara mengalami inflasi tinggi, menurut saya di sana juga ada peluang," ungkapnya.

Untuk mendukung upaya tersebut, Jokowi menegaskan perlunya pola pemasaran yang baru yang sesuai dengan era digital.

"Pemasaran juga jangan selalu dengan cara-cara konvensional. Sekarang sudah era digital. Kita harus masuk secara masif ke arah sana untuk memasarkan produk-produk negara kita, Indonesia," kata Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA - Aplikasi e-commerce asal China, Temu, tengah menjadi perbincangan publik. Pasalnya, aplikasi yang disebut-sebut dapat menjadi ancaman bagi UMKM ini telah hadir di App Store dan Play Store di Indonesia.

Aplikasi Temu diketahui beberapa kali mencoba merangsek masuk ke Indonesia. Namun, hingga saat ini pemerintah belum memberikan izin operasi terhadap e-commerce yang berada di bawah perusahaan teknologi Pindoduo tersebut.

IDXChannel - Para produsen cognac yang frustrasi di wilayah barat daya Prancis semakin cemas atas ancaman tarif yang mungkin diberlakukan oleh China terhadap minuman brendi asal Eropa.

Langkah tersebut dikhawatirkan oleh para pelaku industri dapat memaksa minuman keras Prancis itu keluar dari pasar China.

Sekitar 800 pengunjuk rasa yang mengendarai traktor dan membawa poster berkumpul di Kota Cognac, Prancis barat daya, pada minggu lalu menuntut penundaan pemungutan suara Uni Eropa yang akan datang untuk memberlakukan bea masuk terhadap kendaraan listrik (EV) asal China.

Protes yang pertama sejak tahun 1998 itu terjadi setelah Beijing menolak untuk mengesampingkan tarif di masa depan menyusul penyelidikan anti-dumping terhadap minuman beralkohol yang diimpor dari Uni Eropa (UE).

Penyelidikan tersebut diluncurkan beberapa bulan setelah UE melakukan penyelidikan terhadap subsidi kendaraan listrik China.

Dan dengan Uni Eropa yang akan melakukan pemungutan suara pada minggu ini untuk memberlakukan tarif pada EV China, para pembuat minuman Prancis khawatir akan konsekuensi pemungutan suara tersebut terhadap mata pencaharian mereka.

“Situasinya mendesak,” kata Anthony Brun, ketua serikat pekerja produsen minuman Cognac. Ia menambahkan bahwa keputusan untuk memungut tarif terhadap EV China “akan membahayakan seluruh industri.”

Asosiasi antarprofesi Cognac, BNIC, baru-baru ini mengatakan pihaknya telah diberitahu bahwa China akan memberlakukan tarif sekitar 35% untuk minuman beralkohol Eropa, sebuah langkah yang dianggap menargetkan Prancis.

Hal tersebut terjadi meskipun Beijing berulang kali menjamin bahwa mereka tidak akan menerapkan tarif sementara setelah menemukan minuman beralkohol Eropa telah diekspor besar-besaran ke China, mengancam industri domestik negara itu dengan “kerugian cukup besar.”

“Selama setahun, kami telah memperingatkan otoritas Prancis dan Eropa tentang risiko ini dan perlunya menghentikan dampak buruk ini,” tulis Brun dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Perdana Menteri Prancis yang baru, Michel Barnier, tentang ancaman tarif tersebut.

”Kami adalah korban ... Kami tidak didengar,” kata Brun. Ia menulis atas nama serikat pekerja cognac.

Pada bulan Mei, Presiden Prancis Emmanuel Macron berterima kasih kepada mitranya dari China karena tidak mengenakan bea masuk pada cognac Prancis di tengah penyelidikan, dan menghadiahkan beberapa botol minuman mahal tersebut kepada Xi Jinping.

Tetapi bekerja sama dengan pihak berwenang China tidak membuahkan hasil dan menimbulkan biaya jutaan dolar, kata Florent Morillon, kepala BNIC. Tarif dapat memaksa minuman beralkohol Prancis “menghilang dari pasar China,” yang menyumbang seperempat ekspor, tambah Morillon.

Ancaman kehilangan pasar China bisa menjadi nyata bagi beberapa pembuat minuman beralkohol yang mengandalkan keuntungan dari konsumen luar negeri hingga 60 persen. China mengimpor lebih banyak cognac daripada minuman beralkohol lainnya pada tahun 2022, dengan sebagian besar di antaranya berasal dari Prancis, menurut sebuah laporan dari kelompok riset Daxue Consulting.

Produsen Cognac meminta Uni Eropa untuk menunda pemungutan suara pada 25 September mendatang tentang pengenaan tarif pada kendaraan listrik yang diimpor dari China, karena khawatir China akan merespons dengan bea masuk pada brendi Eropa.

“Kami tidak punya jalan keluar,” kata Rodolphe Texier, seorang anggota serikat petani di wilayah Charente, Prancis barat.

“Jika Eropa tidak mendengar kami, kami akan mati,” kata Texier. Ia menambahkan bahwa ia mengkhawatirkan dampak yang meluas di seluruh industri yang dapat berdampak pada semua orang, mulai dari penyuling, pembuat tong penyimpan minuman, hingga pengemudi truk.

Dengan lebih dari 4.400 pertanian dan sekitar 85.000 pekerjaan, industri cognac Prancis sudah berada dalam masalah setelah mengalami penurunan penjualan sebesar 22 persen pada tahun 2023 dan secara dramatis mengurangi zona penanaman anggur baru.

Pembuat brendi Prancis bukan satu-satunya yang berada di bawah tekanan, karena Beijing meluncurkan protes terhadap anak perusahaan Uni Eropa pada beberapa produk susu pada bulan Agustus lalu.

Meskipun pertemuan “pada prinsipnya” telah diatur antara BNIC dan kantor perdana menteri, Florent Morillon mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa ada perasaan “tersandera” oleh Paris dan Brussels.”

“Otoritas Prancis dan Eropa telah memutuskan untuk mengorbankan kami,” tulis kepala serikat pekerja Anthony Brun.

“Tidak memedulikan pekerjaan kami, bobot kami dalam ekonomi lokal, kontribusi kami terhadap perdagangan, dan citra Prancis,” tambahnya.

(Dian Kusumo Hapsari)

Terdapat selisih yang besar pada HS Code pakaian jadi (61-63). Data ekspor China ke Indonesia hampir 3 kali lipat lebih besar dari impor Indonesia dari China

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi dan UKM mengungkapkan, 50 persen impor tekstil dari China tidak tercatat masuk di Indonesia, dan diperkirakan telah merugikan negara triliunan rupiah.

Plt Deputi Bidang Usaha Kecil Menengah Kemenkop UKM Temmy Setya Permana mengatakan, potensi tersebut terlihat dari ketidaksesuaian antara nilai angka ekspor China ke Indonesia dan nilai angka impor Indonesia dari China.

“Terdapat selisih yang besar pada HS Code pakaian jadi (61-63). Data ekspor China ke Indonesia hampir 3 kali lipat lebih besar dari impor Indonesia dari China,” kata Temmy dalam diskusi media di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan data Trademap yang diolah oleh Kemenkop UKM, potensi nilai produk tekstil China ke Indonesia yang tidak tercatat mencapai Rp29,5 triliun pada 2022.

Kemudian pada 2021, potensi nilai tersebut mencapai Rp29,7 triliun.

Sementara itu, merujuk pada data yang sama, nilai ekspor China ke Indonesia pada 2022 mencapai Rp61,3 triliun. Namun, nilai impor Indonesia dari China yang tercatat hanya sekitar Rp31,8 triliun.

“Kami menduga ada produk yang masuk secara ilegal dan tidak tercatat. Ini khusus di pakaian atau tekstil dan produk tekstil (TPT),” ujar dia.

“Banyaknya barang masuk yang tidak tercatat tanpa bea masuk dan lain-lain, harganya akan sangat murah sekali dan ini akan mendistorsi pasar,” tambahnya.

Temmy menyebut impor ilegal berpotensi menyebabkan kehilangan serapan 67 ribu tenaga kerja dengan total pendapatan karyawan Rp2 triliun per tahun, serta kehilangan potensi PDB multi sektor TPT sebesar Rp11,83 triliun per tahun.

Kemenkop UKM merekomendasikan kebijakan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) sebesar 200 persen untuk produk tekstil dengan memperhatikan pembatasan hanya untuk produk yang dikonsumsi akhir, seperti pakaian jadi, aksesoris, dan alas kaki.

Selain itu, Kemenkop UKM mendukung usulan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian tentang insentif restrukturisasi mesin yang diberikan melalui perbankan dalam bentuk pembebasan bea impor terhadap mesin.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

RIO DE JANEIRO - Menteri Keuangan atau Menkeu AS, Janet Yellen mengatakan, bahwa pasar negara berkembang , termasuk beberapa negara G20, berbagi keprihatinannya tentang kelebihan kapasitas industri China. Yellen juga mendorong, untuk memberikan tekanan kepada Beijing agar mengubah model ekonominya.

Yellen mengatakan kepada Reuters dalam sebuah wawancara, bahwa ada kekhawatiran tentang China yang berinvestasi berlebihan di pabrik dan membanjiri dunia dengan barang-barang murah yang terus meluas. Bahkan menurutnya apa yang dilakukan China sudah jauh melewati batas dan G7 telah menaikkan tarif pada baja dan kendaraan listrik China.

Diungkapkan juga oleh Yellen, apabila China tidak menerima sara dari negara lain dan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menghidupkan kembali ekonominya dengan langkah-langkah yakni meningkatkan belanja konsumen dan permintaan akan jasa.

Namun yang terjadi justru hal sebaliknya, dimana Beijing menyalurkan terlalu banyak PDB-nya ke dalam investasi di manufaktur maju yang membanjiri dunia dengan barang- barang China murah. Yellen menambahkan, bahwa ekonomi China sekarang terlalu besar untuk tumbuh melalui model itu.

"Ada banyak negara di seluruh dunia yang tidak mau mengatakan, Yah, China, Anda ingin mendominasi manufaktur, jadi semua sektor manufaktur kita bisa gulung tikar karena Anda ingin menjadi pabrik dunia. Kami tidak mau itu," ungkap Yellen.

"Dan itulah hal mendasar yang menyatukan kita, dan itu harus menjadi pesan yang kita kirimkan," bebernya.

Jakarta -

Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menyampaikan perlunya pengetatan impor produk barang jadi plastik untuk memproteksi industri hilir plastik dalam negeri. Dengan begitu, sektor ini bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pemajuan ekonomi Indonesia.

Sekretaris Jenderal Aphindo Henry Chevalier mengatakan, masifnya impor barang jadi plastik secara langsung mengganggu kinerja industri hilir plastik domestik. Hal itu dikarenakan produk impor lebih diminati karena memiliki harga yang lebih murah.

"Karena produk-produk yang impor itu, barang-barang jadi yang masuk ke Indonesia jauh lebih murah dibandingkan dengan produk dalam negeri," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/7/2024).

Henry mencontohkan, salah satu negara pemasok barang impor yang lebih murah ke Indonesia yaitu China. Produk impor dari China bisa lebih murah dikarenakan upah pekerja di sana bisa lebih rendah, serta tingginya ketersediaan bahan baku.

"Kenapa kita lebih mahal? Karena impor bahan bakunya, kemudian biaya listrik, upah buruh, kemudian biaya birokrasi seperti perizinan, cukai, pajak," ujarnya.

Oleh karena itu dirinya mendorong pemerintah menerapkan pengetatan impor, khususnya untuk barang jadi plastik di setiap regulasi yang diterapkan, terlebih bila produk tersebut sudah diproduksi oleh industri domestik. Harapannya produk yang dihasilkan di dalam negeri bisa lebih terserap oleh pasar.

"Salah satu contoh yang dikeluarkan Permendag 36/2024, saya kira itu salah satu tools yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka proteksi industri dalam negeri. Tapi tidak cukup hanya sebatas lartas (larangan dan pembatasan), tapi harus diatur tata impornya," ujarnya.

Selain itu, kata dia, Bea Cukai mesti menindak tegas dan menolak barang plastik impor yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Misalnya spesifikasi yang masuk dari barang-barang impor jadi plastik itu tidak sesuai dengan spesifikasi SNI yang ada di Indonesia, nah itu tentunya peran dari Bea Cukai harus menolak itu, dan Bea Cukai harus paham SNI itu apa aja," katanya.

Di sisi lain Sekretaris Jenderal Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menyampaikan, pihaknya mencatat sudah ada penurunan utilisasi di industri plastik hilir hingga di bawah 50 persen. Sehingga apabila masifnya barang impor di pasar domestik dibiarkan bisa berdampak kepada industri hulu yakni petrokimia.

"Itu sudah mulai terasa juga di beberapa pabrik hulu, ada yang sudah mematikan/shut down mesinnya, mereka wait and see," kata dia.

Pihaknya sepakat dengan Aphindo supaya pemerintah melakukan pengetatan impor khususnya untuk barang jadi plastik di regulasi apapun, mengingat kebijakan yang kontraktif berpotensi melemahkan iklim investasi di Tanah Air yang berujung pada menurunnya kontribusi industri hulu.

Ia menjelaskan dampak positif industri petrokimia berdasarkan studi kasus investasi Naptha Cracker Terintegrasi bisa memberikan output langsung pada kontribusi perekonomian sebesar Rp 41,04 triliun, menyerap tenaga kerja hingga 3,22 juta orang, peredaran upah hingga Rp 8,56 triliun, serta manfaat fiskal berupa pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 2,67 triliun.

(ily/kil)

Jakarta -

Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menyampaikan perlunya pengetatan impor produk barang jadi plastik untuk memproteksi industri hilir plastik dalam negeri. Dengan begitu, sektor ini bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pemajuan ekonomi Indonesia.

Sekretaris Jenderal Aphindo Henry Chevalier mengatakan, masifnya impor barang jadi plastik secara langsung mengganggu kinerja industri hilir plastik domestik. Hal itu dikarenakan produk impor lebih diminati karena memiliki harga yang lebih murah.

"Karena produk-produk yang impor itu, barang-barang jadi yang masuk ke Indonesia jauh lebih murah dibandingkan dengan produk dalam negeri," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/7/2024).

Henry mencontohkan, salah satu negara pemasok barang impor yang lebih murah ke Indonesia yaitu China. Produk impor dari China bisa lebih murah dikarenakan upah pekerja di sana bisa lebih rendah, serta tingginya ketersediaan bahan baku.

"Kenapa kita lebih mahal? Karena impor bahan bakunya, kemudian biaya listrik, upah buruh, kemudian biaya birokrasi seperti perizinan, cukai, pajak," ujarnya.

Oleh karena itu dirinya mendorong pemerintah menerapkan pengetatan impor, khususnya untuk barang jadi plastik di setiap regulasi yang diterapkan, terlebih bila produk tersebut sudah diproduksi oleh industri domestik. Harapannya produk yang dihasilkan di dalam negeri bisa lebih terserap oleh pasar.

"Salah satu contoh yang dikeluarkan Permendag 36/2024, saya kira itu salah satu tools yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka proteksi industri dalam negeri. Tapi tidak cukup hanya sebatas lartas (larangan dan pembatasan), tapi harus diatur tata impornya," ujarnya.

Selain itu, kata dia, Bea Cukai mesti menindak tegas dan menolak barang plastik impor yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Misalnya spesifikasi yang masuk dari barang-barang impor jadi plastik itu tidak sesuai dengan spesifikasi SNI yang ada di Indonesia, nah itu tentunya peran dari Bea Cukai harus menolak itu, dan Bea Cukai harus paham SNI itu apa aja," katanya.

Di sisi lain Sekretaris Jenderal Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menyampaikan, pihaknya mencatat sudah ada penurunan utilisasi di industri plastik hilir hingga di bawah 50 persen. Sehingga apabila masifnya barang impor di pasar domestik dibiarkan bisa berdampak kepada industri hulu yakni petrokimia.

"Itu sudah mulai terasa juga di beberapa pabrik hulu, ada yang sudah mematikan/shut down mesinnya, mereka wait and see," kata dia.

Pihaknya sepakat dengan Aphindo supaya pemerintah melakukan pengetatan impor khususnya untuk barang jadi plastik di regulasi apapun, mengingat kebijakan yang kontraktif berpotensi melemahkan iklim investasi di Tanah Air yang berujung pada menurunnya kontribusi industri hulu.

Ia menjelaskan dampak positif industri petrokimia berdasarkan studi kasus investasi Naptha Cracker Terintegrasi bisa memberikan output langsung pada kontribusi perekonomian sebesar Rp 41,04 triliun, menyerap tenaga kerja hingga 3,22 juta orang, peredaran upah hingga Rp 8,56 triliun, serta manfaat fiskal berupa pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 2,67 triliun.

(ily/kil)